Jakartaâ€”Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Karenanya, akreditasi perpustakaan harus dipenuhi agar civitas academica memiliki kecakapan literasi yakni kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing secara global.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengungkapkan akreditasi perpustakaan merupakan kegiatan yang secara teratur, terstruktur, sistematis, dan konseptual dilaksanakan untuk memastikan seluruh komponen dari aspek-aspek perpustakaan bisa memenuhi standar menurut kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional.
Syarif menegaskan ada 13 aspek perpustakaan yang harus dipenuhi perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar bisa memainkan peran dalam menjawab tantangan kondisi kegemaran membaca, rendahnya indeks literasi, dan rendahnya kualitas perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Dia menyebut salah satu aspeknya adalah kelembagaan. Saat ini, di banyak perguruan tinggi, posisi kepala perpustakaan termarjinalkan. Rektor harus membuat kebijakan yang membuat keberadaan perpustakaan secara struktur organisasi setara dengan senat. Selain itu, kepala perpustakaan didorong agar berinovasi sehingga civitas academica bisa berkontribusi aktif mengatasi permasalahan sosial masyarakat.
â€œAda kurang lebih 120 juta yang tinggal di pedesaan dan perlu diedukasi perguruan tinggi. Karena itu dari 120 juta penduduk Indonesia, mereka membutuhkan buku berkualitas. Tetapi mereka tidak mampu menyimak presentasi disertasi. Mereka hanya membutuhkan buku ilmu terapan, life skills. Buku-buku ini bisa ditulis para mahasiswa,â€ jelasnya dalam webinar â€˜Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta dalam Mendukung Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€™ yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Universitas Islam Makassar secara virtual pada Rabu (10/3/2021).
Aspek lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Pustakawan harus mampu mengkolaborasikan ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan untuk disampaikan kepada rektor dan jajarannya. â€œJadi tugas pustakawan dibutuhkan di seluruh dunia. Karena dia tugasnya mengemas informasi sehingga orang-orang yang sibuk seperti rektor, dosen, dekan, bisa mendapatkan kemasan informasi dari pustakawan kapan dan di mana saja,â€ urainya.
Selain itu, aspek lainnya adalah anggaran, koleksi, pemustaka atau pengunjung, sistem layanan, promosi, indeks kegemaran membaca, indeks literasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, transfer knowledge, dan testimoni penerima manfaat.
Terkait indeks kegemaran membaca, Syarif Bando meminta agar perguruan tinggi menargetkan mahasiswanya agar membaca buku dalam sehari di rumah atau di mana saja, tidak hanya saat jam kuliah. Karena ini akan berdampak pada indeks literasi mahasiswa. Dia berharap perguruan tinggi bisa melakukan reformasi sistem pendidikannya agar mengarah kepada bagaimana menghasilkan mahasiswa yang bisa menciptakan barang dan jasa yang mampu dijual dan bersaing di pasar global.
Saat ini, ada 2.057 perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, perpustakaan yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 392. Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas Supriyanto menyatakan tahun ini, pihaknya menargetkan akreditasi terhadap 1.000 perguruan tinggi di Indonesia. â€œSehingga jumlah perpustakaan PT yang akan diakreditasi mencapai 60-70 persen. Saat ini yang sudah terakreditasi 392 atau baru 19,1 persen,â€ jelasnya.
Padahal, akreditasi perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penting karena ikut berkontribusi dalam keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Akreditasi menjadi syarat pengajuan program studi dan jurusan di perguruan tinggi serta peningkatan status perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut, dan dari institut menjadi universitas.
â€œDan akreditasi ikut berkontribusi untuk akreditasi lembaga PT. Bahwa perpustakaan yang sudah diakreditasi, nanti untuk penilaian akreditasi perguruan tingginya untuk komponen perpustakaan tidak perlu dinilai ulang hanya perlu memperlihatkan sertifikat akreditasi dari Perpusnas,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing Global

DARING di era digital, era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban dan budaya manusia ditengah kondisi yang Â VUCA : Volatility (penuh grjolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ketidak jelasan). Perubahannya tidak terduga dan sangat cepat, telebih ditambah pandemi Covid 19 yang mengglobal semakin memporak-perandakan keadaan dan berdampak multi-dimensiaonal, selain kematian yang tinggi. Update data BNPB di Indonesia per 11 Juli 2020 tercatat 74.018 orang positif virus corona, sebanyak 34.719 orang, dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.535 orang meninggal. Sementara itu, di dunia tercatat 12.631.237 orang positif virus corona, dinyatakan sembuh 7.366.780 orang dan sebanyak 562.900 orang meninggal. Pun, lonjakan kasus terinfeksi covid 19 tidak terbendung begitu PSBB dilonggarkan bagaikan simalakama satu sisi ingin pacu ekonomi agar tumbuh secara eksponensial, namun di sisi lain malapetaka mengancam keberlangsungan kehidupan. Kita sangat prihatin sekaligus cemas mengingat banyak orang yang nekad dan konyol tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wahai saudara, sadar dirilah kalian untuk tidak menjadi orang yang menularkan virus corona yang pada dasarnya kalian membunuh orang lain. Ayo bersama-sama disiplin yang tinggi dalam mentaati protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan yang urgent hendaklah tetap dirumah. Tampil dengan masker dan face shield/topeng transparan atau Manusia berMasker di ruang publik, tempat-tempat keramaian memang tidak nyaman maupun sulit dikenali karena sebagian besar wajahnya tertutupi masker. MasyaAlloh, sungguh-sungguh Era Abnormal ini (bukan new normal yang orang-orang sebutkan) sungguh tidak nyaman dan mencekam dan mengenaskan karena dampaknya dapat mematikan.Â  Akankan kita abai dengan kondisi ini?
Ekonomi Digital
Perubahan kegiatan ekonomi sebagian besar bergeser dari offline system ke online system (daring) yang dirasakan lebih efisien di satu sisi, namun di sisi lain PHK (pemutusan hubungan kerja) mengancam ketenagakerjaan kita, baik nasional maupun internasional. Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 5,23 juta jika wabah covid 19 belum dapat diatasi maupun kegiatan ekonomi belum berjalan norma untuk pacu akselerasi dan pertumbuhan ekoomi yang eksponensial. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini protret sangat kelam dan tragedi ketenagakerjaan dunia.
Bagi sektor industri, era digital ini memberi tantangan baru agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Dituntut untuk menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan sebelumnya. Misal, begitu PSBB dilonggarkan terbuka peluang bisnis-bisnis musiman seperti produsen masker, face shield, alat pelindung diri (APD) lainnya, alat deteksi virus hingga ihtiar untuk menemukan anti virus corona yang hingga kini belum diketemukan. Tantangannya semakin berat karena 239 ilmuwan mengirim surat terbuka kepada WHO agar merevisi rekomendasi adanya penularan virus corona dapat melalui udara, karena dari penelitian diketemukan bahwa virus corona dalam partikel terkecil dapat hidup hingga 3 jam.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki Era Abnormal (bukan the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru.
Dampak covid 19 yang multi-dimensional ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat drastis dapat memicu krisis ekonomi; pun Indonesia mengalami hal yang serupa. Pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dunia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk dapat mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Revolusi Industri 4.0 yang berubah sangat cepat, mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dan cyber fisik, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, pencetakan 3D (tiga dimensi), nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Sehingga pemanfaatan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia ini harus berpusat pada manusia, mengutamakan kepentingan kehidupan bagi manusia seperti Jepang yang mengembangkan Society 5.0. Juga, perlu dikembangkan ekosistem digital yang mandiri, tidak bergantung pada asingÂ  antara lain melalui keberpihakan negara pada kepentingan nasional, mengembangkan mobile satelite system (MSS) untuk memperluas konektivitas, mengembangkan platform digital berbasis budaya Indonesia; sehingga ketahanan nasional semakin tangguh dalam mempersiapkan kondusivitas dalam melaksanakan pembangunan untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, kita sangat khawatir dan prihatin bahwa pelaku-pelaku bisnis daring (on line) dikuasai oleh asing, kita dijadikan pangsa pasar mereka; sehingga negara harus hadir untuk memberikan proteksi dan afirmasi melalui penyediaan platform dan infrastruktur digital nasional sendiri. Pun, koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga. Menurut Sylvia Evi Soemarlin bahwa yang menikmati keuntungan dari ekonomi digital adalah asing yang mencapai US$ 150 juta/tahun untuk media sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang ada di negeri kta.
