Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Bimtek Penegakkan Disiplin Pegawai di lingkungan Perpusnas. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai negeri sipil yang berkepentingan.Â  Adapun pengertian disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memaparkan pentingnya mengimplementasikan dan mengawal tegaknya disiplin aparatur sipil negara. Setiap pegawai harus bekerja keras agar dapat menghasilkan kinerja nyata dalam memenuhi tugas dan fungsi institusi Perpustakaan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. â€œFungsi aparatur sipil negara ada tiga. Pertama, sebagai penyelenggara kebijakan publik. Kedua sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa,â€ tuturnya. Kepala Perpusnas menegaskan dalam menegakkan disiplin, setiap aparatur sipil negara harus berkomitmen dan berkonsentrasi penuh pada tugas pokok sebagai pelayan publik.
Kepala Perpusnas mencontohkan dimana perusahaan-perusahaan besar dunia, seperti Apple, Amazone, Google, Berkshire Hathway, Starbucks, Walt Disney dan lainnya bisa membangun disiplin pegawai dengan kesadaran dari dalam karena ingin menunjukkan prestasi perusahaan untuk menjadi besar.Â  â€œAmazone awalnya hanyalah seperti Bukalapak yang kemudian sukses dan mendunia.Â  Kunci suksesnya adalah membangun komitmen untuk disiplin,â€ tambah Muhammad Syarif. Oleh karena itu, ia meminta kepada Sekretaris Utama Sri Sumekar untuk menegakkan aturan agar disiplin pegawai meningkat.
Bimtek Penegakkan Displin Pegawai tersebut menghadirkan narasumber tiga Pejabat Pengawas Pertimbangan BKN. Mereka bertugas menyelesaikan banding administratif PNS yang dijatuhi hukuman dan pemberhentian. Menangani kasus-kasus yang cukup berat yangÂ  bisa berujung kepada pemberhentian sekaligusÂ  sebagai kuasa hukum mewakili MenPAN-RB ketika menghadapi gugatan PNS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Â 
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Bimtek Penegakkan Displin Pegawai Perpusnas Sebagai Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010

Jakarta - Dalam rangka penguatan budaya literasi masyarakat Indonesia melalui konsolidasi organisasi, Gerakan Pemsyarakatan Minat Baca (GPMB) menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-VII dan Sarasehan Literasi Tahun 2023 di Orchardz Hotel Jakarta, Rabu (4/10/2023).
 
Sebagai pembina GPMB, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando dalam sambutan pembukanya mengatakan kehadiran GPMB dibutuhkan untuk meruntuhkan persepsi atas rendahnya budaya baca di Indonesia.
 
Hal ini mengingat keberadaan GPMB sebagai organisasi adalah mesin yang menggerakkan program maupun kegiatan pendukung serta penunjang aktivitas minat baca, kegemaran membaca, budaya baca, dan literasi masyarakat Indonesia. 
 
Untuk itu, Kepala Perpusnas mengimbau seluruh pengurus GPMB untuk terus membuat dan merumuskan program terbaru dalam mengawal masyarakat Indonesia agar gemar membaca.
 
&ldquo;Bagaimana bisa membudayakan baca di tengah masyarakat? Salah satunya menggunakan stakeholder yang paling fundamental yakni pemimpin daerah,&rdquo; ucapnya.
 
Menurutnya tidak ada pemimpin daerah yang ingin gagal dalam memimpin daerahnya, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada harus senantiasa ditingkatkan.
 
Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pemimpin daerah ialah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan potensi yang ada.
 
&ldquo;Siapa yang akan menulis buku tentang sumber daya alam, kesenian, kuliner, dan sejarah dari suatu daerah kalau bukan mereka yang berasal dari daerah tersebut? Disitulah peran pemimpin daerah untuk mengarahkan masyarakatnya,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan kelak koleksi buku yang telah ditulis dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat di perpustakaan setempat.
 
&ldquo;Mereka yang sekolah belum tentu baca tapi mereka yang membaca sudah pasti sekolah,&rdquo; pungkasnya.
 
Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan Sandya Praditya yang bermakna penghargaan atas kekuatan yang besar.
 
Penghargaan ini merupakan tanda tertinggi yang diberikan kepada para pegiat literasi yang memiliki inovasi/program memajukan minat baca di daerah yang ada di Indonesia.
 
