Solo, Jawa Tengah -Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital. Kemajuan bangsa didukung dengan kegemaran baca dan cakap literasi masyarakatnya. Sedangkan pengelolaan arsip yang baik menjanjikan pelayanan yang prima.
"Keduanya akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa," urai Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada Rakornas Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Rabu, (26/2).
Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.
Jika literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, maka arsip pun juga memiliki persoalan penting yang mesti dicarikan solusi. Padahal menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifa'i, bahwa tidak banyak negara yang memiliki Undang-undang Kearsipan.
Persoalan kearsipan ditambahkan Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yus Harto. Menurutnya, arsip belum menjadi primadona jadi terkesan dianaktirikan. Akibatnya anggaran kearsipan sangat minim di tiap daerah. "Pengambil kebijakan di daerah belum menaruh perhatian pada kearsipan. Arsip dianggap pekerjaan sampingan," urai Yus Harto
Yus meminta paradigma kearsipan harus berubah. Kelembagaan arsip dan personel harus diperkuat, disamping pemenuhan fasilitas kearsipan yang berbasis teknologi informasi.
"Digitalisasi arsip mesti dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan aksebilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya," tambahnya.
Sedangkan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, mengatakan Indonesia kini tumbuh di era digitalisasi dan virtualisasi, maka reformasi birokrasi menjadi arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan.
"Dari lima prioritas program Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, dua diantaranya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, yakni simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi yang ujungnya adalah menciptakan pelayanan publik yang berkelas dunia pada 2025," terang Diah.
Â 
Reporter/fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Tugu Tani, Jakartaâ€”Banyak hal yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (UU KCKR) Nomor 13 Tahun 2018. UU Sosialisasi UU KCKR terbaru diharapkan mampu menumbuhkan kesepahaman yang sama diantara semua pelaku yang disebutkan dalam UU. Â Â Â 
Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Damayanti mengatakan sedikitnya ada lima faktor kenapa Perpusnas belum bisa maksimal menghimpun seluruh koleksi (tercetak/terekam) yang notabene adalah buah karya atau pikir anak bangsa. Â 
Pertama, kurangnya kesadaran para pelaku (penerbit/pengusaha rekaman) menyerahkan karya cetak maupun karya rekamnya ke Perpusnas dan Perpustakaan Daerah. Yang kedua, UU KCKR sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 1990, red) belum mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, di UU sebelumnya belum mengatur kewajiban warga negara asing (WNA) yang apabila melakukan penelitian di dalam negeri, baik untuk kepentingan komersil atau tidak untuk menyerahkan hasilnya sebagai KCKR. Keempat, belum ada efek jera. Penerapan sanksi belum efektif. â€œAkibatnya, KCKR yang terhimpun baru sekitar 30 persen,â€ beber Lucya saat Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Jakarta, Senin, (25/2).
UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 secara ringkas mengatur subjek wajib KCKR, baik warga negara Indonesia maupun WNA, mekanisme hasil KCKR mulai dari penerimaan, pencatatan sampai pengawasan, pemberian penghargaan kepada penerbit sampai masyarakat yang berperan, kewajiban pemerintah menyediakan pendanaan dalam menghimpun KCKR sesuai kemampuan, dan peran serta masyarakat terhadap KCKR. Â 
UU KCKR terbaru, ditegaskan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, adalah sebuah legitimasi. Produk reformasi. UU ini dirancang bukan sebagai pengepul dari karya-karya yang diserahkan tapi harus berperan sebagai penghubung lintasan sejarah, apalagi terkait peradaban bangsa. â€œIndonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia,â€ ujar Kepala Perpusnas. Â 
Perpusnas mengawali rangkaian Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta pada 21 Februari.
Â 
Reportase : Hartoyo D
Fotografer : Adit

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah 

Pancoran, Jakarta â€“ Di hari terakhir pelaksanaan acara Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dengan tema â€œInovasi dan Kreatifitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi, kembali mengingatkan bahwa persyaratan atas dokumen pendukung untuk pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) menu pembangunan gedung perpustakaan harus dipersiapkan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di tahun anggaran 2019. Maka dari itu, pada kesempatan ini Deni menjelaskan dengan rinci perihal petunjuk operasional DAK fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2020.
â€œDari pengalaman pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, dengan anggaran sebesar 300 Milyar yang diampu oleh 222 dinas perpustakaan baik provinsi dan kabupaten/kota, ada 3 lokasi yang gagal menyelesaikan pekerjaannya yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Malaka. Berkat kegagalan tersebut, Perpusnas mendapatkan punishment untuk tahun anggaran 2020. Â Untuk itulah, semoga di tahun anggaran 2020 ini kita semua bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal kita,â€ terang Deni panjang lebar.
Berdasar pada pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, ada 32 daerah yang mendapatkan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan anggaran sebesar 312 Milyar. Kemudian, ada 22 dinas perpustakaan baik di provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat anggaran masing-masing sebesar 4,5 Milyar maksimal untuk menu perluasan gedung perpustakaan. Dan terakhir ada 9 dinas perpustakaan daerah yang mendapat DAK untuk menu renovasi gedung perpustakaan.
Adapun dokumen pendukung yang menjadi syarat dalam pengajuan usulan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan di daerah adalah sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED). â€œMelihat pengalaman yang terjadi di tahun 2019, sekali lagi diingatkan bahwa sertifikat kepemilikan tanah dan DED yang isinya adalah gambar Rencana Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) harus di siapkan dengan baik. Semua itu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat tidak lengkapnya dokumen pendukung di tahun 2019 agar tidak terulang di tahun 2020 ini,â€ himbau Deni.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Ingatkan Persyaratan Pengajuan DAK 

Salemba, Jakarta- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang dikelola Perpustakaan Nasional RI kini tengah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Meskipun pada 2020 akibat dampak pandemi virus Covid19 menyebabkan adanya refocusing penggunaan APBN terkait penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, namun tingkat penyerapannya terus meningkat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Joko Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Rabu (19/5). â€œDari sisi penyerapannya kami mencatat kinerja pelaksanaan DAK sudah semakin membaik, baik dari aspek teknis maupun aspek keuangan,â€ paparnya.
Secara umum penyerapan anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2019 adalah 77,43%. Pada 2020 meskipun pagunya mengalami penurunan namun tingkat penyerapan mencapai 98,65%. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembahasan progres pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021. Joko berharap dengan adanya monev terpadu ini dapat menjadi penggenjot percepatan pelaksanaannya. Â 
â€œPada tahun 2021 nilai pagu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan sudah meningkat jauh dibanding tahun 2019 yang hanya 300 miliar kini mencapai 550 miliar. Dan rencananya akan ada di 247 lokasi, jauh lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,â€ imbuhnya.
Sasaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2021 ini sendiri disalurkan dalam beberapa menu yaitu pembangunan gedung, renovasi gedung, perluasan gedung, pengadaan perabot, pengadaan perangkat TIK, dan pengembangan koleksi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di daerah, mendukung pencapaian dampak target kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, termasuk dalam upaya peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
â€œDiperlukan sinergitas dengan pemerintah daerah agar outcome dan impact yang dicapai dari pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dapat terus meningkat,â€ sebutnya. Syarif berharap semua pihak memastikan DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan pemantapan dalam pelaksanaan realisasi anggaran dan output fisik lebih baik dari tahun 2019 dan 2020.
â€œKami dari Perpusnas berupaya juga terus berkoordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,â€ tambahnya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Amich Alhumami mengapresiasi hasil monev yang disampaikan sangat menggembirakan. Menurutnya DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 beperan penting memperkuat kualitas layanan perpustakaan daerah. Di sisi lain Amich berpesan pembangunan perpustakaan tidak boleh berhenti secara fisik saja.
â€œGedung yang sudah dibangun dengan megah, di masa pandemi ini dapat dikatakan fungsionalisasinya berkurang. Maka harus berfikir alternatif pemanfaatan secara digital dengan terus dilakukan pemutakhiran dan revitalisasi perpustakaan digital agar dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat,â€ ungkapnya.
Narasumber yang hadir dari Direktorat Dana Transfer Khusus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Saddam Husin menyebutkan proyeksi DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi 15,0 pada tahun 2022 nanti.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Zanariah yang turut hadir meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan perpustakaan sebagai salah satu urusan pemerintah wajib non layanan dasar.
â€œDAK fisik diberikan kepada pemerintah daerah sebagai stimulan untuk pemerintah daerah. Maka harap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setelah pembangunan maka harus tetap diupayakan untuk penganggaran perawatan dan pemeliharaannya,â€ pungkasnya.
Kegiatan yang digelar secara daring ini dihadiri perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota ini digelar secara daring.
Reportase: Eka Purniawati

Penyerapan Anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Meningkat

Banda Aceh,- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memberikan dukungan pada upaya Arsip Nasional (ANRI) membangun Pusat Studi Arsip Kebencanaan di Aceh dalam rangka memberikan sarana edukasi masyarakat terkait literasi kebencanaan.
Posisi Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana mengharuskan Indonesia bersiap diri dalam menghadapi berbagai bencana yang bisa muncul kapan saja. Salah satu dilakukan dengan membangun budaya literasi masyarakat tentang kebencanaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan upaya yang digagas oleh ANRI untuk membangun pusat studi arsip kebencanaan ini mendorong berbagai pihak untuk dapat menyiapkan berbagai referensi pengetahuan terkait bencana. Selain itu juga sebagai jalan menjelaskan kepada masyarakat tentang gejala bencana yang bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh dunia.
â€œDi perpustakaan nasional banyak sekali naskah yang menjelaskan tentang kebencanaan ini. Yang paling penting bagaimana masyarakat dapat mendapatkan pelajaran serta edukasi tentang gejala bencana alam khususnya,â€ ungkapnya pada Seminar Nasional â€œMenuju Pusat Studi Arsip Kebencanaan Duniaâ€, Jumat (22/10/2021) yang digelar secara hybrid.
Menurut Syarif Bando di Perpusnas sendiri bahan Pustaka terkait kebencanaan terdiri dari berbagai macam mulai dari manuskrip, buku langka, buku elektronik, artikel, dan surat kabar. Contohnya Naskah Bugis (Kutika), Naskah Melayu, Naskah Jawa (Palilindon, Pararaton, Babad Momana dan Sengkala) yang berisi cerita bencana di masa lalu.
Lebih lanjut Syarif Bando menuturkan yang paling penting dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang kesadaran bencana adalah bagaimana setiap kejadian terkait bencana ditulis atau dibukukan.
â€œPenulisan terus dilakukan dari gejala-gejala alam yang terjadi sehingga menambah banyak referensi. Karena masih sulit menemui buku-buku yang memang berkualitas di bidang itu. Di mana secara itu berkaitan dengan kemampuan bangsa kita untuk mempersiapkan peralatan terkait pengendalian berbagai bencana yang mungkin timbul,â€ pungkasnya.
Kepala ANRI Imam Gunarto peresmian Pusat Studi Kebencanaan di Aceh sengaja melibatkan berbagai pihak seperti Perpusnas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Universitas Syiah Kuala (USK), serta Pemerintah Daerah Aceh agar menjadi tanggung jawab bersama.
â€œArsipnya sudah ada, sumbernya sudah ada, dukungan politik sudah ada, biaya sudah ada, peralatan sudah ada, gedung sudah ada. Selanjutnya apa? Yaitu untuk membangun kesadaran bersama di seluruh dunia,â€ tegas Imam.
Imam berharap hadirnya Pusat Studi Kebencanaan ini akan memberikan banyak dampak pada beberapa sektor seperti sosial dan pariwisata dengan banyaknya orang yang akan datang untuk belajar tentang kebencanaan. â€œKarena kita bangsa yang mudah lupa, pusat studi ini merupakan suatu upaya memperpanjang ingatan kita tentang kebencanaan,â€ pungkas Imam.
Di sisi lain, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang pada masa munculnya bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 silam menjadi Koordinator penyusunan cetak biru Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias menceritakan pengalaman terkait penyelamatan arsip di kala itu.
â€œSaya saat itu juga membantu ANRI menyelamatkan arsip-arsip yang terkena Tsunami. Terutama arsip penting saat itu,â€ ungkap Bima Haria.
Bima Haria mengungkap ide pembangunan Pusat Studi Kebencanaan ini sudah muncul sejak 2005. Menurut Haria masyarakat merupakan pihak yang dinilai perlu menerima informasi terkait kebencanaan agar menjadi paham dan bereaksi secara cepat ketika terjadi bencana.
â€œPusat Studi Kebencanaan itu tidak bersifat materi statis tapi justru yang dinamis. Yang bisa dimengerti, diakses, dan dipelajari orang seluruh dunia. Jadi tidak hanya arsip statis tapi juga arsip digital yang bisa diakses,â€ imbuhnya.
Lebih jauh Bima Haria menyebutkan bahwa sebagai negara rawan bencana Indonesia masih kurang memberikan respons terkait kesiapan menghadapi bencana. Pusat studi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan sarana literasi masyarakat tentang hidup di kawasan rawan bencana.
Rektor USK Samsul Riza yang juga hadir menjadi narasumber mengatakan kesiapan USK mendukung untuk melestarikan arsip-arsip terutama terkait kebencanaan.
â€œKami siap berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya pusat studi ini terus dapat berkiprah sehingga perlu penelitian lanjutan. Tidak hanya terkait tsunami tapi juga bagaimana penanganan pandemi di Aceh misalnya bisa ada juga di pusat studi. Ataupun juga kejadian lain yang langka,â€ pungkas Samsul.
Sebelumnya, Pusat Studi Kebencanaan telah diresmikan pada Kamis (21/10/2021) di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Pembangunan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Untuk Literasi Kebencanaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang berlangsung secara virtual pada tanggal 9 Februari 2022, ketiga pimpinan instansi tersebut bertemu secara langsung di gedung layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat, Jumâ€™at (04/03/2022).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando beserta jajaran, Kepala ANRI Imam Gunanto beserta jajaran dan Walikota Bogor sekaligus Ketua Presidium JKPI Bima Arya Sugiarto beserta jajaran.
Ketiga pimpinan membahas program untuk mewujudkan kolaborasi dalam pengembangan bahan perpustakaan, arsip, dan naskah kuno bagi kota-kota pusaka Indonesia.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan kesiapan dan komitmen Perpusnas untuk berkontribusi nyata dan menghasilkan karya.
â€œHarus ada kinerja yang diwujudkan dalam suatu program antara Perpusnas, ANRI dan JKPI. Kami ingin menegaskan bahwa Perpusnas siap bekerja, menggali informasi yang berkenaan dengan kota â€“ kota pusaka,â€ ungkapnya.
Sejalan dengan pernyataan Syarif Bando, Kepala ANRI, Imam Gunarto menuturkan bahwa ANRI siap mendukung dan mendorong yang bukan hanya melihat dari aspek arsip bersejarah untuk pengembangan kota wisata tapi juga untuk mendorong kinerja ANRI secara nasional untuk kepentingan akuntabilitas.
â€œANRI siap memberikan bimbingan dan pendekatan kinerja kearsipan untuk seluruh anggota JKPI,â€ terang Imam.
Selaku Ketua Presidium JKPI, Bima Arya juga menegaskan untuk berfokus pada program â€“ program. â€œKita harus fokus dan konkrit tentang adanya program kampanye besar bagaimana pentingnya pengarsipan pendokumentasian, capacity building bagi dinas yang bersifat teknis tentang bagaimana cara mengarsipkan dan mendokumentasikan dan menginisiasi legacy para pemimpin kota ke dalam bentuk museum dan perpustakaan,â€ tutur Bima Arya.
Bima Arya mengungkapkan harapan untuk kolaborasi ini.
â€œYang bisa kita lakukan bersama â€“ sama adalah masuk ke segmentasi generasi muda. Kami ingin menggulirkan program semacam trends of museum. Anak muda dibiasakan untuk mengunjungi destinasi wisata yang sarat makna dan nilai seperti mengunjungi perpustakaan,â€ harapnya.
Selain membahas program â€“ program, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menandatangani naskah Nota Kesepahaman bersama secara lengkap antara Perpusnas, ANRI dan JKPI.
Â 
Reporter: Anastasia Linawati
Dokumentasi : Ahmad Kemal N.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah

Perpusnas Ingatkan Persyaratan Pengajuan DAK

Penyerapan Anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Meningkat

Perpusnas Dukung Pembangunan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Untuk Literasi Kebencanaan

Kolaborasi Nyata Perpusnas, ANRI dan JKPI