Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan media memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengambil peran untuk mewujudkan masyarakat yang literat.
Media memiliki peranan yang strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan Perpusnas membutuhkan peranan media untuk mempublikasikan kegiatan lembaga. Untuk itu terdapat fungsi media relations dalam menunjang kegiatan Perpusnas.
Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menyampaikan, Perpusnas telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat dengan literasi yang baik.
Antara lain, pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Upaya-upaya yang telah dilakukan ini, lanjut Deni, akan semakin kuat jika bersinergi dengan media. Kegiatan media gathering menjadi sebagai salah satu cara Perpusnas dalam membina hubungan baik dengan media.
"Karena sebagus-bagusnya kegiatan di suatu lembaga, tidak dapat dikenal masyarakat jika tidak ada publikasi dari media. Kita berharap hubungan yang baik terus berlanjut, agar Perpusnas lebih dikenal masyarakat luas," ungkap Deni saat membuka Media Gathering Perpusnas 2022 dengan tema Bersinergi dengan Media Menuju Masyarakat Literat, Selasa (13/9/2022).
Ketua Bidang Media Berkelanjutan Forum Pemred, Pung Purwanto mengatakan, menuju masyarakat literat senafas dengan mengembangkan jurnalisme berkualitas atau good journalism yang tengah dikampanyekan secara massif oleh media arus utama.
Menurutnya, Perpusnas dan media memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia serta mewujudkan masyarakat literat.
"Kami inginnya masyarakat mengkonsumsi jurnalisme yang berkualitas sedangkan Perpusnas ingin masyarakat literat. Karena memiliki tujuan yang sama, banyak hal yang dapat disinergikan," kata Pung.
Pung menjelaskan, saat ini masyarakat mudah mengakses informasi apa pun melawai gawai. Namun, tidak semua informasi yang diterima memiliki kebenaran. Maka diperlukan literasi dalam melawan hoaks.
"Kami mendorong perang melawan hoaks dengan meningkatkan literasi kita. Kalau masyarakat gemar membaca, gemar mengkonsumsi informasi yang berkualitas, maka sudah pasti masyarakat tidak akan mudah di adu domba," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta, Rikando Somba menuturkan, Perpusnas memiliki peran penting dalam hal penguatan budaya literasi, yang sekaligus senjata memerangi mis/disinformasi di ranah publik.
"Karena sebagai sarana terpusat di Indonesia, Perpusnas menyediakan jutaan koleksi literatur yang meliputi buku tercetak, artikel, hingga buku elektronik," tuturnya.
Rikando mengatakan, meski telah tersedia dalam medium digital yang mudah dan terbiasa diakses kaum milenial, namun buku masih identik dengan lembaran fisik tercetak.
Â 
Menurutnya, Perpusnas perlu menyiapkan berbagai langkah agar perpustakaan diminati oleh pembaca muda.Â  Diantaranya, menyadari pentingnya merangkul pembaca muda dalam meningkatkan literasi, mempelajari strategi mutakhir di dunia digital, serta melakukan kolaborasi dengan komunitas media massa.
Di sisi lain, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, Perpusnas perlu memiliki cara atau program yang related (keterkaitan) dengan masyarakat. Ketika perpustakaan memiliki keterkaitan dengan masyarakat maka apa yang ada di perpustakaan dapat tercapai ke masyarakat.
"Sangat disayangkan apabila informasi yang ada di Perpusnas tidak sampai ke masyarakat karena tidak ada titik keterkaitan antara publik dengan kami para jurnalis untuk mempublikasikannya," kata Herik.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Joko Santoso menambahkan, makna membaca dalam masa disrupsi mengalami perluasan. Membaca tidak hanya membaca teks, buku, maupun jurnal tetapi dimaknai dengan menyerap pengetahuan.
"Maka konsen Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia penguatan literasi sudah melebihi dari kemampuan membaca. Bagaimana literasi menjadi pra syarat seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," imbuhnya.
Joko menyadari, indikator utama ekspos media dipandang penting. Karena diyakini dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan resonansi sosial yang membangkitkan kesadaran pentingnya literasi.
"Membangkitkan bahwa persoalan literasi butuh kerja sama, bahu membahu setiap lembaga. Masyarakat yang unggul adalah mereka yang kuat literasinya," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas dan Media Berperan Wujudkan Masyarakat Literat

