Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sekretaris Jendral KORPRI Nasional Bima Aria Wibisana menekankan ada tiga tugas sebagai anggota KORPRI, diantaranya anggota KORPRI sebagai pelayan publik harus terus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian disampaikan usai mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional, di Aula Gedung Layanan Perpusnas, Rabu (12/02).
"Anggota KORPRI adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN yang melakukan pelayanan publik harus terus meningkatkan kompetensinya. Organisasi ini harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,â€ tuturnya.
Selain itu, lanjut Bima, tugas KORPRI menjahit negara ini dalam satu kesatuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari banyaknya postingan di media sosial seperti facebook dan instagram yang berupaya untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945, ini menjadi tugas ASN untuk lebih mendalami rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat sudah 30 persen PNS yang terpapar akan hal tersebut.
Dan terakhir, tugas KORPRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bima menjelaskan, hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.
â€œKORPRI memiliki program untuk anggotanya yang ingin mencoba membangun suatu bisnis baru, yakni dengan bantuan permodalan, dengan bunga jauh lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman di bank. Selain itu juga ada program umroh untuk anggota KORPRI,â€ jelasnya.
Bima berharap, dewan pengurus KORPRI yang baru dikukuhkan, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan kemandirian KORPRI.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Sekjen KORPRI Nasional Ingatkan Tiga Tugas KORPRI

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Finalis Duta Baca Jawa Barat tahun 2021, Paguyuban Duta Baca Jawa Barat serta sejumlah pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Jawa Barat mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/03/2021).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Adin Bondar beserta para jajaran.
Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ateng Kusnandar Adisaputra mengatakan, audiensi tersebut dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan Perpusnas bagi para finalis Duta Baca.
â€œAlhamdullilah sudah mendapatkan kejelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dalam upaya meningkatkan literasi dan kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Insyaallah, para rekan Duta Baca dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat Jawa Baratâ€, ungkap Ateng Kusnandar.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar mengharapkan kiprah dari para Duta Baca yang telah terpilih untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan literasi, utamanya di Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut diperkenalkan pula berbagai macam layanan yang ada di Gedung Fasilitas Layanan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Para Duta Baca Perpusnas juga turut membimbing para finalis dalam pengenalan sejumlah layanan, antara lain pemanfaatan kartu anggota, aplikasi i-Pusnas dan pemutaran video layanan.
Reporter/Fotografer: Anastasia Linawati

Finalis Duta Baca Jabar Kunjungi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pandemi akibat Covid-19 menunjukkan perlunya penguatan literasi di masyarakat agar bisa kembali produktif. Meski di satu sisi upaya ke arah sana masih memerlukan kerja keras. Ketimpangan infrastruktur perpustakaan antarwilayah membuktikan bahwa tugas besar ini bukan semata tanggung jawab Perpustakaan Nasional (Perpusnas) semata.
â€œPeran perpustakaan amat penting namun harus dibarengi oleh dukungan pemerintah daerah, termasuk support aktif dari CSR (Corporate Social Responsibility-red),â€ beber Kepala Perpusnas saat Rapat Koordinasi Pembahasan Program dan Anggaran Perpustakaan 2021 yang digelar secara virtual pada Senin pagi, (24/8).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga ditegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN tersebut adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Turunan dari arah kebijakan dan strategi yang dilakukan memiliki sejumlah program dan kegiatan prioritas, yakni peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
â€œAda empat tingkatan literasi yang ingin dicapai. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan mengemukakan ide-ide, gagasan, kreativitas, ataupun inovasi baru. Dan keempat, kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai pada kompetisi global," tambah Syarif Bando.
Sedangkan, parameter pembangunan perpustakaan di Indonesia mencakup kemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tenaga perpustakaan yang terampil, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tranformasi perpustakaan berbasis koleksi dan program untuk masyarakat, serta komitmen juga dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Rakor Pembahasan Program dan Anggaran Perpustakaan 2021 : Peran Pemda dan Support CSR Sangat Diharapkan 

Jakarta-Untuk menyiapkan SDM yang unggul dalam menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, kelompok usia produktif harus mempunyai keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.
 
Sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu memahami sekaligus melaksanakan tugas pekerjaannya secara tuntas dan berkualitas dengan visi kerja yang jelas dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian, mampu berkolaborasi dan bersinergi secara efektif dengan kolega, tim kerja, dan menjadi insan penggerak perubahan dan inovasi dalam menghadapi kompleksitas persoalan organisasi.
 
&nbsp;
<span lang="NO-BOK" style="font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Janti Suksmarini dalam sambutannya di apel pagi Senin, (25/3/2024) menjelaskan peran perpustakaan dalam memperkuat literasi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
 
&ldquo;Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, berkeahlian, kreatif, dan inovatif. Maka dari itu, perlu terus dilakukan pengembangan kemampuan pekerja dan angkatan kerja dalam mengadopsi alat, proses, dan prosedur baru agar siap menghadapi revolusi industri 4.0,&rdquo; papar Janti.
 
Agenda keempat dalam agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang mana di dalamnya terdapat pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca. Kondisi tersebut mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa, termasuk ASN di Perpustakaan Nasional RI.
 
Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Profesionalitas ASN menjadi salah satu unsur penilaian Reformasi Birokrasi di Perpustakaan Nasional yang diukur dalam bentuk nilai Indeks Profesionalitas ASN.
 
&ldquo;Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya&rdquo;, ucap Janti.
 
Adapun Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Perpustakaan Nasional meraih nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 64,60 pada tahun 2023.
 
Selain Indeks Profesionalitas ASN, yang perlu mendapatkan perhatian terkait pengukuran kualitas SDM ASN adalah Indeks Sistem Merit. Indeks ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 27.
 
Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
 
Nilai Indeks Sistem Merit di Perpustakaan Nasional pada tahun 2023 yaitu 0,68 dengan total nilai 278,5 dan masuk kategori III (Baik).
 
Penilaian tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dilakukan oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Penilaian mandiri sistem merit dilakukan berdasarkan 8 (delapan) aspek yaitu aspek ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai, aspek pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, aspek pengembangan karir, aspek pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian, aspek perlindungan dan pelayanan kepada pegawai, aspek ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN.
 
&nbsp;&nbsp;
 
Reportase: Ranny Kusumawardhani

Penilaian Profesionalitas ASN di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Semarang &ndash; Tim Futsal Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Tim Futsal Badan Narkotika Nasional (BNN) pada ajang Pornas KORPRI XVI Sabtu (15/7) di GOR Universitas Diponegoro, Semarang. Pada ajang dua tahunan ini, Perpusnas berada di Grup J bersama BNN, Kemenkominfo dan Sulawesi Selatan.
 
Pertandingan melawan BNN merupakan pertandingan pertama yang dilakoni Perpusnas. Pertandingan berikutnya dijadwalkan melawan Sulawesi Selatan pada (17/7) dan Kemenkominfo (18/7). Kemenangan pada pertandingan pertama ini membuka peluang Perpusnas untuk melangkah ke babak 32 besar. Pertandingan lainnya di Grup J yang mempertemukan Kemenkominfo versus Sulawesi Selatan berakhir 3-1 untuk Sulawesi Selatan.
 
Gol-gol kemenangan Perpusnas atas BNN dihasilkan melalui brace Muhammad Ikhbal dan Mohd. Wahyu Saputra. Hasil ini sekaligus untuk sementara menempatkan Tim Perpusnas yang diasuh Jimmy Matulessy ini sebagai pemuncak Grup J. 
 
Menurut Dedy Junaedhi Laisa, Kapten Tim Perpusnas kemenangan ini dirasakan sangat menggembirakan dan dapat menumbuhkan motivasi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. "Hasil ini sangat positif karena Tim Futsal Perpusnas mayoritas diperkuat oleh pemain-pemain yang relatif berusia muda dan baru pertama kali bertanding di ajang selevel Pornas KORPRI, sehingga diharapkan dapat menambah pengalaman untuk berlaga di turnamen-turnamen berikutnya," tambah Dedy. &nbsp;
 
Hal senada diungkapkan Edi Wiyono, Official Tim Perpusnas bahwa kemenangan melawan BNN adalah kemenangan perdana. Dalam keikutsertaan Perpusnas di Pornas KORPRI sebelumnya untuk cabor futsal tidak pernah memenangkan pertandingan. "Kemenangan ini patut disyukuri, tapi tim tidak boleh terlena dengan hasil hari ini. Dua pertandingan berikutnya membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. Semoga hasil terbaik dapat diraih, " harap Edi.

Tim Futsal Perpusnas Raih Kemenangan Pertama di Ajang Pornas XVI KORPRI 

Salemba, Jakarta &ndash; Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2022 meningkat menjadi 78,17 poin dari sebelumnya 76,92 poin. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
 
Meski secara keseluruhan hasil antara Perpusnas pada 2022 mengalami kenaikan, namun terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu segera dapat dioptimalkan.
 
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH), Sri Marganingsih menyampaikan, terdapat tujuh rekomendasi tahun 2022 yang perlu segera dioptimalisasi.
 
Diantaranya, evaluasi terhadap rencana tindak Agen Perubahan untuk memastikan perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat dan berdampak, mendorong area deregulasi kebijakan melakukan pemetaan seluruh peraturan yang pernah dikeluarkan dikaitkan dengan peraturan lain, peningkatan layanan digital IPUSNAS dalam pemanfaatan UI/UX.
 
"Ketiganya merupakan rekomendasi untuk pokja manajemen perubahan, deregulasi, dan tata laksana/pelayanan/pusdatin. Rekomendasi yang perlu dioptimalkan salah satunya integrasi iPusnas dengan layanan pustaka digital yang ada di K/L dan pemerintah daerah," jelasnya dalam Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi LHE RB 2022 pada Senin, (3/4/2023).
 
Lebih lanjut, Kepala Biro HOKH menyampaikan, rekomendasi lainnya untuk pokja penataan SDM yakni mereviu kembali implementasi sistem kerja dan pengelolaan kinerja pegawai dan penyesuaiannya dengan pedoman terbaru, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai Consulting dan Quality Assurance, percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM, serta pemetaan dan analisis terhadap seluruh inovasi yang telah dikembangkan agar diketahui dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
 
Dikatakan, dalam pelaksanaan evaluasi RB 2023 tiap instansi pemerintah menyampaikan praktik baik pelaksanaan RB. Praktik baik ini merupakan inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders.
 
"Total ada sebanyak 50 naskah praktik baik. Proses unggah ke MenPANRB sudah kami lakukan pada 31 Maret lalu oleh Sekretariat RB Perpusnas," katanya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi kenaikan indeks RB Perpusnas yang meningkat dari tahun sebelumnya. Meski begitu, perlu dicermati tiga hasil antara yang mengalami penurunan poin di tahun 2022.
 
Seperti, pelaksanaan sistem merit, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pengelolaan anggaran. 
 
"Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, salah satunya dengan penyediaan tenaga kerja fungsional pengadaan barang dan jasa," katanya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfian/Ahmad Kemal

Indeks RB Perpusnas Meningkat, Tujuh Rekomendasi Perlu Dioptimalisasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan kerja Tim Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (5/9/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo menyampaikan, kunjungannya ini untuk berkonsultasi terkait ranperda tentang Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD.
"Kami mohon masukan untuk ranperda ini. Dengan adanya perda ini ada penguatan lembaga perpustakaan. Terkait pembiayaan dan sanksi perlu lebih dipertajam. Hal penting yang lain kami harap ada diskusi lebih lanjut," ungkap Fauzi.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin mengatakan, kunjungan kerjanya kali ini untuk melakukan konsultasi terkait perpustakaan khusus disabilitas.
Dari konsultasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai tindak lanjut dari bangunan perpustakaan yang telah dibangun di Kalimantan Selatan.
"Kami ingin tahu bagaimana mengoperasionalkan perpustakaan khusus disabilitas ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memberi masukan agar penamaan ranperda yang tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Agar cakupan dari perda tersebut bisa lebih luas.
Syarif Bando mengingatkan bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah. Peran perpustakaan bukan lagi sekadar memanage koleksi maupun pengetahuan tetapi perannya lebih pada transfer pengetahuan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menambahkan, Perpusnas sebagai lembaga pemenerintah non kementerian yang memiliki tugas di bidang perpustakaan, memmiliki enam fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan.
Diantaranya, Perpusnas sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan, dan Perpusnas sebagai perpustakaan deposit sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.
Reportase: Wara Merdeka Foto: Alfian

Berita

Sinergi Wujudkan Layanan Perpustakaan