Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan jangan lagi berfungsi menjaga buku, bukan pula sekedar penjaga pengetahuan, melainkan sudah harus berperan sebagai penyambung pengetahuan (transfer knowledge). Membagikan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Hal ini diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis, (14/11).

Kunker DPRD Provinsi Bengkulu terkait konsultasi dan koordinasi mengenai program APBN tahun 2020.

“Paradigma pendidikan yang lama harus dirubah ke yang baru, ijazah sudah tidak lagi diperlukan melainkan skill dan kemampuan untuk dapat berkontribusi.

"Setiap lembaga perpustakaan harus dapat mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam sehingga mereka tidak menjadi beban sosial,” imbuh Kepala Perpusnas dihadapan Komisi IV DPRD Bengkulu.

Pada kunjungannya ini, DPRD Bengkulu juga mempertanyakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) perpustakaan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2020.

Sejatinya dinas perpustakaan  Bengkulu telah mengajukan untuk melakukan perluasan gedung perpustakaan provinsi, dan  Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Rejang Lebong. Di samping bantuan TIK dan koleksi.

"Jadi, total untuk Provinsi Bengkulu kurang lebin 10 miliar” jawab Kepala Perpusnas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga memberikan usul terkait rancangan dalam APBD. Setidaknya ada tiga komponen utama yang harus dibiayai. “Pertama, pengembangan perpustakaan yang meliputi kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan koleksi. Kedua, pentingnya budaya membaca, mulai dari anggota DPR, tokoh – tokoh, penulis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga pelestarian naskah kuno, misalnya lokasi pembuangan Bung Karno di Bengkulu yang kurang terawat,” tukasnya.

Reportase: Astried Merdekawati Tri Hastanti

Fotografer: Raden Radityo