Salemba, Jakarta - Pustakawan harus membuktikan dalam keseharian bertugas secara profesional. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Pustakawan Utama di lingkungan Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi dalam pertemuan penyamaan persepsi tagline Pustakawan Berkarya yang berlangsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, pada Senin (14/1). Dedi juga menyampaikan lima ikrar panca karya pustakawan dapat dijabarkan dan dikaitkan dengan program-program yang mendukung. "Ikrar tersebut tidak mengada-ngada tapi harus ada referensinya," tutur Dedi.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati menyampaikan maksud dari pertemuan adalah untuk menindaklanjuti dari pencanangan tagline dan ikrar panca karya pustakawan. Opong menerangkan tagline maupun ikrar panca karya pustakawan tersebut akan dibuatkan banner untuk ditempatkan di lingkungan Perpusnas. "Terkait setiap butir ikrar panca karya pustakawan perlu penjabaran. Pustakawan diharapkan aktif memberikan masukan untuk komitmen bersama dan akan kami catat untuk ditindaklanjuti," seru Opong.

"Pustakawan berkarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," ujar Pustakawan Utama Adriati menyebut tagline pustakawan pada tahun 2019. Adriati mengajak para pustakawan menyamakan persepsi mengenai pustakawan berkarya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dan implementasi dapat dilakukan dan menyesuaikan dengan tagline yang diusung. Pustakawan juga harus berubah dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya. Adriati juga menyarankan agar gedung cagar budaya di Perpusnas Medan Merdeka Selatan diisi dengan konten, misalkan koleksi digital mengenai kebudayaan masing-masing daerah di seluruh nusantara.

Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso yang turut diundang mengatakan acara tersebut merupakan momentum yang bagus untuk menyamakan persepsi. Tagline pustakawan berkarya sudah dikerangkai untuk prioritas nasional 2019 untuk bidang perpustakaan yaitu literasi untuk kesejahteraan. Literasi ini tidak hanya di pusat tapi juga ditangkap oleh daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai loka setempat. Joko juga menjelaskan penanggung jawab utama terkait literasi untuk kesejahteraan adalah Perpustakaan Nasional. Joko juga menerangkan bahwa sesuai PP No. 72 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2019 - Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, memiliki peran dalam peningkatan kualitas SDM dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Aksinya adalah perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan perpustakaan sebagai pusat kegiatan informasi. "Dengan demikian sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan," terang Joko

 

Reportase : Arwan Subakti