Pandeglang, Banten-Pembangunan literasi masyarakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Daya saing individu sangat erat kaitannya dengan pembentukan kualitas SDM, tingkat pengetahuan, serta keterampilan yang terakumulasi dalam proses pembelajaran.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan SDM berkualitas merupakan salah satu tujuan pembangunan. Disebutkan bahwa internalisasi Nawa Cita sebagai visi misi pembangunan Presiden menggarisbawahi empat pilar dalam RPJMN 2020-2024.
â€œElaborasi pilar tersebut menghasilkan tujuh agenda pembangunan, di antaranya yaitu meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di mana nafas dari ketujuh agenda pembangunan adalah membangun SDM yang kreatif, dinamis, produktif, terampil, menguasai iptek, yang didukung talenta global,â€ jelasnya dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Pandeglang, di Pandeglang, Banten, pada Kamis (21/10/2021).
Dia menegaskan, hal ini mesti dipahami oleh pemerintah daerah. Di sinilah peran perpustakaan dibutuhkan karena tidak sekadar berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat. â€œNamun, kondisi semacam tersebut hanya bisa ditemui ketika masyarakat memiliki budaya baca yang tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh di dalam masyarakat yang memiliki budaya baca rendah,â€ ungkapnya.
Bangsa yang cerdas ditandai oleh tingkat pendidikan dan kemampuan literasi. Pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. â€œKarena itu, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan dan sektor sosial-budaya, termasuk literasi pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional,â€ ujarnya.
Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan di perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. â€œDalam perspektif itulah, perpustakaan berperan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan,â€ ujarnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakui masih harus berupaya keras untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerahnya. Tahun lalu, IPM kabupaten ini mencapai 65,00. Dia mengakui angka ini meningkat sejak 2015, yang tercatat mencapai 62,7. â€œSaya tertatih memang untuk meningkatkan Pandeglang yang ada di Banten selatan. Disparitas banyak, kesenjangan antara Banten utara dan selatan. Tapi tidak menyurutkan semangat kami, sehingga naiklah IPM,â€ tuturnya.
Dia berharap masyarakat terus tergerak untuk membaca dan datang ke perpustakaan. Apalagi kini sudah ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. â€œKalau digandeng dengan keterampilan, mencari buku, pembinaan, berbagi, ini akan menjadi wadah mediasi yang sangat baik untuk masyarakat. Segmennya tidak harus yang ingin membaca, ibu-ibu muda juga yang ingin mendidik anak-anaknya,â€ ulasnya.
Dengan adanya program ini, menurutnya, semua pihak, baik legislatif, eksekutif, akademisi, maupun swasta, untuk turut bertanggung jawab dalam mengembangkan perpustakaan dan kegemaran membaca di daerahnya.
Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Agus Lukman Hakim menguraikan saat ini paradigma literasi sudah berubah, tidak sekadar membaca dan menulis. Dalam konsep baru, digitalisasi juga masuk dalam literasi.
Menurutnya, literatur dalam kerja mesin menjadi hal yang penting karena keduanya menjadi kebutuhan yang berdampingan. Selain itu, literasi juga erat dengan komunikasi. Ruang perpustakaan seharusnya menjelma jadi ruang diskusi untuk masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengembangkan ide, gagasan, kreativitas, inovasi, wisata dan edukasi.
â€œNegara maju tidak lepas daripada literasi. Semua negara maju itu human development index-nya tinggi. Seperti Finlandia, perpustakaan umumnya ada 700-an. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di Pandeglang. Di negara dengan HDI-nya tinggi, literatur itu kebutuhan utama keluarga,â€ pungkasnya.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan lima perguruan tinggi yakni Universitas Mathlaul Anwar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Banten Raya, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syeh Mansyur. Sekaligus diserahkan bantuan berupa satu unit mobil perpustakaan keliling dan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang merupakan layanan ekstensi untuk peningkatan budaya baca danÂ literasiÂ masyarakat di Kabupaten Pandeglang.
Reporter dan Fotografer: Hanna Meinita

Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkatkan Daya Saing Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan 

Sumbawa, NTB - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan 10 Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumbawa.
Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Rabu, (6/10/2021).
"Untuk meningkatkan literasi diperlukan kerja sama dengan komponen bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Sinergi ini dapat mempercepat peningkatan literasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Syarif Bando.
Sebagaimana penjabaran visi Presiden Joko Widodo tentang kualitas SDM, lanjut Syarif, disebutkan manusia unggul adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan income per kapita.
"Kita semua masih awam tentang literasi ketika literasi justru merupakan percaturan global saat ini," lanjutnya.
Syarif Bando menjelaskan, di awal kemerdekaan, literasi dipahami sebagai kemampuan mengenal huruf, mengenal kata, kalimat dan hubungan sebab akibat. Namun pemahaman konsep literasi saat dijabarkan melalui lima tingkatan literasi. Dimana pada literasi tertinggi yakni tingkat kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.
"Akhir dari percaturan global hanya ada satu yakni siapa neara yang akan keluar sebagai pemenang maka negara itu harus memastikan sebagai negara produsen. Dan negara yang akan jatuh sebagai negara pecundang adalah negara konsumen," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah berharap dengan kerja sama ini indeks literasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa meningkat. Karena saat ini indeks literasi di Sumbawa berada di angka 5,177 dan masuk dalam kategori rendah.
"Ini menjadi tantangan kita ke depan bagaimana indeks literasi ini bisa ditingkatkan. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat berpengaruh pada indeks literasi. Mengingat perpustakaan memiliki peran penting di masyarakat, perpustakaan sebagai jantung pendidikan," ujar Mahmud.
Sepuluh perguruan tinggi yang menjalin kerja sama diantaranya, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, Universitas Cordova, STKIP Taman Siswa Bima, STKIP Paracendikia NW Sumbawa, STKIP Yapis Dompu, STIH Muhammadiyah Bima, STIE Bima, STA Islam Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa, dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima.
Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani sebagai Bunda Literasi Kabupaten Sumbawa 2021-2024.
Dalam kesempatan itu diserahkan secara simbolis bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Prakash Agrestian
Â 
Â 
Â 
Â

Tingkatkan Indeks Literasi, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan 10 Perguruan Tinggi di Sumbawa

Jakartaâ€”Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 telah resmi ditutup oleh Ofy Sofiana, Plt. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, pada Rabu (30/3/2022) petang.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 yang diselenggarakan selama dua hari dihadiri kurang lebih 10 ribu peserta yang terbagi dalam ruang daring dan luring. Para peserta datang dari seluruh daerah di Indonesia, yang adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Forum Perpustakaan/Penerbit Pengusaha Rekaman, dan pihak-pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas.
Selama gelaran Rakornas Perpustakaan yang mengangkat tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional berlangsung, para perwakilan dari daerah silih berganti menyampaikan masalah dan usulan solusi yang kemudian didiskusikan bersama dan dibawa dalam beberapa kali sesi diskusi panel untuk dirembukkan bersama.
Isu utama yang dibawa dalam rakornas adalah digitalisasi perpustakaan, yang dipandang sudah menjadi kebutuhan wajib seluruh perpustakaan dewasa ini. Sayangnya, benturan anggaran kembali menjadi isu penting yang menjadi masalah dasar. Apalagi, pandemi Covid-19 yang masih terus melanda negeri, membuat anggaran Perpusnas yang kemudian dialokasikan ke daerah menjadi terkoreksi dan dikurangi.
Maka selain memupuk semangat bersama dalam gala literasi yang tak boleh berhenti, seluruh stakeholder terkait juga dilibatkan dalam rakornas. Rakornas dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang juga didaulat menjadi pembicara utama. Rakornas juga diisi penandatanganan MoU antara Perpusnas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Selain itu, dilakukan penandatanganan MoU antara Perpusnas dan tujuh perguruan tinggi.
Acara ini juga memberikan penghargaan penting pada beberapa kategori perpustakaan daerah dalam melakukan kegiatan literasi. Sesi diskusi panel juga menghadirkan sejumlah pihak terkait gerakan literasi, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR RI, Gubernur Sulawesi Tenggara, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting, yang menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh insan perpustakaan di seluruh Indonesia. Rekomendasi ini dibacakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh. Hasan Sijaya, dengan isi rekomendasi tersebut antara lain:
<ol>
<li>Peningkatan budaya literasi dalam mendukung Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter dengan indikator Nilai Budaya Literasi yang telah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 71 (tinggi), dengan komponen utama tingkat kegemaran membaca masyarakat, akses internet, dan kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan seluruh jenis perpustakaan di Indonesia agar mendukung target capaian tersebut.</li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan baik konvensional maupun digital guna mendukung pembangunan sumber daya manusia.Â </li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan melaksanakan transformasi perpustakaan sebagai sarana memperkuat akses informasi ilmu pengetahuan dan mendukung terwujudnya ekosistem digital nasional.</li>
<li>Mendorong terwujudnya perpustakan sebagai pusat pengetahuan, pusat kegiatan literasi, pusat berkegiatan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan yang memungkinkan masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan hidup di seluruh wilayah Indonesia.</li>
<li>Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah mendirikan perpustakaan umum di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.</li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat melalui peningkatan akses pengetahuan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun digital di tempat-tempat umum dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional dan berbasis aplikasi digital.</li>
<li>Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan progam dan kegiatan untuk mendukung percapaian target nasional peningkatan budaya literasi, sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020-2024.</li>
<li>Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan bidang perpustakan untuk mendorong percepatan tersusunnya regulasi Peta Jalan Pembangunan Literasi (PJPL).</li>
<li>Perpustakaan Nasional bersama Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk mengembangkan jejaring Kerjasama perpustakaan lingkup nasional.</li>
</ol>
Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 kemudian secara resmi ditutup oleh Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, sekaligus memberikan penguatan pada seluruh hadirin untuk selalu membawa gerakan literasi yang baik di daerahnya masing-masing.
â€œSemua yang kita lakukan ini merupakan panggilan tugas dan kecintaan kita sebagai insan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat di seluruh negeri yang kita cintai ini, sebagai prasyarat untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang maju dan unggul,â€ katanya.
Dia berharap upaya peningkatan literasi dilakukan terus setelah rakornas selesai. â€œSemoga apa yang telah kita kerjakan dan menjadi komitmen bersama dalam forum penting ini, dapat kita tindaklanjuti sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan,â€ harap Ofy Sofiana.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Perpustakaan Tahun 2022 Resmi Ditutup, Ini Poin Penting Rekomendasinya

Senayan, Jakartaâ€”Komisi X DPR RI secara khusus mengapresiasi capaian hasil laporan keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2019 yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Artinya sejak 2016 hingga 2019, Perpusnas berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Namun, capaian keberhasilan tidak otomatis mendongkrak pagu anggaran Perpusnas pada 2021 mendatang. Komisi X DPR RI menyarankan Perpusnas untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar anggaran tahunan Perpusnas bisa ditambah. Â Â 
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, (26/8), anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyayangkan kenapa anggaran Perpusnas masih kisaran miliaran. Padahal, Presiden Jokowi secara jelas memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satunya fokusnya melalui pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
â€œPerpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun. Namun, harus dibarengi dengan deretan program yang kreatif dan inovatif,â€ jelas Sofyan. Â Â Â Â 
Suntikan motivasi juga datang dari anggota Komisi X yang lain, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Perpusnas keluar dari zona nyaman dalam mengajukan anggaran. â€œAnggaran harus berani ditambahkan lebih besar karena Indonesia luas, namun tetap fokus pada keterjangkauan pelayanan bersifat nasional terutama di daerah,â€ ujarnya. Â 
Senada dengan Sofyan, Djohar Arifin pun menilai Perpusnas bisa meminta sebagian dari alokasi jatah pendidikan senilai 20% dari total APBN untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan sekolah. â€œPaling tidak Perpusnas bisa meminta Rp10 triliun dari alokasi APBN untuk pendidikan,â€ terang Djohar.
Apalagi kondisi perpustakaan sekolah juga masih sangat minim. Terkesan seadanya. Ini pula yang memantik Ledia Hanifa Amaliah untuk menyemangati Perpusnas untuk memperbaiki kondisi perpustakaan sekolah. â€œKondisi yang saya saksikan ketika berkunjung masih jauh dari ideal. Baik dari sisi sarana dan prasarana penunjang sampai koleksi yang dimiliki. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, sepertinya akan sulit mengharapkan literasi tumbuh dengan baik dengan kemampuan demikian,â€ tambah Ledia.
Mendapat banyak dukungan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan akan segera menyiapkan argumentasi logis untuk penambahan anggaran. Terkait perencanaan program/kegiatan yang inovatif, Perpusnas akan menyesuaikan pada empat tingkatan literasi Â sesuai standar UNESCO, yakni (1) kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan yang bermutu, (2) kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, (3) kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreatifitas, dan inovasi baru, dan (4) kemampuan menciptakan barang/jasa yang bermanfaat bagi khalayak.
â€œJika anggaran berhasil ditingkatkan, kami menggaransi mampu membantu menurunkan angka pengangguran melalui ketersediaan koleksi bahan bacaan yang bersifat ilmu-ilmu terapan (life skill) sehingga masyarakat bisa langsung aplikatif. Sudah banyak masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya lewat program perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkas Syarif Bando.
Selain itu, Perpusnas dalam waktu dekat akan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para BUMN/BUMD untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â Â 
Â

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.
 
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya peningkatan literasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan kerja sama dan sinergi dengan banyak pihak, salah satunya komunitas dan pegiat literasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mencapai tujuan tersebut yakni mendorong pemanfaatan perpustakaan.
 
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas dalam&nbsp;Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi se-Jabodetabek Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).
 
&ldquo;Intinya kita mengambil peran. Siapapun anak bangsa, tugas kita seperti diamanatkan Pembukaan UUD 45 ada empat yang mana salah satunya mencerdaskan kehidupan anak bangsa,&rdquo; urainya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan negara harus hadir untuk warga negara yang tidak tersentuh dunia pendidikan. Untuk itu, kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menjangkau mereka, dengan dukungan komunitas literasi.
 
&ldquo;Ada ilmu di perpustakaan yang semua orang bebas memanfaatkannya. Tugas kita adalah memilih ilmu yang tepat untuk mereka baca,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengutarakan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sangat relevan untuk mendorong peningkatan budaya literasi. Melalui program ini, masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari perpustakaan dapat menghasilkan produk atau jasa. Program TPBIS digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Program ini merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia.
 
Ke depan, dia berharap cakupan kolaborasi antara Perpusnas dan komunitas literasi mengalami peningkatan. &ldquo;Kita lanjutkan program ini dan progres lebjh besar pada 2023. Sekecil apapun, harus ada yang bisa kita produksi. Karena itu jangan ragu masuk ke UMKM dan kami akan dukung,&rdquo; ujarnya.
 
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kehadiran komunitas membaca di daerah, apalagi yang jarang ditemukan perpustakaan dan toko buku, ibarat oasis di tengah padang gurun. Koleksi buku yang dapat dibaca, akan memuaskan dahaga anak-anak.
 
&ldquo;Relawan-relawan seperti ini adalah pahlawan literasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa literat. Sebab yang paling diperlukan adalah tindakan ketimbang narasi-narasi yang dibangun soal kepedulian terhadap minat baca tapi tanpa dibarengi tindakan yang nyata,&rdquo; tukasnya.
 
Dia menegaskan, seluruh pihak harus aktif bergandengan tangan agar siklus ekosistem literasi tetap berjalan pada porosnya. Ibarat rantai, jika salah satu terputus, maka akan sulit untuk menyambungnya.
 
&ldquo;Maka ekosistem literasi ini bukan sekadar tugas satu orang atau satu institusi yang bisa dicapai dalam satu atau dua tahun, melainkan tugas atau kewajiban kita bersama yang harus kita wariskan pada generasi ke generasi, agar kita tidak selamanya menjadi bangsa penonton daripada pemain,&rdquo; tukasnya.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Molly Prabawaty, menjelaskan pihaknya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Budaya literasi merupakan satu dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan.
 
&ldquo;Adapun indikatornya adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
 
Dia menambahkan, baseline nilai budaya literasi pada 2019 sebesar 59,11, target 2022 sebesar 65,70 dan 2024 sebesar 71,04. Dia mengakui target 2024 tidaklah mudah. Program pembudayaan literasi sendiri dijalankan oleh banyak kementerian/lembaga, di antaranya Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, kementerian teknis lain, serta pemda, akademisi, media, dan masyarakat.
 
Pada 2021, Kemenko PMK telah menyusun naskah akademik penyusunan peta jalan pembudayaan literasi. Pihaknya sudah menyurati Kemdikburistek terkait rancangan peraturan presiden pembudayaan literasi agar ditindaklanjuti. Disebutkan bahwa dalam penyusunan peta jalan pembudayaan literasi, pihaknya sudah mengundang 56 kementerian/lembaga untuk membahas bersama.
 
&ldquo;Kami semua sepakat bahwa ini akan menjadi payung hukum untuk pembudayaan literasi dan tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini posisinya sedang dibahas secara paripurna mengenai konsep besar program kegiatan literasi di setiap unit kerja eselon 1 di Kemendikbudristek,&rdquo; urainya.
 
Dia berharap tahun depan perpres terkait pembudayaan literasi sudah disahkan.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Alfian
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Kolaborasi Perpusnas dengan Komunitas Literasi

Salemba, Jakarta - Salah satu upaya dalam meningkatkan budaya literasi adalah menyediakan layanan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Upriyadi, saat memberikan amanat pada kegiatan apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom, Senin (15/11/2021).
â€œMasyarakat berpengetahuan adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi kualitas manusia budaya literasi,â€ ucapnya.
Sesuai dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPPUK) yang menangani pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus di seluruh Indonesia berupaya untuk mewujudkan cita-cita kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan stimulus Dana Alokasi Khusus dengan berkolaborasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan.
Dalam kegiatan kolaborasi tersebut, jenis bantuan yang dapat disalurkan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) antara lain bantuan mobil atau motor perpustakaan keliling, bantuan POCADI (Pojok Baca Digital), bantuan perpustakaan komunitas serta bantuan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota.
Selain melakukan kolaborasi secara internal, PPPUK juga melakukan kolaborasi secara ekternal. Hal tersebut tertuang dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar Perpusnas.
â€œPerpustakaan Nasional telah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan Kementerian/Lembaga di pusat maupun dengan pemerintah daerah,â€ jelas Upriyadi.Â 
Mengakhiri amanat, Upriyadi berharap perpustakaan umum dan khusus serta pembudayaan kegemaran membaca yang integratif dan komprehensif mampu menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia berkualitas, berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
Reporter: Arie Zani Purnomo
Editor: Basma Sartika

Berita

Tingkatkan Budaya Literasi, Layanan Perpustakaan Harus Optimal