Maros, Sulawesi Selatan - Literasi penting untuk proses pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Literasi tidak hanya sekedar baca tulis tetapi juga bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri sudah berjalan baik. Salah satu indikator warga binaan mendapat remisi adalah dengan berkelakuan baik, namun tidak hanya berkelakuan baik saja tetapi harus memiliki bekal kemandirian untuk dapat kembali ke masyarakat. "Dengan adanya literasi, program pembinaan dapat berkembang&nbsp;dan dibentuk tim untuk mengawasi kualitas literasi untuk bekal warga binaan," jelas Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Maros, Warsianto pada Sabtu, (24/2).
Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulawesi Selatan, Sahabuddin Kilkoda menerangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros mencanangkan Program Gamacca atau Gerakan Minat Baca. Gerakan ini dilaksanakan diantaranya dengan mendirikan rumah baca pada instansi, organisasi dan ruang publik tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Maros. "Rumah baca Lapas Maros didirikan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan warga binaan sehingga dapat bermanfaat ketika kembali ke masyarakat," jelas Sahabuddin.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut memperkenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab langsung ke Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2007 pasal 49, Semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan dan/atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca. Pasal 51, gerakan nasional gemar membaca&nbsp;dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
Substansinya negara melindungi segenap warga negara dari kebodohan dan kemiskinan dan mempercepat tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.&nbsp;"Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang&nbsp;menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," ujar Syarif.
Direktur Pembinaan Napi, Latihan Kerja dan Produksi Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM, Harun Sulianto memberikan contoh pemberian remisi di negara Brazil dan Italia berdasarkan jumlah halaman dan buku yang dibaca.&nbsp;"Di Brazil dan Italia, Napi yang baca buku setebal 400 halaman dapat remisi minimal 4 hari, dan jika baca 12 buku setahun dapat remisi hingga 48 hari," kata Harun.
Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto yang merupakan alumni Lembaga Pemasyarakatan Salemba menuturkan tempat terbaik untuk mengarang adalah di Lapas karena keberagaman latar belakang napi, konflik dan materi yang unik sehingga memunculkan &nbsp;ide-ide menarik untuk menciptakan sebuah karya.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Inisiasi Gerakan Literasi untuk Memperoleh Remisi

Pekalongan, Jawa Tengahâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersinergi dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Sinergi dilakukan melalui kegiatan dan program yang mendukung literasi masyarakat sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bisa dicapai bersama.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan daerah (provinsi, kabupaten) dibina untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Di perpustakaan, masyarakat terutama kaum marjinal, diberikan keterampilan hidup melalui bahan bacaan, agar bisa meningkatkan keahliannya dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Syarif Bando menjelaskan ini merupakan upaya perpustakaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
â€œIni cita-cita mulia bapak Presiden Joko Widodo, yang pesannya, Indonesia jangan hanya pengguna teknologi tapi harus menjadi produsen teknologi. Ini menjadi kata kunci dan apapun peran yang kita mainkan, kita semua sama. Menurut saya, sebagaimana dimandatori dalam Undang-undang Dasar 45, siapapun kita, di manapun kita bertugas. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita, karena itu kami tak pernah berhenti selangkah pun, terus bergerak maju dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,â€ ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat" yang diselenggarakan Perpusnas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/5/2021).
Saat ini, Syarif Bando mengungkapkan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi kendala kondisi literasi Indonesia. Akibatnya, akses terhadap bahan bacaan di seluruh daerah di Indonesia, tidak merata. Perpusnas melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando mengapresiasi Jateng yang menjadi provinsi dengan pendataan terbaik di seluruh Indonesia. Pendataan sangat penting karena menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan perpustakaan, perkembangan budaya baca, dan impact-nya terhadap masyarakat, terutama dalam kaitan peran perpustakaan untuk mengukur tingkat kecerdasan masyarakat yang parameternya adalah tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembangunan sumber daya manusia melalui membaca dan perpustakaan, harus menjadi kebiasaan yang dikembangkan setiap hari. Jika kebiasaan membaca sudah tinggi dan tersedia fasilitasnya, maka kebiasaan ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang tidak mudah menyebarkan berita bohong.
â€œMaka terima kasih untuk para pustakawan, temen-temen yang mengurusi ini, mulai merangsang masyarakat untuk membaca, mulai menulis, membuat narasi positif termasuk literasi digital, agar kita tidak hoaks, agar kita enggak baperan, agar kita nggak maki-maki, agar kita selalu menjaga NKRI, dan Pancasila,â€ urainya.
Ganjar Pranowo mendukung anggaran untuk menerjemahkan buku terbaru, terutama e-book. Menurutnya, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa kebutuhan masyarakat atas buku digital sangat tinggi. â€œIni harus ada inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,â€ ujarnya.
Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan Fauzi Umar Lahji berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pekalongan, terus memasyarakatkan kebiasaan membaca kepada anak-anak hingga orang dewasa. Karena melalui membaca, banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Dia menjelaskan, sejatinya, budaya literasi atau budaya membaca adalah menambah kepintaran. Menurutnya, masyarakat yang banyak membaca tidak akan mudah termakan berita bohong.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan Salahudin menjelaskan saat ini tercatat ada 355 perpustakaan di Kota Pekalongan yang terdiri dari 204 perpustakaan sekolah/madrasah, 142 perpustakaan umum (daerah, masjid, keluarga, dan masyarakat), enam perpustakaan perguruan tinggi, dan tiga perpustakaan khusus. Pihaknya berupaya melakukan optimaslisasi perpustakaan, khususnya di kecamatan dan kelurahan, dengan meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK dan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Bunda Literasi Kota Pekalongan Inggit Soraya menyatakan kondisi literasi di kotanya masih harus dibenahi. Saat ini, ujarnya, literasi kota Pekalongan menempati posisi 31 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dia berharap mampu menjadi pendobrak dan penggerak dunia literasi di Kota Pekalongan.
â€œHarapan saya juga nantinya, ada pengukuhan Bunda literasi di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan. Sehingga lebih mudah jangkauan kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya Bunda PAUD atau ketua TP PKK, itu ada tingkat Kecamatan dan Kelurahan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Perpusnas juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Kepala Perpusnas mengukuhkan Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Perpusnas Bersinergi dengan Pemkot Pekalongan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando bersama seluruh jajaran Eselon I dan Eselon II menyaksikan secara virtual Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia, serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN TA 2022.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap menjadi prioritas Pemerintah ke depannya. "Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian," ucapnya.
Untuk sektor ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan produktifitas merupakan solusi perekonomian yang ditargetkan pemerintah. "Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga,harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas," tambah Joko Widodo.
Potensi digital juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. "Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar. Nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021," tambahnya.
Setelah pidato tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando langsung berkoordinasi dengan seluruh Pejabat Eselon I dan II yang menyaksikan bersama secara virtual. Setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan Perpusnas sesuai arahan pada pidato Presiden.
Pertama adalah pembahasan dengan DPR RI dalam rangka penetapan skala prioritas anggaran 2022. Kedua, fokus penganggaran dan kegiatan 2022 adalah pada pembangunan kualitas SDM yang titik fokusnya pada kemampuan penciptaan barang dan jasa atau produksi dalam negeri. â€œMengutip dari Presiden, produksi hanya bisa ditingkatkan kalau kita memiliki (kualitas) SDM dan ini sudah sesuai dengan formula (sasaran strategis) yang kita susun,â€ ucap Syarif Bando.
