Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Layanan Perpusnas, Rabu (2/10). Pada kunjungan tersebut, dibahas mengenai kerjasama yang akan dilakukan antara Perpusnas dengan Kazakhstan.
Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov mengatakan, keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam melindungi kebudayaan suatu negara. Seperti halnya, Perpustakaan Nasional RI dapat menjadi wadah untuk melestarikan dan merawat budaya Indonesia.
Dalam kunjungannya, Daniyar menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI. Diantaranya, dengan membuka Kazakhstan Literatur Corner, kegiatan ini sudah pernah diwujudkan di Perpustakaan Nasional Malaysia. "Saya berharap bisa bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk mengenalkan budaya Kazakhstan kepada Masyarakat Indonesia," jelas Daniyar.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak Kedubes Kazakhstan untuk Indonesia. "Sebelumnya kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Negara Oman dan Iran untuk melakukan pameran di Perpusnas. Kami harap juga bisa bekerjasama dengan Kazakhstan untuk melakukan pameran disini," ungkapnya.
Reporter : Wara Merdekawati / Basma Sartika Fotografer : Raden

Kepala Perpusnas Terima Kunjungan Dubes Kazakhstan Daniyar Sarenekov

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Mujiani sebagai Pustakawan Ahli Utama dan 14 orang dilantik untuk jabatan fungsional pustakawan, analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan APBN.
Syarif Bando mengatakan, dengan adanya tambahan pejabat fungsional menjadi energi baru di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan untuk masyarakat, bangsa dan negara.
"Saya berharap dengan tambahan posisi sebagai pustakawan utama dan pejabat fungsional lainnya bisa menjadi tambahan energi bagi Perpusnas, untuk memastikan peran kita (perpustakaan) semakin ditunggu masyarakat," katanya pada Pelantikan Pejabat Fungsional, Rabu (31/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif BandoÂ  menuturkan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan. Salah satunya penghakiman dunia mengenai budaya baca Indonesia yang masih rendah. Menurutnya, perlu adanya perbaikan di sisi hulu, karena saat ini masih kurangnya bahan bacaan di masyarakat.
"Maka berhenti menghakimi rakyat, mahasiswa maupun pelajar. Apa yang kita lakukan baik di eksekutif, yudikatif, civitas akademika, dengan membuat regulasi yang kita buat agar buku yang berlimpah di Jakarta dan Yogyakarta bisa sampai ke NTT dan Papua," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni pengambilan sumpah jabatan namun merupakan awal untuk bersama untuk berkontribusi pada negara serta meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional.
"Saya ingin mengajak bapak dan ibu bantulah negara, tunjukkanlah posisi kita melalui Perpustakaan Nasional yang bisa memberikan semacam sinar matahari bagi siapapun yang berada dalam kegelapan karena tidak tahu bagaimana mendapatkan sumber bahan bacaan terbaik. Jadilah selalu mata air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga bagi siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan sehingga terus berada pada persoalan-persoalan sosial, kebodohan dan kemiskinan. Merdekakanlah rakyat Indonesia, bebaskanlah mereka dari belenggu kemiskinan dan kebodohan dengan membaca," pesan Syarif.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Arwan Subakti

Tambahan Pejabat Fungsional jadi Energi Baru bagi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pasalnya, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat Â deposit yang hanya melayani buku, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Ada tiga peran perpustakaan dalam pembangunan nasional. Pertama,Â  peran perpustakaanÂ  sebagai pusat ilmu pengetahuan bisa melahirkan inovasi maupun kreativitas. Kedua, peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang berbasis literasi. Dan yang terakhir peranÂ  perpustakaan sebagai pusat kebudayaan.
â€œPerpustakaan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan sekolah. Yang membedakan, perpustakaan bisa dimanfaatkan siapa saja, mulai dari balita hingga lansia. Untuk itu perpustakaan harus mengembalikan marwahnya, sebagai wahana belajar sepanjang hayat,â€ tutur Kepala BidangÂ  Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto, dalam paparan Kebijakan RPJMN Perpustakaan 2020-2024, Rabu (31/07).
Dijelaskan, sesuai arahan Presiden dalam menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, perpustakaan memiliki peran dalam peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya di bidang ekonomi, perpustakaan dapat mensejahterakan masyarakat melalui kemampuan literasi. Hal ini kadang tidak disadari pustakawan.
â€œMaka dari itu, dalam mekanisme perencanaan, penganggaran pengembangan dan pembangunan perpustakaan, kami mengajak perpustakaan untuk terus berinovasi, mengingat perpustakaan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan sampai ke seluruh pelosok negeri. Kemampuan mengakses informasi inilah merupaka kunci untuk mewujudkan kesejahteraan,â€ jelasnya.
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Raden Raditya

Tiga Peran Perpustakaan Dalam Pembangunan Nasional 

Â Â Â Â  MASKER di Era kenormalan baru telah menjadi pemandangan umum di ruang-ruang publik seperti pasar-pasar/mal, rumah sakit, perkantoran, perhotelan, tempat wisata, moda transportasi dan lain-lain. Fenomena abnormal ini telah mengubah penampilan kita menjadi â€œmanusia maskerâ€ dengan harapan agar dapat mencegah penularan wabah covid 19 yang hingga kini belum juga mereda. Memakai masker saja, belum tentu terbebas dari penularan wabah corona, apalagi tidak memakainya. Kita hidup ibarat dalam ruangan bersama ular kobra yang setiap saat bisa memangsa kita. Update data BNPB per 17 Juni 2020 bahwa Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia: 41.431 (Positif), 16.243 (Sembuh), 2.276 (Meninggal).
Penerapan protokol kesehatan pun harus benar-benar dijalankan dengan penuh kesadaran, disiplin tinggi dan bertanggungjawab; termasuk pertanggungjawaban keuangan negara yang jumlahnya sangat besar.Â  POLRI telah menemukan ada 8 kasus penyelewengan dana bansos dalam penanggulangan covid 19 sehingga perlu law enforcement sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor mengatur ancaman hukuman dan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan antara lain untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional dan lain sebagainya. Â Alih-alih ingin memacu pemulihan ekonomi di tengah wabah corona malah menambah lonjakan jumlah kasus positif covi 19; sehingga memerlukan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Perlu effort sangat besar dan bersama-sama dan bagi pejabat publik jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya lebih baik mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih kompeten.
Manusia Masker
WHO (World Health Organization) yang semula tidak mengharuskan orang sehat memakai masker kini telah bergrubah menjadi mengharuskan semua orang yang berada di tempat-tempat umum harus memakai masker; setelah banyak penelitian ilmiah yang merekomendasikan bahwa penggunaan masker secara signifikan dapat mengurangi penyebaran virus covid 19. Di eraÂ  abnormal ini (bukan new normal) jika seseorang hendak melakukan aktivitas sosial di ruang publik harus mematuhi protokol kesehatan, harus mengubah penampilannya sebagai â€œmanusia maskerâ€, yangÂ Â  mengenakan masker, face shield, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Sehingga, pengeluaran biaya untuk kebutuhan sehari-hari pun menjadi bertambah padahal pendapatnnya menurun. Secara umum pendapatan rumah tangga menurun rata-rata mencapai 54% dan pengeluarannya naik menjadi sekitar 56%, antara lain untuk membeli APD (Alat Pelindung Diri) sesuai protokol kesehatan dalam pencegahan covid 19. Belum lagi, bagi seseorang yang hendak melakukan perjalan menggunakan moda transportasi udara harus merogoh kocek yang lebih besar untuk Rapid Test, PCR (Polymerase Chain Reaction) yang harganya mencapai jutaan rupiah, dan sangat irasional karena harganya lebih mahal daripada harga tiket pesawat terbang.
