Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pahlawan Nasional merupakan gelar yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Hal tersebut diungkapkan, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos, Bambang Sugeng, di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional , Rabu (5/2).
â€œPemberian gelar pahlawan nasional tidak hanya diberikan kepada seseorang yang gugur berjuang tetapi juga berprestasi dan memiliki karya yang luar biasa,â€ ungkapnya.
Bambang menjelaskan, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009, ada beberapa syarat untuk mengajukan gelar Pahlawan Nasional. Syarat umum, diantaranya WNI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tidak pernah dipidana penjara.
Sedangkan syarat khusus, gelar tersebut diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia dan yang semasa hidupnya, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian hampir sepanjang hidupnya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar, melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
â€œMasyarakat bisa mengajukan jika ada seseorang yang memenuhi persyaratan tersebut untuk diajukan mendapat gelar pahlawan nasional. Diawali dengan dukungan masyarakat dan melengkapi dokumen yang disyaratkan,â€ jelasnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Kemensos Audiensi Tentang Pengajuan Calon Pahlawan Nasional

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berkewajiban memberi motivasi atau stimulus bagi pengembangan perpustakaan daerah. Salah satunya perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Perpusnas sebagai instansi pembina perpustakaan di Indonesia memberikan stimulus dalam berbagai bentuk dukungan dan bantuan. Misalnya saja dalam bentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perpustakaan. Ada juga bantuan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan, mobil dan motor perpustakaan keliling, juga perlengkapan pojok baca digital.
â€œSetelah diberikan bantuan bantuan secara fisik untuk pembangunan perpustakaan di daerah, diharapkan daerah akan dapat melanjutnya secara mandiri melalui APBDâ€, ungkap Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Upriyadi.
Lebih lanjut Upriyadi menyebutkan saat ini Perpusnas tengah menjalankan program prioritas nasional dalam upaya pembangunan sumber daya manusia melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial di berbagai daerah. â€œMelalui program ini perpustakaan bukan hanya tempat mengelola koleksi tapi juga sebagai tempat berbagi pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,â€ paparnya saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di Perpusnas Medan Merdekan Selatan, Senin (13/9/2021).
Namun, Upriyadi juga mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut membutuhkan banyak dukungan di daerah. Dirinya meminta tidak hanya pemerintah, tapi juga dari sisi legislatif dapat terus mendorong upaya tersebut yang diungkapkan
Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas perhatian Perpusnas terhadap daerahnya. Bantuan yang diberikan melalui DAK sejak tahun 2019 hingga 2020 kepada Prov. Kalimantan Selatan telah mencapai 41 Milyar.
Ditengah nilai penyerapan dana bantuan yang ternyata masih tergolong rendah diantara daerah lainnya, Syarifuddin mengatakan akan melakukan evaluasi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya agar dapat melakukan perbaikan kinerja.
â€œKami akan terus mengawal agar stimulus yang telah diberikan dalam pengembangan perpustakaan di berbagai daerah di Prov. Kalimantan Selatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mandiri seperti harapan rekan di Perpusnas,â€ tuturnya.
Dalam pengajuan DAK, selain kekuatan fiskal suatu daerah, kinerja penyerapan anggaran DAK juga menjadi salah dasar penilaian dalam pemberian stimulus dan bantuan di tahun berikutnya. Maka penting untuk pemerintah dalam menjaga kinerja DAK di daerahnya.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Junaedi

Perpusnas Berikan Stimulus Pengembangan Perpustakaan Kepada Provinsi Kalimantan Selatan

Jakarta, 7 Agustus 2023 &ndash; Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk bersikap netralitas dan profesional. Netralitas mengharuskan ASN melakukan pengabdian kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat, bukanlah kepada kepentingan diri sendiri dan kelompok.
&ldquo;Sebagai apresiasi atas pengabdian ASN tersebut pemerintah berusaha pula meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian khususnya terkait tentang kenaikan pangkat para ASN&rdquo;, ujar Adriati dalam pidatonya pada apel pagi (Senin, 7/08/2023).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan dalam periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan terbaru ini mengubah pola periodisasi kenaikan pangkat yang sebelumnya hanya terdiri dari dua periode dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober.
Dalam peraturan baru ini, BKN telah menetapkan bahwa kenaikan pangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) akan dilakukan sebanyak enam kali dalam satu tahun, dengan periode kenaikan pangkat pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi PNS untuk meraih kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.
Namun, perlu dicatat bahwa peraturan ini tidak berlaku untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat anumerta masih akan mengikuti regulasi yang berlaku saat ini, sementara kenaikan pangkat pengabdian akan tetap mengacu pada aturan yang telah ada.
Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam oleh BKN untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan kenaikan pangkat PNS. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih banyak bagi PNS untuk mengembangkan karir mereka dan memotivasi mereka untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara.
&ldquo;Dengan adanya perubahan ini, diharapkan semua ASN dapat segera mempersiapkan diri dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan periode kenaikan pangkat yang baru. BKN juga akan memberikan panduan lebih lanjut kepada seluruh ASN terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan terbaru, tambahnya&rdquo;.
Semua pihak diharapkan dapat mengikuti aturan baru ini dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, sehingga kenaikan pangkat ASN dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.
Mudah-mudahan kita sebagai ASN dapat menikmati kenaikan pangkat yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
&ldquo;Dan semoga kita tetap menjaga kesehatan agar lancar dalam menjalankan tugas dan dapat naik pangkat dengan mudah sesuai dengan peraturan yg telah ditetapkan pemerintah,&rdquo; pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita

Peraturan Baru BKN: Kenaikan Pangkat ASN Dilakukan 6 Kali Setahun Mulai 2024

Salemba, Jakarta &ndash; Profesi pustakawan seringkali dipandang sebelah mata. Profesi pustakawan juga dianggap hanyalah seorang penjaga buku-buku yang ada di perpustakaan.&nbsp; 
 
Bahkan tidak sedikit yang menilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat 'buangan'.
 
"Jangan pernah menganggap menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan itu berarti 'dibuang'. Justru harus bangga, karena keberadaan perpustakaan bertanggung jawab dalam membangun budaya peradaban," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar.
 
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Syafranuddin bersama jajaran dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo, di Ruang Rapat Deputi, pada Rabu, (15/2/2022).
 
Dijelaskan, perpustakaan memiliki kontribusi dalam membangun masyarakat berpengetahuan dan menumbuhkan tradisi budaya baca dan budaya literasi masyarakat.
 
"Budaya ini menjadi faktor penentu membangun masyarakat berpengetahuan. Dampaknya ini luar biasa, baik dari segi ekonomi kita sudah berhasil melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Senada, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo mengakui banyak anggapan pegawai yang bekerja di perpustakaan sering kali dipandang sebelah mata. 
 
Meski demikian, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, salah satunya mengajukan permohonan bantuan pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami ingin berkoordinasi terkait permohonan pembangunan gedung perpustakaan," terangnya.
 
Dia menjelaskan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata. Maka pihaknya pun memiliki ide untuk membuat perpustakaan wisata. Dengan bangunan yang menarik, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
 
"Kami ingin membuat bangunannya yang menarik. Meski masyarakat yang datang tidak baca, setidaknya membuat mereka penasaran untuk datang. dan harapannya mereka akan membaca sehingga minat baca di Bandung Barat meningkat," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Timur, Syafranuddin mengatakan, pihaknya berharap adanya pembangunan gedung perpustakaan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.
 
"Namun belum berbentuk dinas, namun kami berharap di Kabupaten ini dapat dibangun perpustakaan. Karena kondisinya jauh berbeda dengan yang berada di perkotaan. Mereka kesulitan dalam mencari literatur," katanya.
 
Dia juga menyampaikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berencana mengadakan pengukuhan bunda literasi di seluruh Kabupaten/Kota.
 
Menanggapi hal tersebut, Deputi Adin menyampaikan, untuk memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus berbentuk dinas. Selain itu, saat ini sudah ada 193 bunda literasi yang telah dikukuhkan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menggandeng Bappenas menyelenggarakan webinar bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosialâ€. Acara yang disiarkan secara langsung oleh Elshinta Radio Network dan channel Youtube Perpustakaan Nasional RI pada Selasa (20/04) menghadirkan narasumber Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dan Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyatakan bahwa kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, kemampuan menyatakan hubungan sebab akibat, dan kemampuan menyatakan pendapat sebenarnya adalah literasi yang paling fundamental dan sudah ditunaikan oleh Presiden Soekarno pada masa awal kemerdekaan.
Sejalan dengan visi dari Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas SDM, yang mengharapkan masyarakat mampu untuk menciptakan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan, Perpusnas juga memiliki program berbasis inklusi sosial.
â€œKita dengan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi itu, untuk membuktikan bahwa masyarakat termarjinalkan bisa menghasilkan usaha, home industry dengan latar belakang pendidikan yang juga terbatasâ€, jelas Syarif Bando.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, Bappenas berupaya mengintegrasikan sisi hulu dan hilir literasi, seperti yang dipaparkan oleh Subandi bahwa rencana pembangunan jangka menengah 2020 â€“ 2024 menempatkan literasi, kreativitas, dan inovasi sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia maju dan berdaya saing.
Ada empat kebijakan terobosan yang disampaikan oleh Subandi Sardjoko untuk pembangunan literasi. Pertama, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis literasi, di mana perpustakaan bukan hanya sebagai deposit buku tapi sebagai sumber informasi. Kedua, kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk meningkatkan kualitas perpustakaan umum di kabupaten dan kota agar bisa menjadi modal dasar untuk literasi. Ketiga, mendorong pemanfaatan dana desa yang dianggarkan setiap tahun, sebagai upaya mendayagunakan masyarakat sesuai kemampuan sumber daya di desa tersebut. Keempat, perluasan kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah.
Yang tidak kalah penting, peran pustakawan sebagai penggerak literasi juga disoroti oleh Bappenas.
Â â€œPustakawan sekarang tidak boleh disamakan dengan zaman menata buku, memberi kode buku, kemudian bagaimana meminjamkan, mengembalikan buku. Sekarang tidak seperti itu, sekarang harus aktif dan tentunya bekerja sama dengan kader, penyuluh lapangan, dinas â€“ dinas terkait, agar bahan bacaan sesuai dengan kondisi di sekitarâ€, ujar Subandi.
Â 
Reportase: Anastasia Linawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Integrasi Penguatan Budaya Literasi untuk Indonesia Maju  Â 

Jakarta â€“ Direktur Kerjasama Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Imam Syafii Toha meminta seluruh pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk segera memperbarui data di BP TAPERA. Hal tersebut disampaikan Imam pada kegiatan Sosialisasi Pengembalian Data Taperum dan Pemutakhiran Data PNS Perpusnas yang dilaksanakan secara daring, Senin (26/7/2021).
UUD 1945 Pasal 28 H (Ayat 1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pemutakhiran data perlu dilakukan.
Adapun maksud dan tujuannya antara lain untuk verifikasi dan pemutakhiran data individu PNS, untuk mendaftarkan PNS Aktif sebagai peserta Tapera, sebagai dasar penentuan kelayakan (daftar persyaratan dan kriteria) pembiayaan perumahan TAPERA, prinsip pengelolaan dana TAPERA sesuai dengan pilihan peserta (konvensional atau syariah), untuk menginformasikan saldo awal peserta TAPERA bagi peserta eks Bapertarum-PNS di portal SITARA, dan pengembalian tabungan ke rekening bank milik PNS ketika kepesertaan berakhir.
Pada kesempatan yang sama staf BP TAPERA, Rachmat memaparkan terdapat tiga skema pembiayaan TAPERA yang bisa dimanfaatkan yakni Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Khusus untuk skema pembiayaan KPR salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peserta belum memiliki rumah.
Di sisi lain, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh BP TAPERA. Dia mengamanatkan seluruh pegawai Perpusnas untuk memahami dengan baik perihal keanggotaan BP TAPERA dan melakukan proses pembaruan data.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa PNS sangat berkepentingan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BP TAPERA karena apabila dilihat dari segi penghasilan, membeli rumah adalah sesuatu yang sulit untuk terealisasi. Sehingga, dibutuhkan strategi dan lembaga yang sesuai untuk mendukung semua keterbatasan yang ada.
â€œPNS dari segi penghasilan untuk membeli rumah, itu sangat jauh dari harapan. Harus ada strategi dan lembaga untuk mensupport dalam keterbatasan,â€ ujar Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kemensos Audiensi Tentang Pengajuan Calon Pahlawan Nasional

Perpusnas Berikan Stimulus Pengembangan Perpustakaan Kepada Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Baru BKN: Kenaikan Pangkat ASN Dilakukan 6 Kali Setahun Mulai 2024

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Integrasi Penguatan Budaya Literasi untuk Indonesia Maju Â

Pegawai Perpusnas Diminta Perbarui Data di BP TAPERA