Bogor,Jawa Barat &mdash; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
 
Untuk mendukung keberhasilan pembinaan dan pengembangan perpustakaan khusus, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terumpun dengan tema Mendorong Perpustakaan Khusus Sebagai Pusat Data dan Informasi, Repositori dan Kelembagaan Perpustakaan Khusus.
 
Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Kelompok Kerja Perpustakaan Khusus Rohani Boru Tohang dalam laporan kegiatan Diskusi Kelompok Terumpun yang diadakan selama dua hari 7-8 Mei 2024 di Hotel Padjajaran Bogor. 
 
Lebih lanjut dia menjelaskan tujuan diskusi pengembangan perpustakaan khusus ini antara lain meningkatkan peran perpustakaan khusus sebagai pusat data dan informasi, meningkatkan peran perpustakaan khusus dalam repositori institusi sebagai pengelola koleksi organisasi, meningkatkan akses koleksi organisasi dalam berbagai format koleksi,&nbsp; meningkatkan tata kelola perpustakaan khusus dan penguatan kelembagaan perpustakaan khusus kementerian/lembaga.
 
&ldquo;Semoga hasil kegiatan ini dapat maksimal dan dapat menghasilkan naskah sesuai topik bahasan sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Perpusnas bahwa perpustakaan khusus Indonesia berkomitmen sebagai pusat data dan informasi, optimasi repositori serta melakukan penataan atau penguatan kelembagaan perpustakaan khusus di Indonesia,&rdquo; jelasnya.
 
Pustakawan Ahli Utama (Pustama) Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan pengembangan perpustakaan di tanah air tidaklah mungkin dikerjakan sendiri oleh sebuah lembaga saja, melainkan melakukan kerjasama dan peran semua pihak yang terkait dengan kehidupan masyarakat harus dibangun, dibina dan didayagunakan.
 
Lebih lanjut, Pustama menjelaskan bahwa model penyelenggaraan perpustakaan khusus harus modern dan berkualitas dengan mempertimbangkan kenyataan tentang meningkatnya tuntutan dan harapan pemustaka saat ini yaitu ketersediaan teknologi yang dapat memfasilitasi ketersediaan informasi serta kemampuan aksesnya.
 
&ldquo;Oleh karena itu, perpustakaan khusus harus mampu bertransformasi secara total terutama dalam hal koleksi,konten,dan layanannya dengan mengembangkan networking,menyajikan kenyamanan dan mampu memberikan kepuasan kepada pemustaka sehingga perpustakaan layak mendapat pengakuan formal dari Masyarakat,&rdquo; jelasnya.
 
Kedepannya, diharapkan perpustakaan khusus mempunyai peranan dalam agenda&nbsp; global dan peran informasi dan pengetahuan seperti menyediakan informasi yang cepat,tepat dan akurat, berinovasi agar tetap memberikan dukungan dan pelayanan prima, berperan aktif dalam kegiatan jejaring nasional (IPI, ISIPII, FPK-Indonesia), dan membangun kerjasama atau kolaborasi internasional.
 
&ldquo;Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan arah kebijakan dan prioritas pengembangan perpustakaan menuju perpustakan khusus yang modern dan berkualitas.&rdquo;harapnya.
 
Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh paparan narasumber yang hadir antara lain Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia Riko Bintari Pertamasari yang membahas mengenai Pengembangan, Tranformasi dan Penguatan Perpustakaan Khusus, Pustakawan Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chaidir Amir yang membahas Optimasi Repositori Perpustakaan Khusus Era Society 5.0, Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia Farli Elnumeri yang membahas Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Pengelolaan Repositori Perpustakaan Khusus dan Kepala Pusat Data dan Informasi Tempo Priatna yang membahas Pemetaan dan Pendataan Perpustakaan Khusus Indonesia.
 
&nbsp;
 
Reporter: Anastasia Lily
 
Fotografer: Aji Anwar
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Diskusi Kelompok Terumpun: Dorong Perpustakaan Khusus Sebagai Pusat Data dan Informasi, Repositori dan Kelembagaan Perpustakaan Khusus

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;&rdquo;Paradigma perpustakaan tidak lagi sebagai penjaga maupun pelestari peradaban tapi juga sebagai pencipta peradaban, ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan Forum Pegiat Diskusi di Jakarta, Senin, (13/2). Fungsi pencipta peradaban, tambah Kepala Perpusnas, bisa dilakukan dengan mengisi berbagai aktivitas budaya atau literasi karena pemerintah secara khusus telah mempersembahkan Perpusnas untuk masyarakat.
Gayung pun bersambut, Forum Pegiat Diskusi yang dimotori Bonar Simangunsong mengaku ingin memanfaatkan fasilitas ruang publik yang ada di Perpusnas untuk kegiatan diskusi. Forum ini berisikan para akademisi profesor,dan staf ahli menteri. Secara rutin mereka menggiatkan pertemuan (diskusi) tentang Indonesia. Topik kelautan (bahari) menjadi tema yang sering didiskusikan mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan garis panjang pantai terluas di dunia.
&ldquo;Kami sudah memiliki lima kelompok diskusi, dan selama ini diskusi selalu diadakan di warung-warung atau kafe,&rdquo; ujarnya. Kelima kelompok diskusi yang dimaksud Bonar adalah kelompok diskusi ideologi Pancasila, kebudayaan, organisasi masyarakat (ormas), riset dan teknologi (ristek), dan kelautan.
Menanggapi niatan tersebut, Kepala Perpusnas mempersilahkan komunitas pegiat diskusi untuk menggunakan ruang publik yang tersedia disini.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Temui Forum Pegiat Diskusi, Kepala Perpusnas : Ciptakan Peradaban dari Ruang Publik Perpusnas

Jakarta, Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di tahun 2023 sebesar Rp 675,9 Miliar.Â Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Miliar. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp 2,7 Triliun.
Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan Perpusnas agar dapat digunakan untuk penguatan literasi dan SDM Perpustakaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungan penuh pada usulan anggaran dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas.Â 
"Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke Badan Anggaran (banggar). Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting. Karena masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan," ungkapnya, Kamis (2/6/2022).
Legislator Fraksi PDIP, Putra Nababan mengatakan, agar Perpusnas tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan saja, tetapi juga pembangunan SDM.
"Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya," ungkapnya.
Senada, Legislator Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru menyampaikan dukungannya pada pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan. Pihaknya mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.
"Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional," tutur Ratih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan, anggaran Perpusnas di tahun 2023 untuk tidak hanya berfokus di pembangunan fisik, melainkan harus dapat memperhatikan kesejahteraan pustakawan.
"Meski anggaran terbatas, tetapi Perpusnas juga harus memperhatikan kesejahteraan pustakawan. Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," lanjut Hetifah.
Di lain sisi, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal mengatakan, bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah. Bantuan buku untuk di masjid, sekolah dan pusat bacaan masyarakat. "Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya," ungkap Mustafa.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, usulan peningkatan dan tambahan anggaran ini merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku terutama permintaan dari semua unit sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang luar biasa meningkat. Ketika upaya menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca melibatkan komponen masyarakat.
"Kami berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran. Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi dapat memenuhi kepentingan bersama terutama dalam peningkatan kegemaran membaca," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan - Menuju Maros yang Lebih Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing adalah slogan dari Kabupaten Maros. Religius memiliki arti agar seluruh gerakan yang dilakukan terbungkus dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan juga membawa kesejahteraan, melalui literasi.
Demikian disampaikan Bupati Maros, A. S. Chaidir Syam, saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan &ldquo;Literasi Berbasis Masjid&rdquo; di Kabupaten Maros yang digelar secara hibrida, Jumat (9/6/2023).
&ldquo;Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat Ikatan Keluarga Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (IKA-BKPRMI) dan seluruh pengurus yang sudah me-launching gerakan satu masjid satu perpustakaan pada 14 Mei 2022,&rdquo; ucapnya.
Gerakan ini harus diperjuangkan karena perpustakaan dewasa ini tidak hanya digunakan untuk membaca namun juga untuk berkegiatan. Dengan adanya perpustakaan di masjid, diharapkan mampu lahir ide-ide cemerlang dari masyarakat yang setelah beribadah, lanjut membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, membenarkan perpustakaan merupakan tempat belajar terbuka, dengan mendapatkan panduan dari pustakawan untuk menerima pengetahuan yang diinginkan.
Dia juga menambahkan bahwa kitab suci Al-Qu&rsquo;ran memerintahkan untuk membaca karena dapat membantu untuk menguasai ilmu pengetahuan, sehingga akan terhindar dari kemiskinan.
&ldquo;Kenapa membaca? Karena nanti tidak berhenti disitu, melainkan kita akan diperintahkan untuk melaksanakan atau menyampaikan apa yang kita tahu berbasis buku yang telah dibaca,&rdquo; jelasnya.
Pada sesi talkshow, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional RI (ANRI), Andi Kasman memaparkan tentang literasi kearsipan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun aspek lain dari fungsi ketahanan nasional ialah masjid.
Berawal dari masjid atau pondok pesantren, masyarakat akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang akan membangun sebuah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki karakter-karakter yang tangguh dan bertaqwa.
&ldquo;Masjid sebagai mana fungsinya yaitu sebagai tempat Ubudiyah (Peribadatan), Tarbiyah (Pendidikan), dan Ijtima&rsquo;iyah (Sosial Kemasyarakatan),&rdquo; paparnya.
Gerakan satu masjid satu perpustakaan akan berjalan optimal apabila kesulitan akses terhadap bahan bacaan berkualitas dapat teratasi. Selama ini, menurut Penggerak Literasi, Bachtiar Adnan Kusuma, baru gerakan membaca yang dikencangkan, sementara gerakan menulis masih ditinggalkan.
&ldquo;Sesungguhnya kebudayaan membaca dan menulis adalah seia sekata yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,&rdquo; ungkapnya.
Bachtiar menegaskan dalam sebuah keabadian tidak ada yang abadi kecuali hanya yang ditulis dalam sebuah buku. Terlebih saat ini, masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai tempat untuk mengembangkan SDM.
Bagi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Abdullah, masyarakat masjid terdiri dari dua komponen yakni pengguna dan pengurus masjid. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi di masjid dibutuhkan aksi nyata yang inovatif dari pengurusnya.
&ldquo;Salah satu upaya yang bisa dilakukan para pengurus masjid yaitu memanfaatkan uang kas yang dimiliki untuk membeli Al-Qur&rsquo;an digital, buku-buku cerita nabi untuk anak-anak, bahan bacaan berkualitas lainnya, dan sarana prasarana pendukung seperti AC misalnya. Dengan demikian akan tercipta perpustakaan masjid yang lengkap dan nyaman untuk disinggahi,&rdquo; terangnya.
 Reporter: Basma Sartika

Gerakan Satu Masjid Satu Perpustakaan, Lahirkan Ide Cemerlang dari Masjid

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Belum adanya gedung layanan perpustakaan di wilayahnya, DPRD Kabupaten Bangka Selatan mengharapkan bantuan mobil perpustakaan keliling (MPK). Upaya ini sebagai komitmen DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam meningkatkan gemar membaca masyarakat setempat.
Demikian disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Dian Sersanawati dalam konsultasi dan koordinasi terkait bantuan untuk perpustakaan di daerah, Kamis (24/10). Dian mengatakan wilayah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari delapan kecamatan, dua diantaranya kecamatan kepulauan.
"Keberadaan gedung layanan perpustakaan masih dalam khayalan kami, salah satu kendalanya karena anggaran yang ada hanya 2 miliar. Saat ini baru ada gedung kantor Perpustakaan yang masih bergabung dengan arsip," jelasnya.
Di katakan Dian, wilayah Bangka Selatan sudah memiliki satu mobil perpustakaan keliling dan pihaknya ingin meminta bantuan kepada Perpustakaan Nasional terkait pengadaan mobil perpustakaan keliling. "Karena belum ada gedung layanan, kami memanfaatkan mobil perpustakaan keliling agar masyarakat bisa mengakses buku. Apalagi disini tingkat gemar membaca masih tergolong rendah," tuturnya.
Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan tahun 2020 menyatakan siap membangun gedung layanan perpustakaan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka Barat Rohadi mengatakan, banyak cara yang sudah dilakukan untuk meningkatkan gemar membaca di wilayahnya. Di antaranya dengan menyelenggarakan Gebyar Baca Bangka Barat, bekerja sama dengan mitra terkait kajian minat baca, dan Perpustakaan Nasional.
"Kendala yang kami hadapi salah satunya pengembangan perpustakaan desa. kami sudah memiliki 38 perpustakaan desa dari 64 desa, dan 32 diantaranya aktif. Karena adanya Undang Undang Desa perpustakaan jadi kewenangan desa, sehingga mulai pertengahan 2017 hingga saat ini tidak ada bantuan buku. Kami hanya mengakomodir kegiatan CSR BUMN maupun pihak ketiga," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada Bangka Barat untuk menyiapkan lahan, kelengkapan dokumen, kejelasan status kepemilikan lahan. Dan meminta kepada Bangka Selatan untuk mengajukan proposal terkait bantuan mobil perpustakaan keliling.
"Perpustakaan tidak hanya fungsi fisiknya saja tetapi juga kegiatan yang ada di gedung ini. Membentuk SDM unggul tidak lepas dari peran perpustakaan yang membentuk literasi. Literasi tidak sekedar membaca, tetapi bagaimana memahami isi bacaan, mengaplikasikan dan menghasilkan sesuatu dari yang dibaca untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya," jelasnya.
Perpustakaan tidak hanya tempat belajar tetapi juga tempat berbagi pengetahuan. "Harapannya ketika membangun gedung, sarana prasarana dibuat senyaman mungkin, konten mudah diakses dan berkualitas, dan pustakawan harus bertransformasi kreatif dan inovatif. Kesemuanya memerlukan dukungan anggaran, sehingga kami mohon kepada DPRD Bangka Selatan dan Barat untuk komitmennya dalam mengembangkan perpustakaan. Karena perpustakaan adalah universitas seumur hidup," pesan Deputi 2.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kab. Bangka Selatan Inginkan MPK, Bangka Barat Siap Bangun Gedung Perpustakaan

Palembang, Sumatera Selatanâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berupaya menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menguatkan sisi hulu literasi. Penguatan sisi hulu literasi harus dilakukan agar sisi hilir literasi yakni budaya baca dan indeks literasi mengalami peningkatan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menjelaskan penguatan pada sisi hulu yakni peran negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI/Polri), pengarang/penulis buku, penerbit/perusahaan rekaman, dan penerjemah/penyadur sangat dibutuhkan untuk menjamin terbitnya regulasi yang mengatur distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah serta tersedianya anggaran belanja buku di setiap daerah.
"Kita lihat juga bagaimana jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 268 juta yang dibandingkan dengan jumlah bahan bacaan yang dimiliki oleh oleh perpustakaan umum (daerah) di Indonesia hanya 22.318.083 eksemplar. Jadi rasionya adalah 0,098. Jadi ini adalah tugas bersama, karena kalau kita bicara tentang pembudayaan kegemaran membaca merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat," jelasnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Sumatera Selatan yang diselenggarakan Perpusnas dan Dinas Perpustakaan Sumsel di Palembang, Sumsel, pada Kamis (8/4/2021). Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti 2.000 peserta secara virtual.
Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, Perpusnas menyediakan layanan daring yang bisa diakses setiap saat dan bebas biaya. Layanan yang disediakan di antaranya perpustakaan digital iPusnas, laman jurnal elektronik di e-Resources, serta laman yang berisikan naskah kuno Nusantara yakni Khastara.
Untuk mendukung terciptanya masyarakat dengan indeks literasi tinggi, Perpusnas menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut, dilakukan jalinan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan 17 perguruan tinggi di Sumsel di antaranya Universitas Katolik Musi Charitas dan Universitas Baturaja.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan perpustakaan merupakan hal yang esensial, sumber ilmu, dan menyimpan sejarah bangsa yang bernilai. Dia menyayangkan karena ada beberapa kabupaten/kota yang menganggap perpustakaan tidak penting. "Maka sebab itu, ini tantangan bagi kita semua yaitu kalau setiap kelembagaan tidak menyediakan perpustakaan, saya kira bukan salah masyarakat," ujarnya.
Bahkan menurut Mawardi, di beberapa kabupaten/kota di Sumsel tidak diketahui di mana bangunan perpustakaannya. Yang dikenal hanya kantornya saja. â€œYaitu tugas kita semua mengingatkan bupati, kepala daerahnya di setiap kabupaten. Apalagi kadang-kadang mobil perpustakaan keliling, tidak ada. Sebab itu, bagaimana akan sukses yaitu semangat ini apabila kita tidak sediakan fasilitasnya. Ini menjadi tugas kita bersama ke depan,â€ tuturnya.
Sementara itu, Duta Literasi Sumsel Percha Leanpuri menjelaskan literasi bukan sekadar membaca dan menulis. Menurutnya, literasi adalah memahami apa yang dibaca dan didengar untuk menjadi dasar dalam memecahkan masalah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. â€œLiterasi juga ditransformasikan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita sekarang bukan hanya hadir memberikan bahan bacaan tapi juga memberikan skill kepada masyarakat,â€ jelasnya.
Pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan melalui tiga hal yakni keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dia menilai, ibu bisa memainkan perannya sebagai duta literasi keluarga. Sebagai ibu, Percha mengaku berusaha menanamkan kegemaran membaca kepada buah hatinya. Dia pun mendorong para ibu untuk meningkatkan perannya di tengah gempuran teknologi dan menariknya gawai.
"Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tinggal bagaimana ibu di rumah dalam memilih dan memilah, apalagi seorang ibu harus tahu bagaimana menyeting konten-konten yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak. Jadi, perhatian dari duta literasi keluarga sangat menunjang bagi generasi muda," urai perempuan yang juga legislator Komisi XI DPR RI ini.
Selama menjalankan tugas sebagai duta literasi, dia sudah menyambangi 17 kabupaten/kota di Sumsel. Dia melihat, semangat untuk membaca masyarakat sangat tinggi. Percha berharap dukungan dari DPRD Sumsel dan Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan yang baru dan modern.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Membudayakan Kegemaran Membaca Merupakan Tugas Bersama

