Jakarta â€“ Sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, salah satu tugas dan fungsi utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) adalah pembinaan. Perpusnas bertugas melaksanakan pembinaaan, pengembangan, koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi.Â 
Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RJPMN) 2020 â€“ 2024 adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi sebagai motor penggerak literasi dalam menghadapi tantangan global khususnya revolusi industry 4.0. â€œDari pintu layanan dan gerbang perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi dapat lahir tunas-tunas muda sebagai sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, bertalenta dan siap bersaing di kancah global.â€ Tutur Alfiah, Pustakawan Utama Perpusnas RI pada apel pagi Senin ini (30/05/2022).
Peran Perpusnas sangatlah vital disini dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Perpusnas melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain; menyusun dan menetapkan regulasi, sosialisasi dan implementasi, advokasi dan edukasi, bantuan pengembangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
â€œMelalui strategi-strategi tersebut, diharapkan adanya akselerasi atau proser mempercepat pengembangan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi di Indonesia sehingga melalui pelayanan perpustakaan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia maju.â€ Tutup Alfiah mengakhiri apel pagi Perpusnas RI.
Â 
Reporter : Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Strategi Perpusnas Dalam Meningkatkan Peran Perpustakaan Sekolah Untuk Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi menggelar Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan.
Pedoman Akreditasi ini merupakan revisi pedoman akreditasi yang telah dibuat pada 2013. Revisi dipandang perlu sebagai konsekuensi adanya Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, penyusunan pedoman akreditasi perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pengawasan penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan mekanisme pelaksanaan akreditasi perpustakaan.
"Akreditasi perpustakaan merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi penerapan standar dan sekaligus menilai tingkat pencapaian kinerja perpustakaan berdasarkan standar yang berlaku," katanya pada Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan yang digelar secara daring pada Kamis, (13/01/2021).
Akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa sebuah perpustakaan telah memenuhi SNP. Perpustakaan yang telah diakreditasi mendapat etifikat sesuai dengan peringat capaian standar.
"Maka pedoman akreditasi perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan panduan, petunjuk, arah serta acuan dalam pelaksanaan akreditasi perpustakaan," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa perubahan paradigma perpustakaan yang terjadi saat ini menjadikan tantangan Perpusnas dalam menyusun pedoman akreditasi perpustakaan. Karena paradigma perpustakaan saat ini, perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Pembagian infrastruktur, waktu, tenaga, pikiran, sumber daya untuk tiga tahapan pengelolaan perpustakaan yang modern, dan terakhir transformasi digital.
"Saya ingin mereview ada hal yang paling fundamental agar pelaksanaan akreditasi perpustakaan melalui satu tahapan yang kredibel untuk bisa memberikan nilai, sehingga di tahun yang akan datang tidak ada lagi semacam kesalah pahaman," ungkap Syarif.
Syarif memberi masukan bahwa di dalam pedoman tersebut, perlu adanya bab yang menjelaskan penyelenggaraan pembinaan dan akreditasi. Menurutnya, ada 11 aspek pembinaan perpustakaan. Diantaranya, gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, SDM, anggaran perpustakaan, koleksi bahan perpustakaan/prosesnya, sistem layanan, kegemaran membaca, promosi perpustakaan, mitra perpustakaan dan penelitian/pengembangan.
Dalam public hearing ini diharapkan adanya beberapa masukan dan tanggapan dari stakeholder. Public hearing ini diikuti 1.000 orang yang berasal dari berbagai unsur. terdiri dari Forum Perpustakaan, asesor, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Rancang Pedoman Akreditasi Perpustakaan Terbaru

