Jakarta - Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI diinstruksikan agar segera menyerahkan arsip, khususnya arsip inaktif, kepada pengelola arsip Perpusnas. Penyerahan arsip inaktif merupakan bukti kesungguhan dari unit pimpinan tinggi pratama dalam pengelolaan arsip secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga ke depannya, pengelolaan arsip di lingkungan Perpusnas tidak ada yang terbengkalai.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/9/2020). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pada pasal 3, pengelolaan arsip dinamis disebut merupakan tanggung jawab pencipta arsip yang dalam hal ini unit yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œKami telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan secara bertahap semua unit eselon satu diberi waktu sampai dengan Oktober untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan tinggi pratamanya diatur sedemikian rupa sehingga pada bulan November penyerahan arsip inaktif agar semua unit eselon satu secara bertahap sudah dilakukan kepada pengelola arsip Perpusnas,â€ urai Syarif Bando.
Syarif Bando memastikan Perpusnas berkomitmen dalam pengelolaan arsip. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa beberapa kegiatan antara lain bimtek pengelolaan arsip dinamis dan ditindaklanjuti dengan praktek yang melibatkan arsiparis Perpusnas. Selain itu, Perpusnas sudah membentuk tim pengelola arsip dan pembangunan central file di lingkungan Perpusnas.
â€œMaka kita harus bisa memastikan berapa banyak arsip inaktif yang dihasilkan Perpusnas dan sudah selesai pengelolaannya dan kemudian dengan JRA (jadwal retensi arsip, red) kita bisa menata. Dan bukan tidak mungkin di antara arsip-arsip inaktif itu mungkin saja ada yang akhirnya masuk kategori arsip statis yang kemudian tempat penyimpanannya di Arsip Nasional RI,â€ jelasnya.
Dalam daftar yang dirilis Arsip Nasional RI (ANRI), Perpusnas masuk dalam daftar lembaga negara yang telah menyerahkan arsip statis 2015-2019. Perpusnas berada di peringkat 13 dari 48 lembaga negara yang menyerahkan, di mana ada 124 lembaga negara belum menyerahkan. Syarif Bando mengaku bangga dengan hal ini. Dia berharap ke depan, jajarannya untuk terus berkomitmen dalam menunjukkan kapasitas dan kualitas dalam pengelolaan arsip.
Saat ini, ada 14 arsiparis di lingkungan Perpusnas. Jumlah ini dinilai masih belum memadai karena tidak semua unit kerja memiliki arsiparis. Karenanya ke depan, Perpusnas akan mengajukan kebutuhan arsiparis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bimtek diikuti para arsiparis, pejabat struktural, koordinator dan subkordinator, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana di lingkungan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menegaskan pustakawan tidak hanya sebagai pembaca tetapi juga pelayan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pengetahuan kepada masyarakat.
 
Hadirnya Undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, itu harus dikerjakan sebagai suatu mandatori negara untuk mengupdate pengetahuan masyarakat. 
 
"Jadi memang undang-undang ini melegitimasi perpustakaan agar masyarakat mendapatkan haknya untuk pengetahuan yang terbaru," katanya dalam Sesamata Fest III dengan tema "Al-Qisth" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan (HIMAJIP) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selasa (10/10/2023).
 
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan pengetahuan dari seluruh dunia dan mengemasnya ulang untuk keperluan profesional. 
 
"Ini berbeda dengan dosen di perguruan tinggi yang fokus pada pembelajaran. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mengembangkan koleksi perpustakaan perpustakaan dengan kontribusi mereka dalam mengkategorikan buku dan pemahaman baru," jelasnya.
 
Dikatakan, perpustakaan perlu menjadi bagian integral dari masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi. 
 
Menurutnya, membaca menjadi kunci untuk mengukur tingkat pengetahuan individu, dan perpustakaan adalah tempat di mana pengetahuan dapat diperoleh dan diperdalam.
 
"Maka yang dibutuhkan masyarakat berpengetahuan, yang bisa mengimplementasikan pengetahuan itu sesuai definisi literasi. Dimana literasi tingkat tinggi dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan pentingnya perpustakaan dalam mengembangkan pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat.
 
"Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sumber pengetahuan yang penting untuk perkembangan individu," tegasnya.
 
Acara yang dirangkaikan dengan diskusi Indonesian Library Club (ILC), Dewan Penasehat Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan (ASDIP) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Ade Abdul Hak mengatakan keberadaan pustakawan dan perannya dalam masyarakat seringkali diabaikan. 
 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pustakawan adalah garda terdepan dalam mengelola pengetahuan dan informasi.
 
"Peran mereka sangat terkait dengan undang-undang yang mengatur perpustakaan. Kita perlu merefleksikan pentingnya peran mereka dalam konteks undang-undang perpustakaan," katanya.
 
Bicara tentang perpustakaan, lanjutnya, kata dasar yang tidak bisa dilewatkan adalah 'pustaka'. Ini mengingatkan bahwa perpustakaan adalah tempat di mana pengetahuan dan informasi disimpan, dikelola, dan dibagikan kepada masyarakat. 
 
"Oleh karena itu, perpustakaan dan pustakawan adalah bagian tak terpisahkan dalam mendukung akses masyarakat terhadap sumber daya intelektual," lanjutnya.
 
Dia mengatakan pustakawan bukan hanya mengelola koleksi perpustakaan secara fisik tetapi juga melibatkan aspek intelektual dan emosional.
 
"Maka pendidikan dan pelatihan yang sesuai harus diperhatikan dalam undang-undang, agar pustakawan memiliki kompetensi yang memadai untuk tugas mereka yang semakin kompleks," katanya.
 
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sulawesi Selatan Muhammad Quraisy Mathar menyampaikan saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pustakawan. Hal ini berbeda dengan profesi lain seperti dokter dan perawat yang memiliki undang-undang tersendiri.
 
"Undang-undang ini seharusnya ada dan harus diatur mengenai standar nasional pustakawan, agar profesi pustakawan bisa lebih diakui dan dihormati," ungkapnya.
 
Dia menyebut bahwa undang-undang harus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pustakawan, dan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah perlu memperhatikan profesi pustakawan.
 
"Perlu bersama-sama bicara tentang perubahan yang diperlukan dalam undang-undang kepustakawanan dan pendidikan profesi pustakawan. Karena ini merupakan langkah awal menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih besar," ungkapnya.
Reporter: Wara Merdeka
&nbsp;

Kepala Perpusnas: Pustakawan Tak Hanya Pembaca Tapi Pelayan Ilmu Pengetahuan

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkenalkan Pojok Baca Digital (Pocadi) ke Kementerian Sosial RI pada Selasa, (9/2) diterima oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di ruang kerjanya. Turut serta dalam kunjungan tersebut yaitu Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Upriyadi, Kepala Subbag Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokol Dewi Kartikasari, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nurhadisaputra.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pmerintah Daerah dimana perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat. Pengembangan layanan perpustakaan harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya layanan perpustakaan.
Perpustakaan Nasional yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan terus mengembangkan inovasi layanan perpustakaan, salah satunya dengan mengembangkan layanan ekstensi berupa Pojok Baca Digital (Pocadi). â€œProgram bantuan Pocadi merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional di bidang perpustakaan. Pocadi adalah sebuah konsep tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak, buku digital (ebook) dan bahan bacaan lainnya,â€ tutur Syarif.
Kepala Perpusnas juga berpandangan buku-buku ilmu terapan dapat didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œKami sangat ingin kelompok marjinal harus bisa bangkit diatas kaki sendiri melalui buku-buku ilmu terapan,â€ tambah syarif.
Menteri Sosial Risma sangat mendukung program kerjasama antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional melalui program penerima bermanfaat berbasis inklusi sosial. â€œSaya berharap buku-bukunya berisi teknologi sederhana yang dapat dipelajari. Saya siap akan support dan bantu untuk pemberdayaan daerah-daerah,â€ pinta Risma.
Â 
Reporter: Arwan Subakti

Kunjungan Kerja Kepala Perpusnas ke Kementerian Sosial RI

Bogor, Jawa Barat&ndash;Ekspresi senyum Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Rektor Universitas Pertahanan I Wayan Mindhio menandai kesepakatan kerjasama antara Perpustakaan Nasional &nbsp;dengan Universitas Pertahanan&nbsp;, di komplek IPSC, Sentul, Jumat, (19/1). Kesepakatan dengan Universitas Pertahanan (Unhan) menambah deretan kerjasama Perpusnas dengan beberapa instansi militer sebelumnya, seperti Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, Sesko TNI, dan Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa salah satu fungsi Perpusnas adalah sebagai pusat jejaring perpustakaan, &ldquo;Di era digital saat ini jejaring perpustakaan amatlah penting. Universitas Pertahanan secara struktur kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, khususnya dalam bidang teknologi sudah siap menjadi&nbsp;world class university,&rdquo; imbuh Kepala Perpusnas.
Menurut Rektor Unhan I Wayan Mindhio, penandatangan kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mutu Universitas Pertahanan dalam menghadapi era informasi dan globalisasi yang semakin kompetitif. &ldquo;Setiap perguruan tinggi melalui Tridharma-nya dituntut untuk meningkatkan mutu agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi asing terutama perguruan tinggi yang telah mencapai predikat&nbsp;world-class university,&rdquo; ujar I Wayan.
Reporter : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Jalin MOU Dengan Universitas Pertahanan

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi menggelar Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan.
Pedoman Akreditasi ini merupakan revisi pedoman akreditasi yang telah dibuat pada 2013. Revisi dipandang perlu sebagai konsekuensi adanya Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, penyusunan pedoman akreditasi perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pengawasan penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan mekanisme pelaksanaan akreditasi perpustakaan.
"Akreditasi perpustakaan merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi penerapan standar dan sekaligus menilai tingkat pencapaian kinerja perpustakaan berdasarkan standar yang berlaku," katanya pada Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan yang digelar secara daring pada Kamis, (13/01/2021).
Akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa sebuah perpustakaan telah memenuhi SNP. Perpustakaan yang telah diakreditasi mendapat etifikat sesuai dengan peringat capaian standar.
"Maka pedoman akreditasi perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan panduan, petunjuk, arah serta acuan dalam pelaksanaan akreditasi perpustakaan," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa perubahan paradigma perpustakaan yang terjadi saat ini menjadikan tantangan Perpusnas dalam menyusun pedoman akreditasi perpustakaan. Karena paradigma perpustakaan saat ini, perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Pembagian infrastruktur, waktu, tenaga, pikiran, sumber daya untuk tiga tahapan pengelolaan perpustakaan yang modern, dan terakhir transformasi digital.
"Saya ingin mereview ada hal yang paling fundamental agar pelaksanaan akreditasi perpustakaan melalui satu tahapan yang kredibel untuk bisa memberikan nilai, sehingga di tahun yang akan datang tidak ada lagi semacam kesalah pahaman," ungkap Syarif.
Syarif memberi masukan bahwa di dalam pedoman tersebut, perlu adanya bab yang menjelaskan penyelenggaraan pembinaan dan akreditasi. Menurutnya, ada 11 aspek pembinaan perpustakaan. Diantaranya, gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, SDM, anggaran perpustakaan, koleksi bahan perpustakaan/prosesnya, sistem layanan, kegemaran membaca, promosi perpustakaan, mitra perpustakaan dan penelitian/pengembangan.
Dalam public hearing ini diharapkan adanya beberapa masukan dan tanggapan dari stakeholder. Public hearing ini diikuti 1.000 orang yang berasal dari berbagai unsur. terdiri dari Forum Perpustakaan, asesor, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Rancang Pedoman Akreditasi Perpustakaan Terbaru

Pamekasan, Jawa Timur--Paradigma perpustakaan tidak lagi statis, menunggu pengunjung datang seperti di masa abad ke-17. Perpustakaan di era saat ini adalah perpustakaan yang mampu me-manage knowledge. Manifesto IFLA (International Federation of Library Association) menerangkan bahwa tidak ada bangku lain selain perpustakaan umum bagi siapapun yang tidak menamatkan pendidikan.
Di beberapa daerah telah terbukti peran perpustakaan mampu membawa perubahan di masyarakat, khususnya bagi masyarakat marjinal.Â  Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial lewat ketersediaan koleksi ilmu-ilmu terapan (soft skill) mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. "Perpustakaan tidak lagi dikunjungi tapi harus mengunjungi, dan melakukan pendampingan sehingga terjadi proses transfer knowledge," imbuh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menjadi narasumber Seminar Membangun Budaya Literasi Melalui Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial dan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Pamekasan, Kamis, (17/10).
Secara khusus, Kepala Perpusnas menyoroti bahwa di era industri 4.0 kemampuan leadership, kolaborasi, inovasi dan kreativitas sangat diperlukan sehingga membaca menjadi kata kunci. Keaktifan membaca membawa seseorang menjadi professional dan jangan terpaku pada kecanggihan teknologi tapi tidak mampu memanfaatkan. "Di handphone pun pengetahuan bisa diperoleh jika pintar menggunakan. Karena buku digital bisa mudah diperoleh lewat handphone," lanjut Kepala Perpusnas.
Terkait literasi, Kepala Perpusnas menekankan bahwa literasi bukan sekedar tahu huruf dan bisa mengeja, menyusun kata demi kata menjadi kalimat. Melainkan harus mampu menghasilkan gagasan baru. Semua elemen, termasukÂ  legislatif maupun eksekutif harus berjuang dan bersinergi. Perpusnas siap membantu Kabupaten Pamekasan menjadi Pamekasan Hebat sesuai slogannya saat ini.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Pamekasan Raja'e menegaskan bahwa kemampuan membaca harus dimiliki setiap bangsa yang sedang berkembang. Cita-cita Pamekasan yang hebat jangan sekedar slogan. Ini cita-cita bersama, dan cara pandang ke depan. Sumber daya alam Pamekasan sudah cukup memenuhi standar kualitas pendidikan.
"Tanpa pengetahuan mustahil tercipta peradaban," ucap Wabup.
Provinsi Jawa Timur memiliki tidak kurang 26.000 perpustakaan, dan 3.000 di antaranya adalah perpustakaan desa. Dengan jumlah tersebut, lalu apa yang bisa dioptimalkan perpustakaan desa terkait program inklusi sosial? Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur Abdul Hamid meminta masyarakat untuk memanfaatkan bahan bacaan. "Kami punya program 30 ribu eksemplar untuk tiap perpustakaan desa. Dan mayoritas adalah koleksi berbasis enterpreneur yang saat ini sedang digencarkan," terang Abdul Hamid.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling, dan mengukuhkan Nayla Hasanah sebagai Bunda Literasi Kabupaten Pamekasan. Bunda literasi yang juga istri dari Bupati Pamekasan dianggap sosok yang senang dengan membaca dan dunia literasi.
Salah satu terobosan yang dilakukannya adalahÂ  mengkolaborasikan program Posyandu, PKK, dan perpustakaan desa.
Â 
Reportase/fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

Seminar Membangun Budaya Literasi Kab. Pamekasan-Tanpa Pengetahuan Mustahil Tercipta Peradaban

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Momen 39 tahun (1980-2019) Perpustakaan Nasional RI ditandai dengan diluncurkannya Perpusnas Press dan Sistem Informasi Penerbitan (SiPENA) sebagai penerbit publikasi milik Perpustakaan Nasional khusus di bidang perpustakaaan dan kepustakawanan.Â  Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) secara resmi memasukkan Perpusnas Press sebagai anggotanya sejak Agustus 2019. Perpusnas Press tidak hanya menerbitkan dan mempublikasikan dalam bentuk tercetak (printing) tapi juga elektronik.Â Â 
Momen peluncuran Perpusnas Press dan SiPENA dilakukan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional yang diwakilli oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Rismini di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, pada Selasa, (19/11).
â€œDi tengah kemajuan dan kecanggihan teknologi, tak terkecuali teknologi di bidang percetakan, Perpusnas Press diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal yang mampu menambah mutu atau standar kualitas terbitan dan publikasi perpustakaan,â€ ujarnya.
Sejalan dengan niat tersebut, Perpusnas juga meluncurkan Sistem Informasi Penerbitan (SiPENA). SiPENA dikenalkan sebagai salah satu inovasi pengelolaan penerbitan di Perpusnas dan juga repository seluruh terbitan Perpusnas. SiPENA menyediakan akses secara full text dalam format digital (PDF dan e-book). Produk terbitan yang bisa diakses, antara lain buku, jurnal/majalah, laporan dan prosiding. Saat ini seluruh hasil terbitan Perpusnas sudah dapat diakses melalui iPUSNAS melalui kanal digital ePUSTAKA Perpusnas PRESS.
Rismini menyampaikan dengan SiPena diharapakan dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga, kualitas layanan, dan sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi.
Edi Wiyono Kepala Subbagian Penerbitan berharap dengan SiPena masyarakat dapat mengakses semua jenis terbitan milik Perpusnas. â€œDengan ini masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan yang dibuat Perpusnas sebagai lembaga pembina perpustakaan seluruh Indonesiaâ€, terang Edi.
Reportase: Hartoyo Darmawan/Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpusnas Resmi Luncurkan Perpusnas Press dan SiPena