Â Â Â Â  Sementara itu, Yuen Kwok-yung dari Hongkong University telah melakukan penelitian tentang efektivitas masker untuk mencegah penularan wabah penyakit corona di udara hasilnya signifikan walaupun resiko terkena infeksi masih memungkinkan walaupu memakai masker. Namun demikian, ada tantangan yang tidak mudah untuk membiasakan masyarakat mau mengenakan masker, bahkan sering kita jumpai banyak kasus orang ditehur karena tidak memakai masker justru menjadi marah.Â  Menurut Prof. Kuntjoro - Guru Besar UGM menjellaskan bahwa sebab-sebab orang menjadi marah karena adanya pembangkangan, prank mencari sensasi agar banyak followers, dan kesalah asuhan seperti watak merasa paling hebat dan superman. Pun, Prof David B. Abrams -Â  New York University menjelaskan bahwaÂ  kegelisahan dan polarisasi ekstrim atas pemakaian masker dapat dihubungkan ke satu hal, yaitu krena virus dan pandemi ini terasa sangat asing. Ada semacam â€œkognisi panasâ€ dengan serangkaian emosi yang kuat dan yang benar-benar mengesampingkan dan menghapus pemikiran rasional. Prof Joseph J. Trunzo - Bryant University menyampaikan bahwa setiap perilaku manusia, bahkan perilaku yang tampaknya sederhana, seperti mengenakan masker atau tidak - ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu keyakinan politik, ideologi, faktor sosial, dan pendidikan. Lebih dari itu, didorong juga adanya ketidak pastian maupun kecemasan karena virus corona tidak kunjung usai dan menjadi pandemic global yang memeilki dampak multi-dimensional.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki pola hidup baru (the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru. Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Manusia Masker atau manusia bertopeng transparan (face shield) diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi agar berangsur-angsur krisis dapat ditanggulangi. Harapannya ekonomi segera tumbuh secara eksponensial (berlipatganda misal naik 1, 5, 20, 100 dan seterusnya), tidak sekedar linier (naik 1,2,3,4,5 dan seterusnya). In paralel, dapat dipacu bisnis digital sebagai salah satu solusi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan apabila hendak berada di ruang-ruang publik.
Kini pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Â 
Dampak multi-dimensional
Dampak covid 19 bersifat multi-dimensional dan global sehingga perlu kerjsama kelembagaan maupun antar negara di dunia untuk gotong royong melawan covid 19. Di sektor ratusan industri terhenti dan mengakibatkan PHK (pemutusan hubungan kerja). Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan bahwa Kemnaker melaporkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta jika kegiatan ekonomi tidak segera dimulai. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan R.I, untuk menekan pengangguran akibat covid 19 Kemnaker melakukan tiga langkah strategis yaitu refocusing anggaranÂ  hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja yaitu : 1) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap COVID-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan insentif pasca pelatihan.Sejumlah BLK juga difungsikan sebagai dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan COVID-19, seperti hand sanitizer, APD, masker, wastafel portable, serta produk makanan olahan. Seluruh hasil produksi BLK didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi;Â  2) program padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja/buruh terdampak COVID-19; dan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. Juga, memperkuat jejaring pengaman sosial dalam mengatasi covid 19 di antaranya : a) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi, serta tetap mampu mempekerjakan pekerja/buruh; b)Â  insentif keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal; c) program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun pekerja informal; d) prioritas Kartu Prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan; d) perbanyakan program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja; e) perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.
Reset dan Transformasi Ekonomi
Menurut Hartarto Airlangga Menko Perekonomian R.I, bahwa Pandemi Covid-19 : memberikan tekanan pada perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sehingga perlu upaya extra-ordinary dari Pemerintah untuk recovery (pemulihan) perekonomian nasional Indonesia. Semua indikator ekonomi sampai dengan bulan Mei : masih menunjukkan penurunan kegiatan ekonomi.: a) Index penjualan retail, penjualan kendaraan bermotor, index kepercayaan konsumen, index pembelian oleh manager di manufaktur, nilai tukar petani, dan inflasi yang menurun hingga bulan mei 2020, menggambarkan ekonomi yang masih menurun. b) Neraca perdagangan membaik pada bulan Mei, disebabkan oleh penurunan impor yang lebih tajam daripada penurunan ekspor, namun hal ini juga sekaligus memberi sinyal pelemahan ekonomi, yang disebabkan penurunan impor bahan baku/ bahan penolong sebagai sinyal perlambatan ekonomi. c) Kontraksi di penerimaan pajak pada bulan Mei, baik penerimaan PPh maupun PPN bahkan secara sectoral, kembali memberikan konfirmasi yang kuat bahwa ekonomi masih melemah hingga bulan Mei 2020.Â  Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kebijakan Pendorong yang Antisipatif dan Konsisten perlu dilakukan: a) Kebijakan Fiskal diharapkan masih harus ekspansif dan efektif untuk memberikan daya dorong terhadap permintaan dalam negeri hingga dua tahun ke depan, di tengah permintaan eksternal yang sangat lemah. b) Kebijakan Moneter, termasuk penyediaan likuiditas dengan bunga terjangkau dan lebih murah. c)Â  Kebijakan dan Operasionalisasi Perbankan yang cepat dan antisipatif (OJK dan LPS), sangat diperlukan untuk memitigasi secara dini kemungkinan disrupsi di sektor keuangan. d) Kebijakan Struktural, termasuk penyelesaian UU Cipta Kerja dan operasionalisasinya di lapangan. e) Kebijakan untuk melakukan Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi pasca pandemic.Â  Pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan secara cepat &amp; tepat: 1). Program PEN: program percepatan pemulihan ekonomi 2). Program Exit Strategy: pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru 3). Reset dan Transformasi Ekonomi: mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dubia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha.
Dengan demikian, kita berharap agar manusia masker dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara eksponensial dan senantiasa berdoa agar wabah covid 19 segera diangkat oleh Alloh SWT sehingga suasa kehidupan kita lebih nyaman dan sejahtera. Aamiin YRA.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Manusia Masker dan Ekonomi Eksponensial

Jakarta- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Acara yang digelar secara daring pada Selasa (12/10/2021) tersebut diikuti seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas.
Â 
Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi pengelolaan arsip elektronik yang komprehensif dan terpadu yang dikembangkan oleh ANRI.
Â 
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengapresiasi ANRI yang memberikan pencerahan secara teori dan praktik langsung mengenai pentingnya kemudahan pengelolaan arsip dan akses arsip yang terintegrasi. Syarif Bando juga berharap dengan digelarnya acara ini, sumber daya yang akan mengelola arsip lebih teredukasi dan dapat memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dengan optimal.
Â 
â€œApikasi ini sangat baik. Namun perlu diperhatikan bahwa parameternya tidak hanya dari sisi aplikasinya saja, namun juga pada bagaimana setiap ASN khususnya dalam hal jajaran saya di Perpusnas bisa mengimplementasikan dengan baik aplikasi ini,â€ tuturnya.
Â 
Acara menghadirkan narasumber yaitu Muhammad Imam Mulyanto selaku Kepala Pusat Data dan Informasi ANRI dan Irwanto Eko Saputra selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Perangkat TIK dan Sistem Informasi ANRI.
Â 
Muhammad Imam Mulyanto menjelaskan bahwa SRIKANDI merupakan aplikasi berbasis cloud dan data disimpan di Pusat Data Nasional (arsip.go.id) sehingga instansi yang menggunakannya tidak perlu untuk membuat infrastruktur sendiri. SRIKANDI dikembangakan oleh ANRI untuk penyusunan proses bisnis dan data/informasi pengelolaan arsip dinamis berkolaborasi dengan Kementerian PAN-RB dari segi kebijakan dan koordinasi, Kementerian Komunikasi dn Informatika terkait pengembangan IT dan Infrastruktur, serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektronik.
Â 
â€œSRIKANDI ini meskipun orang mengenalnya ini milik Arsip Nasional tetapi pada dasarnya SRIKANDI ini adalah propertinya atau copyrightnya pemerintah Indonesia,â€ ungkapnya. Imam juga menyebutkan bahwa melalui aplikasi SRIKANDI bagi pakai arsip lintas unit kerja dapat berlangsung lebih cepat, mudah dan aman jika dikelola dan diintegrasikan dengan baik.
Â 
â€œHal ini dapat berpengaruh pada efisiensi waktu untuk tindak lanjut naskah dinas internal maupun eksternal, untuk mendukung komunikasi yang efektif. Tindak lanjut juga dapat dilakukan setiap saat karena sistemnya dijalankan secara online, yang dapat diakses dari manapun selama terhubung dengan jaringan internet,â€ lanjut Imam.
Â 
Sejalan dengan itu, Eko Saputra mengatakan semua arsip akan terhubung dan tersimpan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional. â€œSIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ imbuhnya.
Â 
Melalui acara sosialisasi ini diharapkan seluruh unit kerja di Perpusnas dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi SRIKANDI dengan maksimal. Dengan begitu pengleolaan arsip yang sudah dimiliki dan yang akan datang dengan lebih tertib dan lebih tertata serta mudah untuk ditelusur.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Perpusnas Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi SRIKANDI

Jakarta - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, Pasal 22 ayat 3 menyatakan Jabatan Fungsional yang diduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelatihan, Pejabat Fungsional wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.
Melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, kegiatan Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Pustakawan Tahun Anggaran (TA) 2023 diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kompetensi bagi pejabat fungsional pustakawan (penyetaraan) dalam bidang kepustakawanan dan memberikan kemampuan untuk melakukan transfer pengetahuan sekaligus berbagi pengalaman.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada kegiatan pelatihan yang digelar secara langsung di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua, Senin (5/6/2023).
