Surabaya, Jawa Timur--Di tengah gempuran teknologi digital, perpustakaan harus bertahan (survive). Di berbagai negara yang maju secara pendidikan justru menempatkan perpustakaan sebagai bangunan yang dibanggakan. Perpustakaan di masa depan harus lebih banyak memberikan ruang kolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak ketika memberikan pembekalan kepada 1.000 peserta Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 'Literasi Untuk Kesejahteraan' di Surabaya pada Selasa malam, (3/12).
"Kodrat manusia adalah makhluk sosial sehingga ruangan yang terbuka melahirkan kolaborasi," ungkap Emil mendambakan konsep perpustakaan di masa depan.
Inklusi sosial tidak lagi menekankan pustakawan mengurusi buku melainkan dengan pelibatan komunitas-komunitas. "Jadilah pustakawan yang humanis. Bukan sekedar knowledge collection. Tapi knowledge organizer," ucap Wagub Jawa Timur.
Wagub Emil mengakui bahwa persoalan literasi tidak bisa ditangani oleh Perpustakaan Nasional sendiri maupun dinas perpustakaan yang berada di provinsi, kabupaten/kota. "Tapi Perpusnas dan dinas perpustakaan daerah bisa menjadi penggerak literasi," tutup Emil Dardak.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Wagub Emil Dambakan Perpustakan Terbuka Untuk Ruang Kolaborasi

Blitar, Jawa Timur--Bulan Literasi Kebangsaan dan Kepemudaan masih terus berlanjut rangkaian kegiatannya. Hari ini, Sabtu (26/7) dari barisan bangku penonton diÂ  Amphiteater dipenuhi lebih dari 1400 orang yang antusias dalam melihat penampilan 347 penari dari kategori anak-anak sampai dewasa di panggung Amphiteater yang dipenuhi kilatan lampu cahaya warna-warni yang membalut musik gamelan dengan liak-liuk penari yang silih berganti naik ke panggung dengan indahnya. Lebih dari 34 tarian dipersembahkan mulai sore sampai malam hari itu dengan mengemas kebangsaan dan nasionalisme yang dibingkai dalam Parade Tari Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam rangka Hari Sumpah Pemuda.
Bulan Literasi Kebangsaan dan Kepemudaan ini memang lain dari pada yang lain seperti waktu sebelumnya. Ada sajian apik pada tahun ini yang dikemas dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-91 yang diselenggarakan Perpustakaan Bung Karno bekerjasama dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)Â  Kota Blitar dan juga sangar budaya Patrialoka.
Acara yang dikemas secara menarik ini mampu menyedot dan memberikan hiburan yang patut diacungi jempol karena menyajikan berbagai tarian dari seluruh nusantara dengan tata panggung yang spektakuler dan mempunyai makna yang istimewa pula, seperti yang disampaikan Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama Agus Sutoyo dalam sambutannya mengatakan pagelaranÂ  tari nusantara ini cukup istimewa dan spektakuler karenaÂ  diselenggarakan ketika berada dalam bulan Oktober, dimana bulan Oktober ini kita kenal sebagai bulannya Pemuda, bulannya Bahasa, dan bulannya Kebangsaan untuk masyarakat Indonesia.
"Untuk itulah Perpustakaan Bung Karno yang mendapat dukungan dari FPK dan juga mitra kami dalam berkesenian yaitu sanggar budaya Patrialoka menyemarakkan bulan literasi Kebangsaan dan Kepemudaan ini dengan menggelar parade tari nusantara yang cukup apik untuk dinikmati seluruh masyarakat Blitar Raya. Selain itu, parade tari ini diharapkanÂ  dapat memeriahkan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus wadah untuk berkarya berkreativitas bagi seniman-seniman tari khususnya, utamanya bagi warga Blitar Raya, dimana pada momen ini yang dihjarapkan dapat membangkitkan semangat dan motivasi bagi generasi Z dan Milenial sebagai genarasi penerus perjuangan pembangunan bangsa Indonesia," paparnya.
Sementara Ketua Foum Pembauran Kebangsaan Bambang Arjuno mengatakan dalam laporannya bahwa FPK sangat berterima kasih kepada Perpustakaan Bung Karno dan Sanggar Patrialoka, karena niat menyatukan masyarakat melalui berkesenian dapat gayung bersambut, karena untuk mengakomodir acara yang cukup besar dan spektakuler ini membutuhkan kerjasama yang apik hingg dapat terlaksana," ujarnya. Saya berharap, lanjut Bambang, kegiatan serupa ini dapat ditingkatkan lagi ke depan dan bisa menjadi agenda tahunan, sehingga kita mampu menjalankan misi dalam pembauran kebangsaan ini lebih erat lagi karena keberagaman kita ini selalu indahÂ  kita jalani dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara.
Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Kota Blitar Hakim Sisworo menyambut baik kerjasama sinergitas ini dan berharap terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Hakim berharap pula pada momen ini dapat menggugah motivasi semua poihak dalam menggelorakan semangat cinta persatuan dan kesatuan Indonesia dalam kebhinekaan, terlebih untuk pemilihan lokasi parade tari nusantara ini sungguh tepat yaitu di Perpustakaan Bung Karno yang didalamnya ada makam Bung Karno. Menurut Hakim,Â  kegiatan para tari nusantara ini merupakan implementasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, di mana untuk menjaga dan memeilihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upayanya.
"Hal ini guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan terkait dengan otonomi daerah diperlukan pemahaman kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya, mengembangkan hidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI," kata Kepala Bakesbangpol Kota Blitar itu.
Parade Tari Nusantara menampilkan 347 penari dengan menampilkan 34 tarian dari Sabang Merauke, diantaranya: Tari retna anjali, tari Jejer Jaran Dhawuk, tari Retna Pembagya, tari laskar tani, , tari woro kesthi, pecut panembaga,Â  putri kirana, surya nwesari,Â  Pethilan perang kembang, dan masih banyak lagi. Masyarakat juga terhibur dengan tarian Saman dari Aceh dan tarian Sajojo dari Papua yang membawakan keunikan tarian dengan konsep persaudaraan yang dikemas secara enerjik, dan yang tak kalah menariknya di tengah-tengah tarian kebangsaan itu dua buah puisi dibacakan oleh seniman Blitar dan Kepala Bidang Layanan Informasi dan KerjasamaÂ  dengan puisinya Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno, dan acara ditutup dengan membacakan Sumpah Pemuda bersama-sama dipimpin oleh Ketua FPK Bambang Arjuno.**
Reportase:Â  Heri Purwanto
Fotografer: Juwito
Â