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan PJ Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal.
Dalam kunjungan tersebut, Rida menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan koordinasi terkait rencana penggunaan eks Kantor Wali Kota menjadi gedung perpustakaan daerah.
"Kami berencana menyulap gedung eks Kantor Wali Kota menjadi gedung perpustakaan yang layak untuk dikunjungi sebagai pusat literasi masyarakat Payakumbuh," ungkapnya, Kamis (19/1/2023).
Rida menilai, gedung eks Kantor Wali Kota masih dapat digunakan untuk fasilitas umum perpustakaan. Gedung yang memiliki tiga lantai ini berada di lokasi yang strategis sehingga representatif apabila dialihgunakan menjadi perpustakaan.
Terlebih, lanjutnya, persoalan SDM menjadi masih menjadi masalah. Sehingga dengan kehadiran perpustakaan yang representatif ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.
"Payakumbuh ini merupakan kota kecil dengan APBD hanya sebesar Rp 700 miliar, kedatangan kami ingin mengajukan Dana Lokasi Khusus (DAK) untuk renovasi gedung tersebut mnejadi perpustakaan. Kami tidak bangun cuma rehab," lanjutnya.
Pihaknya juga menyadari saat ini paradigma perpustakaan sudah berubah. "Perpustakaan bukan hanya sekadar membaca buku, tetapi ada outcome dari buku yang dibaca," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD kabupaten Tegal, Sugono menyampaikan, terkait penyelesaian perluasan gedung perpustakaan Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal mendapat bantuan DAK tahun 2022 untuk perluasan gedung senilai Rp 2,19 miliar.
"Sudah dalam proses lelang dan pembangunan. Hanya saja bangunan gedung tersebut belum selesai. Dan masih ada sisa anggaran Rp 1,1 miliar," jelas Sugiono.
Sisa anggaran tersebut, jelas Sugino telah masuk ke kas daerah. Pihaknya menginginkan adanya surat rekomendasi dari pihak Perpusnas agar anggaran tersebut dapat digunakan kembali untuk perluasan gedung perpustakaan.
"Harapan kami ada surat rekomendasi dari Perpusnas yang lebih spesifik agar bangunan tiga lantai ini tidak mangkrak," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan membagi tugasnya menjadi tiga. Diantaranya, manajemen koleksi, manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan.
"Kita sudah diberi kekayaan berlimpah tetapi tidak punya skill. Dari mana teknologi itu? Ya dari membaca. Betapa pentingnya membaca untuk mendapatkan pengetahuan," kata Syarif.
Syarif pun mengapresiasi kunjungan Pj Wali Kota Payakumbuh dan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal sebagai wujud komitmen dan dukungan kepala daerah maupun legislatif dalam pengembangan perpustakaan di daerah.&nbsp;

Pj Wali Kota Payakumbuh dan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Kunjungi Perpusnas

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Made Lutre hadir beserta rombongan di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Selasa (7/2). Perpusnas RI diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Widiyanto, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono, Kabbag Hukum dan Humas Asep Muslih, dan Kasubbag Hukum dan Organisasi Budi Kusuma wardhani.
Ketua Komisi II DPRD Kab. Tanah Laut Made Lutre menyatakan maksud dari kunjungan tersebut adalah sebagi ajang silaturahmi dan mengetahui program-program dari Perpusnas RI yang bisa dibawa untuk mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut. Kapusdiklat Perpusnas RI Widiyanto mengapresiasi baru ada dua kabupaten yang memiliki perpustakaan yang representatif, diantaranya yaitu Kabupeten Lubuklinggau dan Kabupaten Tanah laut dengan bangunan 3 lantai.
Nurcahyono memaparkan program-program Perpusnas yang berskala nasional diantaranya lomba perpustakaan desa, kelurahan, lomba bercerita untuk anak SD, lomba perpustakaan sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan buku untuk perpustakaan komunitas, pesantren, daerah transmigrasi, pulau terluar/perbatasan, bantuan mobil perpustakaan keliling. &ldquo;Diharapakan bantuan-bantuan tersebut menjadi stimulan daerah untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing,&rdquo; lanjut Nurcahyono.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengukuhkan empat pustakawan ahli utama di Indonesia.
Dalam pengukuhan, para pustakawan ahli utama juga melakukan orasi ilmiah. Empat pustakawan ahli utama yang dikukuhkan adalah Adriati dari Perpusnas, Rochani Nani Rahayu dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Sari Puspita Andriani Sulistyowati dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta Tupan dari BRIN.
Syarif Bando menyebut, pustakawan memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi-informasi, kemudian melakukan diseminasi informasi. Namun, menurutnya, diseminasi informasi juga harus ditutorialkan. Sehingga pengetahuan yang ada di dalam koleksi perpustakaan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.
Kemas ulang informasi harus dilakukan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Dia menegaskan, transfer ilmu pengetahuan sebagai hal utama yang harus dilakukan perpustakaan dan pustakawan pada masa kini. Untuk mendukung hal tersebut, Syarif Bando memerintahkan jajarannya membangun laman yang memuat peran dan kiprah para pustakawan utama Indonesia untuk memastikan adanya transfer ilmu pengetahuan.
Pada saat ini, menurutnya, persaingan antarbangsa dalam menghasilkan produk dengan teknologi tinggi, semakin kompetitif. Dia mendukung peningkatan produktivitas profesi pustakawan dengan berkolaborasi bersama profesi lainnya, seperti peneliti dan guru besar perguruan tinggi.
â€œApakah dia namanya pustakawan, peneliti, guru besar? Saya tidak mau membatasi, karena ini bukan eranya kompetisi, ini eranya kolaborasi. Mari guru besar, pustakawan peneliti, mari kita sajikan ilmu untuk masyarakat Indonesia maju melalui Perpusnas,â€ jelasnya dalam Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Pustakawan Ahli Utama yang diselenggarakan Perpusnas, di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (6/12/2021).
Dia menegaskan, perpustakaan dan pustakawan harus mengubah paradigma. Saat ini, perpustakaan harus menjangkau masyarakat melalui koleksi yang dimilikinya, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan.
Sementara itu, pustakawan ahli utama Nani Rahayu dalam orasi ilmiahnya memaparkan pustakawan berperan dalam pengembangan kemas ulang pengetahuan. Dia mendapati kondisi bahwa informasi tentang hasil penelitian tidak sampai ke masyarakat. Di sinilah peran pustakawan dibutuhkan.
Di BRIN/LIPI, tercatat populasi sekitar 2.000 peneliti dan 20 orang pustakawan tingkat keahlian yang melakukan kemas ulang pengetahuan hasil penelitian. Terdapat 16 bentuk kemasan informasi yang telah dilayankan di BRIN/LIPI di antaranya Fokus Informasi Indonesia, Info Ristek, Info HAKI, Paket Informasi Teknologi, dan sebagainya.
Lulusan Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia ini menekankan, diseminasi kemas ulang informasi berdampak positif bagi peneliti dan pustakawan BRIN/LIPI serta masyarakat luas. â€œDampak diseminasi kemas ulang informasi, LIPI dikenal di kalangan UMKM juga berbagai pemerintah daerah di Indonesia, karena keberadaan kemas ulang pohon industri serta panduan usaha, seri info teknologi, tepat guna,â€ ujarnya.
Kemas ulang informasi diharap dapat dikembangkan dalam bentuk lainnya seperti visualisasi data, komik, permainan, dan lainnya, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kompetensi pustakawan juga sangat diperlukan, mengingat mereka menjadi mitra peneliti. â€œAkan lebih mudah beradaptasi apabila pustakawan memiliki latar belakang ilmu tertentu sehingga dapat mengimbangi serta memahami kebutuhan peneliti,â€ ungkapnya.
Dalam orasi ilmiahnya, pustakawan ahli utama Adriati, menjelaskan Perpusnas dapat menjadi pusat copy cataloging. Dia menyebut, copy cataloging merupakan proses pengatalongan dengan mengambil cantuman bibliografi yang ada di perpustakaan lain, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Copy cataloging bermanfaat karena menjadi mengatasi keterbatasan pustakawan di Indonesia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, dalam melakukan pengorganisasian bahan perpustakaan. â€œSelan itu, menghindari duplikasi pekerjaan dalam pengorganisasian bahan perpustakaan, sehingga bahan perpustakaan cepat sampai ke layanan untuk dimanfaatkan oleh pemustaka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Kolaborasi Pustakawan dan Peneliti untuk Transfer Ilmu Pengetahuan

