EKONOMI Pancasila? Ini tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan;b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, diperlukan negara untuk mengatur agar perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai dan moral Pancasila. Disisi lain, universalitas yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila harus terus diinternalisasikan secara benar untuk kepentingan berbangsa, bernegara maupun pergaulan dunia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berlaku umum (universal) menunjukkan wawasan yang integral- integratif dan sebagai ideologi modern mampu memberikan gairah dan semangatÂ Â  yangÂ  Â tinggi. Para pendiri (founding fathers/mothers) Bangsa Indonesia telah bersusah payah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan sekaligus bersepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 75 tahun lalu. Kini, kita segenap anak bangsa dituntut harus mampu mewarisi nilai-nilai kejuangan dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikannya, termasuk Pancasila. 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional (ref. Keppres No 24 Tahun 2016) hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi yang benar atas sejarah panjang mengenai Pancasila dan usaha-usaha merongrongnya baik oleh golongan ekstrim kiri (EKI) maupun ekstrim kanan (EKA). Kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita dan dunia sedang menghadapi masa-masa sangat sulit dan rumit menghadapi pandemik covid-19 yang tak kunjung usai.
Â Â Â Â  Empat Konsensus Dasar Bangsa
Â Â Â Â  Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia. Harus dipahami, dihayati, diamalkan dan dilestarikan sepanjang masa. Â Kemudian, penyebutan empat pilar dasar kebangsaan tidak boleh digunakan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Â  dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014, karena PancasilaÂ  merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seluruh bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah dan ideologi nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah hidup serta ideologi bangsa dan negara yang mencerminkan moral dan akhlak manusia lndonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang hidup dan berinteraksi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakekatnya merupakan nilai nilai instrinsik Pancasila, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengembangkan Â nilaiÂ  keseimbangan,Â  keserasian,Â  dan Â keselarasan sertaÂ  persatuan Â danÂ  kesatuan Â bangsa Â untuk Â menjagaÂ  tetapÂ  tegak utuhnya NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote-Ndau yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
Â Â Â Â  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pokok dan sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, teknis pengaturannya dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa lndonesia yang mendasari hukum dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengedepankan nilai-nilai hidup yang sudah mengakar dan menjiwai dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat mencapai tujuan nasional. UntukÂ  mewujudkanÂ  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupan melalui sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara.
Â Â Â Â  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat,budaya, suku dan keyakinan. Memiliki tujuan nasional untuk a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang intinya mencakup kepentingan nasional yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
Â Â Â Â  Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetap satu) merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus terus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah perberdaan-perbedaan suku, ras dan agama (SARA) dijadikan sumber konflik yang dapat mengakibatkan pertentangan dan permusuhan. Kita harus selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â Â Â Â  Pelestarian Pancasila
Â Â Â Â  Nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, kemudian melestarikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari usia dini di dalam keluarga (pendidikan informal), berlanjut dan bertingkat secara formal sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun secara non-formal di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai dilakukan secara terus-menerus sejak usia dini agar timbul rasa empati yang berkembang menjadi altruistik (rasa ikhlas, tanpa pamrih) sehingga terbangun empati bagi lingkungannya. Juga dapat dilakukan melalui Â Â Â Â Â Â Â Â  pendekatan seperti pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Sejalan dengan teori perubahan sosial Prof. Selo Soemardjan bahwa yang menekankan adanya perubahan lembaga sosial kemasyarakatan yang berlangsung dalam komunitas tertentu yang memberi pengaruh pada perubahan sistem nilai, sikap dan tingkah laku antar hubungan individu dan kelompok masyarakat.Â  Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, cari hidup bermasyarakat, termasuk perubahan orientasi tentang hakikat kehidupan. Dimensi perubahan sosial dapat mempengaruhi semua gatra kehidupan ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dimana keterbukaan dan demokrasi menjadi faktor penyebab perubahan kehidupan sosial berbasis digital teknologi yang cenderung dehumanisasi.
Â Â Â Â  Oleh kareba itu, perlu semacam â€rambu-rambuâ€ yang sama agar tidak terjadi multi tafsir atas nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan kegaduhan sosial yang ujung-ujungnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Rambu-rambu itu penting agar setiap warga negara (terutama penyelenggara negara) memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan nasional. Dalam prakteknya, pengamalan Pancasila harus dimulai dari para pemimpin negara, aparat penyelenggara negara, para tokoh masyarakat dari pusat hingga pelosok negeri. Pun, Lemhannas R.I sebagai lembaga negara yang menyiapkan para calon pemimpin strategis tingkat nasional (national strategic leaders) senantiasa berkhidmadÂ  demi kepentingan dan ketahanan nasional, satu diantaranya melestarikan empat konsensus dasar kebangsaan.
Â Â Â Â  Berbicara ketahanan nasional tidak terlepas dari kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT (Ancaman Hambatan, Gangguan dan Tantangan) yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dijaga agar kuat oleh semua komponen bangsa. Meliputi aspek alamiah (trigatra) ketahanan nasional meliputi, a) letak geografis, b) Kekayaan alam, c) keadaan dan kemampuan penduduk haru dikelola secara cermat dan benar menjadi satu kesatuan yang utuh dengan aspek sosial (pancagatra) yang mencakup ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Gabungan trigatra dan pancagatra merupakan astagatra yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling memengaruhi. Juga harus diprioritaskan meningkatkan ketahanan nasional secara sinergi antar Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya terutama menyangkut faktor-faktor: a) anggaran pertahanan, b) jumlah penduduk suatu negara, c) ancaman konvensional dan non-konvensional, d) anggaran pertahanan negara lain, e) kemampuan keuangan pemerintah, f) harga alutsista/alat utama sistem persenjataan, dan g) jumlah personel sistem pertahanan.
Di era globalisasi sekarang ini tantangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pengaruh kemajuan teknologi informatika dapat menggerus sikap dan perilaku, terutama di kalangan milenial. Misalnya, sikap sopan santun yang dirasakan mulai memudar.
Â Â Â Â  Ekonomi Pancasila
Â Â Â Â  Menurut Bung Hatta Bapak Proklamator, Wakil Presiden ke-1 dan Bapak Koperasi IndonesiaÂ Â Â  bahwa perekonomian nasional yang sesuai adalah usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan telah tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Intinya ekonomi berdasarkan Pancasila yang didalamnya dikedepankan nilai-nilai dan moral dari kelima, yang memiliki karakteristik a) etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, b) kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, c) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, d) pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, e) cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, f) kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, g) hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, h) daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum dan i) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi yang ada dirasakan belum memuaskan dan masih perlu effort lebih untuk meningkatkan agar perekonomian nasional benar-benar berdasarkan Pancasila. Misalnya, perkembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional cukup memprihatinkan, telah dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi selama 4 tahun terakhir dan sekarang tinggal sekitar 126 ribu.Â  Perlu redefinisi,Â  reaktualisasi mauoun proteksi terhadap koperasi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mensejahterakan.
Â Â Â Â  Akhirnya, Selamat memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bersama-sama membumikannya di semua gatra kehidupan/ipoleksosbud. (E-mail : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>, <a href="http://www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com">www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com</a>).
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenaga kerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Indonesia sejatinya memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah akan tetapi kekayaan tersebut belum diimbangin dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Adapun kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah literasi.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Lutfi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (18/4/2022).
Lebih lanjut, Lutfi mengatakan ketika kualitas SDM rendah dan kepemimpinan nasional belum memberikan perhatian khusus akan pentingnya literasi maka kondisi bangsa Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut pula yang kelak akan senantiasa menyebabkan rendahnya produktivitas nasional.
â€œKetika literasi tidak dilihat sebagai suatu hal yang harus betul diurus maka hasilnya akan biasa saja. Maka dari itu tujuan kedatangan kami adalah untuk mencari inovasi-inovasi baru guna memastikan Kabupaten Cirebon mulai membangun kehidupan berliterasi. Karena pada prinsipnya produktivitas Indonesia yang rendah dan SDM yang belum bersaing harus didorong dengan literasi,â€ jelasnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menanggapi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam hal mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini, masyarakat harus didorong untuk lebih gemar membaca agar mampu menjadi produsen.
â€œDi dunia ini tidak ada pekerjaan baru tapi paradigma baru perpustakaan saat ini diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi profesional di bidangnya. Selain itu, tidak ada tranfer data dan ilmu pengetahuan dari sebuah buku ke dalam otak manusia tanpa membaca,â€ ungkap Syarif Bando.
Untuk mengolah kekayaan SDA yang dimiliki, Indonesia harus memiliki buku yang sesuai. Atas dasar itu, perpustakaan bertugas untuk menyediakan buku yang dapat mengajarkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas diri dan menyejahterakan hidup mereka.
â€œKami menitipkan harapan kepada Bapak/Ibu untuk membangun fasilitas perpustakaan dan buku-bukunya untuk rakyat agar mereka bisa berkembang,â€ pesan Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi yang turut hadir menambahkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan sangat baik. Deni berharap sinergitas tersebut akan terus terjalin mengingat peluang yang terbuka masih sangat banyak.
â€œPerpusnas menyalurkan bantuan DAK untuk enam menu, diantaranya membangun gedung, perluasan, renovasi, TIK, perabot, dan koleksi. Adapun persyaratan untuk pengajuan DAK harus diupload ke aplikasi Krisna yang ada di Bappeda. Semoga peluang ini bisa ditangkap dan dimanfaatkan karena belum ada gedung yang standar di Kabupaten Cirebon,â€ tutur Deni.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Kualitas SDM Indonesia Dapat Meningkat dengan Ilmu Pengetahuan

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyemarakkan puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun ini dengan menandatangani kerja sama di bidang perpustakaan. Kegiatan diadakan di hotel Shangri La, jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat pada hari Rabu. (12/06/2024) Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah ditetapkan pada tanggal 26 April oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Kemenkumham mengusung tema &ldquo;Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Membangun Masa Depan dengan Inovasi dan Kreatifitas&rdquo;. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly, dihadiri para pemangku jabatan dan tamu undangan terkait dari seluruh Indonesia. &ldquo;Salah satu tujuan kegiatan ini sebagai mendorong seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional. Nantinya kita juga akan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,&rdquo; lapor Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dalam laporan sambutan. Joko Santoso, selaku Sekretaris Utama Perpusnas hadir untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS berisi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terlebih dahulu pada tahun 2019. Perpusnas sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan, sangat mendukung perpustakaan Kemenkumham dalam meningkatkan layanan dan koleksi digital perpustakaan. Ruang lingkup PKS antara lain tentang peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual bidang perpustakaan, fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpusnas, sinkronisasi pangkalan data perpustakaan elektronik DJKI dan integrasi data katalog perpustakaan elektronik DJKI. 
Reporter : Anastasia Linawati 
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Pancoran, Jakarta - Perekonomian Indonesia bergantung pada pertanjian. Oleh karena itu, para petani Indonesia harus dibantu agar bisa dengan mudah memahami pengetahuan tentang pertanian. Dibutuhkan dukungan dari Kementerian Pertanian untuk menjadi pembina dan guru yang baik agar para petani tersebut terliterasi. Karena, semua yang berhubungan dengan pertanian seperti teknologi, varietas tanaman, budi daya bibit unggul bisa dipelajari dan diciptakan dengan membaca.
Pendidikan juga tidak melulu harus didapatkan melalui sekolah, melainkan perpustakaan. Perpustakaan diibaratkan sebagai pusat penerang dan penyubur ilmu pengetahuan di masyarakat.
 Demi menjadikan petani yang maju dan modern, Kementerian Pertanian menciptakan POS Tani. POS Tani adalah sebuah gagasan berupa layanan library comes to you, yakni Pustaka On the Spot untuk perTANIan maju, modern, dan mandiri yang menyejahterakan petani. POS Tani merupakan upaya proaktif untuk mendekatkan perpustakaan kepada petani.
"Seperti halnya perpustakaan yang telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, petani Indonesia pun harus bertransformasi dari petani trandisional menjadi petani modern agar kesejahteraan dan kualitas hidup mereka meningkat. Nah, tugas Kementan saat ini adalah membawakan bahan bacaan yang diperlukan oleh petani dalam bentuk POS Tani," jelas Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (P3TP), Retno Sri Hartati Mulyandari di Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020.
Sejatinya literasi adalah kunci dari semuanya, karena literasi bisa dimaknai dengan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Di mana ada empat tingkatan literasi, yakni kemampuan untuk mengumpulkan sumber bacaan, kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dan tersurat, kemampuan untuk mengemukakan ide dan gagasan, dan kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Raden Radityo

Kementan: POS Tani untuk Kesejahteraan Petani Indonesia

Tanggamus, Lampung â€“ â€œKau mungkin punya harta tak berhingga, tumpukan emas dan permata. Aku takkan pernah lebih kaya daripada mu. Tapi, aku punya ibu yang membacakan buku untukku." Kutipan dari Strickland Gillilan tersebut menjadi pesan penutup Bupati Tanggamus Dewi Handajani sesaat setelah dirinya dikukuhkan sebagai Bunda Literasi periode 2020-2023 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berdasarkan SK Bupati Tanggamus No. b.56/34/08/2020 tanggal 13 Januari 2020. Bersamaan dengan hal tersebut, Kabupaten Tanggamus juga dicanangkan sebagai kabupaten literasi, pada Senin, (20/1).
Â Bupati Dewi menyampaikan Kab. Tanggamus telah lama melaksanakan aktivitas literasi sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pernah mendapat penghargaan tingkat nasional. Dewi meyakini kemajuan apa pun tidak akan optimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mampu fleksibel dan adaptif dengan kemajuan zaman. "SDM yang handal tersebut harus berbudaya gemar membaca. Bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas berawal dari kegemaran membaca," tegas Dewi.
Dalam kesempatan tersebut Dewi menyampaikan harapan kepada Perpustakaan Nasional agar Kab. Tanggamus mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan serta unit mobil perpustakaan keliling demi mewujudkan cita-cita kabupaten literasi.
Program lain yang digerakkan Kab. Tanggamus untuk menyukseskan diri sebagai kabupaten literasi adalah dengan menggalakkan "Gerakan Satu ASN Satu Buku". Di samping program â€œTanggamus Berceritaâ€ yang diselenggarakan setiap Sabtu sore.
Pencanangan Kab. Tanggamus sebagai kabupaten literasi didukung oleh 20 kecamatan yang berada dalam wilayah Kab. Tanggamus dengan ikut menandatangani lembar komitmen.
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Bupati Tanggamus Menambah Deretan Bunda Literasi Daerah

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tingkatkan sinergitas dalam pengembangan bahan perpustakaan, arsip, dan naskah kuno bagi kota-kota pusaka Indonesia.
Sinergitas tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama yang dilakukan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, Kepala ANRI, Imam Gunarto, dan Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Sugiarto secara virtual, Rabu (9/2/2022).
JKPI sebagai organisasi para wali kota dan bupati yang memiliki komitmen kuat dalam membangun wilayahnya sebagai Kota Pusaka, Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Cerdas, dan lain sebagainya membutuhkan kolaborasi yang optimal dengan bidang kearsipan dan perpustakaan.
Mengingat bahwa Perpusnas dan ANRI adalah Pusat Memori Kolektif Bangsa dan Markas Pendokumentasian Memori Kolektif Dunia, Imam Gunarto mengatakan pihaknya akan dengan senang hati membantu pengembangan Kota Pusaka.
â€œANRI siap membantu dalam mengembangkan Kota Pusaka yang dicanangkan. Karena upaya pengembangan kota-kota pusaka Indonesia ini tidak bisa lepas dari akar arsip dan pustaka sebagai Memori Kolektif Bangsa,â€ ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Syarif Bando juga menyambut baik kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama ini. Menurutnya, merupakan sebuah momentum yang tepat untuk menjalin kerja sama dengan JKPI untuk menciptakan sejarah baru.
â€œIni adalah momentum untuk kita menciptakan program dan kegiatan baru guna kembali mengangkat nama besar bangsa Indonesia,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga menjelaskan sejarah menjadi sangat penting karena tanpa sejarah tidak akan ada teori dan tanpa teori tidak akan lahir ilmu pengetahuan baru. Sehingga dia pun mengajak JKPI untuk menjalankan sebuah program yang berkaitan dengan RPJMN 2020-2024 dalam peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi dan pembangunan pariwisata.
â€œSaya berharap JKPI mampu melahirkan sebuah buku yang bisa didigitalkan dan dimasukkan ke dalam berbagai media untuk memperkenalkan kembali dan memulihkan eksistensi Indonesia dari masa kejayaannya,â€ ucap Syarif Bando.
Sementara itu, Bima Arya menegaskan bahwa penandatanganan kesepahaman bersama ini penting karena tugas JKPI tidak hanya menjaga peninggalan sejarah secara fisik saja, melainkan juga yang jauh lebih siginifikan adalah memahami konteks nilai yang terkandung dalam setiap sejarah warisan negara dengan menguatkan pendokumentasian peninggalan sejarah tersebut.
â€œSejarah bukan hanya untuk turis, peninggalan pusaka bukan hanya soal destinasi, tapi ini adalah nilai yg dilestarikan dari masa ke masa. Jadi ini adalah tentang nilai, tradisi, prinsip, dan filosofi, bukan hanya sekadar fisik,â€ jelasnya.
Acara tersebut kemudian ditutup dengan Diskusi Interaktif yang mengangkat tema Nusantara, Nagara Kretagama, dan Kearsipan Indonesia.
Reporter: Basma Sartika

Tingkatkan Sinergitas, Perpusnas, ANRI, dan JKPI Tandatangani Kesepahaman Bersama

<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Medan Merdeka Selatan, Jakarta - <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Partisipasi masyarakat melalui aspirasi dan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik Perpusnas.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih, dalam kegiatan Sosialisasi Layanan Pengaduan Perpustakaan Nasional RI yang diselenggarakan secara hybrid pada Jum&rsquo;at, (11/11/2022).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Aspirasi dari masyarakat menjadi pendorong kami untuk meningkatkan kinerja Perpusnas. Jadi jangan takut dan ragu, masyarakat bisa menanyakan informasi dan menyampaikan aspirasi kepada kami melalui kanal pengaduan resmi kami&rdquo;, ungkap Marga.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sri Marganingsih berharap masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui pintu resmi yang akan dipantau oleh admin instansi dari Perpusnas, sehingga dapat dipastikan pengaduan yang masuk akan dipantau dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Analis Pengaduan Masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB), Winnie Anggraeni Kusumayanti, menyampaikan bahwa adanya pengaduan bukan berarti pelayanan yang diberikan sebuah instansi itu buruk atau tidak memuaskan masyarakat.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Tidak ada pengaduan bukan berarti pelayanan itu baik. Bisa saja karena kurangnya sosialisasi atau masyarakat merasa takut mengadu&rdquo;, ujar Winnie.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, Winnie menjelaskan, bahwa pemerintah telah menyediakan sebuah layanan pengaduan terpadu dan terintegrasi secara online yaitu SP4N-LAPOR! yang terhubung dengan lebih dari 600 lembaga pemerintah pusat dan daerah.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sementara itu, Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Novi Prasetyo Utami mengungkapkan bahwa saran, masukan atau keluhan bagi Perpusnas merupakan bentuk cinta dari masyarakat. Novi menghimbau agar masyarakat jangan takut dan ragu untuk memberikan apresiasi kepada Perpusnas melalui kanal pengaduan resmi.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan untuk Perpusnas, masyarakat dapat menyampaikan melalui kanal berikut.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: www.lapor.go.id
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Email: <a style="text-decoration: none;" href="mailto:pengaduan@perpusnas.go.id"><span style="font-size: 11pt; color: #1155cc; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">pengaduan@perpusnas.go.id</a>
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Media Sosial:
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Facebook: @ayokeperpusnas
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Twitter: @perpusnas1
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Instagram: @perpusnas.go.id
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pengaduan Langsung:
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ruang Pengaduan di Lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kotak Saran dan Pengaduan 
&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Andri T/Deni
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Berita

Pengaduan dan Aspirasi Pendorong Kinerja Perpusnas