Salemba, Jakarta - Memperingati 25 tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca, Perpustakaan Nasional RI mengajak para pustakawan, pegiat literasi, dan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat untuk peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Sinergi seluruh elemen masyarakat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dengan karakter berbudaya baca dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian ekonomi, bagi Indonesia Maju.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan perpustakaan memiliki andil dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Dan hal ini bisa diwujudkan melalui budaya baca yang mendukung terbangunnya cognitive skills dari individu.
Untuk itu, saat ini, Perpusnas berupaya mengubah paradigma perpustakaan sebagai pusat manajemen koleksi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Dalam paradigma baru, ujar Deni, perpustakaan berperan sebagai bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perpusnas bergerak menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendorong perpustakaan di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi.
â€œDan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan keluar dari kesulitan dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu yang sesuai dengan potensi yang ada. Perpustakaan harus bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik menuju kesejahteraan,â€ ujar Deni saat memberikan sambutan pada webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Karenanya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bersama harus ditingkatkan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga mesti memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat.
Reporter: Hanna Meinita/Josan Kusuma

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Perpustakaan Harus Menjadi Pusat Transfer Ilmu Pengetahuan

Salemba, Jakarta--Inovasi menjadi poin fokus utama dalam transformasi birokrasi. Inovasi menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik.
Demikian disampaikan Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Resty Adelia dalam Diskusi dengan tema "Trend dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik" pada Selasa (14/11/2023).
"Inovasi pelayanan publik haruslah merupakan gagasan kreatif orisinal atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Dia mengatakan, strategi inovasi yang diusung Kemenpan RB melibatkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi.
Langkah-langkah strategis ini, lanjutnya, mencakup penciptaan inovasi yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi, pengembangan inovasi melalui replikasi dari ide-ide yang telah diimplementasikan di tempat lain dengan kunci "ATM" (Amati, Tiru, Modifikasi), dan pelembagaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dalam instansi.
"Kriteria penting dalam penilaian inovasi pelayanan publik, termasuk kebaruan, efektivitas, manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan disebarkan, dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat," lanjutnya.
Sebagai bagian dari evaluasi inovasi, Kementerian PANRB mencatat terdapat sembilan inovasi yang diajukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Salah satu yang dinilai sangat inovatif yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari unit kerja Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus).
Dari hasil evaluasi ini, lanjutnya, evaluator menyatakan ahwa inovasi ini tidak hanya penting tetapi juga tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan Perpusnas.
"Selain itu, adaptasi yang sudah terjadi dan potensi keberlanjutan tinggi menjadi catatan positif evaluator," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih memaparkan, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik, Perpusnas telah melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan.
"Dari 30 inovasi yang tercatat, sembilan di antaranya diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023. Dan hanya satu inovasi yang berhasil menjadi nominasi finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik yakni TPBIS," paparnya.
Lebih lanjut, Perpusnas melaporkan bahwa Layanan ISBN Online atau SiGoblic, pada tahun 2022, telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Pembaruan data inovasi ini sudah disampaikan untuk mengisi portal Knowledge Management System (KMS), Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
"Di tengah tuntutan global dan kesadaran masyarakat akan percepatan dan kemudahan pelayanan publik, Perpusnas mencatat bahwa inovasi pelayanan publik bukan hanya tentang teknologi atau aplikasi semata, tetapi juga tentang budaya kerja yang sehat," lanjutnya.
Dia menambahkan, pembahasan mengenai inovasi pelayanan publik tidak hanya menjadi sorotan teknologi, melainkan juga tentang budaya kerja yang dapat mendorong terus berinovasi, antusias dalam menghadapi perubahan, serta bertindak proaktif dalam mengembangkan kreativitas.
"Inovasi pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan budaya literasi dan kompetensi digital masyarakat, serta membantu menyelesaikan isu-isu prioritas yang dihadapi oleh negara," imbuhnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Irfan Fakhruddin