Penyerahan Buku Inkubator Literasi Kepada Bupati Banyuwangi

Salemba, Jakarta - Dalam upaya penguatan kecakapan literasi di daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) senantiasa melakukan afirmasi dan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
&ldquo;Keberpihakan dari daerah perlu perhatian serius karena itu saya senang sekali bapak/ibu datang ke sini. Karena DPRD dapat mengontrol sehingga harapannya ke depan Kabupaten Garut bisa menjadi kabupaten yang literat,&rdquo; ucap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar.
Dalam kesempatan ini, Adin menerima kunjungan dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Garut, Enan beserta jajaran di Ruang Rapat Gedung B Perpusnas Salemba, Jumat (19/4/2024).
Adapun yang telah dilakukan Perpusnas untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Garut, Adin memaparkan beberapa diantaranya yakni 3 unit mobil perpustakaan keliling, Pojok Baca Digital (Pocadi), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
&ldquo;Kami juga akan melengkapi 18 desa di Kabupaten Garut dengan koleksi sebanyak 1 ribu judul buku dan rak. Selain itu, kami juga punya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dihadirkan untuk pendampingan kepada masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup,&rdquo; jelasnya.
Enan menyampaikan terima kasih atas berbagai stimulan yang telah diberikan oleh Perpusnas untuk Kabupaten Garut karena seluruhnya sangat bermanfaat, terutama dalam membangun sumber daya manusia di sana.
&ldquo;Terima kasih untuk program dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Garut karena sangat bermanfaat bagi kami. Buku-buku yang akan diberikan juga kelak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk menambah wawasan mereka, sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Garut, R. Mochamad Romli, membenarkan bahwa literasi penting namun terlalu dianggap sebelah mata.
&ldquo;Literasi itu penting namun sering dilupakan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Andri Tri Kurnia

Berita

Keberpihakan Daerah Perlu Mendapat Perhatian Serius