Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Cilandak, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Arsip Nasional RI (ANRI) pada Senin, (11/11). Pada kunjungan kerja (kunker) kali ini, kedua pihak melakukan sejumlah agenda terkait arsip statis dan pedoman kearsipan.
Agenda Sinergi Kolaborasi ANRI dan Perpusnas di bidang kearsipan dan literasi diawali dengan penyematan selendang dari Pelaksana Tugas (Plt) ANRI M. Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebagai simbol persaudaraan. Lalu, kedua pihak melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Draft Pedoman Kearsipan Perpusnas dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. Kemudian, pihak ANRI menyerahkan sertifikat penghargaan atas peran serta Perpustakaan Nasional dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di akhir agenda, (Plt) Kepala ANRI menyerahkan hasil penilaian kearsipan eksternal ke Perpusnas. â€œPerpusnas mendapatkan grade A, dengan nilai 80,19 yang artinya memuaskan,â€ terang M. Taufik.
Dalam sambutan singkatnya, (Plt) Kepala ANRI mengatakan bahwa arsip dan perpustakaan sama-sama memegang peran penting dalam peradaban bangsa. Â Tanpa arsip dan perpustakaan, negara tidak akan dibanggakan. Dan sebuah bangsa tidak akan ada tanpa arsip, Taufik mengistilahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raden Radityo

Hasil Penilaian Kearsipan, Perpusnas Dapat Nilai Memuaskan Dari ANRI

Jakarta,Â Pembinaan kepada seluruh jenis perpustakaan di Indonesia menjadi fokus yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Ini sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Dunia (Conference of Directors of National Libraries/CDNL) Â dengan tema Ketidakpastian: Bagaimana Perpustakaan Nasional Menghadapi Risiko dan Kesempatan pada Rabu, (8/9/2021).
"Tentu saja kami fokus meningkatkan peran perpustakaan umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan di didaerahnya masing-masing," ungkapnya.
Dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan secara virtual ini, Syarif Bando mendapatkan kesempatan mengenalkan Perpusnas di hadapan Kepala Perpustakaan Nasional dari 37 negara.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang konsep pengelolaan perpustakaan dan meraih peluang di tengah ketidakpastian," ujarnya.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, lanjut Syarif, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India dengan kurang lebih 164.610 perpustakaan.
Terdiri dari perpustakaan umum, provinsi, kabupaten/ kota dan desa, perpustakaan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas ,sampai dengan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.
Syarif menjelaskan, untuk memastikan urusan perpustakaan di Indonesia menjadi kepentingan nasional, Perpusnas secara rutin melaksanakan rapat koordinasi perpustakaanÂ  yang menghadirkan para Menteri, Gubernur, Bupati, tokoh masyarakat, profesional dan para guru besar dari perguruan tinggi.
"Mereka kami hadirkan untuk memberikan materi tentang pentingnya perpustakaan untuk masyarakat," ungkapnya.
Perpusnas telah mewujudkan paradigma perpustakaan menjangkau masyarakat dengan mewujudkan perpustakaan digital. Beberapa apliksi digital telah disediakan untuk masyarakat, diantaranya iPusnas, Indonesa One Search, serta Khastara untuk mengakses naskah kuno dan manuskrip.
"Ini menjadi kelebihan kami di Perpusnas, sebelum pandemi Covid-19 kami sudah memiliki aplikasi digital. Sehingga ketika peraturan pemerintah mewajibkan semua warganya untuk melakukan aktivitas di rumah, aplikasi digital ini bisa dimanfaatkan kapan dan dimana saja," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Kepala Perpustakaan Nasional Kenalkan Program Perpusnas di Forum Internasional