Pacu SDM Unggul dan Pembelajaran Daring
SDM Unggul Negara Maju hendaknya jangan hanya dijadikan slogan, namun lebih dari itu harus membumi dalam instrumen-instrumen yang implementatif. Misal pembelajaran dan training daring yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa dan para pekerja yang terdampak covid 19 perlu dievaluasi secara komprehensif dan secara berkala. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Kita harus menyadari benar bahwa wilayah kepulauan yang terpisah-pisah dalam gugusan/untaian khatulistiwa ini masih menyisakan persoalan dan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi. Hingga kini, 75 tahun Indonesia Merdeka masih banyak desa-desa yang gelap gulita belum ada sambungan listrik, apalagi infrastruktur telekomunikasi. Bagaimana akses mereka terhadap ekonomi digital maupun pembelajaran/training online? Bagaimana nasib mereka (terutama para siswa) di desa-desa dan daerah terluar Indonesia yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, yang bakal diberlakukan secara permanen oleh kemendikbud? Kebijakan ini terkesan milineal dan mungkin sebagain akan menangguk keuntungan yang besar, terlebih publik tahu bahwa kaum milineal yang ada di lingkaran kekuasaan terbukti berbisnis di sektor daring ini. Oleh karena itu, publik harus kritis, mencermati kebijakan terlebih pagu 20% APBN untuk sektor pendidikan; agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaat bisnis daring ini. Belum lagi, berbicara konten pembelajaran, apakah pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa sekolah dasar dan memengah mencukupi dikaitakn dengan proses penddidikan bukan hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif saja. Bagaimana mungkin pengembangan aspek psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (sikap/tingkah laku) dapat dilakukan secara daring (online)?
Disinilah kepedulian dan keberanian para ahli pendidikan untuk ambil peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945; tidak larut dalam ide-ide yang nyleneh yangÂ  hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu. Pun, perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan dengan cermat berpusat pada minat dan bakat peserta didik, jangan dipaksakan dengan seabrek paket kecakapan dan ujung-ujungnya tidak ada ketersambungan (link) dan kesesuaian (match) dengan sektor industri maupun kebutuhan masyarakat. Kita pun, tidak resisten dengan kemajuan iptek termasuk pembelajaran online; namun harus dikaji secara mendalam bahwa media pembelajaran ini bukan satu-satunya media untuk menyelenggrakan pendidikan, terlebih tidak semua siswa dapat meng-aksesnya dari tempat tinggal masing-masing, apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak ada jaringan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Wajib Belajar 12 tahun
Kualitas dan kuantitas pendidikan masih menjadi persoalan fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah (dalam hal ini jajaran kemendikbud dan pemerintah daerah), termasuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganegara minimal 12 tahun. Artinya menjamin anak-anak usia sekolah wajib belajar samapi lulus sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Perlu langkang kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah : a) partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, b) efisiensi pendidikan, (3) efektivitas pendidikan, d), relevansi pendidikan, e) kualitas dan kuantitas pendidikan. Saat ini, sedang berlangsung proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Caru-marut pun masih terjadi berkaitan dengan sistem penerimaannya. Benang merahnya adalah pemerintah belum mampu menyiapkan jumlah sekolah negeri yang mampu menampung lulusan-lulusan dari tingkat sekolah dibawahnya. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas, sehingga akses siswa dari keluarga miskin sangat terbatas. Ini akan menjadi persoalan yang menngunung akibt dari ketidakmamapuan untuk mengatasinya, dan akan berdampak kontra-produktif terhadap penyiapan SDM menuju insentid/bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Waktu tinggal 10 tahun sangat singkat kalau tidak dilakukan program-program terobodan dan extra ordinary maka kita tidak akan mendapatkan insentif/bonus demograf, i bahkan sebaliknya akan menjadi beban demografi.
Jurus VUCA
