Salemba, Jakarta--Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat H.M Taufik didampingi Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kab. Bima Basyirun secara khusus menyambangai Perpustakaan Nasional pada Jumat, (6/3). Kedua utusan diterima langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondan Pasaribu. Kedatangan Sekda Kab Bima adalah untuk memberitahukan perihal lokasi pembangunan gedung perpustakaan yang berubah dari lokasi sebelumnya. Apakah masih bisa diubah mengingat lokasi sebelumnya masih memerlukan waktu untuk menjadi lokasi yang ramai?. Sedangkan, di lokasi baru nanti bangunan perpustakaan akan menempati lokasi publik yang ramai dilewati/dikunjungi setiap saat.Â 
"Lokasi baru berada di lokasi yang lebih ramai. Dekat dengan persimpangan dan pantai. Disitu juga sudah banyak tersedia area publik yang menjadi salah satu titik interaksi masyarakat ataupun sekedar kongkow anak-anak muda," terang Taufik. Sekda mengakui area baru tidak seluas lokasi sebelumnya namun pemilihan lokasi yang lebih strategis menjadi alasan krusial kenapa harus dipindahkan.Â 
Mendengar alasan tersebut, Sekretaris Utama dan Deputi II Perpusnas mengatakan tidak bisa langsung mengiyakan mengingat proses sebelumnya sudah disetujui oleh tim bersama dari Perpusnas, Bappenas dan Kementerian Keuangan.Â  Apalagi pembangunan gedung perpustakaan tersebut memakai dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020. Artinya, seharusnya hal demikian sudah dipikirkan masak-masak sebelum pengajuan DAK oleh pemda, termasuk Bappeda setempat.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kabag Perencanaan Adin Bondan bahwa jika merubah lokasi dari sebelumnya, maka prosesnya harus dari awal lagi. Mulai dari proses peninjauan lokasi hingga penyusunan detail engineering desain-nya (DED).Â  Dan proses tersebut dibatasi oleh date line jika ada perubahannya mendesak.Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab. Bima Berniat Pindahkan Gedung Perpustakaan ke Lokasi Yang Lebih Strategis

Pemalang, Jawa Tengah&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjadi salah satu narasumber Talkshow Pemasyarakatan Minat Baca di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu, (27/12/2017). Acara yang dibuka oleh Bupati Pemalang H. Junaedi dan dihadiri seluruh perangkat SKPD, DPRD, pegiat pendidikan, LSM, mahasiswa, dan ribuan undangan lainnya.
Talkshow yang juga menghadirkan istri Gubernur Jawa Tengah Siti Atiqoh diselenggarakan berbarengan dengan Pencangangan Hari Kesatuan Gerak PKK-KKBP Kes ke-45 Kab.Pemalang 2017, sekaligus Pengukuhan Bunda Baca Kab. Pemalang Irna Setiawati.&nbsp; Pada acara ini Kepala Perpusnas juga menyerahkan secara simbolis bantuan satu unit Motor Perpustakaan Keliling untuk Komunitas Kampung Inggris Kecamatan Pulosari, Kab.Pemalang.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Talkshow Pemasyarakatan Minat Baca dan Pengukuhan Bunda Baca Kab. Pemalang, Jawa Tengah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Heri Hendrayana Harris atau yang akrab disapa Gol A Gong sebagai Duta Baca Indonesia Tahun 2021 bertempat di Teater Lantai 2 Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Jumat (30/4). Menurut Kepala Perpusnas kehadiran Duta Baca di tengah masyarakat diharapkan akan menjadi pendobrak kesadaran pentingnya kebiasaan membaca dan literasi sebagai bagian elemen pembentuk sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
â€œMasyarakat butuh role model untuk memberikan inspirasi. Saya ingin Gol A Gong dapat memastikan seluruh ilmu di perpustakaan dapat diserap, diaplikasikan dan digunakan untuk menciptakan inovasi dalam barang dan jasa,â€ ungkap Kepala Perpusnas.
Dia juga berharap Gol A Gong sebagai seorang Duta Baca Indonesia sekaligus seorang penulis dapat berakselerasi dengan seluruh komponen bangsa teruatama daerah yang kesulitan mendobrak tradisi menulis untuk membentuk komunitas literasi. â€œYang paling penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia menyadari bahwa kemajuan diawali dari merubah pemikiran-pemikiran lama menjadi pemikiran baru melalui buku-buku baru yang tentunya dapat menciptakan inovasi,â€ imbuhnya.
Syarif Bando juga menyampaikan apresisasinya untuk orang-orang yang secara tidak langsung berperan sebagai Duta Baca untuk mengajak masyarakat berliterasi. Menurutnya keterbatasan Perpusnas dalam menjangkauan masyarakat memang membutuhkan bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.
Gol A Gong sebagai seorang pegiat literasi yang telah memiliki pengalaman berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia menilai antusiasme masyarakat akan buku tinggi namun terkendala masalah akses yang sulit serta distribusi bahan bacaan yang belum merata.Â 
Maka dalam tugasnya sebagai Duta Baca Indonesia yang baru Gol A Gong mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit dan gemar tidak hanya membaca tapi juga menulis. â€œSemua yang datang semua ke Perpustakaan tentu tidak hanya untuk membaca, tapi bisa menulis, sehingga rak-rak yang ada perpustakaan akan penuh dengan karya-karya kita,â€ ajaknya.
Gol A Gong sendiri dalam karirnya menjadi seorang penulis telah menelurkan deretan karya cetak. Selain sebagai sastrawan, dia juga adalah Pendiri Rumah Dunia yang berada di Serang, Banten dan pernah didaulat menjadi Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Indonesia. Sederet penghargaan penting pernah diraihnya, diantaranya Nugra Jasadarma Pustaloka pada 2007, Literacy Award, Anugerah Peduli Pendidikan, Tokoh Sastra Indonesia, Anugerah Kebudayaan Indonesia, Tokoh Penggerak Literasi, serta Penghargaan Literasi Anti Korupsi dari KPK.
Pengukuhan Gol A Gong ini sekaligus menjadi penanda penyerahan tongkat estafet dari Najwa Shihab untuk melanjutkan tugas sebagai seorang Duta Baca Indonesia. Najwa mengungkapkan rasa syukurnya telah diberi kesempatan sebagai Duta Baca Indonesia selama 5 tahun terakhir.
Menurutnya menjadi Duta Baca memberikan kesempatan mengenal Indonesia dari kaca mata literasi serta bertemu banyak orang yang peduli pada kegemaran membaca masyarakat. â€œSecara formal mungkin tugas saya sudah berakhir. Namun saya merasa tidak ada kata akhir untuk mengajak semua orang terus mencintai buku dan literasi,â€ pungkas Najwa.
Acara tersebut kemudian ditutup dengan gelar wicara yang menghadirkan narasumber yakniÂ anggota Komisi X DPR RI Rano Karno, Direktur Utama PT. Balai Pustaka Achmad Fachrodji, dan Abang Buku DKI Jakarta Satria Bahar.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Perpusnas Kukuhkan Gol A Gong Sebagai Duta Baca Indonesia 2021

Salemba, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, meminta kepada para pustakawan ahli utama untuk segera mengambil peran menjadi pelopor perubahan fundamental dalam merumuskan redefinisi, reorientasi, serta reimplementasi perpustakaan di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan peran pustakawan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
â€œPerubahan cara pandang terhadap perpustakaan harus segera diubah untuk meyakinkan stakeholder untuk memastikan eksistensi perpustakaan di masa depan. Dengan perubahan ini diharapkan kita bisa menjawab tantangan global ke depan,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando pada Kegiatan Audiensi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Kamis (7/1/2021).
Dijelaskan, layanan perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas pada bagaimana cara mendapatkan buku, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan ilmu pengetahuan dari buku yang ada.
â€œKarena itu saat ini bukan lagi pustakawan mencari buku, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan. Tetapi bagaimana buku ini kita cari, kumpulkan kemudian diolah, diimplementasikan serta di review hasil dari penerapannya,â€ jelasnya.
Syarif Bando mengajak pustakawan utama untuk mengkaji persoalan yang ada di perpustakaan, seperti masih rendahnya budaya baca, indeks literasi yang masih rendah. Bagaimana persoalan itu terjadi harus dipahami, jangan lihat dari hulu nya saja tetapi perlu dikaji apa persoalan yang ada di hilir. Misalnya, kurangnya bahan bacaan sehingga masyarakat.
â€œPustakawan harus peka terhadap perubahan, kita harus jadi pelaku perubahan. Dan kami menaruh harapan pada Pustama untuk segera mengambil peran demi kemajuan serta perubahan perpustakaan,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Pustakawan Utama Perpusnas, Dedi Junaedi mengaku siap dalam rangka mengubah mindset perpustakaan, sekaligus ingin menjawab fungsi hilir dalam persoalan rendahnya minat baca masyarakat, salah satunya melalui kajian pustaka potensi wilayah.
â€œDalam kajian pustaka potensi wilayah, yakni buku-buku harus diperbanyak sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Di wilayah perbatasan ketika butuh buku kita siap bekerjasama dengan penulis dan penerbit,â€ ungkapnya.
Â 
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi â€œInformatifâ€ untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73. Sebagai informasi, berdasarkan monev keterbukaan informasi pada tahun 2020, Perpusnas mendapatkan kualifikasi â€œCukup Informatifâ€ dengan nilai 75,74.
Pada 2021, KIP melakukan monev di 337 badan publik dengan rincian sebanyak 83 badan publik memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KIP setiap tahun.
Wakil Presiden Maâ€™ruf AminÂ menyatakan kunci keberhasilan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Untuk itu, badan publik diminta untuk mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi. Pengelolaan keterbukaan informasi publik mesti dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.
"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan kebangsaan yang demokratis," jelasnya dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (26/10/2021).
Semua badan publik diminta terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Wapres menegaskan, kritik harus disikapi dengan santun, baik, beretika, sesuai norma serta ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara demokratis.
Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di antaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif.
Wapres menambahkan, Indonesia merupakan inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.
"Sebagai anggota OGP, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau mudah dan berkualitas," ungkapnya.
Seluruh badan publik didorong untuk berkomitmen mengembangkan inovasi baru agar masyarakat dan bangsa semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah. Secara paralel, modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital juga mutlak dilakukan untuk mewujudkan digital governance yang mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.
Wapres berharap dengan adanya keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik. Â â€œSeiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, tentu akan semakin tinggi pula literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kebijakan pemerintah sehingga diharapkan mampu meminimalkan mispersepsi masyarakat dan mendukung penguatan good governanve,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi jajarannya dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Ke depan, dia meminta jajarannya agar meningkatkan kinerja di bidang informasi, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perpusnas.
"Saya berharap bahwa upaya untuk meningkatkan lagi kinerja di bidang informasi ini sejalan dengan substansi tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjadi sebuah lembaga non kementerian yang memang tupoksinya adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat," tukasnya usai menerima penghargaan.
Dia menegaskan, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, Perpusnas sebagai benteng melawan hoaks, mesti menyebarkan informasi terpercaya seluas-luasnya. Dia berharap jajarannya bisa meningkatkan nilai dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.
"Ini adalah sebuah peluang yang sangat sempurna dan sangat cukup untuk bisa memastikan nilai ini akan meningkat. Dan tentu saja harus warning jangan sampai malah turun karena itu juga harus disertai kebijakan untuk memberi prioritas dan meningkatkan program kegiatan," katanya.
Sebagai simbol peradaban, Perpusnas harus mampu memberikan informasi yang mendidik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap jajarannya tidak hanya memiliki kemampuan mengenali informasi instansi, tapi juga instansi lainnya. â€œSebab bagaimanapun Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, menyebarkan informasi-informasi kebijakan publik yang dilahirkan oleh stakeholder kita baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI-Polri,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berupaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Perpusnas. Untuk itu, Perpusnas menyelenggarakan FGD Implementasi Tindak Lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 antara Perpusnas dan Arsip Nasional RI (ANRI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Peraturan Menteri disusun untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik.
&ldquo;Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keluasaan kepada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja. Selain itu, menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi,&rdquo; ujarnya di Hotel Oria, Jakarta, pada Kamis (24/11/2022).
Sementara itu, Subkoordinator Subkelompok Organisasi dan Tata Laksana, Perpusnas, Budi Kusumawardhani, menjelaskan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022, khususnya pasal 26, mencabut fungsi koordinator yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pasal 28.
Dalam FGD tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda BPOM, Kurniawan Norat, memaparkan kondisi lembaganya yang sudah menerapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 pada beberapa bidang. Kebijakan instansinya adalah menghapus fungsi koordinator dan membentuk tim kerja. Kebijakan ini menuntut birokrasi pemerintah menjadi lebih lincah (agile).
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kab. Bima Berniat Pindahkan Gedung Perpustakaan ke Lokasi Yang Lebih Strategis

Talkshow Pemasyarakatan Minat Baca dan Pengukuhan Bunda Baca Kab. Pemalang, Jawa Tengah

Perpusnas Kukuhkan Gol A Gong Sebagai Duta Baca Indonesia 2021

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kab. Bima Berniat Pindahkan Gedung Perpustakaan ke Lokasi Yang Lebih Strategis

Talkshow Pemasyarakatan Minat Baca dan Pengukuhan Bunda Baca Kab. Pemalang, Jawa Tengah

Perpusnas Kukuhkan Gol A Gong Sebagai Duta Baca Indonesia 2021

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik