Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi Perpustakaan Nasional RI dalam rangka berkonsultasi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) perpustakaan. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga Bersama anggota pansus dan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Jhon Romi menyatakan, pansus meminta masukan agar bisa menyusun aturan yang sesuai dengan program nasional, di antaranya mengenai pembiayaaan dan program gemar membaca. â€œMengenai pembiayaan apakah dari APBN atau APBD,â€ ujar Jhon di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/7).
Penanggung jawab Pansus Raperda Perpustakaan Sondia Warman menjelaskan, pihaknya memprioritaskan penyusunan raperda perpustakaan dalam agenda legislatif. Kehadiran perpustakaan dengan koleksi yang tepat, menurutnya, terkait dengan intelektualitas generasi muda.
Sementara itu, Muhammad Syarif menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan sebagai substansi raperda perpustakaan. Pertama, raperda harus menjamin bahwa seluruh adat istiadat, potensi budaya, dan sumber daya di Kota Pekanbaru, diwujudkan dalam bentuk buku. Muatan lokal harus ditulis dan dipastikan menjadi koleksi pustaka perpustakaan Kota Pekanbaru.
Kedua, perda harus menekankan bahwa membaca meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œTanpa membaca maka menjadi hal yang mustahil bagi kita. Bahwa membaca adalah esensi pendidikan, karena selama ini parameter kita adalah ijazah,â€ urai Muhammad Syarif.
Agar perda menjadi produk hukum yang berkesinambungan, anggota pansus diminta membuat formula tentang literasi. Menurutnya, saat ini terjadi booming gerakan literasi, namun arahnya tidak jelas. â€œAda yang bilang membaca 15 menit sudah literasi, ada yang bilang gerakan orang tua mendongeng sudah masuk literasi. Perlu dirumuskan seperti apa formulanya,â€ jelasnya.
Ketiga, besaran dari anggaran perpustakaan sebaiknya dicantumkan di raperda. Muhammad Syarif juga meminta anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan perpustakaan, yakni perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. â€œPasal 22 hingga pasal 25 UU Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan kewenangan perpustakaan ada di perpustakaan. Jadi, kepala dinas berwenang untuk mengurus perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, DPRD sangat menentukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kiranya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola perpustakaan, termasuk di sekolah. Karena ini adalah hal yang fundamental,â€ jelasnya.
Ketua Pansus Desi Susanti menyatakan mengapresiasi pertemuan ini dan pihaknya akan menelaan masukan dari Perpusnas. Kunjungan ini diakhiri dengan bertukar cendera mata dan foto bersama.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas RI Terima Pansus DPRD Kota Pekanbaru

