Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan Asisten Deputi Literasi Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawaty. Kunjungan yang menghadirkan perwakilan kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah ini membahas mengenai pembangunan perpustakaan desa.
Moly Prabawaty mengatakan, kunjungannya ke Perpusnas untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan desa, salah satunya perpustakaan desa.
"Kami sangat berharap desa di seluruh Indonesia akan punya perpustakaan desa dan tentunya dengan adanya perpustakaan ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat," ungkapnya, Kamis (16/06/2022).
Sebelumnya, lanjut Moly, telah melakukan kunjungan dinas pada 6-7 Juni ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bertemu dengan pegiat literasi dan Dinas Perpustakaan Provinsi NTB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.
Selain itu, pihaknya juga berkunjung ke Desa Semparu untuk melihat perpustakaan desa. Perpustakaan desa di Semparu ini sangat baik dan ada motor roda tiga yang dimodifikasi untuk perpustakaan keliling.
"Pengelolaannya sudah sangat baik, hanya saja masih minim di sarana dan prasarana, baik gedung perpustakaan maupun koleksinya. Maka kami harap Perpusnas dapat membantu perpustakaan ini agar memiliki gedung yang nyaman dan memadai," ungkapnya.
Camat Kopang Lalu Halik menambahkan, keberadaan perpustakaan menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Mengingat kecenderungan minat baca yang masih rendah dan literasi masih kurang.
"Terlebih akan disahkannya Perda perpustakaan di Lombok Tengah, tentunya perpustakaan menjadi barometer," ungkapnya.
Kepala Desa Semparu, Lalu Ratmaji Hijrat menceritakan, setelah menjadi kepala desa dirinya memindahkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang didirikannya menjadi perpustakaan desa. Saat ini perpustakaan desa tersebut telah memiliki tenaga perpustakaan, fasilitas dan koleksi.
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan desa, namun tidak menyurutkan semangat Lalu Ratmiji. "Saya memang sudah suka perpustakaan dari dulu. Dengan pembangunan perpustakaan ini sudah disetujui, kami tidak kesulitan anggaran karena seluruh OPD sudah setuju," lanjutnya.
Namun, Lalu Ratmiji mengungkapnya, perpustakaan Semparu masih kurang koleksi bahan bacaannya. Selain itu, sarana lainnya seperti rak dan komputer masih minim.
Sedangkan, Kepala Desa Lendang Are, Ayunan mengatakan, perpustakaan desa yang dibangun untuk membangun SDM di wilayahnya. Perpustakaan desa menggunakan gedung bekas kantor desa lama. Pihaknya juga berencana membangunan perpustakaan di objek wisata.
"Dengan adanya perpustakaan ada pembeda dengan objek wisata lainnya. Nantinya pelayanan perpustakaan ada di dua tempat ada di eks kantor desa dan objek wisata," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan, Perpusnas mendukung pengembangan perpustakaan desa. Meskipun belum ada anggaran untuk pembangunan perpustakaan desa, namun Perpusnas memiliki stimulan yang dapat dimanfaatkan.
"Mengenai koleksi, Perpusnas ada program hibah buku yang dapat dihibahkan ke perpustakaan desa. Selain itu, kami mendorong pemerintah desa menulis buku yang berisi kearifan lokal. Ini bertujuan agar masyarakat jadi lebih tahu tentang daerah tersebut," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfy/Deni