Kita harus moved on menuju business unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Inilah kondisi yang biasa disebut VUCA (Volatility/bergejolak, uncertainty/tidak pasti, complexity/kompleks and ambiguity/tidak jelas). Untuk menghadapinya kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalam arti vision/visi ke depan, understanding/ pemahaman secara detail, clarity/ketajaman/kejelasan dan agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju. Oleh karena itu diperlukan leadership/kepemimpinan yang visioner dan berkarakter negarawan. Satu hal, para pemimpin harus berani mengaplikasikan â€sudden death managementâ€ dalam arti mulai dari dirinya sendiri harus menjadi bagian solusi dan berani lengser jika tidak mampu berkinerja baik (atau bahkan sangat baik), untuk memberi peluang pada orang lain yang memiliki kapabilitas keilmuan, kompetensi maupun pengalaman.
Dengan demikian, dalam menghadapi kondisi yang VUCA kita tidak kehilangan pijakan dan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat maupun pro-negara, termasuk dalam pembelajaran daring dan ekonomi diigital. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Karya lukis merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia. Sebagai bentuk hasil budaya, setiap lukisan yang tercipta selalu terselip literasi secara tersirat dan tersurat.
Di situasi pandemi Covid-19 saat ini tidak dipungkiri mengusik sisi kreativitas manusia, namun bagi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Kabinet RI Syafruddin Nisyam jutru menjadi peluang untuk mengasah bakatnya di bidang seni lukis. Segala keresahan diekspresikannya melalui torehan kuas diatas kanvas.
Pameran bertemakan "Literasi Lukisan Menjawab Pandemi" dipamerkan di Ruang Gallery Perpustakaan Nasional RI Lantai 4. Pameran lukisan yang digelar mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2021 ini sekaligus menyemarakkan momen Hari Ulang Tahun ke-41 Perpustakaan Nasional RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi hasil lukisan karya Syafruddin Nisyam. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Indonesia memiliki kreasi, kreativitas dan peradaban yang sangat tinggi. Bukan hanya bicara tentang bagaimana orang seni memberikan karyanya tetapi yang paling penting adalah menjawab bahwa di era pandemi saat ini tidak boleh berhenti berkarya.
"Pandemi Covid-19 membuat sebagian orang terdampak, ada yang dirumahkan ada perusahaan yang terpaksa tutup, dan saya kira wajar perpustakaan ini menjadi ruang untuk kita belajar bersama bagaimana membuka lembaran-lembaran yang kemudian orang menjadi sukses untuk menatap optimisme," ungkapnya pada acara Pembukaan Pameran dengan tema "Literasi Lukisan Menjawab Pandemi", Kamis (20/5/2021) di Teater Lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
Menurutnya, karya lukis merupakan salah satu bentuk kemajuan peradaban sebagai hasil dari ekspresi perasaan dan imajinasi tinggi manusia. Syarif Bando mencontohkan, ketika pergi ke Eropa hal yang membuatnya kagum adalah karya arsitek dari bangunan lama dan lukisan-lukisan yang melambangkan atau menceritakan sejarah perjalanan panjang peradabannya.
"Mungkin banyak lagi dibutuhkan pelukis-pelukis Indonesia untuk memajang lukisan yang menggambarkan tentang betapa perjalanan panjang bangsa ini adalah sebuah bangsa yang sangat besar," terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis menjelaskan, seni lukis merupakan salah satu bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif yakni masuk dalam suksektor seni rupa. Dimana ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah.
"Hal ini dapat dilihat dari masuknya ekonomi kreatif sebagai salah satu bagian dari startegi dalam mencapai agenda pembangunan seperti yang tetuang dalam RPJMN 2020-2024 yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berdaya saing," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadlansyah mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak cukup signifikan pada sektor ekonomi kreatif, ini dikarenakan adanya pengurangan kegiatan secara tatap muka dalam menghadiri kegiatan ekonomi kreatis seperti pameran seni lukis.
"Kami mengapresiasi Perpustakaan Nasional, yang telah mendukung penyelenggaraan pameran lukisan ini dengan menyediakan ruang untuk memamerkan hasil karya lukis," lanjutnya.
Fadlansyah berharap melalui pameran lukisan ini dapat mendorong seseorang untuk lebih aktif dalam berkreasi khususnya di era pandemi saat ini.
Acara ini sebelumnya diawali dengan Talkshow â€œLiterasi Lukisan Menjawab Pandemiâ€ yang menghadirkan narasumber, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Kabinet RI Syafruddin Nisyam sebagai narasumber, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan Pakar Lukisan Imam Ali Wahyudi.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