Jakarta - Berbicara mengenai manuskrip, ada sesuatu yang menarik darinya yakni lebih dari sekadar catatan. Manuskrip tidak hanya berbicara tentang masa lalu, akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya jauh melampaui itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Lokakarya Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno Nusantara Tahun 2024 di El Royale Hotel, Selasa (21/5/2024).
&ldquo;Saat ini kita mungkin bicara macam-macam, padahal siapa tahu dulu nenek moyang kita sudah berbicara lebih jauh tentang itu. Mereka mungkin sudah bicara tentang masa kini, tapi kita tidak tahu. Catatan tentang keaktifan manusia zaman dulu tercatat dalam manuskrip. Maka ini menjadi salah satu alasan mengapa manuskrip perlu kita pelajari, lestarikan, dan manfaatkan apa yang ada di dalamnya,&rdquo; jelasnya.
Di Indonesia ada sekitar 82ribu manuskrip yang tersebar, tetapi yang sudah terdokumentasikan dengan rapi di Perpusnas baru sekitar 12ribu. Dari sisanya yakni sekitar 70ribu, baru sekitar 6ribu yang diolah ke dalam bentuk digital.
Melihat masih ada lebih banyak manuskrip yang belum dimanfaatkan, Perpusnas mengembangkan satu program prioritas terkait yaitu pengarusutamaan naskah nusantara. 
&ldquo;Mengapa hal ini penting? Karena dasar pemikiran yang menyatakan bahwa manuskrip menyimpan kekayaan yang sangat besar ke depannya. Kita belajar dari masa lalu, untuk dimanfaatkan di masa kini, dan untuk berkembang di masa yang akan datang,&rdquo; ungkap pria yang akrab disapa Amin.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa percepatan digitalitasi harus dilakukan dengan memulai untuk bekerja menggunakan tempo, kerangka berpikir, dan cara yang berbeda. Itu semua dilakukan menurut Amin guna mencapai tujuan yang lebih baik.
&ldquo;Pergerakan ini saya kawal terus, jangan sampai nanti ada yang &lsquo;meleng&rsquo; atau tidak fokus dan skip beberapa pekerjaan karena ada kepentingan yang jauh lebih besar dari hanya sekadar digitalisasi dan menyimpan,&rdquo; katanya.
Pada beberapa kesempatan, Amin berkisah, dia telah melakukan pembicaraan dengan tim dari perpustakaan-perpustakaan kelas dunia yang menyimpan manuskrip nusantara. Mengetahui nilai kepentingan dari manuskrip yang mereka simpan semakin meningkat, maka mereka mengajak Perpusnas bekerjasama.
&ldquo;Ke depan ada satu platform yang akan dibangun bersama, Indonesia menjadi tempat penampungannya dan nanti setiap perpustakaan maupun pemilik naskah akan terkoneksi satu sama lain. Sehingga ketika ingin mengakses sebuah manuskrip yang berada jauh, kita tinggal klik saja,&rdquo; ujarnya.
Mengenai percepatan digitalisasi manuskrip koleksi Perpusnas, Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Made Ayu Wirayati, memaparkan bahwa naskah kuno yang belum dialihmediakan akan diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun.
&ldquo;Jumlah naskah kuno yang disimpan di Perpusnas ada 12.730 judul, jumlah naskah kuno yang sudah dialihmediakan ada 6.066 judul, sedangkan yang belum dialihmediakan ada 6.664 judul. Kami merencanakan untuk menyelesaikan sisanya di tahun 2024 sebanyak 2.000 judul dan 4.664 judul di tahun 2025,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Ayu mengatakan dibutuhkan strategi untuk melakukan percepatan pelestarian naskah kuno di Indonesia.
&ldquo;Apabila Perpusnas mampu menyelesaikan naskah kuno yang dimiliki, bagaimana dengan naskah kuno di Indonesia? Dari 82.158 eksemplar yang ada, baru 22.712 eksemplar atau sekitar 27% yang terlestarikan. Untuk itu, tentu saja diperlukan strategi seperti melakukan penguatan dasar hukum pelestarian naskah kuno Indonesia (pemetaan, pendataan, identifikasi kerusakan, konservasi, alih media, kerja sama) dan pendataan pelestarian dan pengidentifikasian kerusakan naskah kuno secara masif dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; paparnya.
Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk situs web Pendataan Pelestarian Naskah Kuno (Penaku), sebuah sistem informasi pendataan kerusakan naskah kuno yang digunakan dalam memetakan dan mengidentifikasi kondisi kerusakan serta tindakan yang telah dilakukan terhadap naskah kuno secara real-time dan terpusat berbasis wilayah.
Di kegiatan tersebut juga ada sesi diskusi panel yang menghadirkan dua narasumber, Kepala Departemen Konservasi Massal, Deputi Institut Konservasi Perpustakaan Nasional Polandia, Jerzy Henryk Manikowski dan Pakar dalam Pemulihan Pasca Bencana dan Perawatan Massal untuk Koleksi Warisan Budaya pada Perpustakaan dan Arsip di Italia, Davide Livi.
Pada kesempatan itu, Jerzy membagikan pengalamannya dalam menggunakan sistem deasidifikasi masal berupa Bookkeeper dan C900 pada koleksi Perpustakaan Nasional Polandia. Masing-masing dari Bookeeper dan C900 memiliki prosedur tersediri dalam proses pengerjaannya, begitu pula dengan keunggulan dan kelemahannya.
&ldquo;Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, berikut adalah saran pribadi yang dapat saya sampaikan antara lain pengerjaan yang dilakukan selama 24 jam, tim yang secara teknis cakap untuk mengerjakannya, mempekerjakan seorang konservator, melakukan komunikasi yang baik dengan penjaga koleksi, serta merecanakan urutan tindakan yang tepat seperti konservasi dan kemasan pelindung,&rdquo; terangnya.
Di sisi lain, Davide mengungkapkan bahwa untuk pemeliharaan rutin terdapat tiga pilar yang harus diperhatikan yaitu pengamatan debu atau jamur, aroma, dan pengukuran suhu. Terkait perawatan khusus, dia menjelaskan bahwa pekerjaan ini dilakukan langsung oleh personil yang terkualifikasi untuk permasalahan yang memerlukan respon segera baik yang disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat diprediksi ataupun karena permasalahan yang ada semakin buruk.
&ldquo;Kesiapan tanggap darurat berkaitan dengan pemulihan koleksi yang rusak akibat bencana alam, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk proses pengeringan, pembersihan debu, dan penekanan dengan menggunakan mesin press, sebelum akhirnya dapat diletakkan kembali di tempatnya,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Penerapan Preservasi di Negara Maju dalam Mendukung Pelestarian Warisan Dokumenter Bangsa&rdquo; ini berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (21-22/5/2024).
Adapun kegiatan lain yang diselenggarakan ialah penyerahan sertifikat MOWCAP manuskrip Tambo Tuanku Imam Bonjol oleh Plt. Kepala Perpusnas kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Andri Tri Kurnia/Prakas Agrestian

