MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional secara khusus menerima kunjungan Assistan Director-General Collections Management National Library of Australia (NLA) Amelia McKenzie, Senin, (20/8). Kunjungan tersebut adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya Tim Deposit Perpusnas mengunjungi NLA untuk belajar dan bertukar pengalaman tentang pengelolaan deposit bahan pustaka.
Amelia pun mengaku terkesan dengan kesungguhan yang diperlihatkan Tim Deposit Perpusnas. â€œMereka yang dikirimkan memiliki komitmen untuk membangun sistem baru dalam pengelolaan deposit,â€ imbuh Amelia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar dan sharing pengalaman yang diberikan NLA pada kunjungan sebelumnya. Ofy Sofiana menjelaskan saat ini Perpusnas telah menghimpun sedikitnya 5 juta koleksi. Koleksi ada yang terpajang, dan ada yang tersimpan sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa.
Di hadapan Amelia, Deputi Ofy menjelaskan setiap lantai yang menjadi rujukan koleksi pemustaka. Bahkan, Amelia terkesan dengan adanya layanan khusus lanjut usia (lansia) yang ada di Perpusnas serta penggunaan tele-lift untuk memudahkan lalu-lintas pengadaan koleksi di tiap lantai.
Menurut Amelia, saat ini perpustakaan memang harus memutakhirkan dirinya. Masyarakat bisa dimudahkan dengan pelayanan (akses) online terhadap koleksi sehingga perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang membosankan (boring).Â 
Kunjungan Amelia merupakan bagian awal dari tindak lanjut penandatangan kerja sama (MOU) antar kedua instansi yang sedianya dilaksanakan tahun 2019 mendatang.
NLA dibentuk melalui National Library Act 1960, yang mendefinisikan peran, sturktur lembaga, dan kerangka manajemen finansialnya. NLA menjadi salah satu beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengunmpulkan segala jenis bahan atau materi warisan kebudayaan (cultural heritage) Australia serta menjadikannya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat Australia.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya Purnama
Â

