Salemba, Jakarta â€“ Usia Kabupaten Musi Rawas Utara masih terbilang muda. Kabupaten yang terbentuk melalui program pemekaran di tahun 2013 hingga kini belum memiliki gedung layanan perpustakaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas Utara,Â Hasran Akwa, saat bersudiensi dengan Perpusnas, Rabu (7/8).
â€œDemi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak- anak, kami ingin ada perpustakaan,â€ ungkapnya. Hasran berharap, adanya perpustakaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terlebih Kabupaten Musi Rawas Utara begitu dekat dengan Suku Anak Dalam.
â€œKami telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun perpustakaan untuk komunitas baca anak di daerah kami,â€ imbuhnya. Namun, kurangnya buku-buku bacaan anak juga menjadi hambatan. Maka dari itu bantuan Perpusnas sangat diharapkan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara atas kepeduliannya terhadap perpustakaan daerah. Pemerintah melalui Perpusnas telah menyediakan bantuan fisik lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK). â€œDAK bisa diajukan melalui aplikasi KRISNA," imbuh Nurcahyono.
Selain itu, tambah Nur, untuk komunitas baca kami juga memiliki skema bantuan tersendiri. Dengan bantuan ini Perpusnas berharap budaya baca masyarakat khususnya di daerah seperti Kab. Musi Rawas Utara dapat terus meningkat melalui tumbuhnya komunitas baca.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Wara Merdekawati

Kab. Musi Rawas Utara Bangun Perpustakaan Ramah Anak

Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik 53 pejabat fungsional di lingkungan Perpusnas. Pejabat yang dilantik terdiri dari 29 orang pustakawan, empat arsiparis, satu analis kepegawaian, dan 19 pranata komputer yang berasal dari kantor pusat Perpusnas di Jakarta, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menegaskan target bersama adalah menyediakan fasilitas yang baik untuk masyarakat. Dia menjelaskan, target bersama adalah memastikan kebutuhan buku untuk masyarakat sesuai standar Unesco. Saat ini, mandatori Unesco menyebut minimal ada tiga buku baru untuk setiap orang pada setiap tahunnya. Diperkirakan, Indonesia membutuhkan 810 juta buku baru setiap tahun. Karena itu, dia berharap pernyataan yang menghakimi bahwa minat baca dan indeks literasi masyarakat rendah, harus dihentikan.
"Tahun 2021, Bapak Ibu sudah tahu fokus pembicaran kita tentang literasi adalah pada sisi hulu yaitu mengunggah peran para eksekutif, legislator, yudikatif untuk memainkan peran mereka dalam minat baca. Bagaimana para penulis dan penerbit menyiapkan buku kebutuhan masyarakat dan bagaimana kita menghasilkan regulasi, menyesuaikan atau upaya memperkecil ketimpangan antarwilayah dalam memperoleh aksesabilitas informasi untuk kemajuan," jelasnya di Aula Perpusnas Salemba, Jakarta, pada Kamis (25/2/2021).
Syarif Bando meminta para pegawai yang dilantik agar meningkatkan integritas dan profesionalisme di setiap unit kerja penempatan. Hal ini harus dilakukan agar kinerja Perpusnas semakin meningkat. Saat ini, kinerja Perpusnas berada pada level 75 persen. "Masih jauh masih 25 persen yang harus kita kejar, apa artinya? Kita semua harus intropeksi diri. Sebab sebagian besar kegiatan kita berkontribusi pada kinerja institusi ini. Tentu juga koreksi kepada Bapak dan Ibu bagaimana memastikan progress laporan kinerja kita bisa sampai kepada stakeholder, terutama masyarakat melalui Komisi X DPR RI yang mengawasi kita," urainya.
Untuk mendukung peningkatan kinerja, dia mengingatkan kepada seluruh jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pustakawan Utama agar menjadi pemandu dalam memberi arahan kepada 900 pegawai Perpusnas ke arah yang lebih hebat, produktif, dan profesional, baik yang ada di pusat maupun di Perpustakan UPT. Syarif Bando juga mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang dilantik, khususnya kepada Pustakawan Utama yang dilantik yaitu Yahyono dan Maria Sobon Sampe, sebagai tambahan modal sumber daya manusia perpustakan di Indonesia.
Reporter: Arie Zani Purnomo
Fotografer: Basma Sartika

Kepala Perpusnas Melantik 53 Pejabat Fungsional

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Salemba, Jakarta- Dalam rangka mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, setiap CPNS wajib mengikuti Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar). Termasuk di lingkungan Perpusnas. Sebanyak 330 CPNS Perpusnas mengikuti pengarahan Kepala Perpusnas sebelum menjalani Diklatsar, Selasa (3/9).
Dalam kesempatan ini Muhammad Syarif Bando menyampaikan pentingnya menjadi ASN yang siap menjawab tantangan zaman. â€œSaat ini dunia sangat dinamis dan begitu cepat berubah. ASN Perpusnas harus siap menghadapi perubahan. Sebagai ASN kita harus selalu melayani masyarakat dan mendukung pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan Indonesia,â€ jelasnya. Syarif menambahkan segala sesuatu yang dipelajari CPNS saat Diklatsar dapat berguna untuk manjadikan Perpusnas lebih maju.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofyana. Ofy berharap para CPNS Perpusnas selalu disiplin saat diklatsar. Ofy menekankan bahwa kedisiplinan adalah unsur yang akan pertama kali dinilai dalam Diklatsar karena berguna untuk merubah diri menjadi lebih baik. â€œUntuk menjadi pegawai yang kompeten dan profesional, kalian harus disiplin dan bisa teamwork,â€ ungkapnya
Woro Titi Haryanti, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka menambahkan semua CPNS Perpusnas harus senanti mengasah kreatifitas. â€œSaya berharap akan muncul ide dan inovasi baru dari para CPNS. Semoga dengan itu Perpusnas akan semakin maju kedepannya,â€ tambah Woro.
Sebanyak 330 CPNS Perpusnas akan menjalani diklatsar di Ciawi, Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian milik Kementerian Pertanian.
Â 
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Eka Purniawati

Calon ASN Perpusnas Siap Ikuti Diklatsar

Kemayoran, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan sektor perpustakaan.
 
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan di daerah.
 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut meskipun saat ini sudah masuk era digital, namun perpustakaan tetap berperan penting sebagai pusat pembelajaran terbuka.
 
Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan fokus utama pada peningkatan kualitas SDM.
 
"Perpustakaan bukan sekadar ruang fisik. Perpustakaan adalah ruang belajar, ruang pengetahuan dan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi," ungkapnya dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan, Senin (14/8/2023).
 
Menurutnya, literasi tidak hanya sebatas bisa membaca, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk dan jasa yang kompetitif di tingkat global.
 
"Maka pengetahuan yang dimiliki juga harus diimplementasikan agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung dan menyelenggarakan kegiatan literasi dan pendidikan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. 
 
"Untuk mewujudkan ini diperlukan komitmen pemerintah daerah terhadap keberpihakannya pada perpustakaan," ungkapnya.
 
Senada, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengungkapkan perlu adanya komitmen bersama untuk mendukung pengembangan literasi.
 
"Perpustakaan dan literasi harus dianggap sebagai aspek esensial dalam pembangunan nasional," katanya.
 
Dikatakan, penguatan budaya literasi dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan leyanan perpustakaan. Sedangkan pemerintah wajib menyediakan fasilitas tersebut.
 
Perpustakaan, lanjutnya, bukan hanya tempat penyimpanan buku, melainkan mengalami transformasi dalam fungsi dan dimensinya. Perpustakaan hadir sebagai lembaga publik yang memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara konseptual, mengembangkan keterampilan, dan berbagi pengalaman.
 
"Dalam menghadapi transformasi ini, persyaratan fasilitas perpustakaan harus mengacu pada konsep ruang terbuka yang inklusif, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan softskill mereka," lanjutnya.
 
Deputi mengatakan, usulan DAK bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2024 mencapai Rp 1,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 657 miliar ditujukan untuk lokasi prioritas DAK sedangkan pagu DAK hanya sebesar RP 525 miliar.
 
"Para calon penerima DAK yang hadir nantinya akan diseleksi lagi mengenai kesiapan dalam menerima DAK," jelasnya.
 
Dikatakan, hingga saat ini sekitar 148 gedung fasilitas layanan perpustakaan telah dibangun. Deputi menekankan pentingnya kolaborasi dan branding kota dalam membentuk perpustakaan sebagai lebih dari sekadar ruang publik.
 
"Sehingga perpustakaan dapat menjadi tempat wisata bahkan ikon daerah, serta berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,"
 
Sementara itu, Plt Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Didik Darmanto mengatakan kebijakan DAK diberikan kepada daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah yang tujuan akhirnya untuk peningkatan kualitas SDM.
 
Perpustakaan di daerah yang menerima DAK diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang disediakan.
 
"Kami berharap bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, melainkan juga pusat pembelajaran dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Kami ingin melihat peningkatan dalam jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan setelah mendapatkan DAK," kata Didik.
 
Dalam upaya mencapai tujuan ini, lanjutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. "Diperlukan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan DAK, agar perpustakaan dapat dibangun dan dimanfaatkan dengan baik sesuai rencana," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aditya Irfan/Ahmad Kemal

Perpusnas Gelar Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan

Jakarta&mdash;Pengembangan kapasitas literasi desa tidak hanya memiliki makna sebagai upaya menumbuhkan minat dan budaya baca-tulis masyarakat.
 
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sugito, menyatakan literasi desa memiliki makna luas sebagai proses kreatif dalam memfasilitasi hasil belajar masyarakat menjadi berbagai bentuk praktik kegiatan atau learning by doing.
 
&ldquo;Intinya di situ ada transfer knowledge yang bisa dilihat, baik itu melalui perpustakaan yang dalam artian fisik atau mungkin juga melalui digitalisasi yang saat ini sebuah keniscayaan di dalam proses membangun literasi pengetahuan kalau kita hanya melihat pada fungsi fisik saja tapi tidak memanfaatkan teknologi informasi yang ada,&rdquo; jelasnya dalam sesi kebijakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (7/3/3023).
 
