Pasar Baru, Jakartaâ€”Perpustakaan umum sebagai pusat belajar masyarakat berbasis inklusi menitikberatkan pada kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan melibatkan masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk keberlanjutan.
Latar belakang yang menjadi landasan Perpustakaan Nasional menggelar kegiatan Replikasi Fasilitator dan Pendalaman Materi Master Trainer Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial selama sepekan di Jakarta, (8-13 April).
Lebih jauh program ini bertujuan, antara lain menurunkan kemiskinan informasi dengan transformasi Perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang literasi informasi berbasis TIK, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan
â€œPerpustakaan master trainer adalah orang terpilih dan terlatih dari perpustakaan umum di daerah yang telah bertransformasi master trainer transformasi perpustakaan tingkat nasional akan menjadi mitra Perpustakaan Nasional dalam usaha meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan umum bagi masyarakat,â€ jelas Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti saat membuka kegiatan, Senin, (8/4).
Pelibatan Master Trainer merupakan program berkelanjutan PerpuSeru sejak 2011-2018. Perpusnas mengharapkan program Master Trainer transformasi perpustakaan tingkat nasional dapat menjadi role model, disamping dapat membangun citra yang positif bagi dirinya dan institusi.
Sejak tahun 2018 program ini direplikasi. Sebanyak 60 kabupaten dipilih sebagai model revitalisasi perpustakan umum berbasis inklusi sosial. â€œDi tahun 2019, Perpusnas mengintervensi 300 desa/kelurahan ditambah 200 desa dari program PerpuSeru di tahun sebelumnya,â€ terang Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi.
Calon fasilitator daerah adalah tenaga perpustakaan yang telah diseleksi dari 21 perpustakaan provinsi dan 59 perpustakaan kabupaten penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Replikasi fasilitator ini disiapkan untuk melanjutkan transformasi perpustakaan secara mandiri pasca treatment. Replikasi fasilitator daerah ini ditujukan agar pengelola perpustakaan di provinsi dan kabupaten memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan untuk perpustakaan desa/kelurahan, sehingga pengelola perpustakaan desa dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan desa yang mampu membantu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fasilitator daerah nantinya diharapkan mampu memahami sistem informasi manajemen berbasis komputer dan internet sehingga dapat memberikan pendampingan ke perpustakaan desa/kabupaten. Fasilitator daerah juga akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait teknologi informasi seperti komputer dan internet, agar dapat membantu masyarakat mengakses informasi di perpustakaan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Replikasi Fasilitator dan Pendalaman Materi Master Trainer Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Salemba, Jakarta&ndash;Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diketuai Iswardani Tumataningtyas dan tiga orang anggota tim pemeriksa melakukan pertemuan awal (entry meeting) dengan Kepala Perpustakaan Nasional beserta jajaran petinggi utama dan madya di Jakarta, Selasa, (31/1). Entry meeting tersebut sekaligus menandai masa kerja pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan Perpusnas oleh pihak BPK selama 45 hari kerja (1 Februari s/d 6 April).
Menurut Penanggung Jawab Tim, Heri Ridwan, tujuan dari pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpustakaan Nasional atas alokasi anggaran 2016. Ada empat kriteria sebelum BPK memberikan penilaian atau kesimpulan, antara lain (1) kesesuaian penggunaan anggaran dengan standar laporan keuangan, (2) kecukupan laporan keuangan dengan informasi yang diterima, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan yang dibuat, dan (4) kepatuhan pengelolaan keuangan, aset, serta hibah (sistem pengendalian internal). &ldquo;Sasaran pemeriksaan meliputi laporan keuangan, neraca, laporan kegiatan, dan laporan perubahan equitas,&rdquo; kata Heri Ridwan di hadapan Kepala Perpusnas.
Pada pemeriksaan sebelumnya di 2016, lanjut Heri, Perpusnas mengalami masalah pada aset dimana masih ada yang belum diketahui yang mungkin terkait administrasi ataupun kodifikasi, sehingga nantinya tim auditor BPK akan melihat perkembangan perbaikan (progress) atas tindak lanjut tersebut. &ldquo;Oleh karena itu, mohon tim auditor dibantu dengan dukungan dan dokumen dan penjelasan cukup pada saat pemeriksaan, sehingga kesimpulan penilaiannya (opini) yang diberikan BPK sesuai dengan kecukupan data.
Heri juga meminta selama masa tugas pemeriksaan auditor hingga tanggal 6 April, pihak Perpusnas jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi. Jangan tunggu hingga tim selesai, terangnya. Setelah masa pemeriksaan selesai, akan dilakukan pertemuan segitiga antara BPK, Kementerian Keuangan, dan Perpusnas antara tanggal 7-12 April mendatang.
Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando mengatakan pihaknya bersyukur karena untuk pemeriksaan oleh Ombudsman terkait pelayanan publik, Perpusnas sudah mendapatkan predikat baik. Begitu pun dengan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa secara transparan yang mendapat predikat serupa oleh Kementerian Keuangan. Syarif Bando mempersilahkan tim auditor melaksanakan tugas, lembaga kami sangat terbuka&rdquo;Akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggara menjadi arah Perpusnas ke depan,&rdquo; tegas Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Entry Meeting Perpusnas dengan BPK

Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan di institusi pendidikan sebagai sarana dalam penyediaan informasi yang lengkap, terpercaya, dan terkini.
Literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang atau jasa yang berkualitas tinggi serta dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
Menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, dalam upaya mendukung peningkatan indeks literasi masyarakat di Indonesia, institusi pendidikan harus memperhatikan sebelas aspek pembinaan perpustakaan. Sebelas aspek tersebut terdiri dari gedung atau tata ruang, perabot atau perlengkapan, SDM, anggaran, proses pengumpulan koleksi bahan perpustakaan, sistem layanan, minat baca, promosi perpustakaan, kerja sama perpustakaan, mitra perpustakaan, dan penelitian untuk pengembangan perpustakaan.
â€œTujuan prioritas kita tahun ini adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024. Untuk itu sebelas aspek ini wajib diketahui dan dikerjakan. Sebagai contoh, jangan hanya menghitung jumlah koleksi tapi wajib menyediakan koleksi yang kiranya menjadi kebutuhan pemustaka,â€ ungkap Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah se-Nusa Tenggara Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/12/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando, mengatakan bahwa sejak tahun 2020 ditemukan pergeseran prioritas dalam capaian output pendidikan. Prioritas tersebut terbagi ke dalam lima permintaan keterampilan yakni sebesar 36% untuk complex problem solving, 19% untuk social skill, 18% untuk process skill, 17% untuk system skill, dan 15% untuk cognitive abilities (Sumber: The Future of Jobs Report, World Economic Forum, definisi skill berdasarkan O*NET Content Model, US Department of Labor &amp; Bureau of Labor Statistics).
â€œSekolah harus berpikir bahwa paradigma pendidikan hari ini sudah berubah. Dulu, tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh cognitive ability. Saat ini lebih kepada kemampuan untuk memecahkan masalah yang belum diketahui solusinya di dunia nyata,â€ ujar Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana yakni digitalisasi. Untuk itu, perpustakaan harus dapat mengikuti perkembangan zaman dalam penyediaan bahan bacaan digital kepada masyarakat.
â€œKe depan semua akan terkoneksi dengan internet, jadi pengelolaan perpustakaan di tempat terpencil dengan akses bahan bacaan digital yang bagus bisa mengalahkan perpustakaan besar. Mari upgrade kemampuan kita melalui penyelenggaraan bimtek ini,â€ ucap Zulkieflimansyah.
Dia juga berharap kelak SDM berkualitas dapat membawa NTB maju di era digital. Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Wajib Hadir di Institusi Pendidikan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kemajuan teknologi, baik disadari atau tidak, telah secara perlahan menguras kemampuan yang dimiliki untuk menulis secara baik.