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI melalui Perpusnas Press menyelenggarakan workshop â€œInkubator Literasi Pustaka Nasionalâ€ yang diikuti 15 pustakawan dan pengelola perpustakaan dari seluruh Indonesia. Para peserta tersebut terpilih dari Kompetisi Menulis Pustaka Nasional yang diselenggarakan pada Februari-Maret lalu.
Workshop diselenggarakan pada Rabu, (3/6) secara daring via aplikasi telekonferensi. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menyatakan kegiatan â€œInkubator Literasi Pustaka Nasionalâ€ merupakan ajang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang kepenulisan. â€œYang pada akhirnya akan melahirkan karya-karya yang dibukukan dan diterbitkan oleh Perpusnas Press,â€ ujarnya saat memberikan sambutan.
Joko Santoso menambahkan, persoalan kepenulisan, penerbitan, dan ketersediaan bahan bacaan di masyarakat Indonesia, bersifat lateral, bukan linier. Karenanya, harus diciptakan sebuah ekosistem yang saling menghidupi penulis, kepenulisan, termasuk pembuatan karya tulis baru dengan keunikan dan kepentingan serta manfaat tersendiri, yang didukung oleh penerbitan.
Saat ini, ujarnya, tercipta kondisi di mana penerbitan mainstream tidak hanya memandang kualitas tulisan tetapi juga diserap pasar dengan baik. Persoalan inilah yang menghambat dunia kepenulisan karena tidak semua buku yang berkualitas baik, laku di pasar.
â€œNah dengan upaya ini harapan kita, kekurangan bacaan di Indonesia yang saat ini angkanya satu buku dibaca 30 ribu orang, itu segera bisa kita atasi dengan banyaknya karya-karya baru dari penulis-penulis baru. Yang kedua, upaya penerbitan ini sebuah upaya bersama yang tidak mungkin disandarkan pada kepentingan ekonomis semata,â€ urainya.
Melalui kegiatan yang diselenggarakan penerbit Perpusnas Press ini, beragam subyek termasuk bidang kepustakawanan, mudah didapat untuk kepentingan pengembangan perpustakaan di Indonesia. Selain itu, esai para peserta diharapkan bisa menggali kepustakawanan yang berbasis pada Indonesia. â€œFilosofi kepustakawanan Indonesia itu berbeda dengan filosofi kepustakawanan Barat. Nah inilah yang perlu kita gali dalam upaya penerbitan ini,â€ tuturnya.
Kegiatan â€œInkubator Literasi Pustaka Nasionalâ€ diharapkan menjadi momentum dalam memulai tradisi baru yaitu menghidupkan iklim kepenulisan, merayakan pemikiran positif, serta pemikiran yang digali dari pengalaman yang ada di daerah. Semuanya didokumentasikan dalam terbitan sehingga masyarakat dapat menikmatinya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Penerbitan, Edi Wiyono, menyatakan, kegiatan ini rencananya berupa karantina peserta yang diselenggarakan secara tatap muka di Perpustakaan Nasional RI selama 3 (tiga) hari pada April 2020. Namun karena pandemi Covid-19, karantina diganti dengan workshop yang diselenggarakan secara daring. Sebanyak 15 peserta yang terseleksi dimentor dan bekerjasama secara daring untuk menghasilkan sebuah buku.
Edi menambahkan, sebanyak 305 peserta mengikuti Kompetisi Menulis Pustaka Nasional yang mengangkat tema â€œInovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Rangka Peningkatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€. Kompetisi ini diikuti pustakawan dan pengelola perpustakaan dari seluruh Indonesia dengan rincian sebanyak 37 orang dari Sumatera, 222 orang dari Jawa, 14 orang dari Kalimantan, 13 orang dari Bali dan NTT, 18 orang dari Sulawesi, dan 1 orang dari Maluku dan Papua.
Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan bimbingan dari tim Bitread untuk memoles tulisannya. Selanjutnya, tulisan peserta dibukukan dan diterbitkan pada Juli 2020. Selain itu, tiga karya terbaik akan terpilih menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Perpusnas Tingkatkan Kemampuan Pustakawan Lewat Inkubator Literasi Pustaka Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”RombonganÂ  delegasi Pansus Perda Penyelenggaraan Perpustakaan DRPD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat beserta Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, Riau, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sragen, Jawa Tengah diterima Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando di Gedung Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan No 11, Selasa, (19/2).
Sekitar 20 eksekutif dan legislatif tersebut ingin beraudiensi tentang mekanisme penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan, pengadaan buku dan mekanisme pengajuan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Di hadapan para eksekutif dan legislatif, Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengurusi perpustakaan dari level pusat hingga daerah. Keberadaan perpustakaan dilindungi oleh sedikitnya tujuh undang-undang, yakni UUD 1945, UU Sisdiknas, UU Ristekdikti, UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, UU KCKR, dan UU ITE.
â€œPerpustakaan adalah ikon peradaban. Jadi, bicara perpustakaan lebih dari sekedar urusan baca. Dan tugas daerah saat ini untuk mengembangkan perpustakaan melalui APBD,â€ terang Kepala Perpusnas.
Lalu, bagaimana daerah mengembangkan koleksinya? Lebih gamblang Muhammad Syarif meminta daerah untuk memperbanyak koleksi yang berkaitan dengan kearifan daerah (local wisdom). Rekrut penulis-penulis lokal untuk berbicara kearifan lokal lewat buku. Kepala Perpusnas meyakini bahwa tidak ada guru yang mengajarkan tentang suatu daerah maupun kekayaan sumber daya alamnya, namun ada ribuan buku yang berbicara tentang daerah. Di situlah makna keberadaan perpustakaan.
Teknologi memang membawa dampak perubahan yang besar di hampir semua sektor kehidupan, termasuk di bidang perpustakaan. Platform media digital sudah semarak digunakan. Tapi, itu hanyalah alat. Tetap konten didalamnya berasal dari buku-buku.
â€œAmbil contoh iPusnas, aplikasi baca digital yang dikembangkan oleh Perpusnas. iPusnas memuat sekitar 600 ribu koleksi dengan ratusan judul dan bisa dipinjam baca oleh siapapun secara digital. Hanya tinggal men-download lewat app store maupun google play,â€ tambah Muhammad Syarif.
Terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) yang diperoleh oleh sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Perpusnas menjabarkan bahwa DAK Perpusnas terbagi secara empat, yakni bangunan fisik untuk layanan perpustakaan, renovasi layanan perpustakaan, bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan koleksi.
â€œPembangunan jangan parsial. Fisik bangunan bagus tapi tanpa pengembangan kualitas SDM di dalamnya, maka sia-sia. Jika bangunan fisik sudah tersedia, maka isi rak-rak buku dengan koleksi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Patut diingat, kehadiran perpustakaan adalah jawaban bagi siapapun yang mengalami putus sekolah,â€ terangnya. Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit
Â

Terima DPRD dan Dinas Perpustakaan, Kepala Perpusnas Minta Daerah Kompak Kembangkan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Tidak semua daerah memandang positif dari keberadaan perpustakaan. Terbukti, masih ada sejumlah daerah yang minim perhatian. Bahkan mematok kecil anggaran perpustakaan. Seperti yang dikeluhkan Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Minahasa, Jeffry. W. R. Wakkary, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Senin (17/2).
"Perpustakaan belum mendapat keadilan dalam aspek kebutuhan dan anggaran. Kami mohon arahan dan dukungan dari Perpusnas," ujar Jeffry.
Menanggapi itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan dukungannya atas kegigihan pihak legislative Kab. Minahasa yang terus memperjuangkan perpustakaan sehingga mendapat lebih banyak perhatian dari semua pihak. Sejatinya literasi itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebuah negara.
"Negara bisa maju bukan dari berapa banyak kekayaan alam yang dimiliki melainkan dari seberapa tinggi kegemaran baca masyarakatnya," ungkap Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB), Deni Kurniadi, menyampaikan bahwa diperlukan sarana prasarana yang menunjang agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan. Deni menyarankan agar Kab. Minahasa mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan segera dibuka pada akhir Februari melalui aplikasi Krisna.
"Pada tahun 2019, Kab. Minahasa mendapatkan DAK untuk kebutuhan TIK dan koleksi,â€ tambah Deni.
Namun, agar lebih menunjang kebutuhan pemustaka, Kab. Minahasa bisa mengajukan usulan DAK untuk menu renovasi. Tapi lampirkan dokumen pendukung, seperti sertifikat lahan milik pemda setempat dan Detailed Engineering Design (DED)," jelas Deni.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpustakaan di Kabupaten Minahasa Masih Dipandang Sebelah Mata

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik tujuh pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas. Tujuh pustakawan yang dilantik terdiri dari jenjang penyelia, ahli pertama, ahli muda, hingga ahli utama. 
Dalam sumpah jabatan yang dibacakan Muhammad Syarif Bando, tujuh pustakawan yang dilantik diminta setia dan taat kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
â€œMenjalankan tugas jabatan, menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,â€ ucap Syarif Bando saat melantik pejabat fungsional pustakawan di Auditorium Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2020).
Pengangkatan pustakawan fungsional utama berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Januari 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Sementara pengangkatan jabatan fungsional pustakawan lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Berikut daftar pejabat fungsional pustakawan yang dilantik:
<ol>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Utama: Hartono</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Ipuk Wahyu Utami</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Leonardo Lodewyk Kyveent</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Ratnawati Nurwahyuningsih</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Dewa Ayu Putri Agustini</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Gibran Bima Ghafara</li>
<li class="p2">Pustakawan Penyelia: Cut Jamilah</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas Lantik Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas   

Salemba, Jakarta - Dalam upaya penguatan kecakapan literasi di daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) senantiasa melakukan afirmasi dan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
&ldquo;Keberpihakan dari daerah perlu perhatian serius karena itu saya senang sekali bapak/ibu datang ke sini. Karena DPRD dapat mengontrol sehingga harapannya ke depan Kabupaten Garut bisa menjadi kabupaten yang literat,&rdquo; ucap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar.
Dalam kesempatan ini, Adin menerima kunjungan dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Garut, Enan beserta jajaran di Ruang Rapat Gedung B Perpusnas Salemba, Jumat (19/4/2024).
Adapun yang telah dilakukan Perpusnas untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Garut, Adin memaparkan beberapa diantaranya yakni 3 unit mobil perpustakaan keliling, Pojok Baca Digital (Pocadi), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
&ldquo;Kami juga akan melengkapi 18 desa di Kabupaten Garut dengan koleksi sebanyak 1 ribu judul buku dan rak. Selain itu, kami juga punya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dihadirkan untuk pendampingan kepada masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup,&rdquo; jelasnya.
Enan menyampaikan terima kasih atas berbagai stimulan yang telah diberikan oleh Perpusnas untuk Kabupaten Garut karena seluruhnya sangat bermanfaat, terutama dalam membangun sumber daya manusia di sana.
&ldquo;Terima kasih untuk program dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Garut karena sangat bermanfaat bagi kami. Buku-buku yang akan diberikan juga kelak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk menambah wawasan mereka, sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Garut, R. Mochamad Romli, membenarkan bahwa literasi penting namun terlalu dianggap sebelah mata.
&ldquo;Literasi itu penting namun sering dilupakan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Andri Tri Kurnia

Berita

Keberpihakan Daerah Perlu Mendapat Perhatian Serius