Selain itu juga kepada mereka yang telah bekerja secara terus menerus dan memiliki prestasi dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyrakat.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Aji Anwar

GPMB Perlu Gandeng Pemimpin Daerah Budayakan Minat Baca Masyarakat

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan khusus perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus dalam berbagai aspeknya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada pemustaka yang berada di dalam lembaga induknya.
Dalam rangka tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2023 secara langsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Senin (13/3/2023).
Adapun 3 (tiga) tema besar yang diangkat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, melalui rekaman videonya antara lain terkait repositori perpustakaan khusus, penataan kelembagaan perpustakaan khusus Indonesia, dan akreditasi perpustakaan khusus.
&ldquo;Ada 3 poin besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama bagaimana perpustakaan khusus menjadi repositori pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, kedua adalah bagaimana perpustakaan khusus kita tingkatkan agar institusi menjadi lebih adaptif dan agile yaitu melalui penataan kelembagaan sehingga perpustakaan khusus mampu menjadi center of excellence, dan ketiga adalah bagaimana mendorong perpustakaan khusus bisa meningkatkan kualitas pengelola dan pelayanannya untuk mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; jelasnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus ialah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kelembahaan dan Tata Laksana Pembangunan MAnusia dan Kebudayaan, KemenPANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan ada perubahan konsepsi organisasi pada perpustakaan khusus. Saat ini bentuknya adalah hierarkikal, ke depan organisasi perpustakaan khusus akan berbentuk flexible.
Pada konsep hierarkikal terdapat birokrasi bertingkat, dengan jenis kepemimpinan hirarki (top down), intruksi yang detil, dan silos. Sedangkan konsep flexible merupakan hasil integrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis.
&ldquo;Dengan konsep flexible ini fokusnya berada pada aksi, perubahannya cepat dan dinamis dengan sumber daya yang fleksibel, memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakan, serta membangun kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Asdep Vera memaparkan 5 (lima) rekomendasi untuk keberhasilan perubahan konsepsi tersebut, pertama optimalisasi jabatan fungsional dalam pengelolaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah; kedua, sinkronisasi pelembagaan perpustakaan khusus dengan karakterisik tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan; ketiga, penguatan pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan; keempat, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknis dan layanan pemustaka; dan kelima, peningkatan promosi perpustakaan.
Sementara itu, Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Repositori Nasional BRIN, Hermin Triasih, pihaknya membentuk Repositori Ilmiah Nasional (RIN) untuk menjadi sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi sata penelitian yang dikelola oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
Menurutnya, urgensi dibangunnya RIN ialah untuk menegaskan bahwa data riset tidak kalah penting untuk dikelola guna keberlanjutan riset di masa mendatang, terutama untuk mengantisipasi kasus seperti pencurian device hingga force majeure. 
&ldquo;Untuk bisa mewujudkan pemanfaatan RIN secara lebih masif tentunya kami berkoordinasi dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal seperti kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, swasta, maupun BUMN,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan BRIN dan RIN ke depan akan menjadi model baru sistem kepustakaan riset dan inovasi nasional. Karena sebagai perpustakaan riset, perpustakaan BRIN harus mampu bertransformasi dalam mendukung tusi lembaga dengan mengembangkan &ldquo;Layanan User Forum&rdquo;. Tujuannya yakni&nbsp; mengoptimalkan koleksi digital dan fisik yang ada.
&ldquo;Sebagai dampak dari layanan tersebut, BRIN dapat menangkap potensi hasil riset baru melalui kegiatan riset yang ada,&rdquo; ucapnya. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, pada laporan kegiatan menginfokan bahwa sampai saat ini sesuai data yang bersumber dari data.perpusnas.go.id, baru terdapat 3.006 dari 6.552 perpustakaan khusus yang terdata. Untuk itu, dia mengajak perpustakaan khusus yang belum terdata, agar mengisi datanya secara mandiri pada tautan data.perpusnas.go.id.&nbsp;&nbsp; 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Ofy Sofiana menerima secara langsung kunjungan kerja Bupati Malaka, Simon Nahak beserta jajaran di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (28/7/2022).
Dalam kesempatan itu, Simon Nahak menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan konsultasi terkait bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan. Bantuan tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas gedung perpustakaan.
Sebagai salah satu kabupaten terdepan karena posisinya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia ini belum memiliki gedung perpustakaan.
Menurutnya, perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan dan juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya alam. Tanpa perpustakaan kecerdasan intelektual akan menjadi lemah.
"Maka harus ada perpustakaan, agar masyarakat bisa tambah pengetahuannya dengan membaca. Dengan perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat orang akan tahu Malaka, selain itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM disini," ungkapnya.
Simon menjelaskan, Kabupaten Malaka memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Diantaranya, sektor perikanan, pertanian, peternakan, hingga pariwisata.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan, Kabupaten Malaka mendapatkan DAK untuk pembangunan fisik di tahun 2023. Karena masuk dalam DAK Penugasan maka pemberian DAK ini utuh diberikan. Tidak hanya untuk pembangunan gedung, tetapi juga termasuk perabot, koleksi, maupun TIK.
"Sehingga di tahun 2023 Kabupaten Malaka selesai untuk bangun gedung perpustakaan beserta isinya. Namun, perlu diperhatikan ada beberapa dokumen data dukung yang harus dilengkapi. Kami mohon untuk segera dilengkapi," kata Ofy.
Â 
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Aji/Alfian

Perpustakaan Jantungnya Peningkatan Kualitas SDM

Ombusment Republik Indonesia memberikan penghargaan terbaik kepada Perpustakaan Nasional RI atas kinerja pelayanan publik.&nbsp; Kualitas pelayanan atau Kinerja pelayanan yang ditunjukkan Perpustakaan Nasional RI memberikan kepuasan publik diatas rata-rata.&nbsp; Publik tidak saja PUAS, tetapi yang lebih dari kepuasan itu adalah TRUST atau kepercayaan yang mengagumkan. Salah seorang penulis Buku terkenal yang tidak mau disebutkan namanya mengemukakan kekaguman nya terhadap PERPUSNAS-RI atas penerbitan ISBN yang sangat cepat. Hal ini sudah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang selalu mengatakan, era saat ini adalah era kecepatan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan kecepatan.&nbsp; Siapa yang cepat pasti akan tampil sebagai pemenang. Era revolusi Industri 4.0&nbsp; telah mendunia dan memberi warning kepada semua manusia, agar berpikir cepat, bersikap cepat dan bertindak cepat. Perpustakaan Nasional RI telah melakukan itu dengan strategi pelayanan yang mengedepankan Kepuasan dan Kepercayaan publik. Pelayanan yang cepat, pelayanan yang murah, pelayanan yang terjanggau dan pelayanan SEPENUH HATI yang ditunjukkan Perpusnas-RI melahirkan kepuasan. Perpusnas-RI juga telah membuktikan janjinya sebagai lembaga yang dipercayakan oleh negaraa dalam meningkatkan dan mengembangkan LITERASI Indonesia telah mendapatkan kepercayaan terbaik. Menjamur nya beberapa penerbit baru saat ini menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi kepada Perpusnas-RI.&nbsp; &nbsp;Pemberian penghargaan dari Ombusdmen-RI kepada Perpusnas-RI sebagai salah satu bukti bahwa lembaga ini bekerja secara profesional dengan mengedepankan etika pelayanan publik sebagaimana dalam jargon BERAKHLAK.&nbsp; Publik meyakini khususnya para penerbit BUKU bahwa reputasi Perpusnas-RI yang belakangan ini mendapat pujian dari berbagai kalangan. Berdasarkan informasi dari Adin Bondar memang PERPUSNAS RI terus berbenah diri dari hari kehari dengan kekuatan Tim yang kuat melalui ide dan gagasan baru untuk sebuah perubahan terbaik dalam pelayanan publik. Para penerbit akan terkesima dan terpesona melihat permohonan ISBN nya sangat cepat dan tepat waktu sudah terbit. Hal ini bukan-lah hal yang biasa, bila kita bandingkan dengan lembaga-lembaga pelayanan lainnya yang melayani publik berakhir dengan kekecewaan.&nbsp; Tetapi sangat berbeda dengan Perpusnas-RI yang selalu mengedepankan KEPUASAN PUBLIK.&nbsp; Pakar dan Guru besar Ilmu Pemerintahan Prof Dr Talizi Nduhu Ndraha (alm) mengemukakan bahwa Kepuasan publik itu tidak lahir begitu saja, akan tetapi melalui sebuah proses yang cukup panjang yaitu : JANJI &ndash; BUKTI-TANGGUNGJAWAB &ndash; KEPUASAN &ndash; KEPERCAYAAN. Sehingga bila kita lihat dari siklus itu, kepuasan publik akan hadir bila telah melewati fase Janji-bukti dan tanggungjawab. Seorang atau lembaga telah mengucapkan Janji harus terbukti. Bila janji tak terbukti jangan berharap publik akan puas apalagi percaya. Demikianpun bila janji sudah terbukti maka janji tersebut harus dipertanggungjawaabkan, dan seterusnya.&nbsp; Dengan demikian adanya pergeseran penilaian publik dari KEPUASAN ke TRUST menunjukkan bahwa Perpusnas-RI telah menjalankan siklus&nbsp; kepuasan dan kepercayaan sebagaimana dikemukakan oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan itu.