74 Lukisan Karya Syafruddin Nisyam Dipamerkan di Perpusnas

Jakartaâ€”Perpustakaan turut berperan memberdayakan ekonomi masyarakat untuk bangkit dalam masa pandemi Covid-19. Perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial menjadi pusat pemberdayaan bisa menjadi solusi dalam memberikan keterampilan kepada masyarakat, khususnya di desa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengungkapkan melalui buku-buku ilmu terapan yang ada di perpustakaan, masyarakat pedesaan dibekali keterampilan yang bisa menjadi upaya awal untuk membangun wirausaha. Selain menggunakan buku, masyarakat juga didampingi dan dimotivasi oleh pustakawan dan tenaga profesional untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya.
"Bagaimana meyakinkan bahwa kita harus mau berubah, mau bekerja keras untuk mau berubah, dengan buku-buku ilmu terapan yang bisa didapatkan.Â  Bagaimana kita dampingi, kita motivasi, sampai akhirnya dia bisa yakin bahwa saya sudah bisa jalan dengan segala keterbatasan," jelasnya dalam sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi' yang diselenggarakan Perpusnas secara daring pada Senin (15/3/2021).
Syarif menegaskan, pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Karenanya, peran negara sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar orang membaca. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, ekonomi menjadi kendala sosial masyarakat. Regulasi agar bahan bacaan merata ke seluruh Indonesia juga mesti diperhatikan.
Buku cetak dinilai masih dibutuhkan masyarakat pedesaan mengingat kondisi jaringan internet yang belum merata. Karenanya, dibutuhkan dukungan dari stakeholder agar memastikan buku cetak dengan konten ilmu terapan bisa terus diterbitkan dan didistribusikan untuk masyarakat pedesaan. "Standar UNESCO, target kita minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun, sehingga dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku yang beredar di masyarakat," jelasnya.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) memberikan dukungan berupa regulasi yang terkait dengan perpustakaan daerah.
Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyatakan literasi merupakan komponen esensial dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa pada revolusi industri 4.0. Pada era ini, terjadi transformasi digital yang membawa dampak pada perubahan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan sejumlah kajian disebutkan, sebanyak 60 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi dan 30 persen profesi digantikan oleh mesin canggih.
"Kecakapan literasi akan menjadi salah satu indikator penting bagi para pemberi kerja dalam merekrut pekerja. Pencari kerja dengan kecakapan literasi akan dengan mudah beradaptasi dan mampu mengadopsi baik itu alat, proses, prosedur, dan cara kerja baru," jelasnya.
Literasi memiliki kontribusi positif dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan berkeahlian serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. Karenanya, literasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Subandi menambahkan, upaya pembangunan literasi membutuhkan keterlibatan kementerian/lembaga. Sinergi antarinstansi di tingkat pusat harus dilakukan agar bisa mewujudkan program prioritas nasional budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Untuk daerah, dia meminta pemerintah daerah melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar ikut bersinergi untuk membangun masyarakat.
Tahun ini, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menyasar 159 kabupaten, 32 provinsi, dan 1.250 desa. Sejak 2018, program ini terus mengalami perluasan ke berbagai perpustakaan desa. Pada 2020, transformasi perpustakaan mengalami perluasan ke 100 kabupaten baru dan 500 perpustakaan desa baru yang mencakup 159 kabupaten di 32 provinsi.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Dampingi Masyarakat Desa Bangkitkan Ekonomi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Komisi II DPRD Kota Medan menginginkan agar perpustakaan di kotanya bisa berkualitas dan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Jumat (6/1).
â€œPerda ini kami maksudkan agar perpustakaan di Kota Medan dapat dibangun sesuai standar, baik koleksi, layanan, maupun SDM-nya. Saya yakin dengan begitu perpustakaan akan menjadi sumber informasi yang akurat,â€ terangnya.
Bahkan Afif menilai, Perda akan menjadikan APBD lebih berpihak dan mengakomodasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Mengingat selama ini perpustakaan sulit mendapatkan perhatian khususnya terkait anggaran dari pemerintah daerah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Medan tersebut. Dirinya memahami bagaimana pentingnya memenuhi SDM berkualitas Â dan memenuhi standar layanan perpustakaan.
â€œSudah saatnya perpustakaan berbenah. Tidak hanya berperan mengelola koleksi dan menyelenggarakan layanan. Tapi juga menyampaikan informasi dan pengetahuan,â€ tegasnya.
Syarif Bando juga berpesan selain standarisasi pustakawan, dalam menyusun Perda juga perlu memperhatikan rasio jumlah buku terhadap jumlah penduduk serta peningkatan indeks literasi yang hendak dicapai.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Medan Ingin Bentuk Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Melalui Perda

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama, Ofy Sofiana menerima kunjungan kerja sejumlah kepala daerah.
 
Diantaranya, Bupati tanah Bumbu, Bupati Belitung, Pj Bupati Boalemo, Bupati Lebong, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batu Bara, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon.
 
Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan para kepala daerah ke Gedung layanan Perpustakaan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
 
Menurutnya, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mencerdaskan anak bangsa. 
 
"Dalam Pembukaan UUD 19445 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan anak bangsa. Semua unsur dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan TNI/POLRI memiliki tugas yang sama untuk mewujudkan itu," ungkapnya, Senin (20/2/2023).
 
Kepala Perpusnas menyampaikan, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan terhadap barang dan jasa.
 