Bukan Sekadar Catatan, Manuskrip Mengandung Nilai Tinggi 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sejak 2010, industri buku terpuruk karena disrupsi oleh perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara orang mengakses sumber pengetahuan. Iklim ekosistem digital masih suram sebab masih ada satu hal yang diperlukan agar ekosistem berjalan dinamis, yakni konten. Itu sebabnya, industri buku gagal bangkit ketika berupaya merespon dengan teknologi saja.
Dunia digital tidak bisa tanpa konten. Di tambah, penerbit belum tahu bagaimana membuat buku digital. Meskipun pengguna peranti digital terus naik melebihi jumlah penduduk, penerbit belum kebagian kue bisnis digital. Pada 2011-2013, buku digital sudah hadir melalui sistem bundling dengan tablet, namun masih sepi peminat dikarenakan belum ada peraturan pembelian buku digital, penerbit yang masih ragu soal keamanan hak cipta sehingga dikuatirkan mematikan buku cetak (printing), dan belum menemukan model bisnis yang tepat.
â€œTeknologi Digital Rights Management atau DRM kemudian menjawab persoalan tadi sekaligus mengelola konten digital dengan cara kriptografi dan aplikasi seluler,â€ imbuh CEO Aksaramaya Sulasmo Sudharno pada kesempatan Webinar Mewujudkan Karya Melalui Konten Digital pada Pekan Perpusnas PRESS, Rabu, (28/7).
Konsep inilah yang melahirkan perpustakaan digital iPusnas yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Aplikasi iPusnas kemudian menjadi titik tolak transformasi layanan.
Cara baru ini mengikis tradisi lama dimana buku-buku disimpan, ditaruh di rak, bahkan ditumpuk yang mengakibatkan konten (kandungan informasi) didalamnya tidak bisa dimanfaatkan oleh publik.
Buku memang memiliki identitas berbeda dengan media cetak lainnya, semisal koran. Jika koran terbatas pada dimensi waktu yang jika dibaca keesokan harinya tidak lagi menarik antusiasme. Namun, buku tidak demikian. Buku bisa diakses kapan pun.
â€œSehingga penting bagi publisher memiliki sensitivitas tema, mampu mengendus isu, dan insting membaca masa depan agar buku yang diterbitkan tidak lantas basi,â€ ujar CEO Rayyana Publishing Salim Shahab.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Pekan Perpusnas PRESS : Masa Depan Cerah Buku Digital

Tugu Tani, Jakartaâ€”Hadirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) baru nomor 13 tahun 2018, harus dibarengi dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai penguatan atas UU yang sudah dikeluarkan. Penyusunan naskah urgensi dan rancangan PP terlihat pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu, (31/7).
Pada kesempatan pertama FGD tersebut, Perpusnas mengundang sejumlah pihak yang terkait, seperti Komisi X DPR-RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Di awal pembahasan anggota Komisi X DPR-RI, Ferdiansyah, mengatakan RPP UU SSKCKR yang saat ini disusun tersinergi terhadap lima UU, yakni UU Nomor 5/2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR, dan UU tentang SisnesIptek.
Ada lima pokok pembahasan yang sedianya diatur dalam RPP yang disusun, yakni Â penyerahan, pengelolaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. â€œDraft naskah belum mengatur mekanisme kewajiban menyerahkan hasil jurnal dan reward perorangan bagi yang tertib menyerahkan,â€ terang Ferdiansyah.
Sedangkan, utusan dari Kementerian Hukum dan HAM menyoroti sejumlah prosedur penyusunan RPP. Apakah ijin prakarsa sudah dikeluarkan Sekretariat Negara? Jika memang RPP ini tidak masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2019, RPP bisa diajukan pada tahun berikutnya.
Jika tidak masuk ke dalam Prolegnas, KemenkumHAM menawarkan dua solusi, yaitu RPP masuk ke dalam program penyusunan pemerintah, atau masuk ke dalam program uji prakarsa. Artinya, akan ada kajian, apakah ada naskah urgensi?. â€œJika sudah mendapatkan ijin prakarsa, baru fokus pada substansi,â€ beber perwakilan KemenkumHAM.
Sementara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan adanya harmonisasi dengan UU Perfilman mengingat dalam UU SSKCKR ada keterkaitan karya rekam Â yang juga harus diserahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit Â

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Mengawali hari kerja di 2018, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menekankan para pustakawan untuk lebih pro aktif ke masyarakat agar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tagline &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; diusung sebagai penegasan dari upaya tersebut. Hal tersebut disampaikan Muhammad Syarif dihadapan para pejabat struktural dan fungsional pustakawan, Selasa, (2/12/2018).
United Nation Development Programme (UNDP)&mdash;badan internasional PBB khusus program pembangunan&mdash;mengatakan dalam datanya pada 22 Maret 2017 bahwa IPM Indonesia berada di peringkat 113 dari 188 negara.&nbsp; &ldquo;Ada penurunan dari semula menempati peringkat 110 pada tahun 2015,&rdquo; ujar Direktur UNDP Christopher Bahuet dalam laporannya.
Menanggapi penurunan tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan hal tersebut terkait erat dengan indeks membaca masyarakat Indonesia. &ldquo;Pustakawan bergeraka adalah upaya mendorong pengetahuan (knowledge mobilization) sehingga setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan mengembangkan kompetensi diri agar kesejahteraan hidupnya meningkat,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa Perpusnas telah mendapatkan anggaran nasional di tahun 2018 sebesar Rp. 584.933639.000. Prioritas nasional dititikberatkan bagi diklat tenaga kepustakawanan, penyelesaian interior, dan fasilitas TIK untuk menunjang pelayanan. &ldquo;Saya titip pesan, semua tender (lelang) pengadaan barang dan jasa harus sudah dilaksanakan pada triwulan pertama. Bahkan, kalau perlu di tahun-tahun mendatang, tender lebih banyak dilakukan mengingat hanya dua tender Pra DIPA saja di 2018, yakni langganan internet dan pengelolaan gedung&nbsp;(building management).&rdquo;
Di samping itu, Kepala Perpusnas meminta tidak ada lagi pustakawan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pustakawan harus bekerja sesuai dengan butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional, Perka BKN dan Kepala Perpusnas. Pustakawan bergerak memerlukan konsentrasi dan fokus maksimal agar mampu mengerek IPM Indonesia menjadi lebih baik dari posisi sebelumnya.
Sebagai institusi pembina, Kepala Perpusnas mempersilakan masyarakat atau instansi manapun yang memerlukan penjelasan, bimbingan, ataupun pemahaman terhadap tugas, peran dan fungsi perpustakaan maupun pustakawan bagi peningkatan keilmuan dan literasi untuk menghubungi unit kerja Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas di nomor (021) 3906923.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Bergerak, Program Utama Perpusnas di 2018

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai enabler untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan. Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
SPBE atau e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pemberian layanan kepada penggunanya. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses pun dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Baik SPBE dan Satu Data Indonesia selain dapat dimanfaatkan oleh internal antar instansi, namun juga berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data public bagi masyarakat.
INLIS(Integrated Library System)Lite adalah perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas sejak tahun 2011. INLISLite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan. Sekaligus, mengembangkan atau mengelola perpustakaan digital dan melayankan koleksi digital, serta menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia.
Program SPBE mengharapkan instansi pusat dan daerah menggunakan aplikasi umum yang sama secara bagi pakai dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perpusnas dalam hal ini mendorong INLISLite menjadi aplikasi umum yang tersertifikasi untuk digunakan oleh semua perpustakaan di seluruh Indonesia.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan inovasi dan kreatifitas adalah dua hal yang berbeda. Inovasi adalah sebuah pengembangan yang dilakukan untuk meninggalkan penemuan-penemuan lama. Dan kreatifitas adalah kemampuan untuk menghubungkan fitur-fitur lama dengan yang baru. INLISLite merupakan gabungan dari inovasi dan kreatifitas.
â€œPengembangan aplikasi INLISLite dilakukan untuk memfasilitasi perpustakaan mitra Perpusnas (seluruh perpustakaan di Indonesia) dalam implementasi TIK,â€ ucap Syarif Bando pada kegiatan Sosialisasi Aplikasi INLISLite Perpusnas yang digelar secara daring, Senin (9/8/2021).
Sementara itu Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani, menambahkan bahwa kehadiran INLISLite sebagai aplikasi umum nantinya akan mendorong terbentuknya satu data perpustakaan. Sehingga dibutuhkan sejumlah strategi yang matang untuk mengembangkan INLISLite.
â€œAda beberapa strategi yang harus dipersiapkan dalam pengembangan INLISLite, diantaranya SDM yang kompeten dan bersertifikasi, infrastruktur yang berstandar, legalitas hak cipta dan lisensi, serta aksesibilitas yang mumpuni untuk setiap proses dan transaksi perpustakaan,â€ jelas Taufiq.
Kegiatan iniÂ kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi cara pengoperasian program aplikasi INLISLite versi 3.1 yang dibawakan oleh Pustakawan Ahli Madya, Lilies Fardhiyah untuk demo entri koleksi pada modul Kktalog dan modul OPAC, lalu Pranata Komputer Ahli Muda, Abrar Nasbey untuk demo pengoperasian modul keanggotaan dan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian), dan Pranata Komputer Ahli Pertama, Rusnah Setiani untuk demo pengoperasian modul buku tamu dan modul laporan.
Reporter: Basma Sartika Â

INLISLite dalam Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional

Gambir, Jakarta Pusatâ€”Mudik selalu menjadi rutinitas yang menggembirakan. Meski harus berdesak-desakan namun kerinduan terhadap kampung halaman membuat kegiatan dimaknai dengan antusias.
Agar aktivitas mudik tidak selalu membosankan, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Â Duta Bahasa menginisiasi Gelar Buku Gratis yang bisa dinikmati oleh para pemudik, terutama pemudik anak agar tidak bosan/jenuh sepanjang perjalanan menuju kampung halaman.
Gelar Buku Gratis diadakan di lima titik sentral keberangkatan pemudik dari Jakarta, antara lain Stasiun Kereta Api Gambir, Stasiun Kereta Api Senen, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Kalideres.
Kegiatan Gelar Buku Gratis diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, dari tanggal 27 s/d 29 Mei 2019 mulai dari pukul 09.00 WIB.
Tiap titik stasiun maupun terminal pemberangkatan mudik dilengkapi dengan 1025 eksemplar bahan bacaan untuk berbagai usia. Namun, untuk Stasiun Kereta Api Senen, Perpusnas menyediakan sedikitnya 800 eksemplar buku.
Terbukti di hari pertama Gelar Buku Gratis kejenuhan pemudik yang menunggu jadwal keberangkatan bisa terbantu dengan aktivitas membaca sehingga pengetahuan dan wawasan menjadi bertambah. Salam Literasi.Â 
Â 
Reportase : Humas Perpusnas
Fotografer : P3MB
Â

Berita

Mudik Asyik Dengan Baca Buku