Lebak, Banten -- Kunjungan kerja panitia kerja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan (Panja PLTP) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dilaksanakan pada Jumat, (6/4/2023) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Wakil Bupati Lebak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Perwakilan Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Pengelola Perpustakaan Komunitas, Pengelola Perpustakaan Desa, Perwakilan Organisasi Profesi Perpustakaan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja PLTP Djohar Arifin Husain menyampaikan bahwa kunjungan kerja Panja PLTP merupakan sebagian pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda khusus terkait perpustakaan sekolah. Hadir mewakili Perpusnas, Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara Agus Sutoyo ikut mendampingi kunjungan tersebut.
Kunjungan kerja merupakan salah satu bentuk pengawasan pelaksanaan bidang perpustakaan khususnya terkait tentang kebijakan literasi dan tenaga perpustakaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pengawasan terhadap strategi pemenuhan kebutuhan dan kepastian status pegawai perpustakaan. “Kami berupaya mendorong perpustakaan-perpustakaan agar lebih maju karena daya baca masyarakat Indonesia menurut PISA masih jauh dibawah standar. Komisi X sangat serius mendorong agar minat baca ditingkatkan dan dicari solusi dari permasalahan ini” ujar Djohar.
Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menjelaskan bahwa Kabupaten Lebak memiliki kantor perpustakaan provinsi yang bersandingan dengan Museum Multatuli. Kondisi perpustakaan sekolah di Lebak masih banyak yang belum sesuai standar dengan kondisi yang memprihatinkan karena keterbatasan koleksi dan SDM sehingga siswa tidak tertarik untuk mengunjungi perpustakaan.
Lebih lanjut Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lebak Robert Chandra menjelaskan mengenai pelayanan perpustakaan yang menekankan pada pelayanan secara statis di Kantor Dinas Perpustakaan, maupun pelayanan mobile dengan menggunakan Motor atau Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) untuk melayani siswa di pelosok Kabupaten Lebak yang sulit mendapatkan akses informasi. Sebagai informasi, Perpustakaan Kabupaten Lebak dengan nama Perpustakaan Saidah Adinda telah mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan penilaian akreditasi perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI dengan nilai 79,22 pada Maret 2023.
Berdasarkan Raport Pendidikan hasil Asesmen Nasional (AN) Satuan Pendidikan, pada tahun 2022 kondisi Literasi di Kabupaten Lebak mencapai nilai 51,33. Hal ini berarti bahwa siswa di Kabupaten Lebak yang memahami Literasi baru mencapai 51.3%, sehingga dibutuhkan kerja keras dari semua pihak di Kabupaten Lebak. “Besar harapan kami Komisi X DPR RI bersama Perpusnas dapat memberikan solusi mengenai kendala yang kami hadapi dalam melakukan pelayanan baik secara statis maupun mobile” pinta Robert Chandra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Hari Setiono menanggapi perihal peningkatan literasi di Kabupaten Lebak yaitu dengan mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar sekolah dengan aktivitas perpustakaan. “Apalagi sekarang ada literasi numerasi yang merupakan pengganti ujian Nasional untuk kelas VIII,” terangnya.
Hari mengakui masih banyak keterbatasan dalam pengelolaan layanan perpustakaan sekolah disebabkan karna koleksi dan SDM yang terbatas. Namun Dinas Perpustakaan berupaya untuk mengisi buku perpustakaan dari Dana BOS yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk mensiasati kurangnya SDM perpustakaan, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk tenaga perpustakaan agar sesuai dengan standar pengelolaan perpustakaan yang baik.
Sementara itu, Legislator Rano Karno yang merupakan mantan Gubernur Banten menyatakan bahwa inti (core) Perpustakaan yaitu pustakawan, culture atau budaya baca masyarakat, dan infrastruktur perpustakaan. Ketiga hal tersebut sudah dimiliki oleh Kabupaten Lebak, namun jumlah pustakawannya yang masih belum memadai.
Legislator Nuroji dari Partai Gerindra mengatakan bahwa Musemum Multatuli dan Perpustakaan Sjaidah Adinda dapat dijadikan Ikon Kabupaten Lebak. “Ini merupakan daya tarik wisata atau trigger untuk membangkitkan minat baca masyarakat Lebak,” imbuhnya.
Lebih lanjut Nuroji menyoroti kondisi perpustakaan sekolah yang memprihatinkan dimana tanggungjawab pengelolaannya berada di Dinas Pendidikan, namun dasar fungsinya berada di bawah Perpusnas. Untuk itu, merupakan tanggung jawab bersama antara Perpusnas dan Dinas pendidikan untuk memperhatikan perpustakaan sekolah tersebut.
Reportase: Nurazizah
Dokumentasi: Nurazizah