"Semua kepala harus punya literasi, karena literasi punya semua orang. Literasi tidak akan ada jika tidak membaca," lanjutnya.
 
Dikatakan, dalam peningkatan literasi ini perlu dukungan dari pemerintah daerah. Misalnya, bagaimana perpustakaan sebagai trigger untuk menumbuhkan UMKM.
 
"Paradigma perpustakaan telah berubah. Perpustakaan tidak hanya tempat tumpukan buku saja, tetapi peran perpustakaan lebih banyak untuk transfer pengetahuan," katanya.
 
Senada, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar mengakui bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam membangun kualitas SDM. 
 
Sebagai bentuk dukungan terhadap perpustakaan, Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, pihaknya memiliki program membangun ruang baca di setiap desa.
 
"Di Kabupaten Tanah Bumbu telah dibangun perpustakaan, kami lanjutkan untuk membangun ruang baca di tiap desa. Ada 171 desa di Tanah Bumbu," jelasnya.
 
Sementara itu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi dambaan bagi sejumlah pemerintah daerah.
 
Seperti halnya di Kabupaten Boalemo, Pj Kabupaten Boalemo Hendriawan, menyampaikan keinginannya untuk membangun gedung perpustakaan. Dengan keterbatasan APBD yang ada, pihaknya akan mengharapkan bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami telah menyiapkan sarana prasarana. APBD yang terbatas, maka kami mohon dukungan dari pusat untuk membantu meningkatkan pendidikan, terutama minat baca untuk masyarakat," katanya.
 
Bupati Lebong, Kopli Ansori menuturkan, untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi perpustakaan pihaknya berencana membangun perpustakaan. 
 
"Kami berencana membangun perpustakaan di dekat gedung yang diminati masyarakat. Konsepnya bagaimana terfokus pada pusat-pusat layanan publik," tuturnya.
 
Bupati Belitung, Sahani Saleh menyampaikan apresiasinya pada Perpusnas karena telah mendukung perpustakaan di Kabupaten Belitung. "Kami berharap untuk lebih dapat dukungan lagi dalam pengembangan perpustakaan di Belitung," harapnya. 
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji
 
&nbsp;

Upaya Peningkatan Literasi, Perlu Dukungan Pemda

Jakarta &ndash; Pustakawan Ahli Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Renus Siboro menyampaikan perpustakaan merupakan sebuah institusi yang harus berperan sebagai pilar utama moral force dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 
&nbsp;
 
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (23/9/2024). Dia menjelaskan bahwa titik ungkit pembangunan perpustakaan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembudayaan kegemaran membaca dan pendidikan sepanjang hayat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus didorong dengan saling memperkuat, saling terkait, dan perpaduan program bidang-bidang lainnya secara terintegrasi dan lintas sektor.
 
&nbsp;
 
&ldquo;Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat mendukung pembangunan nasional, yang makin merata dan bermutu, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin baik,&rdquo; ujarnya
 
&nbsp;
 
Renus menekankan ancaman terhadap ilmu pengetahuan itu terkait dengan sumber daya manusia seberapa tingkat keterpelajaran masyarakat Indonesia. 
 
&nbsp;
 
&ldquo;Dilhat dari data data BPS (2017) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja indonesia yang paling besar itu adalah lulusan sekolah dasar dan sebagian besar tidak pernah lulus sekolah dasar. angkatan kerja indonesia 47% adalah lulusan sekolah dasar, 18% sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan 25%,&rdquo; ungkapnya. 
 
&nbsp;
 
Ia juga menambahkan tingkat kecerdasan siswa menurut Programme for International Student Assessment (PISA). Rata-rata skor matematika siswa Indonesia adalah 366 poin, sementara rata-rata OECD adalah 472 poin. Dalam membaca, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 359 poin, sedangkan rata-rata OECD adalah 476 poin.
 
Analisis ke dua data antara kondisi angkatan kerja indonesia dan kondisi kualitas siswa nampaknya tidak terlalu jauh abstraksinya. untuk mereduksi masalah tersebut salah satu cara adalah perlu penanaman budaya baca dan budaya ilmiah.
 
&nbsp;
 
&ldquo;Tradisi ilmiah belum berkembang karena sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia masih pendek, ilmu sebagai suatu proses dengan imajinasi yang sangat liar yang dipandu oleh kecintaan kepada keindahan. Perpustakaan sebagai salah pusat ilmu pengetahuan layak dan pantas,&rdquo; tutupnya.
 
&nbsp;
 
Repoter: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Perpustakaan untuk Ilmu Pengetahuan