Tahap ketiga adalah mempertajam program yang akan dilaksanakan di tahun 2022. â€œUntuk memastikan kegiatan-kegiatan skala prioritas dapat kita laksanakan di tahun 2022, di samping pembahasan yang akan kita lakukan dengan Komisi X DPR RI, dalam rangka penyusunan TOR (Kerangka Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya), tolong dibuat dalam format yang betul-betul siap untuk dilaksanakan. Kita tidak dapat menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi, tapi yang dapat kita harapkan adalah ada usaha maksimal yang kita tempuh untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan kita lebih awal dan siap,â€ tambah Syarif Bando.
Ekosistem digital dalam menumbuhkan ekonomi juga menjadi perhatian Syarif Bando. â€œKetika semua aktifitas banyak berhenti karena pandemi, justru digital tumbuh dengan pesat. Karena itu, prioritas kita di tahun 2022 untuk meningkatkan layanan digital,â€ pungkasnya.
Reportase: Radhitya Purnama

Hadir Virtual Pidato Kenegaraan Presiden, Perpusnas Siap Sukseskan Target Pemerintah

Medan Merdeka Utara, Jakartaâ€”Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Inovasi dan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Daerah. Komitmen itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo usai menerima audiensi Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Syarif Bando di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/01/2020).
â€œJadi pertemuan ini adalah di dalam kerangka meningkatkan program kerjasama yang telah dibina selama ini antara Kemendagri dan Perpustakaan RI. Tentunya Kemendagri sangat mendorong inovasi dan fasilitasi di dalam pengembangan perpustakaan di daerah, baik dari aspek kelembagaan organisasi pemerintah daerah maupun kaitannya penyiapan sarana prasarana perpustakaan. Dan tentunya Kantor Perpustakaan (Nasional) pun akan memfasilitasiÂ  penyediaan materi dan pengembangan aplikasi (berbasis) IT untuk kemajuan daerah,â€ kata Hadi.Â 
Ia juga menyebutkan, pihaknya akan terus mendorong pengembangan perpustakaan di daerah agar masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. â€œPerpustakaan kita dorong dan menjadi prioritas bagi pengembangan perpustakaan di daerah, termasuk perpustakaan sekarang tidak hanya buku, (namun juga) aplikasi dan pemanfaatan penggunaan IT, sehingga masyarakatnya juga akan memproleh ilmu pengetahuan baru,â€ ujarnya.
Menurut Hadi, pengembangan perpustakaan sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, yakni dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karenanya, pengembangan perpustakaan menjadi perhatian bersama sebagai wadah dalam mengembangkan SDM.
Sementara itu Kepala Perpusnas Syarif Bando mengatakan, pengembangan Perpustakaan selain amanat dari visi pembangunan nasional, juga merupakan impelementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun UU terkait.
â€œSaya kira kita start dari regulasinya bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga UU tentang Kemendes itu mengamanatkan untuk bagaimana mengembangkan fasilitas untuk kemajuan masyarakat,â€ kata Syarif.
Tak hanya itu, lawatannya ke Kemendagri sekaligus untuk mengundang dengan hormat Mendagri agar dapat menghadiri Rapat Koordinasi dan Pertemuan Kepala Perpustakaan Nasional di Kawasan Asia.
â€œKemudian yang paling penting bahwa kami ingin bertatap muka dengan Pak Mendagri pada saat rapat koordinasi yang kita jadwalkan pada minggu ke-3 bulan Februari, dan yang kedua kita akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan dengan Direktur Kepala Perpustakaan Nasional di kawasan Asia yang pada saat ini sudah kurang lebih 30 negara menyatakan siap akan hadir, dan akan berlangsung pada tanggal 18 Februari di Bali,â€ terangnya
Â Sumber : Kemendagri

Kemendagri Dorong Inovasi dan Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan di Daerah

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI selaku lembaga pemerintahan non kementerian sekaligus penyedia layanan publik wajib menyediakan website yang terbuka untuk umum.
