Kendari, Sultraâ€”Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi melakukan pertemuan dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Rumah Jabatan Gubernur pada, Kamis, (17/12/2020). Pertemuan dilakukan pascaperesmian gedung baru layanan perpustakaan di Kabupaten Bombana sehari sebelumnya.
Kepala Perpusnas yang dalam pertemuan didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi dan Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPB) Adin Bondar berdialog tentang kondisi budaya baca di Sulawesi Tenggara.
â€œSejumlah terobosan sangat diperlukan untuk mencerdaskan bangsa termasuk salah satunya pembangunan gedung modern perpustakaan skala internasional berkonsep inviting people di Sultra,â€ ungkap Ali Mazi. Bahkan, Gubernur menjanjikan akan mengundang Presiden ketika gedung perpustakaan yang dicita-citakan rampung dibangun untuk diresmikan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perpusnas juga mengimbau Gubernur untuk mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara untuk berani menulis dan menerbitkan buku-buku, mengungkapkan pahlawan nasional dari Sulawesi Tenggara, budaya ataupun sejarah dari daerah-daerah disini sehingga dapat memperkaya peradaban setempat sekaligus memperbanyak sumber-sumber bahan bacaan berkonten daerah (local content).
Sekedar diketahui, Gubernur Ali Mazi masih memiliki garis kerabat keturunan dari Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Sultan Buton ke-20 yang berkuasa 1752-1755, dan ke-23 pada 1760-1763.
La Karambau Sultan Himayatuddin adalah satu-satunya Sultan Buton yang konsisten melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kompeni hingga akhir hayatnya. Selama 24 tahun (1752-1776), Sultan Himayatuddin bergerilya, berjuang di hutan sampai akhirnya meninggal di puncak Gunung Siontapina, sehingga dikenal dengan sebutan Oputa Yi Koo.
Dan pada 2019 lalu, pemerintah pusat melalui rekomendasi Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang diketuai Kepala Perpustakaan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Buton, La Karambau Sultan Himayatuddin. Â 
TP2GP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.
â€œPenantian masyarakat Sultra selama 17 tahun, alhamdulillah berbuah manis,â€ imbuh Kepala Perpusnas.
Dalam menetapkan warga negara layak memperoleh gelar pahlawan nasional, tim TP2GP membutuhkan sumber dokumen maupun bahan referensi lainnya baik itu buku lokal yang memuat proses perjuangan calon pahlawan yang diusulkan.
Di akhir pertemuan, Gubernur Ali Mazi mempertegas visi kepemimpinannya untuk mewujudkan Sultra Emas, yakni Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Beriman dan Berbudaya, Sultra Produktif, dan Sultra Peduli, serta Gerakan Akselerasi Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan (Garbarata).
Â 
Reportase : Suryadi, Hartoyo Darmawan

Gubernur Ali Mazi Janjikan Perpustakaan Berkonsep Inviting People

MENCEGAH lebih baik daripada mengobati. Namun dalam situasi yang serba tidak menentu (VUCA) persoalannya menjadi lain. Misalnya penyebaran virus covid 19 yang belum juga usai. Ini pun menjadi tantangan industri alat kesehatan (alkse) termasuk farmasi untuk berkontribusi. Daya saing kualitas dan harga produk menjadi salah satu tantangannya agar dapat mengurangi ketergantungan dari impor. Hingga kini, lebih dari 90-an persen alkes termasuk farmasi masih impor untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2700 Rumah Sakit dan 9700 Puskesmas dalam melayani sekitar 271-an juta jiwa rakyat Indonesia. Satu sisi, aspek teknologi canggih di negara maju berkembang sangat pesat berbasis teknologi era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Â Faktor pragmatisme maupun pemburu rente yang mengejar keuntungan semata juga menjadi penghambat kemajuan. In paralel, daya saing industri nasional perlu dipacu lebih kencang lagi agar mampu memproduksi alkes, termasuk farmasi sendiri terutama uuntuk menaggulangi wabah corona yang telah berdampak multi-dimensional; dan hingga kini belum juga mereda. Pun, anggaran yang disiapkan sangat besar mencapai Rp 641,17 Trilium termasuk rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti social safety net, economy safety net, financial safety net, dan health safety net.
Â Â Â Â  Data BNPB per 18 Mei 2020 : ada 17.514 kasus terinfeksi positif covid 19; dirawat di Rumash Sakit 12.237 orang, sembuh 4.129 dan meninggal dunia 1.148 orang. Sementara itu, untuk data dari 213 negara sedunia adalah 4.796.714 kasus terinfeksi positif covid 19, yang dinyatakan sembuh 1.849.628 orang dan meninggal dunia sebanyak 316.434 orang.
Â Â Â Â  Produk dan Daya Saing
Â Â Â Â  Data Kemenkes R.I pada 2018 bahwa industri alkes dalam negeri meningkat sekitar 25% menjadi 242 industri dari tahun lalu dan memproduksi alkes sebanyak 294 jenis. Â Pada umumnya industri alkes nasional belum mampu bersaing dengan produk mancanegara, baik mengenai harga dan kualitasnya, terlebih di era globalisasi pasar bebas. Trade-off antar harga dan kualitas inilah yang menjadi tantang terbesar bagi industri alkes nasional. Walapun jika dilihat dari sisi penyelenggara layanan kesehatan telah terdukung untuk meningkatkan kontrobusi riil bagi pasien; namun dari sisi pengembangan industri nasional dirasa sangat merugikan karena pangsa pasar nasional sangat potensial, dikaitkan dengan jumlah penduduk yang sangat besar.
Â Â Â Â  Ke depannya, industri alkes dalam negeri ini akan diarahkan melalui pengembangan yang inovatif berbasis riset. Ada beberapa lembaga riset seperti BATAN dan BPPT serta pendidikan tinggi di Indonesia seperti UGM dan ITB yang terlibat sebagai sumber munculnya riset-riset inovatif di bidang alat kesehatan. Juga, Badan Riset Nasional perlu fokus dan besinergi dengan lembaga riset industri strategis nasional,Â  swasta maupun kalangan Perguruan Tinggi dalam maupun mancanegara untuk memproduksi alkes canggih produk anak bangsa sendiri, satu diantaranya berbegas untuk memproduksi alkes pendukung penanggulangan penyebaran covid 19 yang memuhi standar mutu, keamanan dan manfaat. In parallel, anggaran riset nasional sebesar 0,3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) perlu ditingkatkan terutama untuk teknologi terapan yang berbasis revolusi industry 4.0. Jika dibanding dengan negara lain, anggaran riset saat ini relatif kecil, misalnya anggaran riset diÂ  Israel 4,21% dari PDB, Korea Selatan 4,15% dari PDB, Jepang 3,47% dari PDB, Amerika Serikat 2,81% dari PDB, Singapura 2.5% dari PDN, Thailand 2.5% dari PDB dan Malaysia 1,8% dari PDB.
Terkait uji klinik terhadap alkes harus mengikuti ketentuan Permenkers No.63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik; sehingga terjamin kemanan, mutu dan manfaatnya.
Â Â Â Â  Kemudian, dalam kontribusi menanggulangi penyebaran covid 19, industri alkes nasional memproduksi alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan medis, goggles, masker, alat rapid test maupun obat-obatan dan vitamin. Untuk produk APD ini rata-rata Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 25-90%. Tantangan utamanya adalah menemukan vaksin covid 19 yang dilakukan melalui riset bekerjasama dengan para pihak. Disamping itu, PT PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi ventilator secara massal dalam kontribusinya mendukung penanggulangan covid 19. Ini model triple helix yang patut diapresiasi dan dikembangkan terus menuju kemandirian.
Â Â Â Â  Investasi berbasis kepentingan nasional
Â Â Â Â  Kita membuka kran investor dari dalam maupun luar negeri namun tetap berorientasi pada kepentingan nasional baik aspek keamanan maupun kesejahteraan; agar merdeka dan tidak menjadi bulan-bulanan pihak asing. Kita patut meneladani Ajaran Trisakti Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,Â  yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Perlu nyali untuk meredefinisi dan merevisi semua kontrak dengan para investor, terutama yang merugikan seperti misalnya kontrak terima jadi (turn key contract).
Â Â Â Â  Pola Hidup Baru (New Normal)
Â Â Â Â  Akibat terdampak covid 19 merubah sendi-sendi kehidupan, terutama harus tinggal di rumah sehingga terjadi sudden death perekonomian, PHK merajalela dan produktivitas anjlok. Semua berharap agar wabah covid 19 ini segera berakhir sehingga dapat memulai kehidupan seperti sediakala. Namun, harapan ini nampaknya belum bisa jadi kenyataan karena penyebaran wabah tersebut masih terus meningkat, mudah menular dan berlangsung sangat cepat serta vaksin belum diketemukan. Sehingga WHO menganjurkan pola kehidupan baru (New Normal) dalam arti tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan, terutama bagi meraka yang berusia dibahwa 45 tahun diizinkan untuk berkativitas di luar rumah. Satu hal yangÂ harus sungguh-sungguh dijalankan adalah Sikap Disiplin diri dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan diri maupun orang lain.
Â Â Â Â  Dengan demikian, kita berharap agar industri alkes nasional semakin mampu memproduksi barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, terutama segera menemukan vaksin covid 19 demi kepentingan kemanusiaan. Semoga.Â 
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. 
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI)

Tantangan Industri Alat Kesehatan Nasional di Tengah COVID-19

Medan, Sumatra Utara&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Medan, pada Kamis (9/2/2023). Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan kerjasama ini akan membawa kemajuan bagi kedua belah pihak.
 
&ldquo;PWI dan Perpusnas adalah institusi pengelola peradaban yang tercatat di dalam sejarah panjang dunia. Kita berharap di tengah ledakan informasi, insan media mendapat referensi yang berkualitas dari perpustakaan dan sebaliknya, produk-produk insan media, baik dalam bentuk media online dan cetak,&rdquo; jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, perpustakaan akan semakin mendapatkan karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh insan media yang lebih berkualitas untuk pembangunan masyarakat pada masa akan datang.
 
&ldquo;MoU ini akan membangun sinergitas menuju kolaborasi yang berkualitas dan penyajian informasi yang akuntabel, transparan, dan kredibel,&rdquo; ungkapnya.
 
Nota kesepahaman bersama, antara Perpusnas dan PWI, bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk penguatan literasi masyarakat. &ldquo;Perpusnas dan pers harus menyampaikan ke masyarakat mengenai pentingnya literasi. Karena ilmu pengetahuan mendukung terciptanya perkembangan teknologi. Teknologi itu bisa didapatkan dari membaca buku. Hal ini membuktikan dan menjelaskan mahalnya ilmu pengetahuan,&rdquo; tuturnya. 
 
Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan sumber informasi perpustakaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi, serta kegiatan lainnya yang disepakati antara Perpusnas dan PWI.
 
Pihak PWI yang menandatangani adalah Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, yang memberikan Sambutan pada puncak peringatan HPN 2023.
 
Presiden dalam acara puncak HPN 2023 dengan tema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat' ini mengatakan bahwa peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post truth, pascafakta dan pascakebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimistis.
 
Presiden juga mengingatkan pers mengenai pemberitaan bertanggung jawab. Menurutnya, pers sudah bebas dan pemberitaan dapat dilakukan siapa saja. "Kurang bebas apalagi kita sekarang, pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah utama, menurut saya membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya," kata Presiden.&nbsp;
 
Selain itu, di tengah suasana seperti ini, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Media arus utama menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan pada masyarakat.
 
"Saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama," sebut Presiden.
 
Pernyataan Presiden ini selaras dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman bersama Perpusnas-PWI, di mana perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya dapat menjadi referensi wartawan dalam menyajikan pemberitaan yang valid dan benar untuk masyarakat.
 
Di sisi lain, PWI melalui jejaring media dan wartawan juga memiliki kewajiban untuk mengoptimalisaskan publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berita yang diproduksi.
 
Peran penting Perpusnas juga dinyatakan oleh Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Arifin Asydhad, bahwa tugas utama media adalah melakukan penguatan literasi kepada publik. &ldquo;Media massa perlu melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan banyak pihak terkait dengan literasi, salah satunya dengan Perpustakaan Nasional. Jadi saya kira media massa dan Perpustakaan Nasional punya visi dan misi yang sama, sehingga perlu ada kerjasama-kerjasama yang baik ke depan,&rdquo; urainya.
 
Reporter: Edi Wiyono
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas dan PWI Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat   

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.
 
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya peningkatan literasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan kerja sama dan sinergi dengan banyak pihak, salah satunya komunitas dan pegiat literasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mencapai tujuan tersebut yakni mendorong pemanfaatan perpustakaan.
 
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas dalam&nbsp;Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi se-Jabodetabek Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).
 
&ldquo;Intinya kita mengambil peran. Siapapun anak bangsa, tugas kita seperti diamanatkan Pembukaan UUD 45 ada empat yang mana salah satunya mencerdaskan kehidupan anak bangsa,&rdquo; urainya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan negara harus hadir untuk warga negara yang tidak tersentuh dunia pendidikan. Untuk itu, kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menjangkau mereka, dengan dukungan komunitas literasi.
 
&ldquo;Ada ilmu di perpustakaan yang semua orang bebas memanfaatkannya. Tugas kita adalah memilih ilmu yang tepat untuk mereka baca,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengutarakan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sangat relevan untuk mendorong peningkatan budaya literasi. Melalui program ini, masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari perpustakaan dapat menghasilkan produk atau jasa. Program TPBIS digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Program ini merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia.
 
Ke depan, dia berharap cakupan kolaborasi antara Perpusnas dan komunitas literasi mengalami peningkatan. &ldquo;Kita lanjutkan program ini dan progres lebjh besar pada 2023. Sekecil apapun, harus ada yang bisa kita produksi. Karena itu jangan ragu masuk ke UMKM dan kami akan dukung,&rdquo; ujarnya.
 
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kehadiran komunitas membaca di daerah, apalagi yang jarang ditemukan perpustakaan dan toko buku, ibarat oasis di tengah padang gurun. Koleksi buku yang dapat dibaca, akan memuaskan dahaga anak-anak.
 
&ldquo;Relawan-relawan seperti ini adalah pahlawan literasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa literat. Sebab yang paling diperlukan adalah tindakan ketimbang narasi-narasi yang dibangun soal kepedulian terhadap minat baca tapi tanpa dibarengi tindakan yang nyata,&rdquo; tukasnya.
 
Dia menegaskan, seluruh pihak harus aktif bergandengan tangan agar siklus ekosistem literasi tetap berjalan pada porosnya. Ibarat rantai, jika salah satu terputus, maka akan sulit untuk menyambungnya.
 
&ldquo;Maka ekosistem literasi ini bukan sekadar tugas satu orang atau satu institusi yang bisa dicapai dalam satu atau dua tahun, melainkan tugas atau kewajiban kita bersama yang harus kita wariskan pada generasi ke generasi, agar kita tidak selamanya menjadi bangsa penonton daripada pemain,&rdquo; tukasnya.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Molly Prabawaty, menjelaskan pihaknya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Budaya literasi merupakan satu dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan.
 
&ldquo;Adapun indikatornya adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
 
Dia menambahkan, baseline nilai budaya literasi pada 2019 sebesar 59,11, target 2022 sebesar 65,70 dan 2024 sebesar 71,04. Dia mengakui target 2024 tidaklah mudah. Program pembudayaan literasi sendiri dijalankan oleh banyak kementerian/lembaga, di antaranya Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, kementerian teknis lain, serta pemda, akademisi, media, dan masyarakat.
 
Pada 2021, Kemenko PMK telah menyusun naskah akademik penyusunan peta jalan pembudayaan literasi. Pihaknya sudah menyurati Kemdikburistek terkait rancangan peraturan presiden pembudayaan literasi agar ditindaklanjuti. Disebutkan bahwa dalam penyusunan peta jalan pembudayaan literasi, pihaknya sudah mengundang 56 kementerian/lembaga untuk membahas bersama.
 
&ldquo;Kami semua sepakat bahwa ini akan menjadi payung hukum untuk pembudayaan literasi dan tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini posisinya sedang dibahas secara paripurna mengenai konsep besar program kegiatan literasi di setiap unit kerja eselon 1 di Kemendikbudristek,&rdquo; urainya.
 
Dia berharap tahun depan perpres terkait pembudayaan literasi sudah disahkan.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Alfian
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Kolaborasi Perpusnas dengan Komunitas Literasi

Jakarta &ndash; Kecakapan literasi menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa.
Demikian disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Upriyadi, saat menjadi pimpinan apel pagi pada hari Senin (14/10/2024) yang dilaksanakan secara daring.
&ldquo;Kecakapan literasi dalam dunia global menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa dalam perkembangan dunia global, literasi berperan sangat besar terhadap peningkatan aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya guna mewujudkan kehidupan yang berkualitas,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Upriyadi menyebutkan sebagai bentuk dukungan dalam peningkatan literasi Perpusnas telah menyediakan koleksi baik tercetak maupun terekam yang mencakup subjek atau bidang ilmu pengetahuan.
 
&ldquo;Untuk memudahkan pembaca di era yang semakin modern dalam mengakses informasi, Perpusnas meluncurkan koleksi digital seperti iPusnas, e-Resources, BintangPusnas Edu, Indonesia onesearch/IOS, dan Khastara,&rdquo; jelasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Upriyadi menambahkan bahwa salah satu tugas pembinaan yang diemban oleh Perpusnas adalah melakukan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
 
Upriyadi mengatakan Perpusnas melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi (P3SMPT) telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui berbagai kebijakan dan kegiatan antara lain penyusunan dan penetapan regulasi; sosialisasi dan implementasi regulasi; bimbingan teknis atau supervise; advokasi, provokasi, edukasi, dan apresiasi terhadap pengelola dan penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Reporter: Aditya Irfan

Strategi Pembinaan dan Pengembangan Perpusnas untuk Kecakapan Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Klungkung, Bali - Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Klungkung yang megah diresmikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Kamis (16/2/2023).
Gedung tersebut dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 untuk menu pembangunan gedung dengan anggaran sebesar Rp. 4,5 miliar.
Kabupaten Klungkung merupakan yang paling kecil di Provinsi Bali, meskipun demikian Kabupaten Klungkung memiliki satu keistimewaan yakni menjadi pusat kebudayaan Bali. Selain itu, Kabupaten Klungkung juga kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Bupati Klungkung menyatakan kekayaan SDA yang ada hanya dapat diolah oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang literat, sehingga setelahnya dapat membawa kesejahteraaan bagi mereka. Di luar penguatan eksistensi adat dan budaya, upaya mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat terjadi melalui peningkatan literasi.
&ldquo;Keberadaan gedung perpustakaan yang sangat megah dan berkualitas seperti itu, harus bisa meningkatkan indeks literasi masyarakat Klungkung dan menjadi pusat informasi yang berbasis inklusi sosial dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menuju kesejahteraan serta mendorong kreativitas,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi, Kepala Perpusnas menerangkan bahwa bangsa maju ditandai dengan SDM yang cerdas. Kecerdasan itu sendiri harus diimbangin dengan karakter yang terbangun dengan baik. Sehingga esensi dari pendidikan, selain mencerdaskan juga untuk membangun karakter anak bangsa. Dalam pelaksanaannya, perpustakaan wajib hadir di seluruh daerah sebagai infrastruktur pendukung.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejatinya Indonesia kaya akan SDA, akan tetapi masih kekurangan SDM berkualitas yang mampu untuk mengolahnya menjadi barang jadi bernilai tinggi. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari membaca dan produksi barang bernilai tinggi akan terjadi melalui praktik baca dari buku.
&ldquo;Tidak mungkin ada produksi barang bernilai tinggi dengan teknologi canggih tanpa ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan tidak ada metode lain untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan praktik dari buku ke manusia kecuali dengan baca,&rdquo; terangnya.
Syarif Bando menekankan dunia saat ini sedang menuju ke satu pintu. Batas wilayah hanyalah sebatas teritorial semata, sedangkan batas ekonomi terus berjalan. Untuk itu, mereka yang menjadi produsen akan kelak menjadi pemenang di tengah persaingan yang ada.
Peresmian gedung perpustakaan ini dirangkaian dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Klungkung dan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan dengan tema &ldquo;Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing&rdquo;.
Ketua LPPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, I Wayan Widana sebagai narasumber pertama menjelaskan literasi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, ada empat pilar indeks literasi digital yang wajib diperhatikan antara lain kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.
&ldquo;Survei yang dilakukan oleh Kominfo terhadap 10.000 orang di seluruh Indonesia di 34 provinsi menyatakan bahwa bermacam-macam alasan mengapa mereka menggunakan media sosial. Kalau di Bali, Bapak/Ibu mungkin banyak yang menggunakan medsos salah satunya untuk menjual produk yang diupload misalnya di Facebook. Dengan demikian, medsos bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan ekonomi untuk menambah kesejahteraan Bapak/Ibu,&rdquo; paparnya.
Sementara itu, Bunda Literasi Klungkung, Ni Nengah Rayu Astini, yang juga menjabat sebagai Ketua PKK Kabupaten Klungkung memaparkan pihaknya membentuk sebuah program Gelari Pelangi yaitu Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Ekonomi. Program yang diusung PKK ini menurutnya sejalan dengan fokus utama dari peningkatan indeks literasi masyarakat milik Perpusnas. Sehingga ketika dia turun melakukan giat, dia selalu mengimbau masyarakat untuk rajin membaca.
&ldquo;Dalam pembinaan kami ke Desa/Kelurahan, sudah barang tentu kami menyampaikan kepada masyarakat agar mempunyai minat membaca. Karena setelah mereka mempunyai minat membaca, sudah barang tentu mereka akan mengetahui apa isi dari bacaan tersebut sehingga bisa dikembangkan maksud dan tujuannya,&rdquo; jelasnya.
Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi di Kabupaten Klungkung selain pembinaan, ada juga webinar penigkatan minat baca dan talkshow di radio, serta mengadakan pelatihan keterampilan seperti pembuatan saus cabai dan tomat, serta pouch.
Pustakawan Ahli Utama, Deni Kurniadi, yang juga hadir sebagai narasumber mengungkapkan dalam peningkatan indeks literasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat mengambil perannya masing-masing, sehingga perpustakaan tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri.
&ldquo;Siapapun kita, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, TNI, Polri, akademisi dan semua masyarakat mengambil peran masing-masing di dalam peningkatan indeks generasi masyarakat, jadi perpustakaan tidak bisa sendirian,&rdquo; ungkapnya.
Dia menambahkan Perpusnas memiliki peran lebih karena juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini Perpusnas menghadirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Karena selain mencerdaskan, Perpusnas juga wajib menyejahterakan masyarakat.
&ldquo;Koleksi life skills dan koleksi tepat guna yang ada di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, termasuk di perpustakaan desa, diajarkan ilmunya kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Hingga, pada akhirnya masyarakat memiliki keterampilan untuk menghasilkan sesuatu dan bisa menambah income keluarga,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Gubernur Ali Mazi Janjikan Perpustakaan Berkonsep Inviting People

Tantangan Industri Alat Kesehatan Nasional di Tengah COVID-19

Perpusnas dan PWI Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat

Kolaborasi Perpusnas dengan Komunitas Literasi

Strategi Pembinaan dan Pengembangan Perpusnas untuk Kecakapan Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Gedung Baru Perpustakaan Daerah Klungkung Megah dan Dukung Ekonomi Masyarakat