Perpustakaan Bung Karno Gelar Parade Tari Nusantara Dalam Bingkai Sumpah Pemuda

Jakartaâ€”Para kepala daerah diajak untuk bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjangkau masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam mendapatkan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berawal dari kepedulian terhadap masalah kehidupan di pedesaan yang stagnan. â€œBahwa sejatinya hampir 50 persen penduduk kita yang ada di sana yang ternyata membutuhkan buku-buku petunjuk teknis untuk bagaimana keluar dari persoalan ekonomi yang dihadapi di satu sisi dan membangun spirit motivasi untuk mereka mau berubah dengan sedikit ilmu pengetahuan yang mungkin bisa didapatkan di perpustakaan desa,â€ jelasnya saat memberikan sambutan dalam Peer Learning Meeting Tingkat Nasional yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (2/12/2020).
Karenanya, uluran tangan dan keterbukaan dari para kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas menjadi pendamping atau memberikan tutorial kepada daerah agar mendapatkan wawasan untuk mengelola potensi sumber daya yang melimpah di sekitarnya. Syarif berharap stimulus yang diberikan Perpusnas ini direspons oleh para kepala daerah.
Tahun ini, penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup 32 provinsi dan 100 kabupaten. Testimoni dari penerima manfaat yang mengalami peningkatan kualias hidup setelah mendapatkan ilmu di perpustakaan dapat memotivasi masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berlatih keterampilan hidup.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi mengungkapkan saat ini, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan literasi. Dia menegaskan masyarakat dengan tingkat literasi tinggi merupakan modal utama dalam membangun masyarakat berpengetahuan â€œKemajuan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan ongkos pekerja yang murah,â€ jelasnya.
Pada masa pandemi Covid-19, Subandi menyatakan, perpustakaan desa dapat mengoptimalkan perannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan. Dia mencontohkan perpustakaan Desa Candil di Belitung Timur. â€œSaya menjejaki kawasan hutan meranggas di sekitar perpustakaan desa sekaligus mengenal apa yang dapat kita sebut sebagai perpustakaan alam. Dengan konsep perpustakaan alam, perpustakaan ingin mengenalkan pada masyarakat bahwa pengetahuan itu tidak hanya dapat diperoleh dari buku tapi juga dari alam dan lingkungan kita,â€ urainya.
Sementara itu, Ketua Tim Pakar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono menyatakan buku dan materi yang ada di perpustakaan harus dipilih sesuai kepentingan masyarakat. Selain itu, buku seharusnya bisa diantar ke desa, khususnya lembaga-lembaga sosial di desa, agar bisa menambah ilmu dan keterampilan masyarakat. â€œBahan bacaan yang positif saya anjurkan diantarkan ke lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Sehingga perpustakaan menjadi agen perubahan bangsa dan masyarakat desa menjadi komponen perubahan,â€ tuturnya.
Peer Learning Meeting Tingkat Nasional diselenggarakan di empat lokasi atau region yakni Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Peer Learning Meeting Tingkat Nasional dilaksanakan untuk memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan, memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta untuk terus melaksanakan rencana kerja transformasi perpustakaan kabupaten maupun desa, serta memperkuat proses mentoring dan monitoring perpustakaan kabupaten dan desa.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo
Â

