Jakarta â€“ Kegiatan masyarakat saat ini sangat dibatasi karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Perpusnas untuk berkolaborasi dalam bidang perpustakaan. Kolaborasi itu diwujudkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama.
Kesepakatan dituangkan dalam tujuh ruang lingkup yaitu penyediaan, pemanfaatan bersama sumber â€“ sumber informasi dan koleksi perpustakaan dan penyebarluasan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); integrasi jejaring nasional perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital nasional Indonesia One Search (IOS); advokasi peningkatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat dan kegemaran membaca; dan kegiatan lain yang disepakati para pihak.
â€œYang paling penting kita mempercayai bahwa ilmu â€“ ilmu terapan dibutuhkan di desa. Banyak hutan ada di wilayah pedesaan bukan di wilayah perkotaan di situlah nanti literasinya melalui pustakawan dan penyuluh kehutananâ€, terang Syarif Bando, Kepala Perpusnas.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Perpusnas saat kunjungan Kepala Perpustakaan Emil Salim KLHK Mochamad Satori dan Â Perpustakaan Emil Salim KLHK Nurheni Astuti saat menyampaikan naskah MoU di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan pada Kamis (29/07/2021)
Implementasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak antara lain mendiseminasikan buku â€“ buku tentang lingkungan hidup dan kehutanan, memberikan motivasi bagi para pustakawan di lingkungan KLHK dan kegiatan lain yang disepakati.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Kembangkan Perpustakaan Khusus, KLHK Berkolaborasi dengan Perpusnas 

Jakarta - Upaya peningkatan kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tidak lepas dari tujuan dan sasaran rencana strategis (renstra) Perpusnas tahun 2020-2024, serta capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perpusnas.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Suharyanto dalam Apel Pagi pada Senin (25/10/2021). Dikatakan, diperlukan komitmen untuk terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca.
"Dengan indikator nilai kegemaran membaca dari 53,84 di tahun 2019 menjadi 71,30 di tahun 2024 nanti, sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,52 di tahun 2019 menjadi 15 tahun 2024. Komitmen ini yang harus sama-sama kita pegang," ungkap Suharyanto.
Apabila melihat road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024, lanjut Suharyanto, di dalamnya disebutkan reformasi birokrasi merupakan perubahan yang menuju perbaikan pelaksanaan birokrasi. Pelaksanaan tersebut demi terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek KKN.
"Reformasi birokrasi juga mendorong agar keberadaan Perpusnas dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Melalui peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan," lanjutnya.
Dijelaskan, ada 11 fungsi yang terdapat di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yang harus dilaksanakan guna mendukung renstra dan reformasi birokrasi.
Ada empat indikator terkait fungsi tersebut, diantaranya, tersusunnya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, penyusunan literatur sekunder, pemberian pelayanan ISBN, pengolahan bahan perpustakaan.
Dalam apel yang diselenggarakan secara daring, Suharyanto menyampaikan perkembangan terbaru di media sosial yang menjadi tantangan untuk generasi muda. Platfrom media sosial yakni tiktok memiliki keuntungan untuk promosi tanpa biaya dan cepat. "Terdapat 124 video tentang Perpusnas, yang menarik yang mempromosikan pemustaka yang berkunjung," ungkapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perlu Komitmen Dalam Meningkatkan Literasi dan Gemar Membaca

Lebak, Banten -- Kunjungan kerja panitia kerja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan (Panja PLTP) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dilaksanakan pada Jumat, (6/4/2023) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Wakil Bupati Lebak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Perwakilan Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Pengelola Perpustakaan Komunitas, Pengelola Perpustakaan Desa, Perwakilan Organisasi Profesi Perpustakaan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja PLTP Djohar Arifin Husain menyampaikan bahwa kunjungan kerja Panja PLTP merupakan sebagian pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda khusus terkait perpustakaan sekolah. Hadir mewakili Perpusnas, Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara Agus Sutoyo ikut mendampingi kunjungan tersebut.
Kunjungan kerja merupakan salah satu bentuk pengawasan pelaksanaan bidang perpustakaan khususnya terkait tentang kebijakan literasi dan tenaga perpustakaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pengawasan terhadap strategi pemenuhan kebutuhan dan kepastian status pegawai perpustakaan. &ldquo;Kami berupaya mendorong perpustakaan-perpustakaan agar lebih maju karena daya baca masyarakat Indonesia menurut PISA masih jauh dibawah standar. Komisi X sangat serius mendorong agar minat baca ditingkatkan dan dicari solusi dari permasalahan ini&rdquo; ujar Djohar.&nbsp; 
Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menjelaskan bahwa Kabupaten Lebak memiliki kantor perpustakaan provinsi yang bersandingan dengan Museum Multatuli. Kondisi perpustakaan sekolah di Lebak masih banyak yang belum sesuai standar dengan kondisi yang memprihatinkan karena keterbatasan koleksi dan SDM sehingga siswa tidak tertarik untuk mengunjungi perpustakaan. 
Lebih lanjut Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lebak Robert Chandra menjelaskan mengenai pelayanan perpustakaan yang menekankan pada pelayanan secara statis di Kantor Dinas Perpustakaan, maupun pelayanan mobile dengan menggunakan Motor atau Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) untuk melayani siswa di pelosok Kabupaten Lebak yang sulit mendapatkan akses informasi. Sebagai informasi, Perpustakaan Kabupaten Lebak dengan nama Perpustakaan Saidah Adinda telah mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan penilaian akreditasi perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI dengan nilai 79,22 pada Maret 2023. 
Berdasarkan Raport Pendidikan hasil Asesmen Nasional (AN) Satuan Pendidikan, pada tahun 2022 kondisi Literasi di Kabupaten Lebak mencapai nilai 51,33. Hal ini berarti bahwa siswa di Kabupaten Lebak yang memahami Literasi baru mencapai 51.3%, sehingga dibutuhkan kerja keras dari semua pihak di Kabupaten Lebak. &ldquo;Besar harapan kami Komisi X DPR RI bersama Perpusnas dapat memberikan solusi mengenai kendala yang kami hadapi dalam melakukan pelayanan baik secara statis maupun mobile&rdquo; pinta Robert Chandra. 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Hari Setiono menanggapi perihal peningkatan literasi di Kabupaten Lebak yaitu dengan mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar sekolah dengan aktivitas perpustakaan. &ldquo;Apalagi sekarang ada literasi numerasi yang merupakan pengganti ujian Nasional untuk kelas VIII,&rdquo; terangnya.
Hari mengakui masih banyak keterbatasan dalam pengelolaan layanan perpustakaan sekolah disebabkan karna koleksi dan SDM yang terbatas. Namun Dinas Perpustakaan berupaya untuk mengisi buku perpustakaan dari Dana BOS yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk mensiasati kurangnya SDM perpustakaan, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk tenaga perpustakaan agar sesuai dengan standar pengelolaan perpustakaan yang baik. 
Sementara itu, Legislator Rano Karno yang merupakan mantan Gubernur Banten menyatakan bahwa inti (core) Perpustakaan yaitu pustakawan, culture atau budaya baca masyarakat, dan infrastruktur perpustakaan. Ketiga hal tersebut sudah dimiliki oleh Kabupaten Lebak, namun jumlah pustakawannya yang masih belum memadai. 
Legislator Nuroji dari Partai Gerindra mengatakan bahwa Musemum Multatuli dan Perpustakaan Sjaidah Adinda dapat dijadikan Ikon Kabupaten Lebak. &ldquo;Ini merupakan daya tarik wisata atau trigger untuk membangkitkan minat baca masyarakat Lebak,&rdquo; imbuhnya.
Lebih lanjut Nuroji menyoroti kondisi perpustakaan sekolah yang memprihatinkan dimana tanggungjawab pengelolaannya berada di Dinas Pendidikan, namun dasar fungsinya berada di bawah Perpusnas. Untuk itu, merupakan tanggung jawab bersama antara Perpusnas dan Dinas pendidikan untuk memperhatikan perpustakaan sekolah tersebut. 
&nbsp;
Reportase: Nurazizah
<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi: Nurazizah

Perpusnas Dampingi Komisi X DPR RI Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Lebak

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Peningkatan budaya membaca demi maksimalisasi indeks literasi masyarakat harus dilakukan dengan berbagai cara dan oleh semua pihak. Saat ini, jumlah perpustakaan umum hanya 25,89% (ada 23.611 dari kebutuhan 91.191 perpustakaan). Juga, gedung dan fasilitas perpustakaan umum yang belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
Belum lagi, disrupsi budaya digital yang membuat hoaks kian merebak dan ujaran kebencian bernuansa SARA juga kuat di negeri ini. Maka, membangun perpustakaan adalah ikhtiar yang bisa membentuk peradaban bangsa lebih baik.
Poin ini yang disampaikan Bupati Magetan Suprawoto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 yang diselenggarakan secara virtual yang mengangkat tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir BudayaÂ Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" pada Senin (22/3/2021).
Dengan dasar di atas, menurutnya, mewujudkan Magetan sebagai Kabupaten Literasi adalah keniscayaan. Saat ini, indeks minat baca Kabupaten Magetan berada pada angka 74,76 (2019), yang diharapkan menjadi 80 dalam lima tahun ke depan. Hal ini akan terlaksana dengan peran seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Magetan yang saling menunjang dan bersinergi bersama.
â€œTak lepas dari itu, peran serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan sebagai lembaga strategis untuk peningkatan literasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi sesuai dengan konteks kebutuhannya masing-masing,â€ buka Suprawoto.
Beberapa kebijakan strategis telah diambilnya dalam hal pengembangan dan pengelolaan perpustakaan untuk pengembangan/pembudayaan literasi ini, dengan membangun gedung perpustakaan yang representatif, Gedung Literasi dan Pojok Baca, Gerakan Lansia Membaca, gerakan inklusi sosial berbasis komunitas, layanan pembinaan perpustakaan sekolah, desa, dan kelurahan berbasis TI, Layanan Perpustakaan Keliling, Junior Writerpreneur, serta layanan penerbitan.
Yang paling mencolok dari program literasi di Magetan ini adalah Magetan membuka berbagai spot wisata literasi, yang diklaimnya sebagai yang pertama di Indonesia. â€œMaster plan pembangunan gedung literasi Kabupaten Magetan yang akan menjadi salah satu kawasan wisata dengan Taman Refugia dan Smart Farm di Kabupaten Magetan,â€ jelasnya.
Komitmen pemerintah untuk menjadikan Magetan sebagai Kabupaten Literasi diwujudkan dengan Rencana Pembangunan Gedung Literasi di Tahun 2021 dengan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Perpustakaan untuk Zona 1 dan didukung pula dengan APBD Kabupaten Magetan untuk Zona 2, yang diharapkan lebih mendekatkan perpustakaan ke seluruh lapisan masyarakat. Kawasan Literasi ini nanti akan menjadi salah satu kawasan wisata dengan Taman Refugia dan Smart Farm.
â€œPemerintah Kabupaten Magetan juga akan membuat Kawasan Wisata Edukasi dari Perpustakaan Umum, Pendapa Surya Graha, Rumah Dinas Bupati hinga Sekretariat Kabupaten Magetan. Ini koleksi dari perpustakaan pribadi saya di rumah dinas Bupati dengan 5.000 judul koleksi dari berbagai subjek pengetahuan,â€ lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa Perpustakaan Umum Magetan dulunya sangat sederhana. Di lantai bawah adalah Kantor Kesbangpol. Kini, bukan perpustakaannya yang dipindahkan, tapi Kantor Kesbangpol yang dipindahkannya. Itu karena letaknya sangat strategis, dan bisa diakses masyarakat dari banyak penjuru, perpustakaan harus ada di sana.
â€œKita tahu bahwa kepala daerah menempatkan perpustakaan di pos paling belakang. Di Magetan, saya tidak mau seperti itu. Magetan harus menjadi kabupaten literasi. Kebijakan kita adalah mengembangkan pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan itu harus kita tempatkan di tempat yang semestinya. Perpustakaan harus ditempatkan di tempat yang cukup mudah dijangkau,â€ bebernya.
Suprawoto juga menyampaikan bahwa kabupaten yang dipimpinnya mempunyai konsep kebun literasi. Di lokasi ini, anak-anak tak hanya menikmati wisata alam, tapi mereka bisa sambil menulis, menyalin, yang bisa membawa nilai tambah.
â€œBukan hanya wisata alam, tapi juga wisata literasi. Di dalam membuat kebijakan, kita undang stakeholder perpustakaan. Ini bukti nyata. Saat membeli buku saja, kita perlu tanyakan yang dibutuhkan masyarakat itu buku apa. Sehingga yang kita adakan adalah buku yang benar-benar dicari masyarakat,â€ sambungnya.
Mereka juga mengelar Malam Purnama Sastra, di depan perpustakaan daerah. Di sini, anak-anak bisa membaca puisi di taman perpustakaan pada malam minggu, saat tempat ini sedang ramai.
â€œKita mempunya mal pelayanan publik satu-satunya di Indonesia. Ada juga pojok baca digital. Mari bangun mimpi anak-anak kita dengan mendorong mereka untuk banyak membaca buku. Orang boleh pintar setinggi langit, boleh kaya setinggi langit, tapi kalau tidak menulis dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi,â€ pungkasnya.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â 
Â

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Keren! Magetan Punya Wisata Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2020 sebesar Rp 204.219.912.000. Pemotongan anggaran sebesar 30,9 persen dari pagu awal ini membuat anggaran Perpusnas pada tahun ini menjadi sebesar Rp 454.777.211.000. Penyesuaian anggaran kementerian/lembaga dampak dari pandemi Covid-19 ini berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.
Persetujuan pemotongan anggaran menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang digelar melalui video telekonferensi di Jakarta, pada Jumat (3/7/2020). Pada RDP kali, Komisi X juga menyetujui usulan penambahan anggaran Perpusnas pada tahun 2021 sebesar Rp 252.566.276.500.
Ketua Komisi X Syaiful Huda menyatakan sejumlah masukan dan saran sudah disampaikan anggota komisi kepada Perpusnas dalam rapat sebelumnya. Dia meminta agar Perpusnas mensimulasikan masukan dan saran tersebut dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2021. Ada beberapa hal yang perlu dicatat, salah satunya adalah merumuskan program inovatif untuk meningkatkan gerakan literasi. â€œMisalnya mengadakan lomba bertutur, mendekatkan pembangunan perpustakaan di tempat-tempat keramaian,â€ tuturnya.
Selain itu, Huda meminta jajaran pimpinan Perpusnas agar membuka ruang bagi masyarakat untuk menerima masukan terhadap pengembangan layanan perpustakaan baik digital maupun nondigital serta membuat peta jalan Perpusnas hingga tahun 2024. â€œSehingga pencapaian target pembangunan nasional di bidang perpustakaan lebih terarah dan terukur,â€ ujarnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan penambahan anggaran tahun 2021 diajukan untuk menyesuaikan target pengembangan perpustakaan dan literasi yang mengalami pemotongan akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini. â€œSelain itu, struktur organisasi Perpusnas mengalami penataan organisasi dan tata kerja dengan penambahan enam unit eselon dua,â€ jelasnya.
Dalam RDP kali ini, anggota Komisi X Putra Nababan mengapresiasi kontribusi Perpusnas selama pandemi Covid-19 sebagai pemasok kebutuhan informasi melalui bahan bacaan. Ke depannya, dia berharap Perpusnas bekerjasama dengan kementerian/lembaga lain dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga bisa fokus pada anggaran.
Sementara itu, anggota Komisi X Mujib Rohmat meminta Perpusnas agar menyelenggarakan lomba bertutur dengan cerita yang mendukung pariwisata di setiap daerah. Dia juga meminta agar Perpusnas memberikan bantuan buku keterampilan hidup, khususnya untuk PKBM.
Kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menjangkau pelosok daerah di Indonesia, khususnya daerah 3T. Perpusnas bisa menjangkau melalui bantuan buku dan mobil perpustakaan keliling. Anggota Komisi X Adrianus Asia Sidot menyatakan pengalamannya saat berkunjung ke daerah terpencil di Kalimantan Barat, di mana antusiasme masyarakat atas buku sangatlah tinggi. â€œPeran perpustakaan dibutuhkan hingga ke daerah terpencil, sehingga membantu orangtua. Ini sangat bermanfaat. Saya pernah bersama Kapolda Kalbar ke daerah terpencil untuk taman bacaan, memang responsnya sangat tinggi,â€ urainya.
Syarif Bando mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan anggota Komisi X. Sebagai institusi pemerintah, Perpusnas menjalankan program dan kegiatan sesuai RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah, dan rencana strategis instansi. Karenanya, masukan yang difasilitasi harus sesuai dengan acuan tersebut.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Dampak Covid-19, Komisi X DPR RI Setuju Anggaran Perpusnas Dipotong 30,9%

Salemba, Jakarta - Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Ibadah kurban dilakukan pada hari Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriyah.
Idul Adha 1444 H/2023 M, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membentuk panitia kurban untuk melaksanakan prosesi penyembelihan hewan di halaman Masjid Baitul Ilmi Perpusnas Salemba, Jumat (30/6/2023).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas selaku Ketua Panitia Kurban, Agus Sutoyo. Dia berharap penyembelihan hewan kurban ini dapat menjadi nilai ibadah yang sangat tinggi di mata Allah SWT.
Menurut Agus, kurban mengandung tiga nilai yaitu ketaqwaan, keimanan, dan keikhlasan. Dalam hal ini, ketaqwaan menjadi nilai yang paling tinggi karena Allah SWT menguji segala keikhlasan yang dimiliki umat-Nya dalam menjaga keimanan kepada-Nya.
&ldquo;Semoga dengan penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan, Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita semua,&rdquo; ucapnya. &nbsp;
Turut hadir juga Pustakawan Ahli Utama, Ahmad Masykuri dan Upriyadi, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perpusnas antara lain Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Plt. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.&nbsp; &nbsp;
Adapun jumlah hewan kurban yang terkumpul terdiri dari 4 ekor sapi dan 17 ekor kambing/domba. Penyaluran hewan-hewan kurban ini mengatasnamakan 55 orang pegawai Perpusnas (Mudhodi).
Hasil penyembelihan hewan kurban terkumpul sebanyak 472 kantong, 225 kantong daging kambing/domba dan 247 kantong daging sapi. Kantong-kantong tersebut dibagikan kepada pegawai yang hadir, tenaga kontrak, teknisi, dan seluruh petugas keamanan di lingkungan Perpusnas, tiga yayasan, Polres Jakarta Pusat, SatPol PP, dan lingkungan RT di sekitar kantor Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpusnas Sembelih 21 Hewan Kurban

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hulu Sungai Selatan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti di Lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No 11, pada Kamis, (21/11).
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan mengenai pembangungan gedung perpustakaan di daerahnya melalui dana alokasi khusus (DAK)
Mengawali pembicaraan Ketua Komisi I DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan Yopie Alfiani menjelaskan bahwa Pemkab Hulu Sungai Selatan ingin membangun gedung perpustakaan berstandar nasional. Kapasitas dan ketersediaan perpustakaan yang dimiliki pemerintah setempat belum cukup untuk menampung pemustaka dan masyarakat yang haus ilmu pengetahuan.
â€œKami ingin mengetahui selain surat tanah, syarat apa lagi yang harus kami penuhi untuk pengajuan pembangunan gedung perpustakaan,â€ tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi 2 Perpusnas mengapresiasi keinginan Pemkab Hulu Sungai Selatan dalam mengembangkan fasilitas perpustakaan dan upaya menggerakkan budaya baca didaerahnya.
"Memang sejatinya perpustakaan harus bertransformasi dari yang hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku menjadi tempat berbagi pengetahuan dan berketerampilan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menambahkan bahwa didalam aplikasi Krisna terdapat enam menu pemanfaatan DAK bidang pepustakaan, antara lain pembangunan gedung, perluasan, renovasi, perabotan, TIK (teknologi informasi dan komunikasi), dan koleksi.
"Untuk pembangunan gedung perpustakaan, syarat yang harus dilampirkan selain surat kepemilikan tanah (SHM), juga Detailed Engineering Design atau DED,â€ jelasnya.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo
Â

Berita

Kab. Hulu Sungai Selatan Ingin Bangun Perpustakaan Berstandar Nasional