Demikian disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan Peluncuran Buku Mahkamah Konstitusi 2023 di Ruang Auditorium, Lantai 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (22/11/2023).
&ldquo;Menulis itu perlu rutin dan terus menerus karena kalau tidak nanti akan hilang kemampuan menulis kita,&rdquo; ucapnya.
Bagi Saldi, menulis merupakan sebuah aktivitas yang harus dibiasakan untuk dilakukan setiap hari. Adapun salah satu yang berhasil dia terapkan selama ini ialah mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan menulis.
&ldquo;Meskipun MK sudah lima tahun berturut-turut melakukan peluncuran buku, namun apabila dibandingan dengan jumlah penduduk kita saat ini, jumlahnya masih kecil. Karena sepengetahuan saya, kita saat ini masih terperangkap dengan tradisi lisan dibanding tradisi tulis,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Saldi mengatakan tugas atau tantangan terberat bagi lulusan sarjana hukum untuk mentransformasikan bahasa lisan mereka menjadi bahasa tulisan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang tidak berada di bidang hukum.
&ldquo;Ada stigmasi bahwa sarjana hukum adalah sarjana yang menghafal undang-undang, jadi kami bicara seperti rumus dan pasal-pasal sehingga menjadikan orang sulit mengerti apa yang akhirnya ditulis. Nah, mentransformasi bahasa-bahasa yang mungkin sulit dimengerti oleh orang yang bukan hukum itu tantangan tersendiri bagi penulis-penulis yang berlatar belakang hukum,&rdquo; jelasnya.
Ke depan, MK akan terus mengupayakan dan memberikan sinyal kepada pegawai di lingkungan MK untuk setiap tahunnya wajib menulis satu buku dan harus diluncurkan secara terbuka untuk menilai keberhasilan mereka. 
&ldquo;Karena itu tadi, selain mentransfer bahasa putusan menjadi bahasa buku pasti ada informasi lain yang bisa disampaikan oleh penulis kepada pembacanya,&rdquo; tegasnya.
Saldi juga berharap MK mampu menjadi kampus konstitusi dan perpustakaan di dalamnya dapat menjadi perpustakaan konstitusi terlengkap di Indonesia.
Sementara itu Yang Mulia Ketua MK, Suhartoyo menambahkan bahwa tradisi menulis yang ada di MK sudah berlangsung sejak MK berdiri dan secara faktual dipelopori oleh Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshiddique. 
&ldquo;Hingga hari ini tradisi untuk menulis tidak pernah surut bahkan setiap tahun selalu ada peningkatan. Semangat ini harus dipertahankan,&rdquo; harapnya.
Menurut Suhartoyo, tradisi menulis yang telah menjadi budaya di MK merupakan bentuk keberhasilan paradigma shifting yakni perubahan dari kultur lisan di sebuah institusi menjadi kultur tulis yang berbentuk buku.
&ldquo;Kegiatan penuangan gagasan, ide, wawasan, serta buah pikiran ke dalam buku merupakan bagian dari perwujudan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi kontribusi nyata, baik secara individual maupun institusional,&rdquo; tuturnya.
Tak lupa, Suhartoyo juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh penulis yang telah berhasil menghasilkan karya buku dan diluncurkan pada hari ini.
&ldquo;Penulis adalah orang hebat karena termasuk dalam golongan orang berpikir yang menuliskan hasil pemikirannya ke dalam karya, yang kiranya pemikirannya dapat memotivasi lebih banyak lagi keluarga besar MK untuk meluangkan waktunya menorehkan buah pikiran dan gagasannya ke dalam karya keabadian yakni sebuah buku,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan bahwa buku adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Melalui Perpusnas, Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada MK karena telah memproduksi 150 buku dalam lima tahun terakhir. 
&ldquo;Indonesia mendapatkan pujian dari International Standard Book Number (ISBN) yang berpusat di London karena MK telah berkontribusi nyata bagi Indonesia untuk menjadi yang paling produktif dalam mencetak dan menerbitkan banyak buku,&rdquo; katanya.
Syarif Bando berharap buku-buku yang diluncurkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.
&ldquo;Menjadi kewajiban kita untuk bisa menanamkan pengertian hukum yang sebaik-baiknya, implementasi hukum yang sebaik-baiknya, dan pengalaman hukumnya sebaik-baiknya kepada masyarakat,&rdquo; pungkasnya.
Sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan budaya akademis melalui karya tulis dengan momentum ulang tahun yang ke-20, MK meluncurkan 34 buku yang merupakan karya hakim konstitusi, hakim konstitusi purna tugas, pegawai, dan mitra kerja. Sebagian dari buku tersebut juga telah melewati uji shahih secara akademis karena bersumber dari hasil tesis ataupun disertasi.
Kegiatan peluncuran buku ini juga dirangkaian dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Perpusnas dan MK, serta pelaksanaan talkshow Literasi Konstitusi yang menghadirkan narasumber antara lain Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023, Yuliandri, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, dan Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih

Menulis adalah Sebuah Keabadian

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Persoalan budaya baca dan literasi Indonesia terletak pada sisi hulu literasi, sehinggaÂ  perlu adanya intervensi penguatan peran melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, salah satunya penulis.
Maka, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak siapapun untuk berani menuangkan ide-ide positifnya ke dalam buku. Karena siapapun yang telah menuliskan buku sesungguhnya telah terpatri di dalam keabadian jaman dan akan terus dikenang.
Hal tersebut diutarakan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, yang disampaikan pada gelar wicara Konten Literasi 'Jelajah Lintas Batas', pada Jumat (25/6/2021).
"Indonesia, menjadi negara yang kekurangan bahan bacaan. Sehingga persembahan satu buku seperti ini ibarat sebuah modal yang sangat besar bagi Perpusnas. Dengan hadirnya buku 'Jelajah Tanpa Batas' karya bapak Sudirman ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan, seperti apa yang dituliskan di dalam buku ini," ungkapnya.
Syarif Bando berharap, buku 'Jelajah Tanpa Batas' ini dapat menginspirasi dan memberikan spirit kepada pembacanya untuk bisa melintas batas melampaui apa yang telah dicapai oleh penulis buku ini.
"Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang tersusun menjadi sebuah makna di dalam buku ini, diharapkan bisa menginspirasi orang yang membacanya. Dapat memotivasi, betapa seorang anak desa bisa tampil melewati lintas batas yang pernah mungkin tidak pernah dibayangkan di masa kecilnya untuk bisa berkiprah," harapnya.
Penulis buku Biografi 'Jelajah Tanpa Batas' Sudirman atau yang akbar disapa Om Jens ini merupakan seorang profesional yang bekerja di bidang alat kesehatan, yang mencoba peruntungannya menulis buku.
"Selama ini sudah menjadi angan-angan saya dan memang sudah jauh hari ingin saya lakukan berbagi pengalaman yang selama ini saya dapatkan," ungkap Pria asal Massenrempulu, Kabupaten Enrekang ini.
Menanggapi Biografi 'Jelajah Tanpa Batas', Surya Kresnanda, Instruktur Penulisan mengapresiasi komitmen Sudirman dalam hal menulis, apalagi bagi sebagian orang menulis itu meruapakan pekerjaan yang tidak mudah.
"Saya yakin bagi kita disini menulis itu tidak mudah. Apalagi di zaman teknologi saat ini, aktivitas menulis makin minim, membacapun begitu, tetapi pak Sudirman melakukan itu," ungkapnya.
Sementara itu, Heru Firdausi Syarif, Ketua Umum Pajero Sport Family yang merupakan teman satu komunitasnya, menilai Om Jens merupakan sosok yang bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. "Dengan karakter beliau yang diimbangi oleh kecerdasan dan prinsip-prinsip di dalam kehidupannya membuat Om Jens bisa menjelajahi batas dari pulau Sulawesi ke Jakarta," terangnya.
Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik 2013-2019, Ida Parwati menyampaikan, buku ini wajib disebarkan dan dibaca oleh generasi muda, dan orang tua terutama yang berada di daerah. Karena melalui buku ini mengajarkan bahwa sukses bisa diraih oleh siapa saja yang lahir dimana saja dan dari asal keluarga mana saja.
"Asal memiliki tekad kuat, membangun karakter baik sejak dini kemudian bekerja dengan passion itu yang penting," ujarnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografi: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Penulis Hasilkan Bahan Bacaan  

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 4, naskah kuno atau yang juga dikenal dengan manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeti yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kata â€œnusantaraâ€ apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. â€œJadi yang dimaksud dengan naskah nusantara yaitu naskah yang ditulis oleh nenek moyang kita terutama yang ada di wilayah Indonesia,â€ ujar Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), Munawar Holil, selaku pemateri pertama pada acara bertema â€œ1 Data Digital Naskah Nusantaraâ€ yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/3/2021).
Ada tiga poin besar yang terkandung dalam naskah kuno yakni dokumen bahasa, dokumen sejarah, dan dokumen budaya. Dalam peta pemetaan bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun 2019, bahasa daerah di Indonesia tergolong menarik karena menurut catatan para linguis, di dunia ada sekitar enam ribu bahasa dan Indonesia memiliki kekayaan bahasa kedua terbesar setelah Papua Nugini yakni sebanyak 718 bahasa daerah. Kekayaan bahasa ini berkaitan dengan persebaran naskah nusantara dimana berdasarkan Grand Design Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2019, Bali menyimpan naskah nusantara terbesar dengan total 3.106 sedangkan Sulawesi Utara hanya menyimpan 2 naskah nusantara.
Pada umumnya naskah nusantara disimpan di lembaga penyimpanan seperti perpustakaan, museum, dan keraton namun sebenarnya ada lebih banyak naskah nusantara yang tersebar di perorangan. Untuk koleksi naskah nusantara yang ada di lembaga kondisinya sangat terawat, hal ini berbanding terbalik dengan koleksi yang ada di perorangan. â€œBanyaknya naskah yang tidak terawat ini ada kaitannya dengan kepedulian dan pengetahuan dari si penyimpan naskah karena selain kepedulian banyak faktor lain juga yang mempengaruhi seperti iklim, bencana alam, SDM, kebijakan/UU, persepsi atau pandangan terhadap naskah, dan asosiasi atau komunitas naskah,â€ ungkap Munawar.
Lebih lanjut, Kang Mumun sapaan akrab Munawar menjelaskan bahwa upaya penyelamatan informasi naskah nusantara telah mengalami perubahan meskipun proses penyalinan teks tetap dilakukan sampai saat ini. Mikrofilmisasi ada sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 1990 sedangkan digitalisasi mulai dilakukan dari tahun 2000. Beberapa lembaga termasuk Perpusnas dan perorangan atau kelompok sudah melakukan proses digitalisasi naskah nusantara, akan tetapi jumlahnya masih jauh dari total keseluruhan naskah nusantara yang ada di Indonesia.
â€œKalau kita bandingkan rasio program digitalisasi dengan jumlah naskah yang ada yakni 82.158, itu baru 10% naskah nusantara yang didigitalkan jadi masih banyak PR kita,â€ pungkas Kang Mumun.
Reporter: Basma Sartika

Penyelamatan Naskah Nusantara Melalui Digitalisasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional pada Senin, (15/8/2022). Kunjungan diterima secara langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Ketua 1 DWP Pusat Yani Kuswandono menyampaikan, tahun ini DWP tengah menyusun program kerja unggulan. Diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Di bidang pendidikan, pihaknya memiliki program untuk peningkatan PAUD, parenting dan literasi.
"Literasi sangat erat hubungannya dengan perpustakaan. Maka dari itu kami berniat untuk melakukan mou dan kerja sama dengan Perpusnas," ungkapnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, peran perempuan dalam peningkatan literasi sangat strategis.

Berita

DWP Pusat Jajaki Kerja Sama dengan Perpusnas