Jakarta—Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terpilih menjadi satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB).
Penetapan ini disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, pada Selasa (8/10/2024). Selain Perpusnas, beberapa instansi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyatakan penetapan ini merupakan kesempatan baik Perpusnas untuk menjadi salah satu simpul jaringan terkait reformasi birokrasi, terutama pada inovasi-inovasi baru untuk memperkuat layanan publiknya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Perpusnas setelah penetapan ini. Yang pertama adalah reformasi birokrasi harus berdampak, terutama pada layanan publik Perpusnas.
“Dalam hal ini sebenarnya adalah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selama ini kan dampak sosial, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat itu kan nyata. Itu yang perlu kita perkuat narasinya agar hal itu sampai kepada menteri,” jelasnya.
Kedua, dia menegaskan reformasi bukan hanya tumpukan dokumen belaka tetapi upaya keras untuk memperkuat kinerja dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi.
“Ini sebagai suatu syarat lembaga pelayanan publik menjadi lebih lincah dan lebih cepat mengakselerasi perubahan, seperti perubahan demografi dan perubahan berkaitan dengan era disrupsi digital,” tuturnya.
Terkait disrupsi digital, dia menjelaskan saat ini Perpusnas sudah memulai proses digitalisasi konten, digitalisasi proses bisnis, termasuk layanan daring. Menurutnya, hal ini memperkuat pesan bahwa perpustakaan harus melakukan transformasi digital.
Yang terakhir, terkait kompetensi dan kinerja SDM. Dia menjelaskan harus ada pembangunan kapasitas lembaga Perpusnas yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring sehingga tercipta kolaborasi antarperpustakaan serta lembaga penyedia informasi dan pengetahuan.
Terkait layanan, dia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Perpusnas sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menghargai perbedaan masyarakat, menghormati keberagaman, dan berempati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut.
“Kita memastikan masyarakat di mana pun berada, dengan kondisi psikologis dan fisiologis apa pun tetap harus bisa mendapatkan layanan pengetahuan sebagai hak warga negara,” tuturnya.
Ke depan, sebagai tindak lanjut penetapan Perpusnas menjadi Hub JIPP, pihaknya akan menyusun dan mengintegrasikan hal tersebut ke roadmap reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan.
“Kita harus segera susun dan kita integrasikan ke dalam Renstra (rencana strategis) Perpusnas 2025-2029. Jadi bisa terintegrasi dengan program dan kegiatan kita lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata untuk mewujudkan pelayanan publik.
Merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat, maka harus ditopang oleh pemerintah digital berbasis data.
“New Zealand, Singapura, Swedia, dan seterusnya adalah negara-negara terbaik dunia di mana kehadiran birokrasinya menjadi lebih efektif dengan kehadiran electronic government yang tinggi. Mudah-mudahan nilai electronic government kita naik terus, sehingga kita segera bisa menghadirkan dampak buat masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai informasi, peringkat Electronic Government Development Index Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 107 sementara pada 2024 naik ke peringkat 64.
Selain penetapan 20 Hub JIPP, kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penetapan 139 MPP Digital (MPPD).
Reporter: Anastasia Lily & Basma Sartika
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Humas Kementerian PANRB