Website bagi instansi pemerintahan merupakan media informasi kepada masyarakat tentang visi, misi, tujuan, sasaran hingga program kegiatan pemerintahan. Selain itu, website juga berfungsi sebagai media untuk memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, membuka kegiatan Webinar Sosialisasi Website Perpusnas yang diselenggarakan secara daring dan luring, Kamis (4/11/2021), mengatakan penting hukumnya bagi Perpusnas untuk dikenal oleh publik, namun hal tersebut tidak lantas membuat semua kegiatan yang dilakukan bisa diunggah ke dalam website.
â€œMembuat website adalah membuat restoran, kita sebagai kokinya. Menunya terdiri dari informasi yang sudah bisa dikonsumsi publik, jangan menyebarkan informasi yang tidak diperlukan karena itu justru akan menurunkan kredibilitas instansi,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan bahwa tugas perpustakaan di seluruh dunia adalah sama yakni sebagai sumber informasi atau gudang fakta yang telah disusun sesuai dengan kebijakan yang ada. Dengan demikian, masyarakat bisa percaya pada seluruh informasi yang diberikan.
Data adalah kumpulan fakta yang tidak bisa dibantah dan bisa melahirkan ribuan informasi. Adapun parameter profesional yang wajib dimiliki oleh pengelola website antara lain kemampuan untuk mengolah data yang dimiliki dan tidak boleh â€œbutaâ€ akan regulasi yang berkembang di Kementerian/Lembaga.
â€œPerpustakaan di seluruh dunia memiliki legitimasi untuk memperjelas kebijakan yang dimiliki Kementerian/Lembaga lain kepada masyarakat,â€ ungkap Syarif Bando.
Menurut Koordinator Kelompok Substansi Sistem Infrastruktur TIK Perpusnas, Aristianto Hakim, website resmi Perpusnas dibangun sejak tahun 1998 dan terus mengalami perubahan serta perbaikan ke arah yang lebih baik hingga saat ini.
â€œWebsite official Perpusnas semakin berkembang dalam hal konten informasi dan tampilannya pun sudah mobile friendly karena perkembangan teknologi yang terus bergulir,â€ papar Aris.
Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Pertama, Vincentia Dyah K., menjelaskan bahwa Perpusnas juga memiliki website unit kerja yang terkoneksi dengan website aplikasi lokal yang dijalankan oleh unit kerja tersebut.
â€œKarena menyajikan informasi yang up to date dan realtime, website unit kerja membutuhkan pengelolaan yg baik, dari segi konten dan fitur-fitur. Selain itu juga diperlukan SOP pendukung sebagai salah satu indikator transparansi informasi publik,â€ ucap Vincent.
Selain website resmi dan website unit kerja, disampaikan oleh Subkoordinator Pengembangan Sistem Informasi Perpusnas, Dhian Prasetya, Perpusnas juga memiliki website tematik seperti Website Kepustakaan Tokoh Pahlawan Diponegoro yang bisa diakses di <a href="https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id">https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id</a> .
Website tesebut diluncurkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2018 di Teater Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan no.11, Jakarta Pusat. Website Kepustakaan Tokoh Pahlawan Diponegoro berisikan antara lain Biografi, Buku, Keluarga, Citra, Klip Video, Klipping Artikel, Memorabilia, Penghargaan, Tokoh dan Peta.
Reporter: Basma Sartika

Website Perpusnas Harus Terbuka untuk Umum

Jakarta - Perpustakaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di negara ini sudah barang tentu memiliki sejarah panjang dari awal terbentuk hingga seperti hari ini, dimana telah menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di dunia.
Â 
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/09/2021) Kepala Biro Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih. Pada pidatonya kali ini, beliau menyampaikan sejarah dan perkembangan yang sudah dilalui oleh Perpusnas selama ini.
Â 
Seorang pustakawan dan profesor ilmu Perpustakaan asal India, Ranganathan memperkenalkan 5 hukum dari Ilmu Perpustakaan atau Five Laws of Library Science. Salah satu dari 5 hukum tersebut adalah A library is a growing organism.Â (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang) atau dengan kata lain perpustakaan harus dapat berdaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat pesat saat ini secara tidak langsung memaksa perpustakaan harus dapat Â menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sendiri. Begitu pula dengan perpustakaan nasional lakukan saat ini dalam menghadapi tantangan pada setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada saat ini.