Kepala Daerah Didorong Terlibat dalam Literasi untuk Kesejahteraan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tingginya intensitas kunjungan kerja DPRD dari seluruh Indonesia ke Perpustakaan Nasional merupakan suatu gambaran pentingnya perpustakaan dalam pengembangan sumber daya masyarakat, sehingga perlu didukung oleh semuaÂ stakeholder yang terkait dan merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan perpustakaan sebagai urusan wajib. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima sekaligus rombongan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Medan Merdeka Selatan pada hari Rabu (23/5).
"Indonesia merupakan negara satu-satunya yang mempunyai legitimasi untuk mengatur perpustakaan dari tingkat perpustakaan hingga daerah," ujar Syarif. Kepala Perpusnas merujuk UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan pada pasal 22 tentang pengembangan perpustakaan umum, pasal 23 tentang pengembangan perpustakaan sekolah, pasal 24 tentang pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, pasal 25 tentang pengembangan perpustakaan khusus, Sedangkan pada pasal 48 -51 mengatur kewajiban pemerintah dalam membudayakan kegemaran membaca. "Kami memiliki program yang melibatkan kerjasama antara eksekutif dan legislatifÂ  terutama komisi X DPR RI yaitu Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang tujuannya mendorong budaya baca masyarakat," terang Syarif.Â 
Kepala Perpustakaan Nasional dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan mengenai transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi suatu kegiatan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. "Betapa masyarakat di pedesaan dan pedalaman sangat lapar buku. Sebenarnya budaya baca masyarakat tinggi tetapi jumlah koleksi yang masih kurang memadai," ujar Syarif menambahkan. Dihadapkan opini tidak berdasar terhadap rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia, ada fakta menarik bahwa tidak ada negara yang menyamai Indonesia yang memiliki 50 aksara. "Perpustakaan merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, karena perpustakaan adalah jantung pendidikan," Syarif melanjutkan.
Ketua Komisi D DPRD Kab Sanggau, Paulus dalam kunjungannya menyampaikan permohonan dukungan pembangunan fisik gedung perpustakaan dan bantuan teknologi informasi untuk mendorong budaya baca di wilayahnya. Kepala Perpustakaan Nasional dalam menanggapi permintaan tersebut akan mendata dan mengkaji terhadap seluruh usulan permintaan bantuan yang masuk ke Perpustakaan Nasional. Syarif menyarankan apabila daerah hendak membangun perpustakaan sebaiknya mengedepankan peruntukannya untuk fasilitas layanan perpustakaan. "Sebaiknya bangun fasilitas layanan perpustakaan seperti ruang keanggotaan, ruang baca, ruang koleksi, ruang diskusi, ruang bermain anak, ruang konservasi dan preservasi, dan lain-lain," jelas Syarif.
Ketua Komisi IV DPRD Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Charles Minarko dalam pembukaannya menerangkan daerahnya OKU Selatan yang beribukotaÂ  Muaradua, Provinsi Sumatera Selatan diresmikan 2004 memiliki 19 kecamatan dan 116 kelurahan. Nasrul yang merupakan anggota DPRD Kab. OKUÂ  Selatan menjelaskan maksud kedatangan untuk memperoleh informasi tentang bantuan koleksi, mobil perpustakaan keliling, dan cara untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kunjungan DPRD Kab. Ogan Komering  Ulu Selatan dan DPRD Kab. Sanggau 

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Peprusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œ Di dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2021

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/421WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/576WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kedatangan Kepala Pusat Sejarah Akademi Militer Magelang Letnan Kolonel Hendra Purwanasari pada Senin, (31/8). Secara khusus Letkol Hendra mengajukan permohonan bantuan pengadaan rak dan koleksi perpustakaan Akmil Magelang.
Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Perpusnas menggaransi bantuan yang dimintakan Akmil dan akan diakomodir pada 2021 mengingat di tahun ini anggaran Perpusnas sebanyak 40% dipangkas untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Â Â 
â€œKami akan alokasikan bantuan buku, rak dan sejumlah unit komputer untuk perpustakaan Akmil Magelang di tahun depan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Di samping itu, Perpusnas juga akan menyiapkan tim untuk membenahi server yang diberikan Perpusnas beberapa tahun lalu. â€œMasih belum sempat digunakan dikarenakan tiadanya staf perpustakaan atau prajurit yang bisa mengoperasikan,â€ imbuh Letkol Hendra. Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Ahmad Kemal

Berita

Akmil Magelang Ajukan Bantuan Pengadaan Perpustakaan

Pencarian

Berita Lainnya

Wagub Emil Dambakan Perpustakan Terbuka Untuk Ruang Kolaborasi

Perpustakaan Bung Karno Gelar Parade Tari Nusantara Dalam Bingkai Sumpah Pemuda

Kepala Daerah Didorong Terlibat dalam Literasi untuk Kesejahteraan

Kunjungan DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan DPRD Kab. Sanggau

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2021

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda