Raden Saleh, Jakarta--Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembentukan JDIHN adalah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional, yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya.
Hukum adalah salah satu alat (tools) yang penting dalam setiap aspek kegiatan. Semua yang berkaitan dengan aspek kehidupan selalu memerlukan peraturan (hukum) sebagai dasar perbuatan. Idealnya, semua produk yang diciptakan harus terdokumentasi dengan baik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector di bidang peraturan dan perundang-undanganÂ  menyediakan wadah khusus, website JDIH Nasional sebagai sarana dokumentasi, jejaring, dan integrasi segala produk hukum Kementerian/Lembaga, termasuk produk hukum di Perpustakaan Nasional RI.
JDIHÂ adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.Â  JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.Â JDIH seperti database nasional yang memudahkan pihak-pihak untuk mengetahui sejauh mana proses (tahapan) peraturan yang disusun secara berjenjang. Arah kebijakan pengembangan JDIH di 2018, antara lain percepatan partisipasi anggota JDIH Nasional, percepatan integrasi metadata anggota JDIH, integrasi website, kelengkapan koleksi data, pengembangan sistem/aplikasi, promosi JDIH Nasional, hingga acknowledgement dan reward.
"Dengan sistem ini, bisa diukur seberapa cepat proses pembuatan peraturan hingga jadi. Siapapun bisa mengetahui prosesnya sudah sampai mana," jelas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso saat mengawali kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH Perpusnas di Jakarta, Kamis, (25/10). Bimtek pengelolaan JDIH diikuti oleh tiap unit kerja dengan mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang. JDIH Perpusnas saat ini masih dalam tahap pengembangan. Secara resmi belum diluncurkan. Bimtek pengelolaan JDIH Perpusnas dimaksudkan agar para pengelola JDIH (admin) nantinya mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang termasuk dan bisa dimasukkan ke dalam web JDIH Perpusnas.
Website JDIH wajib menjadi bagian integral dari website resmi kelembagaan.Â  Secara standar, website JDIH berisi konten primer dan sekunder. Konten primer memuat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan konten informasi sekunder berisi peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel koran, dan dokumen hukum lainnya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional 

Hernandono, MLS., MA., Kepala Perpustakaan Nasional RepubIik Indonesia periode 1998â€”2001, tutup usia pada Sabtu, 30 Oktober 2021, di Jakarta, pukul 20.05 WIB. Jenazah almarhum diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Dermaga Indah III Nomor 4,Â  RT 08 RW 26,Â  Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ke Pemakaman Umum Tanah Kusir Kebayoran Lama, pada Minggu 31 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
Hernandono yang lahir di Purwokerto, 17 Maret 1941, selama hidupnya berkarir dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Hernandono berasal dari keluarga guru seperti kakek buyutnya, Kartowirono. Juga kakeknya, Kromoatmodjo di Purwokerto. Ayahnya, Soedjono Kartowirono, adalah seorang Referendaris, sebuah jabatan pada masa kolonial Belanda yang secara fungsi tidak jauh berbeda dengan jabatan pustakawan saat ini.
Pada tahun 1960, setelah menyelesaikan SMA di Semarang, Hernandono meneruskan sekolah di Sekolah Perpustakaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu kampusnya berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Sekolah ini merupakan cikal-cakal Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia (UI), yang beberapa tahun pernah berlokasi di kampus IKIP (sekarang Universitas Negeri Jakarta) Rawamangun, dan terakhir pindah ke kampus Depok.
Pada bulan Juli 1963, Hernandono lulus Sarjana Muda (BA) Ilmu Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UI. Karena Kepala Sekolah Perpustakaan, waktu itu ialah Murtini S. Pendit, melihat bakatnya dalam menulis indah, maka selama beberapa tahun ajaran ia diminta untuk membantu menulis ijazah.
J.N.B. Tairas, salah satu dosen waktu itu, menganjurkan Hernandono untuk melamar pekerjaan di Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang saat itu memerlukan pustakawan. Anjuran ini dituruti Hernandono dengan mengawali karirnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaÂ  (PDIN-LIPI), sejak 1 Oktober 1963. Hernandono kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 Mei 1965.
Hernandono menikah dengan Nunuk Susmiyati tanggal 2 Maret 1969. Pasangan ini dikaruniai empat orang putra dan putri yakni, Anggraini Setyasari, Kamaratih Ditasari, Wiratna Tritawirasta dan Randana Amretawira (Almarhum).
Jabatan struktural Hernandono dimulai sejak dipercaya menjadi Pejabat Sementara Sekretaris PDIN-LIPI, pada 1 Juni 1973 dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris PDIN-LIPI pada 1 Oktober 1974. Pada 25 Agustus 1977 Hernandono kemudian dilantik sebagai Asisten Direktur Urusan Perpustakaan PDIN-LIPI.
Pada tahun 1977 Hernandono melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Library Studies (MLS), dari Loughborough University of Technology, Inggris. Tidak hanya berhenti di situ, Hernandono ingin melanjutkan menempuh pendidikan S3, pada tahun 1983. Namun, hanya berhasil hingga meraih gelar Master of Arts on International Studies (MA), dari University of Denver, Amerika Serikat.
Jabatan Hernandono kemudian beralih menjadi Kepala Bidang Pengembangan Informasi Ilmiah mulai 17 Januari 1987, ketika PDIN-LIPI berubah nama menjadi PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Di PDII-LIPI karir terakhirnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha sejak ditetapkan pada 10 November 1988.
Dari PDII-LIPI karir Hernandono berpindah ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), ketika diminta oleh Kepala Perpusnas saat itu, Mastini Hardjoprakoso, MLIS., untuk menjadi Kepala Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan, pada 4 Agustus 1990. Pada tahun 1997, Hernandono berkesempatan mengikuti Pelatihan Kedinasan/Kepemimpinan SPATI-LAN Angkatan I.
Pengembangan organisasi pada Perpusnas membuka peluang bagi Hernandono naik menjadi Deputi Bidang Pembinaan Perpustakaan, sejak 5 Mei 1998. Di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini puncak karir Hernandono adalah ketika dilantik sebagai Kepala Perpusnas pada 31 Agustus 1998 menggantikan Mastini Hardjoprakoso, MLIS.
Pada masa kepemimpinan Hernandono, kelembagaan Perpusnas berkembang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50Â  Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI. Di mana Perpusnas terdiri dari Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi yang membawahi Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pusat Layanan Informasi dan Deputi Pembinaan membawahi Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran, Pusat Pembinaan SDM dan Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.
Perpustakaan Nasional memiliki 27 organisasi vertikal di daerah provinsi dengan nama Perpustakaan Nasional Provinsi.Â  Pada masa ini Perpustakaan Nasional berperan sebagai focal point pusat Jejaring Perpustakaan Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora (JIBIS-Humaniora) yang beranggotakaan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi dominan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora di Indonesia.Â 
Pada masa kepemimpinan Hernandono, MLS., MA., pula, Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah resmi digulirkan. Dampaknya 27 Perpustakaan Nasional Provinsi tidak lagi menjadi bagian dari organisasi vertikal Perpustakaan Nasional RI, namun menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
Secara organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional mengalami perubahan berdasar Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi yang membawahi Pusat Deposit Bahan Pustaka, Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dan Pusat Preservasi. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan membawahi Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan dan Pusat Pengembangan Pustakawan.
PadaÂ  masa ini Perpustakaan Nasional mengalami pengembangan organisasi lagi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional, selain Kedeputian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya ditambah dengan Sekretariat Utama yang membawahi Biro Hukum dan Biro Umum.Â 
Karir Hernandono bergeser dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional ketika ditetapkan menjadi Pustakawan Ahli Utama tanggal 27 Maret 2001. Di samping tugasnya sebagai Pustakawan Ahli Utama, Hernandono ditunjuk sebagaiÂ Wakil Ketua Tim Penilai Tingkat Pusat Jabatan Fungsional Pustakawan, sejak tahun 2002 hingga 2006. Hernandono, MLS. MA., setelah 43 tahun malang melintang di dunia perpustakaan, dokumentasi dan informasi mengakhiri tugas padaÂ  17 Maret 2006, dengan Pangkat Pembina Utama/IVe.
Selama karirnya yang panjang Hernandono meraih sejumlah penghargaan dari Pemerintah RI. Di antaranya Pustakawan Teladan Tingkat Nasional tahun 1990, Satyalencana Karya Satya XX Tahun pada 1991, Satyalencana Karya Satya XXX Tahun pada 1996. Beliau juga sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) pada periode 1995--1998. Pada kurun waktu 1977 hingga tahun 1997 Hernandono, MLS. MA., juga mentarnsformasikan pengetahuan dan pengalamannya di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia sebagai Pengajar Tidak Tetap.
â€œSelamat Jalan Pak Hernandonoâ€. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warkhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma latakhrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfirlana walahu. Aamiin.
Â 
Jakarta, 31 Oktober 2021 (JS)

OBITUARI, Hernandono, MLS., MA. Kepala Perpustakaan Nasional RI Kedua Tutup Usia

Bandung, Jawa Barat--Penandatanganan Deklarasi Literasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kepala Perpustakan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya, Kepala Kantor Bank Indonesia Regional Jawa Barat, dan Plt. Direktur Bank Jabar Banten, menandai dibukanya Festival Literasi bertemakan "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Barat, Sabtu, (20/4).
Festival Literasi yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini memiliki makna penting mengingat peran Kartini sebagai salah satu inspirator penggerak literasi pada zamannya. "Kartini adalah sosok wanita yang suka dengan membaca dan melakukan korespondensi ke sejumlah sahabat-sahabatnya," ucap Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya.
Senafas dengan semangat Kartini, Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu untuk menggalakkan literasi di daerahnya. Ia mengaku kuatir dengan masyarakat yang aktif bergaul dengan handphone. Lebih dari empat jam waktu dihabiskan dalam sehari bermain handphone. "Dari waktu segitu, rata-rata mereka mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas atau bahkan cenderung hoaks. Hoaks itu diakibatkan karena membaca sepintas, kurang punya kemampuan memahami informasi. Habis waktu untuk bahas hal-hal yang tidak jelas," beber Gubernur Ridwan Kamil.Â 
Namun, Ridwan Kamil mengaku tidak patah semangat. Ia punya solusi. Setelah sukses dengan 'Kolecer', Ridwan Kamil meminta setiap kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menambahkan infrastruktur kolecer sebanyak mungkin. Selain itu, pemprov akan menggalakkan budaya baca di tiap jenjang pendidikan, minimal sebelum masuk kelas. Tapi bukan buku pelajaran, melainkan buku-buku fiksi atau pengayaan pengetahuan lainnya. Program satu desa satu perpustakan juga akan digulirkan. "Saya juga akan meminta setiap kepala dinas untuk membaca minimal satu buku per bulan lalu meresumenya," lanjut Gubernur. Penduduk di Jawa Barat merupakan 38% dari penduduk Indonesia, namun tingkat literasinya masih masuk kategori sedang, yakni 68,18%. Oleh karena itu apapun program literasi yang dicanangkan harus didukung. "Membaca itu sama dengan mengubah pola pikir sempit menjadi luas. Dari yang apa adanya menjadi komprehensif".
Di saat yang sama, Kepala Perpusnas mengapresiasi niat baik Gubernur yang ingin menjadikan literasi sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya. Secara sederhana literasi bisa diartikan sebagai kemampuan mengenal kata, menyatakan pendapat, dan menciptakan barang dan jasa. "Bandung adalah kota yang dinamis sehingga saya berharap dibawah kendali Gubernur Ridwan Kamil, masyarakat Jawa Barat akan memasuki babak baru dalam hal kecerdasan," ungkap Syarif Bando.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil memberikan penghargaan kepada pedongeng terbaik dari para bunda literasi di Jawa Barat, pemenang lomba bercerita tingkat SD, pustakawan terbaik, perpustakan sekolah, dan penerbit aktif dari perguruan tinggi dan swasta.
Festival Literasi turut disemarakkan oleh penampilan kolaborasi siswa tuna rungu dan tuna netra, performance dari para istri forkopimda dan Bhayangkari, pameran perpustakan dan produk kerajinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta aksi flash mob 'Ayo Membaca' oleh Ferry Curtis.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Jawa Barat Gelar Festival Literasi Habis Gelap Terbitlah Terang

Jakarta â€“ Kegemaran membaca dan budaya literasi adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan nilai kehidupan. Orang literat dan suka membaca pasti bahagia dan bijaksana.
Kurangnya ketersediaan bahan baca hingga pendistribusian bahan baca yang kurang tepat sasaran mengakibatkan pertumbuhan literasi yang lambat. Melihat fakta lapangan yang terjadi, pemerintah, penerbit, masyarakat, maupun stakeholder lain harus duduk bersama mengatasi permasalahan tersebut sehingga perwujudan SDM Unggul Indonesia Maju bisa terealisasi secepatnya.
Literasi sangatlah penting dalam berbagai aspek. Dalam beberapa makna, literasi merupakan perbendaharaan gagasan yang membantu seseorang untuk berpikir dan bertindak atas dasar konsep yang matang.Â  Dalam aspek yang lebih terbatas, literasi memberikan suatu cara pandang baru bahwa kita bisa menyelesaikan suatu persoalan.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai lembaga yang fokus dalam urusan literasi mengembangan strategi promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca di daerah melalui gerakan nasional gemar membaca. Bentuk kegiatan yang diambil adalah dukungan kegiatan penyelenggaraan Duta Baca di daerah sebagai penguatan keberadaan Duta Baca Indonesia.
â€œDuta Baca di daerah masih memiliki giat yang parsial. Perlu diformulasikan upaya untuk saling berbagi atau bertukar pengalaman, ilmu, dan program kegiatan. Sehingga memiliki derap langkah untuk maju bersama,â€ ujar Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar, pada kegiatan Webinar Duta Baca Indonesia dengan tema â€œRembug Duta Baca se-Indonesiaâ€ yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Sebagai Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, memiliki kewajiban untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para Duta Baca di daerah dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Gol A Gong memiliki kegiatan bernama Safari Literasi yang berfungsi untuk menjalin sinergi dengan Duta Baca di daerah, mendokumentasikan kegiatan literasi di daerah, dan berbagi ilmu dengan menyelenggarakan pelatihan.
â€œSebagai perpanjangan tangan dari Perpusnas, saya harus membuat gerakan secara masif agar program kegiatan yang masih parsial bisa dipetakan dan dilaporkan. Karena dengan mendatangi secara langsung, seluruh program Duta Baca di daerah akan lebih mudah untuk di evaluasi dan diinformasikan secara nasional,â€ ungkapnya.
Ketua Paguyuban Duta Baca Jawa Barat, Imam Muhamad Agung Fauzy, dan Duta Baca Jawa Timur, Heraldha Savira, menggunakan pendekatan digital untuk melaksanakan kegiatan kampanye literasi di masa pandemi Covid-19 ini. Karena bagi mereka, platform digital sangat berpengaruh dan memegang peranan penting bagi generasi milenial. Selain itu, internet juga bisa dimanfaatkan untuk langsung menyasar wilayah yang sulit terjangkau secara fisik, sehingga diharapkan literasi dapat terus berkembang.
Di Jawa Timur, Savira dilibatkan dalam kegiatan Dongeng Online (Dolen) yang digelar setiap hari Minggu secara langsung di akun Instagram milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Savira menggunakan kepiawaiannya bermain musik untuk menarik minat anak untuk membaca dengan bernyanyi.
â€œDi lapangan banyak anak kecil yang tidak hapal lagu anak, peran saya di sini adalah menggunakan alat musik dalam berliterasi. Hal seperti ini harus ditanamkan dari kecil,â€ ucap Savira.
Sementara itu, Imam menyampaikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki program unggulan yang bernama Maca Dina Digital Library (Candil) untuk memudahkan masyarakat membaca buku digital (e-book). Selain itu, akun Instagram milik Payuguban Duta Baca Jawa Barat juga rutin mengadakan webinar tentang literasi.
â€œUpaya ini dilakukan agar sosialisasi yang berkaitan dengan literasi bisa terus berjalan,â€ jelas Imam.
Reporter: Basma Sartika

Membaca Bawa Kebahagiaan dan Kebijaksanaan

Salemba, Jakarta â€“ Gratifikasi bermakna pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Butuh komitmen bersama agar tidak terjadi penyimpangan. Atas dasar tersebut, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi selama dua hari di Jakarta, Senin, (30/7).
â€œDengan bimtek ini diharapkan setiap unit kerja dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pengendalian gratifikasi yang akan difasilitasi oleh unit pengendali gratifikasiÂ  Perpustakaan Nasional,â€ ujar Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi. Bimtek pengendalian gratifikasi diikuti olehÂ  pimpinan tinggi pratama yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), unit perijinan operasional, unit perijinan terkait ISBN dan ISMN, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah gratifikasi selain terkait dengan tugas pokok dan fungsi juga amat tergantung personality. Selama personality-nya tidak memiliki komitmen maka apapun caranya bisa saja terjadi. Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun dunia terlalu kecil untuk bisa memenuhi kerakusan manusia,â€ beber Muhammad Syarif mengutip Mahatma Gandhi.
Praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat, akan tapi ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain, maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah seperti yang disebut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 12BÂ  bahwa gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
Terkait pengendalian gratifikasi,Â  pihaknya lanjut Syarif,Â  tidak hanya melakukan sosialisasi melalui bimtek namun juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh stakeholder untuk tidak Â mengambil manfaat atau gratifikasi atas penggunaan fasilitas di Perpustakaan Nasional. Kami meminta kepada Kementerian Keuangan agar ruangan yang ada di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan tidak dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Daripada meminta anggaran ratusan juta rupiah untuk promosi perpustakaan, lebih baik menggratiskan pemanfaatan fasilitas yang dapat berimbas pada peningkatan promosi perpustakaan yang bernilai milyaran," urai Kepala Perpusnas.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengikuti bimtek denganÂ  penuh antusias dan sungguh-sungguh agar masyarakat dapat terlayani dengan baik sebagai bagian dari komitmenÂ dengan KPK untuk mewujudkan zona integritas di lingkungan Perpusnas.Â 
Â Reportase : Arwan Subakti/Hartoyo Darmawan

Perpustakaan Nasional Komitmen Jalankan Pengendalian Gratifikasi

<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Badung, Bali -<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Membangun desa melalui literasi adalah investasi terbesar untuk masa depan. Hal ini diungkapkan oleh Pegiat Literasi Deby Lukito Goeyardi dalam Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) XXV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Hotel Four Points, Badung, Bali pada Senin (8/7/2024).&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Deby menekankan pentingnya 5K dalam menggerakkan literasi desa: komunikasi, kolaborasi, kreativitas, ketahanan mental, dan komitmen. &ldquo;Tanpa kolaborasi, upaya yang dilakukan tidak akan berkesinambungan, sementara komunikasi yang baik akan menghasilkan transfer pengetahuan yang baik pula,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia menjelaskan, ketahanan mental juga penting karena literasi bersifat kerelawanan. &ldquo;Dengan penerapan yang tepat di perpustakaan desa, akan tercipta jaringan yang baik dan luas. Komitmen juga diperlukan agar upaya yang dilakukan dapat terwujud sepenuhnya,&rdquo; tuturnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bagi Deby, perpustakaan harus menarik dan relevan dengan minat pembaca. Bahkan ia mengakui, program penguatan budaya baca dan literasi dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), seperti pengiriman 1.000 judul buku ke setiap perpustakaan desa/kelurahan dan TBM tersebut bisa berdampak positif.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI Adin Bondar menyoroti pentingnya peningkatan literasi keluarga dan gerakan literasi desa dalam menghadapi Indonesia Emas 2045.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia memaparkan, berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 59, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memerlukan perlindungan khusus. &ldquo;Indikator keberhasilan tersebut meliputi persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat,&rdquo; paparnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Perpusnas telah mengembangkan model alur <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">broadcast message<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> dan kecerdasan buatan untuk kelompok target literasi keluarga, mulai dari calon pasangan, menikah, hingga memiliki anak.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam hal ini, Adin menyisipkan peran pustakawan juga sangat penting. &ldquo;Pustakawan memiliki peran sebanyak 70% dalam transfer pengetahuan ke masyarakat untuk meningkatkan keterampilan hidup.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Urgensitas kepustakawan erat dengan urusan perpustakaan dan hal ini didukung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri RI Yusharto Huntoyungo. Ia menegaskan bahwa eksistensi kelembagaan perpustakaan telah diatur oleh UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam urusan perpustakaan.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dari 52,92 di tahun 2018 menjadi 71,3 pada tahun 2024, serta terus bekerja untuk melampaui target tersebut guna meningkatkan minat baca di seluruh Indonesia,&rdquo; ujarnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia melanjutkan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan alokasi untuk pengembangan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca, serta pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan minat pembaca, dan standar fasilitas perpustakaan yang belum seragam. Oleh karena itu, saya berharap lebih banyak pustakawan di Indonesia yang berinovasi,&rdquo; harapnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tantangan demikian juga dirasakan oleh Sastrawan Made Adnyana Ole. Ia mengisahkan pentingnya perpustakaan dalam pengembangan sastra dan literasi di Bali. &ldquo;Sayangnya, beberapa kebijakan pemerintahan Bali yang kontroversial telah menutup perpustakaan sejak 2022, dan sekarang menyulitkan peningkatan literasi di daerah asli saya ini,&rdquo; ujarnya. Ia berharap perpustakaan desa/kelurahan dan TBM di Bali dapat dimasifkan kembali.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menanggapi tantangan tersebut, Bunda Literasi Kabupaten Sambas Yunisa mendukung Kepala Desa Tengguli M Daud untuk mengemukakan berbagai inovasi di daerah mereka. Yunisa berfokus pada program inovasi 1000 perpustakaan di Kabupaten Sambas, kemudian Daud menginisiasi perpustakaan terapung "Sarana Ilmu" di Desa Tengguli, Sajad, Sambas, Kalimantan Barat.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Daud membenarkan, keberhasilan perpustakaan ini didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak dan dukungan dana desa. &ldquo;Kami bersyukur tahun ini, kami mendapat dukungan dana penuh dari dana desa. Kami tahu Kemendes berkolaborasi dengan Perpusnas untuk mewujudkan literasi di desa,&rdquo; pengakuannya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dengan berbagai upaya, ia berharap perpustakaan dapat menjadi pusat komunitas yang berdaya guna, serta literasi keluarga dan desa dapat menjadi investasi besar bagi masa depan Indonesia.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Alditta Khoirun Nisa
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Prakas Agrestian / Kemal Ahmad&nbsp;

Eksistensi Perpustakaan dan Strategi Menuju Indonesia Emas 2045 Melalui Literasi Desa

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dalam rangka Hari Kunjung dan Bulan Gemar Membaca tahun 2021, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Sosialisasi Naskah Nusantara, pada Selasa (21/9/2021) secara daring.
Dalam kegiatan yang diisi oleh Pustakawan Perpusnas di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara ini, memaparkan tentang Grha Literasi, Layanan Koleksi Naskah Nusantara yang berada di lantai 9 Gedung Layanan Perpusnas, cara mengakses naskah yang telah dialih bentuk menjadi digital, serta terbitan naskah nusantara. Pada periode PPKM ini, masyarakat disarankan mengkases Layanan Koleksi Naskah Nusantara melalui website yang tersedia.Â 
Pustakawan Perpusnas Haniatur Rosyidah menjelaskan, sebanyak 3.054 koleksi digital naskah kuno terdapat dalam Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara). Khastara dapat diakses secara online dengan mengunjungi laman khastara.perpusnas.go.id.
â€œBiasanya yang paling diminati para akademisi, peneliti atau mahasiswa, yakni Jurnal Manuskrip Nusantara atau Jumantara. Untuk e-Journalnya dapat diakses melalui laman ejournal.perpusnas.go.id/jm,â€ terangnya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Naskah Nusantara, Yeri Nurta mengatakan, Perpusnas saat ini memiliki naskah yang diakui sebagai Memory of the World, diantaranya adalah I La Galigo dan Negarakertagama.
â€œPerpusnas saat ini nomination dengan Perpustakaan Universitas Leiden mengajukan Naskah Hikayat Aceh untuk Memory of the World. Progres sampai saat ini adalah kita sudah selesai pengisian form Memory of the World dan sedang di-review oleh pimpinan. Semoga naskah Hikayat Aceh ini bisa menjadi menjadi Memory of The World,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Yeri menjelaskan, bagi masyarakat umum yang memiliki naskah kuno juga dapat mendaftakan naskahnya ke laman pernaskahan.perpusnas.go.id. Jika naskah sudah terverifikasi, naskah dapat diakes untuk umum melalui laman tersebut.
Sementara itu, bagi masyarakat yangÂ  ingin menulis terkait kajian naskah kuno bisa mendaftarkan tulisannya ke ejournal Jumantara. Ingin tahu lebih lanjut mengenai naskah kuno? Masyarakat dapat melihat akun instagram Layanan Naskah Nusantara adalah @naskah_nusantara dan akun Facebook Naskah Kuno Perpusnas RI.Â Â Â 
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia
Â 
Â

Berita

Lestarikan Sejarah Lewat Naskah, Perpusnas Gelar Webinar Sosialisasi Naskah Nusantara