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur - Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayah yang pernah menjadi kerajaan tertua di nusantara yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Acara yang bertempat di Perpustakaan Umum dan Taman Pintar Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari Jumat (20/7) menggelar talkshow dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara Aji Hasanuddin, Kabid Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Eka Mustikawati dan Pegiat literasi Erwan Riyadi.
Plt. Bupati Kartanegara Marli dalam sambutannya mengatakan perpustakaan berperan penting bagi kehidupan masyarakat karena perpustakaan sebagai tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi maupun pengetahuan serta sarana edukatif untuk membuka cakrawala penggunanya. "Perpustakaan sebagai tempat yang menyediakan berbagai informasi harus mendapat perhatian kita semua dan perlu kita kembangkan baik dari kecukupan koleksi seperti buku-buku terbitan, sarana prasarana yang dapat membuat nyaman penggunanya maupun sumber daya manusia pengelolanya," ujar Marli. Lebih lanjut Marli menjelaskan kelengkapan koleksi perpustakaan dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya.
Marli menekankan pentingnya perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan menjadi jembatan untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan sehingga mampu merubah pola pikir, wawasan, sikap ke arah yang lebih baik. "Perpustakaan harus dikembangkan sampai kelurahan dan desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan untuk terus belajar," imbuh Marli. Perpustakaan Umum Kutai Kartanegara dipadukan dengan ruang terbuka publik yaitu Taman Pintar sehingga diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Selain itu sumber daya manusia perpustakaan perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan pelayanan perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan saat ini perpustakaan telah memasuki era industri 4.0 yang telah maju pemanfaatan teknologinya seperti cyber physical system dan artificial intelligent , dimana pada industri 1.0 tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, industri 2.0 ditemukannya motor listrik, baja dan lainnya, industri 3.0 ditemukannya internet dan semi konduktor.
Syarif menimpali yang dikatakan Marli tentang pentingnya perpustakaan, dengan merujuk UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pada pasal 1-5, masyarakat berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Pasal 7, pemerintah wajib menyiapkan fasilitas perpustakaan. Pasal 22, pengembangan perpustakaan kabupaten/kota/umum. Pasal 23, pengembangan perpustakaan sekolah, Pasal 24, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, Pasal 25, perpustakaan khusus seperti instansi, RS, dan lain-lain. Berlandasan undang-undang perpustakaan tersebut, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki legitimasi mengatur perpustakaan dari pusat hingga daerah.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi Ilmu Pengetahuan dan Sarana Edukasi

Â 
Glodok, Jakarta--Bertempat di Fave Hotel Glodok, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan diklat LKIP bagi staf. LKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana laporan tersebut wajib disusun setiap instansi pemerintah setiap tahun sebagai pertanggungjawaban yang isinya menguraikan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegaitan yang dibiayai APBN.
Diklat yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini secara resmi dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI pada Rabu (10/11/2021). Dalam pidatonya, ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama diklat dapat dipraktikkan saat menyusun LKIP. Diharapkan dengan adanya diklat tersebut, staf dapat menyusun LKIP sesuai standar yang berlaku dan pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan nilai SAKIP lembaga.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Purnomo

Ingin Tingkatkan Nilai SAKIP, Perpusnas Gelar Diklat LKIP

Jakarta - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan daerah dilakukan untuk memastikan upaya percepatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota penerima DAK tahun 2021. Melalui kegiatan ini, semua daerah penerima DAK fisik tahun 2021 diharapkan melakukan pemantapan dalam pencapaian realisasi anggaran dan fisik pelaksanaan DAK.
DAK fisik merupakan bukti perhatian dari pemerintah pusat yakni Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ditengah kesulitan keuangan negara karena hampir semua sektor ekonomi, pariwisata dan lainnya terhambat akibat pandemi. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberikan arahan pada kegiatan FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2021 secara daring, Selasa (3/8/2021).
Selain itu, Syarif Bando mengatakan kegiatan ini berpedoman pada laporan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan Daerah kepada Perpusnas mengenai progres realisasi dan daya serap. Sehingga, dia mengharapkan adanya sebuah komitmen bersama untuk melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan di daerah.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga menegaskan kebutuhan akan adanya gedung layanan perpustakaan merupakan tantangan yang harus dihadapi di tengah derasnya arus digitalisasi. Gedung perpustakaan merupakan tempat rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang banyak hal.
â€œKarena memang sensasinya belajar langsung di perpustakaan itu berbeda dari belajar di jalanan atau di kendaraan. Orang ke perpustakaan karena membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dari pustakawan,â€ ucapnya.
Sepakat dengan Kepala Perpusnas, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan DAK fisik di bidang perpustakaan daerah tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan seluruh target capaian yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan. Tak lupa, dia juga meminta Dinas Perpustakaan Daerah untuk memberikan laporan terkait frukuensi kunjungan dan tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas layanan perpustakaan yang ada.
Menanggapi hal tersebut Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami menyatakan isu literasi sangat penting dan perpustakaan mendukung seluruh pilar di dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
â€œUntuk membangun masyarakat berpengetahuan dibutuhkan infrastruktur sosial yang baik, salah satunya adalah perpustakaan,â€ ungkap Amich.
â€œKami di Bappenas memberi komitmen total menegaskan bahwa apa yang dijalankan oleh Perpusnas dan DAK yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian di daerah itu adalah bagian dari Program Nasional yang sangat penting,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Saddam Husin mengungkapkan pandemi Covid-19 yang masih melanda di tahun 2021 memaksa diberlakukannya refocusing anggaran pemerintah pusat, termasuk di dalamnya transfer ke daerah. Maka dari itu, Saddam berharap DAK fisik dalam hal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya.
Namun, berdasarkan data monitoring realisasi kontrak dan penyaluran DAK fisik 2021 subbidang perpustakaan daerah, Saddam memaparkan bahwa masih terdapat 34 daerah yang belum melakukan input kontrak DAK fisik 2021. Sedangkan terdapat 55 daerah yang sudah input kontrak namun belum dilakukan penyaluran dikarenakan belum memenuhi syarat penyaluran atau belum melengkapi dokumen syarat salur DAK fisik yang diunggah ke dalam aplikasi OMSPAN.
â€œBagi 34 daerah yang belum melakukan input sama sekali, mohon bantuan dari Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan percepatan mengingat waktunya tidak sampai 20 hari kerja lagi ini,â€ pinta Saddam.
â€œKemudian 55 daerah itu sudah input kontrak namun belum dilakukan penyaluran jadi masih dalam tahap ada yang masih dalam tahap verifikasi, ada yang syarat-syarat penyalurannya belum lengkap. Ini juga mohon Bapak Ibu sekalian selalu dipantau melalui aplikasi OMSPAN,â€ pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Berkembangnya perpustakaan tergantung dari seberapa siap perpustakaan membangun ketersediaan koleksinya. Membangun koleksi nasional perpustakaan itu sama dengan membangun ekosistem ilmu pengetahuan. Pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan hanya bisa dilakukan dengan memastikan penyediaan, penghimpunan, perawatan, dan akses karya intelektual dalam deposit koleksi nasional.
&ldquo;Ini yang terus didorong dan dikembangkan dengan usaha-usaha penelitian, pengkajian, publikasi, penulisan, penerbitan, dan pendidikan berbasis khazanah intelektual Indonesia secara dinamis dan lateral,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menutup rangkaian agenda Rapat Kerja Pusat Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kamis, (1/2).
Selain mendorong terciptanya ekosistem ilmu pengetahuan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional meminta kepada para pustakawan untuk bergerak. Pustakawan harus aktif dan kreatif . &ldquo;Lakukan sharing informasi dan experience dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dengan penerbit, organisasi profesi, dan komunitas-komunitas perpustakaan atau pegiat literasi&rdquo;.
Untuk berbagai hal kegiatan intelektual, Muhammad Syarif meminta melibatkan publik agar diketahui. Siapkan pula data untuk mengukur kinerja&nbsp; para pustakawan, dan seluruh data base pustakawan yang telah terintegrasi.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Kepala Perpusnas Tekankan Pembangunan Ekosistem Ilmu Pengetahuan