Jakarta--Reformasi birokrasi telah mencapai periode ketiga dari grand design reformasi birokrasi nasional tahun 2010 - 2025. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world-class bureaucracy yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efesien. Demikian disampaikan Inspektur Darmadi dalam sambutannya selaku pimpinan Apel Pagi pada Senin (11/10/2021).

 

Darmadi melanjutkan bahwa reformasi birokrasi ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, capable sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, profesional serta bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo bahwa kunci dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah kecepatan dalam pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.

 

“Pembangunan Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan atau role model yang bebas dari korupsi atau menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pelayanan yang prima atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBMM),” urainya.

 

Lebih lanjut, Darmadi menerangkan bahwa fokus dari pembangunan zona integritas adalah unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

Tiga unit kerja yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi pada 2020 adalah Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, UPT Perpustakaan Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi.

 

Perpusnas, pada 2021, telah mengusulkan seluruh unit kerja untuk dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi. Apabila disetujui oleh Kemenpan RB, Perpusnas dapat mengusulkan untuk menjadi Kawasan Wilayah Bebas Korupsi pada 2022.

 

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi tantangan perubahan baik tantangan masa kini maupun masa mendatang. Ada pun 10 kompetensi yang dapat dilakukan ASN sebagai strategi dalam menghadapi tantangan, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan dalam manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, menilai dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.

 

“Yang tidak kalah penting dalam penting untuk mencapai pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dukungan dan partisipasi penuh dari kita semua mulai dari Bapak Kepala Perpusnas RI, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, hingga keseluruhan pegawai,” tutur Darmadi.

 

Sambutan diakhiri dengan mengutip kata-kata bijak dari Bapak Proklamator Bung Hatta. “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.”

 

Reporter: Noviani Maghfiroh