Salemba, Jakartaâ€”Bidang Akreditasi Pustakawan Perpustakaan Nasional kembali melaksanakan Uji Kompetensi bagi 15 pustakawan naik jenjang dan 20 pustakawan inpassing, Rabu, (21/11). Seluruh peserta diwajibkan untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda yang berbeda-beda, tergantung dari jenjang jabatan fungsionalnya.
Menurut Hendra Setiawan dari Bidang Akreditasi Pustakawan, panitia sudah menyiapkan 100 soal diperuntukkan bagi pustakawan ahli terampil, 150 soal bagi ahli pertama dan muda, dan 225 bagi pustakawan yang hendak naik ke jenjang utama. â€œTiap peserta mendapatkan soal-soal yang berbeda. Tidak sama tiap jenjangya. Durasi waktu yang diberikan untuk menjawab adalah tiga jam, ujarnya.
Jika tidak berhasil mencapai ambang batas (passing grade), peserta Uji Kompetensi dipersilakan mengikuti ujian kembalin di lain waktu, dan tidak terbatas. Boleh ikut sampai lulus. Setiap hasil ujian dilaporkan kepada Kepala Perpusnas. Uji kompetensi pustakawan telah dilaksanakan sejak 2017 dan akan berlaku hingga 2021.
Uji Kompetensi pustakawan diselenggarakan Perpusnas tiap minggu pertama dan ketiga tiap bulannya. Semua peserta tidak dikenakan biaya alias gratis. Selain menggelar di Perpusnas, program serupa juga digelar di 31 provinsi sepanjang bulan April â€“ November 2018 . Tiap daerah diberi jatah satu kali per tahun.
Namun, jika daerah mengiginkan penambahan uji kompetensi, Perpusnas bisa mengakomodasi. Syaratnya, pemerintah daerah bisa bersurat dan mengirimkan data-data peserta yang hendak mengikuti ujian. Nanti, Perpusnas akan mengklarifikasi data tersebut. Rata-rata yang meminta penambahan uji karena ada peminatan menjadi pustakawan lewat jalur inpassing.
Sedangkan, 20 peserta uji kompetensi jalur inpassing menghadapi metode uji yang berbeda. Materi soal tiap jenjang inpassing juga berbeda. Selain mengisi pertanyaan pilihan ganda sebanyak 50 soal selama 90 menit, mereka juga diwajibkan menjalani portofolio (screening) berupa wawancara. Jika lulus keduanya, maka peserta uji kompetensi pustakawan jalur inpassing akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diangkat menjadi tenaga fungsional pustakawan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Perpusnas Selenggarakan Uji Kompetensi Jenjang Pustakawan dan Inpassing