Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perpustakaan Nasional belum mencapai level sesuai target pemerintah. Demi meningkatkan nilai maturitas tersebut, Perpusnas menggelar workshop â€œPeningkatan Penerapan SPIPâ€ yang menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tahun 2018, maturitas SPIP Perpusnas mencapai level 2,725. Hal ini belum sesuai dengan target pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah NasionalÂ (RPJMN) 2015-2019 yang mencapai level 3.
â€œKami sampaikan bahwa penerapan SPIP di Perpusnas sudah dimulai tahun 2012 dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Perpusnas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan SPI di Perpusnas. Dengan perjalananan yang cukup panjang, namun hasilnya belum bisa mencapai target RPJMN. Pengendalian maturitas tahun kemarin 2,725 sementara target RPJMN adalah 3. Tinggal kurang 0,25,â€ ujar Inspektur Perpusnas Darmadi di di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8/2019).
Untuk penilaian tahun ini, Perpusnas sudah siap divalidasi oleh tim dari BPKP yang akan melakukan penilaian. Sebelumnya, sebanyak enam satgas yang ada di Perpusnas sudah melakukan penilaian mandiri sebelum divalidasi oleh tim dari BPKP. â€œDari lima unsur pengendalian, ada banyak unsur, sudah kita nilai, mudah-mudahan hasil validasinya lebih baik dari tahun lalu,â€ urai Darmadi kepada tim dari BPKP.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan BPKP Ernadhi Sudarmanto menyatakan SPIP berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan dan tujuan organisasi yang pada akhirnya bertujuan untuk efisiensi operasional kegiatan kementerian/lembaga.
â€œKami memaknai SPIP sebagai konteks untuk mencapai tujuan. Jika instansi pemerintah punya target dan tujuan maka ada resiko. Resiko kami maknai sebagai tidak tercapainya target dan tujuan karena aspek dari dalam maupun dari luar. Jika belum tercapai, kami akan mencari apakah kondisi ini masih ada? Jika tidak ada, alhamdulilah, jika masih ada bagaimana memitigasi karena kondisi yang tidak tercapai,â€ jelas Ernadhi Sudarmanto.
Ernadhi menyatakan siap bersinergi dalam membantu Perpusnas meningkatkan level maturitas SPIP. Untuk itu, Ernadhi menyarankan tiga hal yang harus dipenuhi agar level maturitas mengalami kenaikan yakni tidak mengabaikan, tidak mengintervensi, dan tidak ada korupsi.
Maturitas SPIP adalah tingkat kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Terdapat 5 level SPIP, di mana Level 2 (berkembang) artinya ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendaliannya pun belum dievaluasi.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Belum Capai Level 3, Perpusnas Berusaha Tingkatkan Level Maturitas SPIP

Jakartaâ€”Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban bagi seluruh K/L, di mana kewajiban penerapan SPIP tersebut menjadi target RPJMN dan telah diterjemahkan dalam Renstra Perpusnas serta menjadi target pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme dan penilaian SPIP senantiasa diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar meningkatkan evaluasi dan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan peraturan baru terkait sistem pengendalian intern pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPKP No. 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan baru yang ditetapkan pada 7 April 2021 lalu adalah Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal menyelenggarakan sosialisasi peraturan tersebut bagi seluruh pegawai Perpusnas. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP dan auditor madya pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Perpusnas sangat berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP namun masih terkendala dalam hal kemampuan individual ASN. Beberapa hal yang jadi penyebab kelemahan dalam pengawasan yaitu komitmen, rasa toleransi, pemahaman akan efisiensi dan efektivitas. Demikian disampaikan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya pada Rabu (15/9/2021).
Oleh karena itu, Perpusnas memohon bimbingan, penjelasan, dan pencerahan mengenai apa yang diperlukan agar dapat naik level dari 3 menjadi level 4.
â€œPengendalian anggaran bukan hanya sekedar memenuhi syarat administrasinya, ada barangnya, tidak ada mark-up, tidak ada fiktif. Bukan. Ada hal lain yang lebih penting dari pada itu, bagaimana para pimpinan ini memikirkan skala prioritas di era masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa baik kalau tidak mau diperbaiki dari luar,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP, Ayi Riyanto, mengingatkan bahwa peraturan ini tidak mengubah PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.
â€œIni bukan perombakan dari PP nomor 60. Tidak. PP nomor 60 tidak dirombak sama sekali. Ini hanya perombakan metode untuk pengukuran maturitas. PP nomor 60 tetap berlaku. Tetapi peraturan ini tentang bagaimana melakukan pengukuran. Jadi dalam pengukurannya, kita integrasikan, supaya tidak hanya SPIP itu dimaknai sebagai internal control, tetapi sebagai lingkup governance secara utuh,â€ tegasnya.
Beberapa aspek terkait penilaian yang berubah pada peraturan baru, yaitu objek penilaian, kaitan dengan empat tujuan SPIP, penentuan satker sampel, penilaian efektivitas pengendalian, metodologi penilaian, pengintegrasian penilaian, fokus penilaian, dan proses penilaian.
Pada peraturan sebelumnya, penilaian terkesan document based. Dokumen harus lengkap agar nilainya bagus. Ke depannya justru lebih kepada substance over form, yaitu apakah substansi tergambar karena manajemen risiko yang baik harus sampai tahap terinternalisasi pada setiap pegawai. Perilaku setiap pegawai harus mencerminkan bahwa mereka sudah sadar mengenai risiko dan bagaimana memitigasinya agar risiko tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, substansinya yang harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan dokumen; apakah dokumennya menggambarkan substansinya.
Pada peraturan yang baru, penilaian SPIP akan mengintegrasikan penilaian indeks manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP.
Fokus penilaian sebelumnya lebih kepada pemberian skor/level. Sedangkan, sekarang lebih ke apa area of improvement yang bisa diperbaiki dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Skor bukan lagi fokus utama, tapi merupakan dampak dari pencapaian sesuatu.
Lebih lanjut Ayi menambahkan bahwa komitmen K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menerapkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi SDM menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

<div dir="auto">Pancoran, Jakarta - Sebanyak 19 perguruan tinggi negeri maupun swasta melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU dengan Perpustakaan Nasional. Penandatanganan dilakukan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020, Selasa (25/02).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Nota kesepahaman ini sebagai landasan dalam melakukan kerjasama kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sembilan belas perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, diantaranya UIN Raden Inten Lampung, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Borobudur, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Universitas Nasional Pasim, Universitas Nasional Pasim, Universitas Nurtanio, Universitas Trilogi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Institute Teknologi dan Kesehatan Jakarta, Islamic Cultural Center (ICC), STAIN Madina, STIE La Tansa Mashiro, STIEB Perdana Mandiri, STIKES Abdi Nusantara Jakarta, STIKES Kuningan, Tanri Abeng University, Akbid La Tansa Mashiro, Akademi Komunitas Toyota Indonesia dan Akademi Keperawatan Widya Husada.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kerjasama tersebut meliputi, pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang perpusdokinfo dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital, pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan, pertemuan ilmiah penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan, penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

19 Perguruan Tinggi Jalin MoU dengan Perpustakaan Nasional

Jakarta - Tugas utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI adalah menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Perpusnas hadir dengan UU Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan revisi sekaligus pengganti UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR). Dalam rangka hari jadi Perpusnas ke-41, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas menyelenggarakan talkshow bertema â€œPraktik Baik Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekamâ€ secara daring pada Selasa (25/5/2021) untuk melihat pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018 dari sudut pandang narasumber yang berasal dari latar belakang profesi yang berbeda.
Publishing &amp; Education Director Kompas Gramedia, Wandi S. Brata mengatakan bahwa Kompas Gramedia bersama 6 penerbit buku dan lebih dari 120 jaringan toko di seluruh Indonesia menyediakan produk literasi bermutu dan sejumlah produk lainnya untuk mencerahkan kehidupan bangsa. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan Kompas Gramedia untuk menyosialisasikan UU SSKCKR adalah dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang UU tersebut kepada para penulis pada kegiatan Writers Gathering yang diselenggarakan setiap tahunnya.
â€œKeberadaan UU SSKCKR ini perlu disambut dengan gembira karena nantinya Perpusnas bisa menjadi pusat dari seluruh khasanah budaya bangsa dan kita jadi tahu tempat di mana bisa dengan mudah mencari sumber-sumber untuk pembelajaran. Tidak lupa Perpusnas juga kelak menjadi wadah agar anak cucu kita di masa depan tetap bisa menemukan karya lama terbitan Gramedia,â€ jelas Wandi.
Menghadirkan juga perwakilan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang mendistribusikan sekitar 95% dari musik yang dijual di Indonesia, Braniko Indhyar, membeberkan bahwa karya rekaman haknya dilindungi hanya selama 50 tahun namun setelahnya tidak diketahui hak tersebut milik siapa, untuk itu UU SSKCKR sangat penting bagi para produser lagu.
â€œASIRI ditunjuk asosiasi label seluruh dunia untuk mengeluarkan ISRC (International Standard Recording Code) semacam nomor induk lagu agar bisa dienali ketika diupload ke digital service provider. Kami mengakomodir perusahaan rekaman yang meminta ISRC sekaligus mewajibkan mereka untuk menyimpan hasil rekamannya ke Perpusnas,â€ ungkapnya.
Braniko berharap dengan adanya UU SSKCKR bisa melestarikan master rekaman karena itu adalah aset yang paling penting bagi para perusahaan rekaman. â€œPeran Perpusnas penting sekali, maka dari itu para produser harus memahami UU ini,â€ lanjut Braniko.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, Monika Nur Lastiyani, mengungkapkan tujuan UU SSKCKR adalah mewujudkan dan melestarikan koleksi nasional sebagai budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, disamping itu juga sebagai penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia.
â€œHarapan utama kami adalah adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan UU SSKCKR ini, kami akan melakukan upaya seoptimal mungkin untuk merealisasikannya. Kami juga berharap ada kerjasama atau kolaborasi yang harmonis dengan Perpusnas terkait data penerbit yang meminta ISBN setiap bulannya,â€ harapnya.
Sebagai narasumber terakhir, Aktris dan Penulis, Oki Setiana Dewi mengakui betapa pentingnya peran Perpusnas dalam upaya melestarikan karya anak bangsa. â€œBuku saya yang judulnya Melukis Pelangi: Catatan Hati Oki Setiana Dewi ini sudah tidak ada dimana-dimana, bahkan di penerbitnya tidak ada tapi di Perpusnas masih ada, masyaAllah,â€ paparnya.
Oki pun menutup talkshow ini dengan membagikan sedikit pengalaman dan harapannya untuk Perpusnas, â€œDi Jerman, museum dan perpustakaan menjadi tempat favorit bagi masyarakat setempat karena di sana dibuat acara-acara yang menarik setiap minggunya. Nah, mungkin kedepannya hal itu bisa diadaptasi oleh Perpusnas dan perpustakaan yang ada di Indonesia misalnya dengan menggandeng penulis, influencer atau public figure yang sudah pernah menulis untuk sharing pengalaman menulis mereka. Dengan demikian harapannya perpustakaan bisa menjadi tempat favorit bagi masyarakat,â€ tutupnya.
Â 
Reporter: Basma Sartika

Pentingnya UU SSKCKR sebagai Upaya Melestarikan Karya Anak Bangsa

Jakarta - Bulan juni merupakan bulan yang istimewa karena diperingati sebagai bulan Bung Karno. Tiga hari penting yang berkaitan dengan bung Karno ada di bula juni, yaitu tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila, 6 Juni hari lahir Bung Karno, dan pada tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno.
Demikian disampaikan Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno di saat Apel pagi via daring, Senin (26/6/2023).
Dalam upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan membangun masyarakat yang bermartabat dan toleran, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya meningkatkan literasi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Literasi Pancasila menjadi kunci penting dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kerukunan serta persatuan di tengah perbedaan yang ada.
&ldquo;Nurni Sham juga menyampaikan bahwa Peringatan Bung Karno yang dimulai sejak hari Pancasila membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat. selain itu ekonomi masuk menggeliat seiring banyaknya aktivitas jual beli produk UMKM selama peringatan bulan Bung Karno&rdquo; ucapnya.
Beberapa kegiatan juga telah digagas oleh Upt Perpustakaan Proklamator Bung Karno Yakni, kenduri Pancasila, Pameran koleksi Bung Karno, Literasi Vidografi, Perpustakaan Bung Karno Expo, Desain Grafis, Literasi Mustika Rasa, Festival Fotografi, Internalisasi Pemikiran Bung Karno, Safity Riding, Senata tari Badung Bali, Festival Mewarnai dan Melukis, Pementasan Drama Naskatonil Bung Karno, Reward Pemustaka, Literasi Pemanfaatan Daur Ulang Limbah, Pameran Jadul, dan Literasi Wastra Nusantara.
Salah satu aspek penting dari literasi Pancasila adalah pemahaman yang mendalam tentang sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila-sila tersebut meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam mengajarkan sila-sila ini, penting untuk menekankan kesepadanan dan keterkaitan antara sila-sila tersebut, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah, filosofi, dan implementasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila dan kisah-kisah inspiratif terkait nilai-nilai Pancasila juga menjadi bagian dari literasi Pancasila yang holistik.
Literasi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sekitar berperan penting dalam membentuk kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Dengan membangun budaya literasi Pancasila yang kuat, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain, terlepas dari perbedaan yang ada.
&ldquo;Upaya meningkatkan literasi Pancasila juga memiliki dampak positif dalam menjaga kebhinekaan Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila, masyarakat menjadi lebih mampu menghormati dan menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan pandangan politik. Hal ini membantu mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban, pungkasnya&rdquo;.
Reportase : Herwin Saswita

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Belum Capai Level 3, Perpusnas Berusaha Tingkatkan Level Maturitas SPIP

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

19 Perguruan Tinggi Jalin MoU dengan Perpustakaan Nasional

Pentingnya UU SSKCKR sebagai Upaya Melestarikan Karya Anak Bangsa

Literasi Pancasila Membangun Masyarakat