&ldquo;Pelatihan ini digelar sebagai sarana sharing untuk memperkuat para tenaga pengelola perpustakaan agar memiliki kemampuan individual, konsepsional, metodologi dan kepercayaan diri untuk menjadi pustakawan,&rdquo; ucapnya.
Berdasarkan hasil sensus perpustakaan yang dilakukan oleh Perpusnas tahun 2020, jumlah tenaga perpustakaan di Indonesia sebanyak 14.191 orang atau baru sekitar 7,18% dari kebutuhan sebesar 197.775 orang. Untuk itu, Perpusnas sebagai lembaga pembina jabatan fungsional Pustakawan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan di seluruh Indonesia.
Kepala Perpusnas mengakui bahwa tugas Perpusnas untuk meyakinkan masyarakat dalam mencintai profesinya sebagai pustakawan merupakan hal yang sangat berat. Solusi dari permasalahan ini, menurutnya, ialah membuat perpustakaan yang menarik perhatian. Dengan demikian, perpustakaan akan dibutuhkan dan pustakawan akan dicintai.
&ldquo;Paradigma perpustakaan kini terdiri dari 10% memanage koleksi, 20% memanage knowledge, dan 70% transfer knowledge. Karena perpustakaan melalui jutaan buku dan miliaran ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekelilingnya. Adapun caranya antara lain pustakawan harus aktif menulis, mensosialisasikan, dan mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat,&rdquo; terangnya.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas, Teguh Purwanto melaporkan bahwa Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Pustakawan TA 2023 ini terdiri dari Angkatan 1 dan 2, dengan jumlah peserta 60 orang pejabat fungsional pustakawan (penyetaraan) yang berasal dari Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota, perpustakaan instansi/khusus, perpustakaan universitas/perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah.
Pelatihan ini mengusung metode bauran (blended learning), daring dan luring. Secara daring, pelatihan dilaksanakan pada 8-29 Mei 2023, kemudian dilanjutkan secara luring pada 5-10 Juni 2023. Pelatihan secara daring dilakukan melalui portal Eldika. Sementara secara luring bertempat di Hotel Horison Arcadia, Jl. Tianseng No. 73, Jakarta Pusat.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Alfiyan Tarih

Perpusnas Gelar Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Pustakawan TA 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Momen 39 tahun (1980-2019) Perpustakaan Nasional RI ditandai dengan diluncurkannya Perpusnas Press dan Sistem Informasi Penerbitan (SiPENA) sebagai penerbit publikasi milik Perpustakaan Nasional khusus di bidang perpustakaaan dan kepustakawanan.Â  Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) secara resmi memasukkan Perpusnas Press sebagai anggotanya sejak Agustus 2019. Perpusnas Press tidak hanya menerbitkan dan mempublikasikan dalam bentuk tercetak (printing) tapi juga elektronik.Â Â 
Momen peluncuran Perpusnas Press dan SiPENA dilakukan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional yang diwakilli oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Rismini di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, pada Selasa, (19/11).
â€œDi tengah kemajuan dan kecanggihan teknologi, tak terkecuali teknologi di bidang percetakan, Perpusnas Press diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal yang mampu menambah mutu atau standar kualitas terbitan dan publikasi perpustakaan,â€ ujarnya.
Sejalan dengan niat tersebut, Perpusnas juga meluncurkan Sistem Informasi Penerbitan (SiPENA). SiPENA dikenalkan sebagai salah satu inovasi pengelolaan penerbitan di Perpusnas dan juga repository seluruh terbitan Perpusnas. SiPENA menyediakan akses secara full text dalam format digital (PDF dan e-book). Produk terbitan yang bisa diakses, antara lain buku, jurnal/majalah, laporan dan prosiding. Saat ini seluruh hasil terbitan Perpusnas sudah dapat diakses melalui iPUSNAS melalui kanal digital ePUSTAKA Perpusnas PRESS.
Rismini menyampaikan dengan SiPena diharapakan dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga, kualitas layanan, dan sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi.
Edi Wiyono Kepala Subbagian Penerbitan berharap dengan SiPena masyarakat dapat mengakses semua jenis terbitan milik Perpusnas. â€œDengan ini masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan yang dibuat Perpusnas sebagai lembaga pembina perpustakaan seluruh Indonesiaâ€, terang Edi.
Reportase: Hartoyo Darmawan/Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpusnas Resmi Luncurkan Perpusnas Press dan SiPena