Jakarta - Perpustakaan Nasional menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Perpustakaan Angkatan XXII dan XXIII. Diklat untuk para kepala dinas perpustakaan dan kepala perpustakaan khusus serta perguruan tinggi ini dilaksanakan selama delapan hari mulai 11 April 2018 dengan jumlah peserta 60 orang.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan keberhasilan suatu manajemen organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Karenanya, seorang pemimpin harus bisa memotivasi anak buahnya untuk giat melaksanakan misi organisasi dengan tujuan memuaskan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi untuk seluruh anggota organisasi.
â€œJadi paradigma manajemen yang menjadikan orang sebagai mesin, oh itu ada di zaman revolusi industri. Kalau sekarang, manusia sebagai sumber resource yang paling potensial dalam sebuah manajemen,â€ jelasnya saat pembukaan Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan XXII dan XXIII di Hotel Ibis Senen, Jakarta, pada Rabu (11/4).
Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam manajemen sebuah organisasi yakni sumber daya manusia, sarana-prasarana, metodologi, dan keuangan. â€œApa yang akan dimanaj perpustakaan? Bagaimana mengatur manajemen sarana-prasarana perpustakaan? Bagaimana mengatur SDM-nya? Bagaimana memikirkan koleksi bahan pustakanya? Bagaimana membangun kerja sama dengan semua stake holder agar pengakuan tentang perpustakaan itu, memadai? Bagaimana melakukan promosi perpustakaan agar orang yakin bahwa perpustakaan itu, penting?,â€ jelasnya.
Karenanya, para kepala perpustakaan diminta berperan aktif dalam mempromosikan pentingnya perpustakaan. Hal ini bisa terwujud selama perpustakaan dan pustakawan bisa mewujudkan fungsi perpustakaan yang esensial, yaitu menyajikan informasi kepada orang yang membutuhkan.
Syarif meminta para kepala perpustakaan tetap termotivasi mewujudkan perpustakaan yang berkualitas, meski perpustakaannya ada di daerah. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tauhn 2016 tentang Perangkat Daerah sudah mengakomodir hal ini. Di mana status perpustakaan sudah meningkat. Sebelumnya, perpustakaan di provinsi statusnya badan, sekarang berubah menjadi dinas. Sementara di kabupaten yang dulunya kantor, sekarang menjadi dinas.
â€œNamun yang paling menentukan, kualitas organisasi apakah dia dinas, bukan pada tulisan kelembagaannya, seperti dinas perpustakaan provinsi, dinas perpustakaan kabupaten, bukan itu. Yang paling menentukan adalah kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita yang akan menunjukkan eksistensi perpustakaan ini naik kelas atau tidak,â€ urainya.
Melalui diklat ini, Syarif mengajak para kepala perpustakaan untuk memanfaatkan koleksi digital Perpusnas yakni e-Resources dan iPusnas. â€œJadi jangan pernah bilang perpustakaan bisa diremehkan. Hari ini, luar biasa dan kita sedang menuju kepada sepuluh besar kelas dunia. Tapi itu tidak akan ada artinya kalau koleksi yang ada di bapak, koleksi yang ada di Perpusnas tidak disilang layangkan tidak di satu pintu. Oleh karena itu, manajemenÂ  pendidikan saat ini harus memastikan kita satu pintu,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Diklat Perpusnas Widiyanto menyatakan diklat ini diberikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para kepala perpustakaan sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan perpustakaan dengan sentuhan literasi. Dengan demikian, perpustakaan bisa berkontribusi dalam membuat sejahtera masyarakat.
â€œDiklat kali ini kami khususkan untuk kepala dinas dan kepala bidang, kepala seksi dan juga kepala-kepala perpustakaan dari perpustakaan instansi dan juga perguruan tinggi. Ada 60 peserta yang sudah hadir,â€ jelasnya.
Widi menambahkan, materi diklat bisa diakses melalui e-learning. Sehingga pengayaan materi diklat bisa diakses kapan pun.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas: Keberhasilan Manajemen Organisasi Ditentukan oleh Pemimpinnya

Kemayoran, Jakarta&mdash;Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024 resmi ditutup. Dalam penutupan, pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menyatakan ada beberapa hal yang digarisbawahi dalam rapat tahunan ini.
Pertama, mengenai penataan ulang konsep dan praktik literasi. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung Rakornas Bidang Perpustakaan pada tahun ini yakni &ldquo;Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi&rdquo;. Menurutnya, seluruh peserta dan Perpusnas harus memahami penataan ulang konsep literasi.
&ldquo;Pemahaman kita tentang literasi jangan diracuni dengan konsep yang&nbsp;njlimet. Literasi bisa didefinisikan kemampuan untuk mengelola informasi, baik itu tekstual maupun non-tekstual, diolah dan digunakan untuk meningkatkan kecakapan hidup kita,&rdquo; jelasnya di Jakarta, pada Rabu (15/5/2024).
Dia mencontohkan, pengiriman pesan melalui aplikasi pesan singkat yang berisikan teks dan ikon berupa non-tekstual. &ldquo;Maka ketika mendapatkan pesan seperti itu yakni teks dan non teks, maka kita memahami pesan itu. Itu adalah bentuk kemampuan menafsirkan teks dan non teks,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, konsep literasi jangan sulit agar implementasinya tidak sulit. Untuk praktiknya, dapat ditata ulang sesuai dengan praktik literasi di masyarakat. Hal ini sudah disampaikan para narasumber seperti pegiat literasi, kepala desa, perpustakaan kota/kabupaten, hingga perpustakaan provinsi yang berbagi suka duka, pengalaman, dan harapannya. &ldquo;Rakor kali ini berbeda karena kita mendengar praktik baik dari mereka,&rdquo; tuturnya.
Kedua, dia menekankan pentingnya kolaborasi, kerja sama, dan gotong royong. Dia menjelaskan, berdasarkan penjelasan dari Bappenas, literasi memiliki arti penting dan menjadi bagian dari rencana panjang jangka menengah nasional (RPJMN). Di sisi lain, fungsi Perpusnas semakin luas. Namun, seyogyanya, Perpusnas tidak melupakan tugas utamanya.
&ldquo;Saya mendengar paparan dari Bappenas bahwa pentingnya literasi dan menjadi bagian dari RPJMN. Literasi mendapat spesifik dalam RKP. Perpusnas juga semakin hari semakin meluas fungsinya, tapi jangan lupa pada tugas utama. Tugas utamanya adalah agar orang bisa membaca, menggali pengetahuan melalui perpustakaan,&rdquo; urainya.
Untuk penguatan tugas utama Perpusnas dan perpustakaan, dapat dilakukan kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Desa PDTT serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dia menambahkan, surat edaran bersama antara Kementerian Desa PDTT dan Perpusnas akan ditandatangani yang berisikan pemanfaatan dana desa untuk operasionalisasi taman bacaan di desa. Pengesahannya akan dilakukan pada 17 Mei 2024.
&ldquo;Jadi bapak ibu dapat mengawal dana desa untuk TBM dan bisa langsung melakukan koordinasi dengan mereka sehingga kegiatan TBM lebih terarah,&rdquo; tukasnya.
Sementara dengan Kemendikbudristek, dia menuturkan, program sastra masuk kurikulum akan diluncurkan. Karya sastra klasik dan kontemporer akan menjadi bahan tambahan untuk para siswa mulai kelas 5 SD hingga SMA.
Dinas perpustakaan daerah dapat memanfaatkan hal ini dengan menyediakan buku-buku sastra yang dibutuhkan para siswa. &ldquo;Sehingga bisa diakses anak-anak kita. Kegiatannya, bagaimana kita memanfaatkan buku-buku ini, dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan sekolah. Ini semakin penting agar anak-anak kita bisa meningkatkan kecakapan hidupnya dengan karya sastra,&rdquo; urainya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 diselenggarakan pada 14-15 Mei 2024 dengan tema &ldquo;Menata Ulang Konsep Dan Praktik Pembangunan Literasi&rdquo;. Rakornas mengangkat tiga isu utama yaitu Pengembangan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi, Pengarusutamaan Naskah Nusantara, serta Standardisasi dan Tenaga Perpustakaan.
Rakornas menghasilkan 24 rekomendasi yang didapat dari diskusi kelompok terpumpun (FGD) di mana setiap isu utama menghasilkan delapan rekomendasi. Plt. Kepala Perpusnas menuturkan, rekomendasi ini adalah harapan yang dibebankan kepada Perpusnas untuk selanjutnya diimplementasikan bersama.
Rakornas diisi dengan sesi kebijakan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan sesi panel diisi oleh para narasumber dari pemerintah daerah yang melaksanakan praktik baik dalam pengembangan tiga kebijakan utama Perpusnas yakni Bupati Berau, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kendal, dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, sesi pararel menghadirkan narasumber yang terlibat secara aktif dan membagikan praktik baik yang dapat ditiru oleh pemerintah daerah, lembaga, organisasi, pegiat literasi dan masyarakat umum. Rakornas dihadir secara luring 920 peserta yang terdiri dari kepala daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, ketua forum perpustakaan/penerbit/pengusaha rekaman dan pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal/Aji Anwar/Alfiyan A.
&nbsp;

Penutupan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Plt. Kepala Perpusnas: Konsep Literasi Jangan Rumit agar Implementasinya tidak Sulit

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kementerian Sekretariat Negara menggandeng Perpustakaan Nasional untuk menjajaki kolaborasi terkait pengembangan SDM melalui penguatan literasi informasi untuk layanan kunjungan masyarakat, khususnya generasi milenial. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Eddy Cahyono saat mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Selasa (16/7/2019).
Eddy menyatakan pihaknya tertarik untuk menjalin kerjasama setelah melihat antusiasme masyarakat berkunjung ke Perpusnas. Eddy menjelaskan, Istana Kepresidenan sering menerima rombongan kunjungan dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Perpusnas pun sering dikunjungi oleh rombongan pelajar dan mahasiswa. Peluang untuk mengajak rombongan pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi Perpusnas semakin terbuka karena saat ini sedang disiapkan Galeri Kepresidenan sebagai salah satu layanan.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan masing-masing pihak bisa berkontribusi dalam memberikan edukasi dan informasi untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan fokus kebijakan Presiden terpilih Joko Widodo. â€œMisalnya dari sana (Istana, red) bisa dibawa ke Galeri Kepresidenan atau kita bisa elaborasi. Karena di sini (Perpusnas, red) sering kunjungan rombongan. Teknisnya bisa nanti dibicarakan apakah bisa dibawa ke sana atau dikumpulkan di sini. Misalnya acara di lantai 24, kami sudah menyampaikan tupoksi Setneg dan kemudian diisi dengan materi Perpusnas terkait literasi informasi sehingga mereka terbukalah wawasannya. Ini agar kita bisa bersinergi utk mewujudkan pengembangan SDM sesuai visi Presiden Joko Widodo, ke depan,â€ jelas Eddy.
Perpusnas juga diajak bekerjasama untuk mendiseminasikan informasi dari buku-buku yang sudah dihasilkan oleh Kemensetneg. â€œKami intinya perlu memberikan pembekalan kepada generasi milenial untuk penambahan knowledge. Kami dari kehumasan perlu mengedukasi publik melalui kerja pemerintah, apa yang sudah dikerjakan sehingga masyarakat mendapat informasi yang konprehensif terkait kerja pemerintah,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menyambut baik ajakan kerjasama ini. Perpusnas memiliki perhatian khusus kepada generasi muda dalam mengenalkan manfaat perpustakaan dan membaca untuk meraih keberhasilan. â€œSelain itu, kami memiliki situs web kepustakaan presiden, situs khusus tentang kepresidenan. Kami sangat senang jika dari Setneg bisa mengisi untuk konten situs web ini sehingga bisa menjadi sarana komunikasi kita secara online,â€ tutur Joko saat menerima rombongan dari Kemensetneg di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta.
Saat ini, Perpusnas sedang gencar mensosialisasikan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di sini, peran perpustakaan mengalami penguatan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan masyarakat. Melalui rencana kolaborasi ini, diharapkan peran perpustakaan sebagai ruang publik untuk aktivitas masyarakat mengalami penguatan.
Selama di Perpusnas, rombongan dari Asdep Humas Kemensetneg mengunjungi spot-spot menarik di Perpusnas, seperti Graha Literasi, Galeri Kepresidenan, Layanan Keanggotaan, Layanan Anak, Disabilitas, Layanan Monograf Terbuka, dan berakhir di Lantai 24 yang menawarkan pemandangan Monas dari ketinggian.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â

Kolaborasi Perpusnas dan Kemensetneg untuk Pengembangan SDM

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) mengadakan sosialisasi Grand Design, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pedoman Perpustakaan Khusus secara virtual pada hari Selasa. (23/05/2023)
Dra. Nani Suryani, M.Si. selaku Kepala Pusat PPUK menggandeng tiga narasumber dan satu moderator, antara lain Drs. Tisyo Haryono, M.L.S., Assesor Perpusnas, Farli Elmuneri, S.S., M.Hum., Pustakawan Daniel S. Lev., Eka Meifrina Suminarsih, S.S,. M.M., Pustakawan Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai moderator Hariyah, M.Hum., Pustakawan perpustakaaan Kementerian Agama (Kemenag).
&ldquo;Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus adalah sebuah pedoman tentang bagaimana konsep pengembangan perpustakaan khusus masa depan dan segala permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas&rdquo;, jelas Nani.
Perpusnas telah melakukan pembinaan ke perpustakaan khusus. &ldquo;Kami telah memfasilitasi pertemuan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia setiap tahun untuk penguatan penyelenggaraan perpustakaan khusus dari segi penguatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pun kami juga melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga perpustakaan khusus di seluruh Indonesia&rdquo;, lanjut Nani.
Tisyo Haryono, salah satu narasumber menyampaikan tentang grand design yang memuat gambaran umum, transformasi, analisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, prioritas program dan roadmap.
&ldquo;Diharapkan grand design yang telah disusun ini menjadi acuan dalam rangka pengembangan perpustakaan khusus&rdquo;, kata Tisyo.
Kondisi perpustakaan khusus saat ini, menurut Tisyo, antara lain dasar pembentukan yang tidak ada keberlanjutan, statusnya tergantung pada lembaga induk, tupoksinya melayani pemustaka pada lembaga induk, indikator kinerja dilihat dari jumlah koleksi dan pelayanan prima.
Perlu ada transformasi untuk mengatasi kondisi tersebut di atas.
&ldquo;Perlu membangun koleksi khusus, menyediakan konten digital, layanan prima, layanan eksistensi, konvergensi layanan (menyatukan perpustakaan dengan layanan lain misalnya layanan museum, layanan anak), resource sharing, the feel good library, recognition dan perbaikan yang berkelanjutan&rdquo;, lanjut Tisyo.
Setiap penyelenggara perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan yang merata dan menjamin ketersediaan koleksi.
Narasumber kedua diisi oleh Farli Elnumeri yang menjelaskan tentang NSPK.&nbsp;
&ldquo;NSPK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan khusus sesuai dengan NSP perpustakaan khusus dan penguatan layanan prima dengan tujuan untuk memberikan arah penyatuan dan kesepahaman dalam menciptakan kesesuaian gerak dan strategi perpustakaan khusus&rdquo;, terang Firli.
Perpusnas menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus. Pedoman tersebut memuat tentang pembinaan, koleksi, sarana prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan khusus.
Eka Meifrina Suminarsih selaku salah satu narasumber mengungkapkan bahwa masing - masing outline dibedah dalam pedoman. 
&ldquo;Pembinaan perpustakaan memuat perihal kebijakan dan kondisi umum perpustakaan dan tugas fungsi lembaga induk. Perpustakaan khusus tidak bisa lepas dari lembaga induknya. Karena lembaga induk berfungsi sebagai representasi kepentingan pemustaka dan fasilitator&rdquo;, jelas Eka.
Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 7, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Reportase &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Jakarta - Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI diinstruksikan agar segera menyerahkan arsip, khususnya arsip inaktif, kepada pengelola arsip Perpusnas. Penyerahan arsip inaktif merupakan bukti kesungguhan dari unit pimpinan tinggi pratama dalam pengelolaan arsip secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga ke depannya, pengelolaan arsip di lingkungan Perpusnas tidak ada yang terbengkalai.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/9/2020). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pada pasal 3, pengelolaan arsip dinamis disebut merupakan tanggung jawab pencipta arsip yang dalam hal ini unit yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œKami telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan secara bertahap semua unit eselon satu diberi waktu sampai dengan Oktober untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan tinggi pratamanya diatur sedemikian rupa sehingga pada bulan November penyerahan arsip inaktif agar semua unit eselon satu secara bertahap sudah dilakukan kepada pengelola arsip Perpusnas,â€ urai Syarif Bando.
Syarif Bando memastikan Perpusnas berkomitmen dalam pengelolaan arsip. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa beberapa kegiatan antara lain bimtek pengelolaan arsip dinamis dan ditindaklanjuti dengan praktek yang melibatkan arsiparis Perpusnas. Selain itu, Perpusnas sudah membentuk tim pengelola arsip dan pembangunan central file di lingkungan Perpusnas.
â€œMaka kita harus bisa memastikan berapa banyak arsip inaktif yang dihasilkan Perpusnas dan sudah selesai pengelolaannya dan kemudian dengan JRA (jadwal retensi arsip, red) kita bisa menata. Dan bukan tidak mungkin di antara arsip-arsip inaktif itu mungkin saja ada yang akhirnya masuk kategori arsip statis yang kemudian tempat penyimpanannya di Arsip Nasional RI,â€ jelasnya.
Dalam daftar yang dirilis Arsip Nasional RI (ANRI), Perpusnas masuk dalam daftar lembaga negara yang telah menyerahkan arsip statis 2015-2019. Perpusnas berada di peringkat 13 dari 48 lembaga negara yang menyerahkan, di mana ada 124 lembaga negara belum menyerahkan. Syarif Bando mengaku bangga dengan hal ini. Dia berharap ke depan, jajarannya untuk terus berkomitmen dalam menunjukkan kapasitas dan kualitas dalam pengelolaan arsip.
Saat ini, ada 14 arsiparis di lingkungan Perpusnas. Jumlah ini dinilai masih belum memadai karena tidak semua unit kerja memiliki arsiparis. Karenanya ke depan, Perpusnas akan mengajukan kebutuhan arsiparis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bimtek diikuti para arsiparis, pejabat struktural, koordinator dan subkordinator, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana di lingkungan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2019 dengan tema â€œPustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€. Tema ini sesuai dengan tagline yang diusung Perpusnas pada awal 2019 yang mendorong pemanfaatan informasi yang terkandung dalam perpustakaan sebagai prioritas utama.
Pada 2019, Perpustakaan masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam literasi dan pembangunan sosial ekonomi melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, perpustakaan harus menjalankan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Ini bisa diwujudkan melalui pustakawan yang memberdayakan konten di perpustakaan karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang terpercaya. â€œPerpusnas bukan hanya fokus pada kegembaran membaca tapi menyejahterakan masyarakat. Karena tujuan akhir bangsa adalah menyejahterakan masyarakat,â€ jelasnya.
Melalui raker, Perpusnas sebagai instansi pembina perpustakaan didorong untuk menjadi motor penggerak serta institusi yang merangkum dan membarui terkait data dan informasi seluruh perpustakaan di Indonesia. Perpusnas tidak hanya bertanggungjawab melaporkan kinerja perpustakaan internal, tapi di seluruh Indonesia. Hal ini bisa dilakukan melalui pembangunan big data yang menyimpan laporan terbaru kinerja perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota. Melalui big data tersebut, kepala perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota diberikan akses ke aplikasi untuk memberikan informasi terkait kinerja terbaru dari instansi masing-masing dalam periode tertentu.
â€œTugas kita adalah membina dan menggali semua data tentang perpustakaan di republik ini, mengolah, menganalisis, menjadi dokumen laporan, kemudian dilaporkan kepada Presiden, DPR, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenko PMK. Sehingga kinerjanya bisa diukur,â€ jelas Syarif Bando saat memberikan arahan pada Raker Perpusnas Tahun 2019 yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Selasa (12/2/2019).
Dalam arahannya, Syarif Bando menjelaskan ada empat prioritas kegiatan Perpusnas tahun 2019. Yang pertama, penyusunan grand design aparatur sipil negara (ASN) Perpusnas; kedua, penyusunan grand design dan database infrastruktur Perpusnas; ketiga, branding Perpusnas; keempat, reorganisasi Perpusnas Perpusnas dan penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penyusunan rencana jangka panjang Perpusnas Tahun 2020 -2029. Selain itu, peserta raker diminta menggunakan anggaran dengan kemampuan manajerial. â€œGunakan kemampuan manajerial Anda untuk mengelola pergerakan uang, jangan gunakan kemampuan teknis untuk membelanjakan uang,â€ pungkasnya.
Raker Perpusnas Tahun 2019 diselenggarakan selama tiga hari pada 12-14 Februari 2019. Raker Perpusnas menghadirkan narasumber yakni Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, Deputi Bidang Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro, perwakilan dari Kementerian Keuangan. Pada hari kedua, Raker Perpusnas akan diisi Evaluasi Capaian Target Kinerja Renstra 2015-2019, Target Kinerja Renstra 2020-2024, dan Rencana Kerja 2020 yang disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan dilanjutkan dengan Sidang Komisi hingga hari ketiga. Raker dihadiri 200 peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Perpusnas.
Reportase: Hanna Meinita

Raker Perpusnas Tahun 2019: Kepala Perpusnas Dorong Pengembangan Big Data Perpustakaan di Indonesia  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan kerja Tim Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (5/9/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo menyampaikan, kunjungannya ini untuk berkonsultasi terkait ranperda tentang Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD.
"Kami mohon masukan untuk ranperda ini. Dengan adanya perda ini ada penguatan lembaga perpustakaan. Terkait pembiayaan dan sanksi perlu lebih dipertajam. Hal penting yang lain kami harap ada diskusi lebih lanjut," ungkap Fauzi.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin mengatakan, kunjungan kerjanya kali ini untuk melakukan konsultasi terkait perpustakaan khusus disabilitas.
Dari konsultasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai tindak lanjut dari bangunan perpustakaan yang telah dibangun di Kalimantan Selatan.
"Kami ingin tahu bagaimana mengoperasionalkan perpustakaan khusus disabilitas ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memberi masukan agar penamaan ranperda yang tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Agar cakupan dari perda tersebut bisa lebih luas.
Syarif Bando mengingatkan bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah. Peran perpustakaan bukan lagi sekadar memanage koleksi maupun pengetahuan tetapi perannya lebih pada transfer pengetahuan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menambahkan, Perpusnas sebagai lembaga pemenerintah non kementerian yang memiliki tugas di bidang perpustakaan, memmiliki enam fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan.
Diantaranya, Perpusnas sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan, dan Perpusnas sebagai perpustakaan deposit sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.
Reportase: Wara Merdeka Foto: Alfian

Berita

Sinergi Wujudkan Layanan Perpustakaan

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: Keberhasilan Manajemen Organisasi Ditentukan oleh Pemimpinnya

Penutupan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Plt. Kepala Perpusnas: Konsep Literasi Jangan Rumit agar Implementasinya tidak Sulit

Kolaborasi Perpusnas dan Kemensetneg untuk Pengembangan SDM

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

Raker Perpusnas Tahun 2019: Kepala Perpusnas Dorong Pengembangan Big Data Perpustakaan di Indonesia Â