Inovasi Jadi Tolok Ukur Reformasi Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Menumbuhkan pembudayaan kegemaran membaca merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan. di tengah pusaran globalisasi tantangan membaca semakin terjal. Di era industri 4.0 yang dibarengi wabah Covid-19, adaptasi penggunaan teknologi mau tidak mau mengalami percepatan. Pun, dalam perilaku kegemaran membaca. Sayangnya, penyediaan infrastruktur sebagai syarat aksesibilitas teknologi belum merata sehingga ini masih menjadi kendala.
â€œAkan sulit menyiapkan digitalisasi koleksi jika support akses teknologi belum merata, terutama di daerah 3T. Maraknya, disinformasi juga makin menambah persoalan penumbuhan iklim literasi,â€ ujar anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan dalam Webinar Pembudayakan Kegemaran Membaca, Selasa (6/10).
Maka dari itu, Komisi X DPR RI mendukung Perpustakaan Nasional untuk terus merevitalisasi perpustakaan di daerah, terutama daerah 3T dengan penyediaan akses internet dan pembentukan kualitas sumber daya pengelola perpustakaan yang unggul. Putra menyarankan agar Perpusnas melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memudahkan aksesibilitas pengetahuan masyarakat.
Harus diakui tingkat literasi Indonesia berada dalam kondisi yang belum ideal. Artinya ada tanggung jawab moral bahwa gerakan kegemaran membaca harus lebih bersemangat. Sebagian besar masyarakat yang rendah untuk mau membaca, apalagi budaya untuk meriset sesuatu. Akibatnya, banyak yang terpapar hoaks dengan mudah.
â€œBudaya cek dan ricek perlu didorong. Mulailah dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ketika menerima informasi dari grup wassap, misalnya, jangan buru-buru untuk melakukan share,â€ tambah Putra.
Di satu sisi, para pustakawan juga dituntut harus cakap teknologi dan literasi. Mampu mengemas ulang pengetahuan agar lebih informatif, meluaskan manfaat dari layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Buatlah konten digital yang menarik generasi milenial.
â€œGenerasi muda adalah generasi yang adaptif dengan perubahan, apalagi di masa pandemi saat ini. Mereka lebih mudah mencerna apa yang dilihat dari media sosial. Beragam tutorial cepat diserap mereka. Ini penting dipahami bagi pustakawan,â€ ujarnya.
Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Putra meyakini pola mencari informasi tidak lagi sama. Akan ada gaya baru dalam mencari informasi ataupun pengetahuan. Cara yang lebih inspiratif. Dan pustakawan harus siap dengan kondisi tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Wahyu Haryadi mengatakan di DKI Jakarta saat ini upaya meningkatkan budaya baca dan literasi juga tengah dilakukan sebagai bagian dari perwujudan Jakarta Smart City.Â Smart City membutuhkan dukungan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan smart people.
â€œKolaborasi peningkatan kegemaran membaca menjadi kegiatan strategis yang harus dilaksanakan,â€ jelas Wahyu.
Wahyu menyebutkan bentuk kolaborasi yang dilakukan, yakni melakukan survei kegemaran membaca lewat #BacaJakarta, serta berbagai workshop yang dilakukan di perpustakaan.
Pada kesempatan yang sama, Duta Buku Provinsi DKI Jakarta Satria Bahar menambahkan membaca buku menjadi penawar akan banyaknya informasi hoaks yang dapatkan dengan mudah di era teknologi ini. 
â€œMembaca buku selain merupakan bentuk dari sadar literasi juga dapat membantu membentuk dan menggambarkan siapa diri kita untuk lebih bijak menggunakan sosial media,â€ tutup Satria.
Â 
Reportase: Eka Purniawati, Hartoyo Darmawan, Rizky A Gumilar
Fotografer : Rd Radityo

Webinar Pembudayaan Kegemaran Membaca : Pustakawan Harus Cakap Teknologi dan Literasi