Dia menambahkan, pembudayaan literasi di desa dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan desa atau taman baca masyarakat (TBM) seperti melalui peningkatan kapasitas, pembelian buku, perbaikan ruang perpustakaan, dan fasilitasi internet.
 
&ldquo;Juga kerja sama perpustakaan desa atau TBM dengan perpustakaan sekolah, fasilitasi penulisan sejarah, pengembangan sekolah lapang atau kegiatan belajar masyarakat serta pembelajaran para remaja desa,&rdquo; ujarnya.
 
Komitmen desa dalam pengembangan literasi desa dinilai cukup baik. Dia memaparkan, mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 31.410 desa di Indonesia sudah mempunyai perpustakaan desa atau TBM. Tercatat sebanyak 42.641 desa belum memiliki perpustakaan desa atau TBM.
 
&ldquo;Perlu pendampingan pengembangan literasi di desa khususnya dalam pengembangan TBM dan perpustakaan desa sehingga minat literasi masyarakat desa meningkat dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa,&rdquo; urainya.
 
Dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2023 salah satunya untuk peningkatan kualitas SDM warga desa. Salah satu program dari peningkatan kualitas SDM adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/TBM termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya.
 
Dia menambahkan, sejumlah kepala desa mencapai keberhasilan dalam pengembangan perpustakaan desa. Seperti kisah Kepala Desa Purwo Bhakti di Kabupaten Bungo Jambi, Lenny Maryani. Dalam ajang Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Desa/Kelurahan Provinsi Jambi Tahun 2022, perpustakaannya meraih juara pertama.
 
&ldquo;Dia memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak di desanya. Dia membangun dan mengembangkan perpustakaan desa. Tidak hanya sampai di situ, untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desanya, Lenny melakukan gebrakan dengan menjemput anak-anak desa menggunakan ambulans desa untuk datang ke perpustakaan desa,&rdquo; tuturnya. 
 
Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk membangun perpustakaan dilakukan pemerintah Desa Sukanagara di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pembangunan perpustakaan dilakukan di mana sebelumnya ruang perpustakaan masih bertempat di ruangan kantor desa, di mana buku-buku disimpan di lemari penyimpanan piala.
 
&ldquo;Kepala Desa Sukanagara berharap pembangunan perpustakaan umum untuk desa membuat warga, terutama anak sekolah, bisa nyaman membaca buku dan belajar di ruangan perpustakaan. Pembangunan perpustakaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pemberantasan buta aksara dan sebagai sarana pusat pembelajaran masyarakat termasuk pelatihan kerja,&rdquo; katanya.
 
Desa di Indonesia, ujarnya, akan maju kalau semua pihak mendampingi desa untuk memberikan penguatan literasi desa dan perpustakaan desa sehingga desa mampu mandiri, sejahtera, dan demokratis.
 
&ldquo;Pada dasarnya tidak ada desa miskin, tapi desa yang belum mampu menemukenali berbagai potensi dan aset yang dimiliki sehingga belum didayagunakan untuk pembangunan desa,&rdquo; pungkasnya.
 
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 mengusung tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19&rdquo;. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Maret 2023.
 
Rakornas mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Ketua Komisi X DPR RI. Selain itu, sesi panel akan menghadirkan Bupati Dairi, Bunda Literasi Kabupaten Magelang, dan Ketua Umum IKAPI.&nbsp;
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Tim Dokumentasi Humas

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pengembangan Perpustakaan Desa untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat   

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Berkembangnya perpustakaan tergantung dari seberapa siap perpustakaan membangun ketersediaan koleksinya. Membangun koleksi nasional perpustakaan itu sama dengan membangun ekosistem ilmu pengetahuan. Pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan hanya bisa dilakukan dengan memastikan penyediaan, penghimpunan, perawatan, dan akses karya intelektual dalam deposit koleksi nasional.
&ldquo;Ini yang terus didorong dan dikembangkan dengan usaha-usaha penelitian, pengkajian, publikasi, penulisan, penerbitan, dan pendidikan berbasis khazanah intelektual Indonesia secara dinamis dan lateral,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menutup rangkaian agenda Rapat Kerja Pusat Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kamis, (1/2).
Selain mendorong terciptanya ekosistem ilmu pengetahuan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional meminta kepada para pustakawan untuk bergerak. Pustakawan harus aktif dan kreatif . &ldquo;Lakukan sharing informasi dan experience dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dengan penerbit, organisasi profesi, dan komunitas-komunitas perpustakaan atau pegiat literasi&rdquo;.
Untuk berbagai hal kegiatan intelektual, Muhammad Syarif meminta melibatkan publik agar diketahui. Siapkan pula data untuk mengukur kinerja&nbsp; para pustakawan, dan seluruh data base pustakawan yang telah terintegrasi.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Kepala Perpusnas Tekankan Pembangunan Ekosistem Ilmu Pengetahuan