Â 
â€œKepekaan lembaga dan segala hal yang terkait adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, perpustakaan akan tenggelam dalam paradigma lama dan sulit untuk majuâ€. terang Sri Marganingsih
Â 
Cikal bakal Perpusnas sendiri ditandai dengan didirikannya sebuah lembaga pelopor perpustakaan nasional pada masa kolonial bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Bataviaasch_Genootschap_van_Kunsten_en_Wetenschappen">Bataviaasch Genootschap</a>Â di tanggal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/24_April">24 April</a>Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/1778">1778</a>Â dan dibubarkan pada tahun 1950. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tepatnya tahun 1980, semangat untuk mewujudkan Â pengembangan sistem nasional <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan">perpustakaan</a>, secara menyeluruh dan terpadu ditandai dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional RI yang merupakan gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional; Perpustakaan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah">sejarah</a>, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Politik">politik</a>Â dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial">sosial</a>Â (SPS); Perpustakaan wilayah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta">DKI Jakarta</a>; dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan dan berada dibawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia.
Â 
Pada tahun 2000, Perpusnas RI mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga pemerintah non departeman setelah sebelumya berada di bawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Â 
Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Perpusnas dalam bidang organisasi diantara lain adalah Penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Arahan tersebut langsung ditanggapi oleh Perpusnas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait SOTK untuk mendukung perubahan tersebut.
Â 
â€œSOTK terbaru Perpustakaan Nasional ini diharapkan dengan 138 ujung tombak yang menggerakan tupoksi perpusnas menjadi momentum bagi setiap ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat melakukan terobosan, inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja sebagai lembaga pemerintah, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan public Perpustakaan Nasional. â€ ungkap Sri Marganingsih
Â 
Â Reportase: Fauzan Abdi

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI melakukan paparan Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di depan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diketuai Iswardani Tumataningtyas dan tiga anggota serta satu supervisor tim pemeriksa di Ruang Sidang Perpusnas Salemba, Senin (2/6). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama yang terkait.
Paparan tersebut menjelaskan tentang perkembangan pembangunan Gedung Layanan Perpusnas di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat dan dalam rangka audit eksternal terhadap pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. Plt. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi menerangkan bahwa Gedung Layanan Perpusnas terpadu dengan bangunan strategis lainnya seperti Istana Negara, Monumen Nasional, Galeri Nasional, Museum Nasional.
Proyek Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat menggunakan sumber dana APBN 2013 s.d. 2016. Deni juga menjelaskan bahwa Gedung Layanan Perpusnas tersebut setinggi 126.728 m (24 lantai, 3 basement), Luas lahan 11.975 m2, luas bangunan 50.917 m2. sesuai Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)/Blok Plan Nomor 139/P/SD/DTR/VII/2014 Tanggal 18 juli 2014, IMB Nomor 183/8.1/31/1.785.51/2015 Tanggal 31 Desember 2015.
Fasilitas yang terdapat pada gedung layanan baru tersebut meliputi ruang katalog, teater, auditorium, zona komunitas pustakawan, ruang serbaguna, galeri, food court, ruang data center, ruang layanan anak-lansia-dan berkebutuhan khusus, ruang audio visual, ruang koleksi pernaskahan nusantara, ruang koleksi monograf, ruang baca, ruang koleksi langka, ruang koleksi bangsa-bangsa di dunia, ruang perpustakaan remaja-foto-dan lukisan, ruang AIPI, ruang multimedia, lounge kepresidenan dan tamu-tamu negara. &ldquo;Diharapkan Perpustakaan Nasional RI sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dan Dunia serta menjadi sentral aktifitas edukatif-rekreatif dan kultural.&rdquo; ujar Deni.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Paparan Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI