Jakarta - Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub-bidang Perpustakaan akan masuk dalam program Perpustakaan Nasional untuk tahun anggaran 2021. Hal ini disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Hadiat dalam Pembahasan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Perpustakaan Nasional RI yang digelar virtual pada Senin (24/8/2020). Rapat pembahasan diikuti jajaran pimpinan struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.

Sebagai informasi, DAK dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan kualitas fisik maupun layanan perpustakaan umum daerah di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, perpustakaan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Perpustakaan mendukung tiga pilar pembangunan SDM yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekaligus menjadi pondasi dalam memperkukuh kualitas SDM. “Bicara perpustakaan tidak lepas dari SDM berkualitas, produktif dan menguasai iptek dan inovasi, itu sangat penting. SDM sangat strategis, dan perpustakaan dalam kaitan dengan literasi, sangat strategis,” urainya.

Perpustakaan tidak hanya berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tapi juga punya peran lebih praktis yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Prioritas Nasional 4 yang menyatakan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dengan arah kebijakan pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini menargetkan peningkatan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. 

Karenanya, peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum daerah yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan dalam rangka membangun budaya literasi harus dilakukan, untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.

Hadiat meminta Perpusnas agar mengembangkan instrumen untuk mengukur keberhasilan program ini. “Kita perlu mengembangkan instrumen/ukuran, karena bicara kesejahteraan dan kualitas hidup, ada berbagai faktor. Namun kita perlu menetapkan sehingga bisa dievaluasi,” jelasnya. Tahun ini, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menyasar ke 100 kabupaten di 32 provinsi.

Terkait DAK tahun 2021, ada empat lingkup yang ditawarkan yakni pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, pengadaan perabot dan/atau TIK layanan, serta pengembangan bahan perpustakaan baik cetak maupun digital. Untuk tahun mendatang, dia menjelaskan, diutamakan daerah yang memenuhi usulan DAK tahun 2020 yang tidak jadi dilaksanakan sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada 2020, pemerintah melakukan refocussing anggaran Perpustakaan Nasional, di mana DAK fisik sub-bidang Perpustakaan salah satu yang mengalaminya.

Pada akhir paparannya, Hadiat meminta agar Perpusnas memastikan output pendukung prioritas nasional dapat terlaksana dengan baik dan target dapat tercapai. Dia juga berpesan agar DAK fisik sub-bidang Perpustakaan mendukung kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Bagaimana agar layanan perpustakaan lebih baik, aspek-aspek tampilan layanan juga lebih baik. DAK bisa mendukung tampilan fisiknya, jadi tidak hanya gedung yang baik, tapi juga kualitas layanannya,” pungkasnya.

Reporter: Hanna Meinita