PERGESERAN PENILAIAN PUBLIK DARI PUAS KE TRUST

Oleh : Dr. SYARIF MAKMUR, M.Si - Arsiparis Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri  Republik Indonesia


FAKTA EMPIRIK : KUALITAS PELAYANAN PERPUSNAS-RI  TERBAIK  & DIATAS RATA-RATA

Dublin, Irlandiaâ€”International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) sukses menggelar World Library and Information Congress (WLIC) ke-87 pada 26-29 Juli 2022 di Dublin, Irlandia. Perhelatan kongres dengan tema â€œInspire, Engage, Enable, Connectâ€, ini menghasilkan manifesto terbaru untuk Perpustakaan Umum.
Dalam pembukaannya, Presiden IFLA, Barbara Lison, mengatakan bahwa salah satu agenda terpenting WLIC ke-87 adalah diumumkannya Manifesto Perpustakaan Umum 2022 oleh IFLA dan UNESCO. Manifesto bertujuan untuk merespons perubahan teknologi dan menggambarkan realitas masyarakat serta misi perpustakaan umum saat ini.Â 
â€œTerima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan acara ini selama beberapa tahun terakhir, hingga beberapa hari ke depan acara akan berjalan sukses. Hal ini sejalan dengan tema konferensi â€˜Inspire, Engage, Enable, Connectâ€™ yang akan merayakan pencapaian kami, pengumuman menarik tentang manifesto perpustakaan umum dari IFLA/UNESCO dan sebagai peringatan ke-75 tahun hubungan IFLA dengan UNESCO,â€ ujar Lison.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi turut hadir dalam WLIC 2022, memberikan pandangan tentang Manifesto Perpustakaan Umum Tahun 2022 IFLA/UNESCO. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa tujuan membangun kebersamaan harus menjadi visi bersama. Bahwa masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam memajukan masyarakatnya.
Â â€œManifesto IFLA/UNESCO tidak pernah bergeser dari esensi dari sebuah perpustakaan untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kepala perpustakaan di seluruh dunia mengambil kebijakan untuk turut mendorong atas perubahan tersebut. Dan harus lebih banyak tema yang diangkat bagaimana menciptakan masyarakat yang literat,â€ imbuhnya.
Manifesto Perpustakaan Umum IFLA/UNESCO menyatakan bahwa perpustakaan umum sebagai kekuatan hidup untuk pendidikan, budaya dan informasi, serta sebagai agen penting untuk perdamaian dan kesejahteraan semua orang.
Manifesto IFLA/UNESCO pertama kali dibuat pada 1949 dan telah diperbarui selama beberapa dekade seiring dengan berkembangnya peran perpustakaan di masyarakat. Versi terbaru, yang diterbitkan pada 1994, menjadi landasan advokasi perpustakaan umum IFLA.
Penyusunan Manifesto IFLA/UNESCO
Penyusunan manifesto terbaru oleh IFLA/UNESCO melibatkan seluruh perpustakaan di dunia. Survei dilakukan IFLA pada 2020 dengan mengumpulkan masukan dari pustakawan di seluruh dunia. Lebih dari 600 tanggapan menawarkan banyak wawasan tentang bagaimana perpustakaan profesional menggunakan manifesto dalam pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka menyarankan untuk diperbarui dan ditingkatkan.
Pada tahun berikutnya, IFLA bekerja dengan UNESCO untuk menyelesaikan naskah manifesto dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pustakawan. Tentunya tetap menyelaraskan dengan agenda UNESCO dalam memajukan akses lebih lanjut ke informasi dan pengetahuan untuk semua.
Beberapa dimensi yang menjadi fokus dalam manifesto ini terkait literasi informasi, akses informasi, pelestarian informasi, etika informasi, dan informasi untuk pembangunan. Manifesto yang diperbarui menjunjung tinggi perpustakaan sebagai agen pembangunan berkelanjutan melalui posisinya sebagai ruang yang dapat diakses publik untuk pertukaran informasi, berbagi budaya, dan promosi keterlibatan masyarakat.
Hal ini termasuk menyoroti inklusi, akses, dan partisipasi budaya untuk komunitas yang terpinggirkan, masyarakat adat, dan pengguna dengan kebutuhan khusus. Hal ini mencerminkan peran perpustakaan umum dalam membantu semua anggota masyarakat mengakses, memproduksi, menciptakan, dan berbagi pengetahuan. Ini termasuk peningkatan fokus pada akses jarak jauh dan digital ke informasi dan segala materi bacaan, serta akses ke kompetensi dan konektivitas yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital.
Pembaruan ini menekankan pada pengembangan literasi media dan informasi serta keterampilan digital dalam mendorong dan menciptakan masyarakat yang demokratis dan kemudahan akses informasi. IFLA akan melanjutkan kemitraan dan kolaborasi dengan UNESCO dalam mengimplementasikan manifesto, sebagai alat untuk akses informasi lebih lanjut dan pengetahuan untuk masyarakat.
Reporter/Fotografer: Edi Wiyono

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bimtek Penegakkan Displin Pegawai Perpusnas Sebagai Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010

GPMB Perlu Gandeng Pemimpin Daerah Budayakan Minat Baca Masyarakat

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Perpustakaan Jantungnya Peningkatan Kualitas SDM

FAKTA EMPIRIK : KUALITAS PELAYANAN PERPUSNAS-RI TERBAIK & DIATAS RATA-RATA

IFLA dan UNESCO Luncurkan Manifesto Perpustakaan Umum 2022