Jakarta- Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pelangi Tunjung berhasil menempati peringkat pertama dalam Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi SD/MI Nasional Tahun 2021.
Tahun ini mengangkat tema â€œMembangun Generasi Muda Indonesia Gemar Membaca serta Menumbuhkan Karakter Bangsa Melalui Kecintaan Terhadap Budaya Lokalâ€. Rutin digelar setiap tahun, lomba bertutur tingkat SD/MI diikuti 34 perwakilan dari setiap provinsi yang sebelumnya telah diseleksi melalui Dinas Perpustakaan di daerah.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mendekatkan anak dengan kekayaan khasanah budaya lokal. Dengan begitu rasa nasionalisme dan cinta tanah air akan secara perlahan ikut terbentuk. Hal tersebut diungkapkan Deni bertepatan dengan Pengumuman Pemenang dan Penutupan Lomba Bertutur Siswa-Siswi SD/MI Nasional Tahun 2021 pada Kamis (9/9/21).
â€œDari kandungan bahan bacaan berbasis konten lokal mereka mendapatkan pesan-pesan moral ataupun keluhuran budi pekerti sebagai bagian dari warisan kekayaan Nusantara,â€ sebutnya.
Selain itu Deni menuturkan bahwa pengembangan budaya baca anak dan pengertian literasi baiknya dilakukan sejak dini. Melalui lomba bercerita ini Deni berharap dapat menggiatkan program gemar membaca di kalangan anak-anak.
â€œSejak usia dini, anak-anak perlu ditanamkan sikap saling menghormati, etika sopan santun, rasa belas kasih, bergotong-royong, menerima setiap perbedaan dan toleransi, serta sikap peduli terhadap lingkungan. Sehingga di masa depan nanti mereka tidak hanya menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing namun tetap memiliki kualitas akhlak yang istimewa,â€ tutur Deni.
Oleh karena itu lanjut Deni, penting untuk menumbuhkembangkan kreativitas anak dalam membaca. Sehingga anak dapat leluasa mencari pengetahuan dan adapatif dalam berifikir. Merupakan tugas Perpusnas dan seluruh masyarakat untuk menjaga generasi penerus bangsa dari terpaan budaya yang dapat merusak proses berpikir di masa mendatang.
Lomba yang diselenggarakan 6-9 September ini bertepatan dengan peringatan Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh setiap tanggal 14 September. Dalam kegiatan yang dilakukan secara daring ini hadir sebagai juri lomba dari berbagai kalangan. Pendongeng Indonesia, Kunduri dan juga Awam Prakoso yang sekaligus pemerhati anak, psikolog anak, Griselda Jane, pegiat literasi, Nanda Julistya, dan Pustakawan Utama Perpusnas Nelwaty.
Berikut nama pemenang Lomba Bertutur Siswa-Siswi SD/MI Nasional Tahun 2021:
Juara 1 - Pelangi Tunjung K, perwakilan Prov. Jawa Timur
Juara 2 - Binar Mutiara Yahya, perwakilan Prov. DI. Yogyakarta
Juara 3 - Najma Hanania Yazid, perwakilan Prov. Banten
Juara Harapan I - Ghina Maulida Junaedi, perwakilan Prov. Sulawesi Selatan
Juara Harapan II - Tiasherany Ayu Syafitri, perwakilan Prov. Sumatera Selatan
Juara Harapan III - Winmay Claudia Arsal Buntu Bamba, perwakilan Prov. Sulawesi Barat
Juara Favorit I - Noia Rasyada M, perwakilan Prov. Jawa Tengah
Juara Favorit II - Demianus Renyaan, perwakilan Prov. Papua Barat
Juara Favorit III - Made Anggun Eza Putri, perwakilan Prov. Bali
Juara Favorit IV - Adinda Khairatul Uzma, perwakilan Prov. Aceh
Juara Favorit IV - Saskya Tryananda, perwakilan Prov. Kalimantan Barat
Juara Favorit V - Keyra Ameera Shafa, perwakilan Prov. Kalimantan Selatan.
Selamat kepada para pemenang!
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perwakilan Jawa Timur Peringkat Pertama Lomba Bertutur Nasional Tingkat SD/MI  Tahun 2021

Solo, Jawa Tengah -Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital. Kemajuan bangsa didukung dengan kegemaran baca dan cakap literasi masyarakatnya. Sedangkan pengelolaan arsip yang baik menjanjikan pelayanan yang prima.
"Keduanya akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa," urai Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada Rakornas Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Rabu, (26/2).
Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.
Jika literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, maka arsip pun juga memiliki persoalan penting yang mesti dicarikan solusi. Padahal menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifa'i, bahwa tidak banyak negara yang memiliki Undang-undang Kearsipan.
Persoalan kearsipan ditambahkan Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yus Harto. Menurutnya, arsip belum menjadi primadona jadi terkesan dianaktirikan. Akibatnya anggaran kearsipan sangat minim di tiap daerah. "Pengambil kebijakan di daerah belum menaruh perhatian pada kearsipan. Arsip dianggap pekerjaan sampingan," urai Yus Harto
Yus meminta paradigma kearsipan harus berubah. Kelembagaan arsip dan personel harus diperkuat, disamping pemenuhan fasilitas kearsipan yang berbasis teknologi informasi.
"Digitalisasi arsip mesti dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan aksebilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya," tambahnya.
Sedangkan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, mengatakan Indonesia kini tumbuh di era digitalisasi dan virtualisasi, maka reformasi birokrasi menjadi arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan.
"Dari lima prioritas program Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, dua diantaranya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, yakni simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi yang ujungnya adalah menciptakan pelayanan publik yang berkelas dunia pada 2025," terang Diah.
Â 
Reporter/fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Salemba, Jakarta &ndash; Profesi pustakawan seringkali dipandang sebelah mata. Profesi pustakawan juga dianggap hanyalah seorang penjaga buku-buku yang ada di perpustakaan.&nbsp; 
 
Bahkan tidak sedikit yang menilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat 'buangan'.
 
"Jangan pernah menganggap menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan itu berarti 'dibuang'. Justru harus bangga, karena keberadaan perpustakaan bertanggung jawab dalam membangun budaya peradaban," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar.
 
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Syafranuddin bersama jajaran dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo, di Ruang Rapat Deputi, pada Rabu, (15/2/2022).
 
Dijelaskan, perpustakaan memiliki kontribusi dalam membangun masyarakat berpengetahuan dan menumbuhkan tradisi budaya baca dan budaya literasi masyarakat.
 
"Budaya ini menjadi faktor penentu membangun masyarakat berpengetahuan. Dampaknya ini luar biasa, baik dari segi ekonomi kita sudah berhasil melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Senada, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo mengakui banyak anggapan pegawai yang bekerja di perpustakaan sering kali dipandang sebelah mata. 
 
Meski demikian, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, salah satunya mengajukan permohonan bantuan pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami ingin berkoordinasi terkait permohonan pembangunan gedung perpustakaan," terangnya.
 
Dia menjelaskan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata. Maka pihaknya pun memiliki ide untuk membuat perpustakaan wisata. Dengan bangunan yang menarik, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
 
"Kami ingin membuat bangunannya yang menarik. Meski masyarakat yang datang tidak baca, setidaknya membuat mereka penasaran untuk datang. dan harapannya mereka akan membaca sehingga minat baca di Bandung Barat meningkat," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Timur, Syafranuddin mengatakan, pihaknya berharap adanya pembangunan gedung perpustakaan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.
 
"Namun belum berbentuk dinas, namun kami berharap di Kabupaten ini dapat dibangun perpustakaan. Karena kondisinya jauh berbeda dengan yang berada di perkotaan. Mereka kesulitan dalam mencari literatur," katanya.
 
Dia juga menyampaikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berencana mengadakan pengukuhan bunda literasi di seluruh Kabupaten/Kota.
 
Menanggapi hal tersebut, Deputi Adin menyampaikan, untuk memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus berbentuk dinas. Selain itu, saat ini sudah ada 193 bunda literasi yang telah dikukuhkan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Sayangnya fasilitas perpustakaan di Prov. Lampung ini belum dibarengi sarana layanan perpustakaan yang memadai. Hingga kini gedung layanan yang baru belum juga selesai dibangun sejak 2008 silam. Perpustakaan Nasional mendukung penuh agar program pembangunan fasilitas ini dapat segera diselesaikan.
Demi memenuhi kebutuhan 9,2 juta masyarakatnya akan sarana perpustakaan yang memadai, Pemerintah Prov. Lampung menggelontorkan dana sebesar 88 milyar untuk membangun perpustakaan berkonsep modern dengan tinggi 4 lantai. Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan 2019. Sayangnya pandemi Covid-19 pada 2020 membuat penyelesaiaan pembangunan gedung perpustakaan baru ini tidak dapat dapat dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan ini merupakan kewajiban semua pihak untuk bersama-sama berjuang agar program pembangunan perpustakaan modern ini dapat terwujud. â€œJika ini sudah sudah selesai pasti memberikan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya saat menerima Kunjungan Pemerintah Prov. Lampung di Jakarta, (27/5).
Syarif Bando meminta agar jajarannya dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perpustakaan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. â€œPada saat pengajuan harap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pengajuan DAK. Perpusnas akan membantu untuk berkoordinasi dengan Bappenas juga Kementerian Keuangan mengenai permasalahan dihadapi Prov. Lampung,â€ imbuhnya.
Sekretaris Daerah Prov. Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Fahrizal berharap dengan adanya perpustakaan modern di Prov. Lampung akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan juga kebutuhan riset. â€œSaat ini baru gedungnya saja. Itupun masih banyak yang belum dilengkapi. Termasuk sarana prasarana, furniture, kebutuhan perangkat IT, dan koleksi juga masih perlu ditambah,â€ ungkapnya.
Fahrizal menambahkan masyarakatnya sudah sangat menunggu kapan perpustakaan baru ini akan dibuka dan bisa mereka gunakan. â€œKami berharap dengan bantuan pemerintah pusat khususnya Perpusnas harapan masyarakat kami segera terwujud,â€ pungkasnya.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kemajuan teknologi, baik disadari atau tidak, telah secara perlahan menguras kemampuan yang dimiliki untuk menulis secara baik.
Demikian disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan Peluncuran Buku Mahkamah Konstitusi 2023 di Ruang Auditorium, Lantai 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (22/11/2023).
&ldquo;Menulis itu perlu rutin dan terus menerus karena kalau tidak nanti akan hilang kemampuan menulis kita,&rdquo; ucapnya.
Bagi Saldi, menulis merupakan sebuah aktivitas yang harus dibiasakan untuk dilakukan setiap hari. Adapun salah satu yang berhasil dia terapkan selama ini ialah mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan menulis.
&ldquo;Meskipun MK sudah lima tahun berturut-turut melakukan peluncuran buku, namun apabila dibandingan dengan jumlah penduduk kita saat ini, jumlahnya masih kecil. Karena sepengetahuan saya, kita saat ini masih terperangkap dengan tradisi lisan dibanding tradisi tulis,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Saldi mengatakan tugas atau tantangan terberat bagi lulusan sarjana hukum untuk mentransformasikan bahasa lisan mereka menjadi bahasa tulisan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang tidak berada di bidang hukum.
&ldquo;Ada stigmasi bahwa sarjana hukum adalah sarjana yang menghafal undang-undang, jadi kami bicara seperti rumus dan pasal-pasal sehingga menjadikan orang sulit mengerti apa yang akhirnya ditulis. Nah, mentransformasi bahasa-bahasa yang mungkin sulit dimengerti oleh orang yang bukan hukum itu tantangan tersendiri bagi penulis-penulis yang berlatar belakang hukum,&rdquo; jelasnya.
Ke depan, MK akan terus mengupayakan dan memberikan sinyal kepada pegawai di lingkungan MK untuk setiap tahunnya wajib menulis satu buku dan harus diluncurkan secara terbuka untuk menilai keberhasilan mereka. 
&ldquo;Karena itu tadi, selain mentransfer bahasa putusan menjadi bahasa buku pasti ada informasi lain yang bisa disampaikan oleh penulis kepada pembacanya,&rdquo; tegasnya.
Saldi juga berharap MK mampu menjadi kampus konstitusi dan perpustakaan di dalamnya dapat menjadi perpustakaan konstitusi terlengkap di Indonesia.
Sementara itu Yang Mulia Ketua MK, Suhartoyo menambahkan bahwa tradisi menulis yang ada di MK sudah berlangsung sejak MK berdiri dan secara faktual dipelopori oleh Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshiddique. 
&ldquo;Hingga hari ini tradisi untuk menulis tidak pernah surut bahkan setiap tahun selalu ada peningkatan. Semangat ini harus dipertahankan,&rdquo; harapnya.
Menurut Suhartoyo, tradisi menulis yang telah menjadi budaya di MK merupakan bentuk keberhasilan paradigma shifting yakni perubahan dari kultur lisan di sebuah institusi menjadi kultur tulis yang berbentuk buku.
&ldquo;Kegiatan penuangan gagasan, ide, wawasan, serta buah pikiran ke dalam buku merupakan bagian dari perwujudan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi kontribusi nyata, baik secara individual maupun institusional,&rdquo; tuturnya.
Tak lupa, Suhartoyo juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh penulis yang telah berhasil menghasilkan karya buku dan diluncurkan pada hari ini.
&ldquo;Penulis adalah orang hebat karena termasuk dalam golongan orang berpikir yang menuliskan hasil pemikirannya ke dalam karya, yang kiranya pemikirannya dapat memotivasi lebih banyak lagi keluarga besar MK untuk meluangkan waktunya menorehkan buah pikiran dan gagasannya ke dalam karya keabadian yakni sebuah buku,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan bahwa buku adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Melalui Perpusnas, Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada MK karena telah memproduksi 150 buku dalam lima tahun terakhir. 
&ldquo;Indonesia mendapatkan pujian dari International Standard Book Number (ISBN) yang berpusat di London karena MK telah berkontribusi nyata bagi Indonesia untuk menjadi yang paling produktif dalam mencetak dan menerbitkan banyak buku,&rdquo; katanya.
Syarif Bando berharap buku-buku yang diluncurkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.
&ldquo;Menjadi kewajiban kita untuk bisa menanamkan pengertian hukum yang sebaik-baiknya, implementasi hukum yang sebaik-baiknya, dan pengalaman hukumnya sebaik-baiknya kepada masyarakat,&rdquo; pungkasnya.
Sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan budaya akademis melalui karya tulis dengan momentum ulang tahun yang ke-20, MK meluncurkan 34 buku yang merupakan karya hakim konstitusi, hakim konstitusi purna tugas, pegawai, dan mitra kerja. Sebagian dari buku tersebut juga telah melewati uji shahih secara akademis karena bersumber dari hasil tesis ataupun disertasi.
Kegiatan peluncuran buku ini juga dirangkaian dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Perpusnas dan MK, serta pelaksanaan talkshow Literasi Konstitusi yang menghadirkan narasumber antara lain Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023, Yuliandri, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, dan Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas dan Media Berperan Wujudkan Masyarakat Literat

Perwakilan Jawa Timur Peringkat Pertama Lomba Bertutur Nasional Tingkat SD/MI Tahun 2021

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung

Menulis adalah Sebuah Keabadian