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa

Salemba, Jakartaâ€”Organisasi publik bukan suatu sistem yang statis. Organisasi dipandang suatu organisme hidup yang kelangsungan hidupnya tergantung pada lingkungan. Maka, organisasi publik harus menyesuaikan diri melakukan perubahan internal agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan secara dinamis. Â Â 
Restrukturasi organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor B/258/M.KT.01/2020 pada 24 Februari 2020. Usulan ini menindaklanjuti Surat Edaran MenPAN RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi. Desain pengembangan usulan struktur organisasi menggunakan dasar pertimbangan aspek yuridis, empiris, dan akademis.
"Nomenklatur jabatan baru harus mencermati Undang-undang Perpustakaan sebagai panduan," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada arahan Tindak Lanjut Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi, Kamis, (30/7).
Di Perpusnas, rekapan jabatan pimpinan tinggi, koordinator, dan sub koordinator memuat nomenklatur jabatan ada yang tetap, berubah, bertambah, dan hilang. Untuk tingkat eselon satu jumlahnya tidak berubah, tetap empat jabatan. Namun, pada level eselon dua, terdapat penambahan dari semula 11 nomenklatur jabatan menjadi 16 nomenklatur.
Untuk jabatan administrasi (eselon tiga) berkurang drastis. Jika, semula berjumlah 25 nomenklatur kini menjadi dua. Â Sedangkan, pada level pengawas (eselon empat), dari 31 posisi berkurang menjadi 10. Yang terbaru, untuk kelas jabatan kelompok substansi (koordinator) akan berjumlah 35 posisi, dan pada kelas sub kelompok substansi sebanyak 71 posisi.
Usulan re-organisasi dan tata kerja Perpusnas meliputi unit kerja Sekretariat Utama yang direncanakan memiliki tiga unit eselon dua dibawahnya, yakni Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
Pada lingkup kedeputian satu, Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mendapati empat tingkatan eselon dua dibawahnya, antara lain Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, serta Pusat Jasa dan Pengolahan Naskah Nusantara.
Sementara itu pada lingkup kedeputian dua, Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan memuat empat nomenklatur jabatan eselon dua, antara lain Direktur Standarisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, serta Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.
Untuk unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Pustakawan, serta Pusat Data dan Analisis dibawah kendali langsung Kepala Perpustakaan Nasional seperti halnya Inspektorat. Â Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â

Re-Organisasi dan Tata Laksana Harus Mengacu Pada UU Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang patut dijadikan pilot project (percontohan) bagi pengembangan perpustakaan, khususnya yang berbasis inklusi sosial. Bahkan, Jambi menjadi satu-satunya daerah yang menyelenggarakan Rapat Kordinasi Perpustakaan Sekolah yang turut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional 2016.
Capaian kerja keras tidak mungkin diraih tanpa kordinasi intens dan komitmen dari pihak eksekutif (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan legislatif (DPRD) sehingga berimplikasi pada peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan dan aktivitas literasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima 13 anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Rabu, (23/1). â€œDari komitmen akan berimbas pada popularitas, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah bahan bacaan,â€ ujar Muhammad Syarif.
Disampaikan juga oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso bahwa Provinsi Jambi termasuk daerah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar pada 2019. Jambi pada 2019 menerima bantuan fisik, renovasi (rehabilitasi), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bantuan perabot, dan koleksi yang diterima oleh sebagian besar kabupaten/kota.
Untuk bantuan fisik, Kabupaten Sungai Penuh menjadi daerah yang disetujui proposalnya untuk dibangunkan gedung perpustakaan oleh pemerintah. Sedangkan bantuan renovasi disetujui untuk Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Sementara untuk bantuan TIK diberikan kepada Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, dan Kab. Jebo. Bantuan perabot diberikan kepada Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, Kab. Merangin, dan Kab. Tanjung Jabung Timur. Dan hampir Â semua daerah kab/kota di provinsi Jambi mendapatkan bantuan koleksi.
Dalam DAK dimungkinkan pemakaian anggaran untuk urusan administratif sebesar 5% dari anggaran yang diterima. â€œNamun, saya mengingatkan optimalisasi penggunaan DAK merupakan titik penting sebagai jaminan bergulirnya DAK berikutnya,â€ tegas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso.
DAK bidang perpustakaan, terang Kepala Biro, sudah menjadi skala prioritas nasional pembangunan satu dimana percepatan pengurangan kemiskinan melalui pemanfaatan perpustakaan dan pertumbuhan literasi yang baik sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dan kualitas masyarakat. Â Â 
Â 
ReportaseÂ  : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Radhitya Purnama

Jambi Role Model Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memiliki kontribusi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dalam mewujudkannya, Perpusnas tidak bergerak sendiri melainkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait bahkan hingga pemerintah yang ada di daerah. Hal ini sejalan dengan fokus utama pembenahan SDM yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan Nasional.
Demikian ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando dalam Radio Talk mengangkat tema â€œTransformasi Layanan Perpustakaan untuk Pemulihan Ekonomi di Era Covid-19â€, Senin (14/12).
Untuk peningkatan kualitas SDM, lanjut Syarif, Perpusnas tidak bekerja sendiri tetapi dengan melakukan sinergitas dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan alumni perguruan tinggi, dengan latar belakang pendidikan berbeda, membantu mengedukasi masyarakat di lapangan. â€œDengan kemampuan digital generation mereka cepat sekali menyesuaikan dengan berbagai platform yang dibagikan melalui media sosial atau fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional sehingga konektivitas ini menjadi sangat penting,â€ ungkapnya.
Syarif menambahkan, pembangunan kualitas SDM untuk mewujudkan Manusia Unggul kita dapat memotivasi dan meyakinkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya Sumber Daya Alamnya tetapi selalu saja ada keterbatasan untuk menjadikan bahan baku ini menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual tinggi.
â€œIni menjadi catatan penting bukan hanya dari Perpustakaan Nasional tetapi semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sinergitas dengan berbagai pihak ini sangat diperlukan ,â€ lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan, tujuan negara berdasarkan UUD 1945 yakni mencerdaskan anak bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. â€œSiapapun kita memiliki tugas dan tujuan yang sama, hanya saja penting dipertegas bagaimana fokus untuk outcome dan impactnya,â€
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, program literasi masuk pada bagian yang melekat pada Prioritas Pembangunan Nasional yakni untuk peningkatan SDM. Salah satu dukungan Bappenas, yakni melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat program literasi tersebut.
Â 
Amich menyebut, kemampuan literasi yang tidak ditumbuhkan sejak dini pada pendidikan dasar bahkan memasuki sekolah menengah hingga perguruan tinggi itu memiliki resiko yang berdampak pada kehidupan. Resiko pertama yakni di bidang pendidikan.
Â 
â€œBagaimana kita bisa mendidik anak yang kemampuan literasinya tertinggal, itu kan usahanya menjadi berlipat. Jika mengulang pendidikan berarti terjadi inefisiensi dari sisi pembiayaan,â€ terangnya.
Â 
Selain itu, terkait produktifitas, seseorang yang tidak memiliki literasi kemungkinan untuk tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kalaupun masuk pada kelompok pekerja yang keterampilan rendah maka dampaknya juga pada tingkat kesejahteraan.
Â 
â€œTerakhir mengenai kesehatan. Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan literasi, misalnya tidak paham apa itu sanitasi, hidup sehat, maka resiko terhadap penularan segala macam penyakit terbuka luas, dan tentunya akan ada resiko biaya kesehatan yang harus dikeluarkan,â€ pungkasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â Fotografer: Ahmad Kemal

Perpusnas Berkomitmen Lakukan Sinergi Wujudkan SDM Unggul

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperiksa, 84 K/L memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 K/L mendapatkan predikat Wajar Â Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 K/L menerima predikat disclaimer. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP. Â 
Presiden Jokowi dalam arahannya setelah penyerahan LHP kembali menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan tanggung jawab dan dikelola dengan transparan, digunakan untuk rakyat. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran. â€œSaya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,â€ tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Senin, (20/7).
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta untuk terus dipertahankan dan tetap melakukan reform (perbaikan).
LHP LKPP mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan Â anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran. Â Sedangkan, untuk realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2019 tercatat sebesar Rp1.960.063.000.000. untuk penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN, BPK mencatat kenaikan sebesar 1,8% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 86,55% dari total APBN.
Acara penyerahan LHP LKPP 2019 disaksikan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara online, didampingi seluruh pejabat eselon madya dan pratama.
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Hasil LHP LKPP 2019, Perpusnas Pertahankan Predikat WTP 

Minsk, Belarusia - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berpartisipasi dalam Konferensi Internasional X dengan tema Perpustakaan sebagai Fenomena Budaya. Kegiatan ini berlangsung di Perpustakaan Nasional Belarusia selama dua hari, Kamis-Jumat (19-20/10/2023).
Kepala Perpustakaan Nasional Belarusia, Vadzim Hihin membuka konferensi yang didedikasikan untuk memperingati Tahun Perdamaian dan Penciptaan.
Selanjutnya, Perdana Menteri Republik Belarusia, Roman Golovchenko dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh peserta yang hadir dapat bekerja dengan baik dan berkomunikasi secara profesional.
Selama sepuluh tahun, konferensi ini telah menjadi platform diskusi resmi di Belarusia untuk membahas masalah dan tren dalam komunitas perpustakaan.
Pada sesi pleno, seluruh kepala dan spesialis otoritatif dari perpustakaan terbesar, arsip, museum, penerbit, organisasi peneliti dan lembaga pendidikan, produsen perangkat lunak, perangkat keras, produk informasi dan peralatan industri untuk perpustakaan membahas identitas nasional serta kerja sama internasional perpustakaan.
Diplomasi budaya berperan sebagai peluang perdamaian dalam kondisi konfrontasi geopolitik, pengaruh faktor eksternal terhadap perolehan perpustakaan dan penyelenggaraan pelayanan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, saat berlangsungnya acara, pada sesi coffee break memberikan testimoni atas tema yang diangkat pada Konferensi Internasional X. Menurutnya tema tersebut merupakan suatu keniscayaan atas kehadiran era digital dalam melakukan transformasi digital terhadap layanan perpustakaan kepada seluruh pemustaka, terutama generasi milenial.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menambahkan Indonesia telah melakukan program transformasi digital perpustakaan tersebut dan menghasilkan 5 (lima) produk perpustakaan digital yakni iPusnas, e-Resources, Khastara, BintangPusnas, dan konten kreatif yang dihasilkan oleh pustakawan Perpusnas.
Pada saat gala dinner, Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan dan mengatakan bahwa pengelolaan perpustakaan di Indonesia terdiri dari manajemen kolesi sebesar 10%, manajemen pengetahuan sebesar 20%, dan transfer pengetahuan sebesar 70%.
&ldquo;Saat ini yang menjadi program nasional dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia adalah Transformasi Perpustakaan Berbasisi Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini menjadikan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan masyarakat yang berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan,&rdquo; ucapnya.
Konferensi ini diselenggarakan atas Kerjasama Perpustakaan Belarusia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Belarusia, Kementerian Penerangan Republik Belarusia dan Perpustakaan Nasional Belarusia dengan dukungan dana antarnegara untuk kerja sama kemanusiaan negara-negara anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS (Commonwealth Independent States) dan Asosiasi Perpustakaan Belarusia.
Adapun peserta yang hadir berasal dari berbagai negara antara lain Rusia, Indonesia, Armenia, Uzbekistan, Kirgistan dan Tajikistan.
Kegiatan yang digelar di hari pertama meliputi breakout session, pameran produk penerbitan, sumber daya dan layanan informasi elektronik, forus diskusi bertema Transformasi Digital Kegiatan Perpustakaan dan Pembentukan Tren: Kegiatan Inovatif Perpustakaan Daerah. 
Pada hari kedua, diadakan dua sesi diskusi bertajuk Inisiatif Proyek dan Praktik Sosial Budaya Lembaga Budaya dan Pendidikan, serta Dukungan Ilmiah dan Organisasi untuk Kegiatan Perpustakaan.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Perpustakaan Nasional Belarusia.
Dalam rangkaian konferensi juga dilakukan pembukaan pameran Harta Karun Buku Biara Kuteinsky, yang didedikasikan untuk memperingati 400 tahun berdirinya Biara Epiphany Kuteinsky Suci.
Reporter: Rini Nila Kusuma
 Editor: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa

Re-Organisasi dan Tata Laksana Harus Mengacu Pada UU Perpustakaan

Jambi Role Model Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpusnas Berkomitmen Lakukan Sinergi Wujudkan SDM Unggul

Hasil LHP LKPP 2019, Perpusnas Pertahankan Predikat WTP

Perpusnas Jadi Salah Satu Peserta Konferensi Internasional X