Jakarta- Di masa pandemi Covid19 kehadiran layanan digital Perpustakaan Nasional menjadi kebutuhan yang luar biasa penting untuk para pemustaka. Layanan digital tersebut antara lain e-Resources, iPusnas, Khastara, dan Indonesia OneSearch yang seluruhnya dapat diakses secara gratis. Berbagai kalangan mulai dari pelajar, akademisi, pegiat literasi, hingga masyarakat umum memiliki tentu memiliki banyak pengalaman saat memanfaatkan layanan ini.
Cerita menarik dan inspiratif tentang penggunaan layanan digital Perpusnas diungkap melalui Webinar Manfaat Layanan Digital Perpustakaan Nasional yang digelar secara daring pada Selasa (18/5). Kegiatan ini digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan ulang tahun Perpusnas ke-41 yang jatuh pada 17 Mei lalu.
Meski begitu Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando terus agar perpustakaan digital dapat terus diperkenalkan secara lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. â€œUntuk iPusnas misalnya. Saat ini penggunanya telah mencapai 11 juta, namun masih jauh dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sudah 270 juta saat ini,â€ papar Syarif.
Untuk itu Kepala Perpusnas mengajak seluruh komponen penggerak literasi terutama dari kalangan akademisi untuk membantu meningkatkan pemanfaatan perpustakaan digital Perpusnas menjadi semakin optimal. â€œIni penting sekali karena ini dapat menjadi jalan mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul,â€ tegasnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menambahkan bahwa Perpusnas membuka tangan terbuka untuk berbagai kalangan dapat membantu siapapun yang ingin memanfaatkan layanan Perpusnas terutama berbagai layanan digital ini.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyebut layanan digital menjadi bentuk tanggung jawab Perpusnas dalam rangka menyediakan bahan bacaan sebagai penyedia informasi untuk seluruh masyarakat.
â€œMelalui 4 layanan digital tersebut Perpusnas telah memberikan kesempatan yang sama dan akses seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia atas bahan bacaan yang beragam dan berkualitas,â€ sebutnya.
Ofy juga menjelaskan selain 4 jenis layanan yang sudah dijelaskan, di masa pandemi Perpusnas juga telah melahirkan 2 layanan digital baru yaitu Tanya Pustakawan dan Diseminasi Paket Informasi Terseleksi.
Dalam webinar ini, salah satu narasumber yang hadir adalah Dewaki Kramadibrata seorang penulis dan juga pengajar di Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebagai seorang yang sering memanfaatkan naskah digital dalam kegiatan mengajar menyebut layanan digital ini sangat bermanfaat. â€œTanpa perlu mengeluarkan biaya dan bisa diakses jarak jauh. Terutama untuk mahasiswa,â€ terangnya.
Narasumber lain yang juga hadir secara virtual yaitu Direktur PSD HB Jassin Gorontalo Basri Amin, Analis Jaringan dan Informasi Kemenristekdikti Hendro Wicaksono, Â Direktur Perpustakaan Ubaya Amirul Ulum, dan Pendongen Mochamad Ariyo Faridh atau Ka Aio.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Webinar Manfaat Layanan Digital Perpustakaan Nasional

Bau-Bau, Buton Selatan.&nbsp;&nbsp;Kabupaten Buton Selatan (Busel), &nbsp;dalam tiga tahun kepemimpinan Agus Faisal Hidayat berupaya tidak mau ketinggalan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca masyarakatnya. &nbsp;Bupati Busel, membuat MoU dengan Kepala Desa se Kabupaten Busel, sebagai penggerak Minat Baca. Yang disaksikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Busel.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI mengapresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah Busel. Ditegaskan Syarif Bando bahwa perpustakaan sangat berkorelasi dalam pencapaian Nawacita sebagai agenda pemerintah melalui kegemaran membaca. &ldquo;Melalui penyediaan sumber bacaan di perpustakaan dapat mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan potensi dirinya sehingga tidak terbelenggu dalam kebodohan dan kemiskinan,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Bupati Busel, Agus Faezal Hidayat, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran Kepala Perpustakaan Nasional RI, terima kasih pemberian 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling yang di berikan secara simbolis pada tanggal 14 September 2017 oleh Bapak Presiden RI.
&nbsp;
Reportase : Sukoyo

Perpusnas Berikan Satu Unit MPK : Buton Selatan Antusias Galakkan Minat Baca

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Biro Umum Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian RI menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, Selasa (21/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Bekti Utami menjelaskan, bahwa jabatan fungsional di bidang perbendaharaan terdiri dari Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. "Jabatan fungsional membentuk pola karir seseorang yang duduk di jabatan fungsional itu. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menpan RB No. 53 dan 54 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Untuk pranata keuangan APBN kualifikasi minimal D3 dengan jenjang terampil, mahir, penyelia. Sedangkan analisi pengelolaan keuangan APBN dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dan jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya," jelasnya.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Lebih lanjut, Bekti mengatakan, pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan dikarenakan kerugian negara disebabkan pejabat perbendaharaan. Berdasarkan LKPP Tahun 2019, temuan BPK menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pengelola keuangan. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional keuangan ini diharapkan pengelola keuangan harus mampu mewujudkan visi pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang dialokasikan dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Ada tiga unsur dalam pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga, diantaranya PPK, PPSPM dan Bendahara. Untuk masuk dalam jabatan fungsional ini, ada kualifikasi pendidikan diantaranya manajemen, akuntansi, hukum, administrasi, keuangan dan ekonomi," lanjutnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mendorong pegawai yang sudah lama bertugas sebagai pengelolaan keuanganÂ  untuk bisa beralih ke jabatan fungsional. "Saat ini di Perpustakaan Nasional, yang sudah berjalan jabatan fungsional pustakawan, arsiparis, pranata komputer. Karena jika sudah jabatan fungsional itu kerjanya lebih maksimal," tuturnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Syarif berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan memberikan pemahaman terkait eksistensi dan manfaat jabatan fungsional keuangan, termasuk mekanisme inpassing atau penyesuaian. "Dan juga dalam jabatan fungsional kita harus memiliki uraian butir-butir untuk angka kredit yang mengantarkan karir ASN yang berjenjang. Jangan sampai terhenti karena tidak bisa dikembangkan. Pengelola keuangan merupakan jabatan yang akan memiliki prospek masa depan yang sangat baik," pungkasnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 berhasil mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan jumlah sebesar 10 miliar rupiah. Progres pembangunan fisik gedung perpustakaan ini sudah sejauh 80% dan untuk melengkapi gedung tersebut dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana lainnya. Hal inilah yang mendasari rombongan Komisi III DPRD Kab. Enrekang melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpusnas yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (19/4/2021).
Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kab. Enrekang, Rahmat, rombongan diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Rapat Pimpinan yang berada di lantai 5. Membuka sambutan, Rahmat, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan di Kab. Enrekang.
â€œTujuan kedatangan kami kemari adalah ingin menggodok peraturan daerah tentang perpustakaan agar ke depannya produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi masyakarat Kab. Enrekang. Kami juga membutuhkan pencerahan perihal kebutuhan sarana dan prasarana untuk melengkapi gedung perpustakaan yang sedang dalam proses pembangunan,â€ ujar Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Bando, menjelaskan literasi merupakan pengukuran tingkat kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan. Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa saat ini kegemaran membaca tidak lagi dimaknai dengan lamanya durasi seseorang saat membaca, melainkan seberapa jauh pengetahuan yang didapat orang tersebut dari membaca.
â€œLiterasi harus dimasukkan ke dalam perda tentang perpustakaan karena perda ini lah yang paling menentukan. Banyak orang yang akan menerima manfaat saat perda ini lahir,â€ tegasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan untuk kelengkapan gedung perpustakaan, Kab. Enrekang bisa melakukan pengajuan menu DAK baru.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kab. Enrekang Bangun Minat Baca Masyarakat untuk Memajukan Peradaban Daerah