Cilandak, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Arsip Nasional RI (ANRI) pada Senin, (11/11). Pada kunjungan kerja (kunker) kali ini, kedua pihak melakukan sejumlah agenda terkait arsip statis dan pedoman kearsipan.
Agenda Sinergi Kolaborasi ANRI dan Perpusnas di bidang kearsipan dan literasi diawali dengan penyematan selendang dari Pelaksana Tugas (Plt) ANRI M. Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebagai simbol persaudaraan. Lalu, kedua pihak melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Draft Pedoman Kearsipan Perpusnas dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. Kemudian, pihak ANRI menyerahkan sertifikat penghargaan atas peran serta Perpustakaan Nasional dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di akhir agenda, (Plt) Kepala ANRI menyerahkan hasil penilaian kearsipan eksternal ke Perpusnas. â€œPerpusnas mendapatkan grade A, dengan nilai 80,19 yang artinya memuaskan,â€ terang M. Taufik.
Dalam sambutan singkatnya, (Plt) Kepala ANRI mengatakan bahwa arsip dan perpustakaan sama-sama memegang peran penting dalam peradaban bangsa. Â Tanpa arsip dan perpustakaan, negara tidak akan dibanggakan. Dan sebuah bangsa tidak akan ada tanpa arsip, Taufik mengistilahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raden Radityo

Hasil Penilaian Kearsipan, Perpusnas Dapat Nilai Memuaskan Dari ANRI

Pangkalpinang, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menyampaikan gedung perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk membaca, tetapi perpustakaan juga berperan sebagai pusat kegiatan yang beragam.
Hal ini disampaikannya usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pangkalpinang di Jalan Jend. Sudirman, Taman Sari, Kota Pangkalpinang bersama Deputi Bidang Pengembangan Bidang Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar, Selasa (27/6/2023).
Gedung layanan perpustakaan Kota Pangkalpinang dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan Tahun Anggaran 2022 untuk perluasan senilai Rp 4, 19 miliar.
"Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan minat dalam berbagai bidang," ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi di Kota Pangkalpinang, Wali Kota berbagi pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan.
Beliau mengubah konsep perpustakaan tradisional menjadi tempat yang lebih menarik, seperti menyediakan fasilitas kafe, bioskop, bahkan tempat menginap bagi mahasiswa.
"Hasilnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan meningkat secara signifikan," jelasnya.
Wali Kota menyampaikan pentingnya literasi dalam mengelola pengetahuan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren penggunaan platform media sosial, seperti TikTok yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. 
"Sehingga masyarakat tidak mendapatkan info yang sepotong-potong. Maka perpustakaan menjadi salah satu jawabannya," lanjutnya.
Wali Kota berharap agar perpustakaan Pangkalpinang dapat berkembang sebagai pusat literasi yang membanggakan dan dapat meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.
Pihaknya mengarahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjadikan perpustakaan umum Kota Pangkalpinang sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat rekreasi.
"Kami pun berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana penting dalam mengakses pengetahuan," lanjutnya.
Walikota juga mengajak masyarakat Kota Pangkalpinang untuk mengunjungi Perpustakaan Umum Kota Pangkalpinang dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada. 
"Diharapkan keberadaan perpustakaan ini dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia di Kota Beribu Senyuman semakin baik dari waktu ke waktu," harapnya.
Senada, Deputi Adin menuturkan literasi merupakan hal esensial dan penting bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia. 
Maka, lanjutnya, sebagaimana arahan dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama yaitu penguatan budaya literasi melalui pembudayaan kegemaran membaca, penguatan perbukuan dan konten literasi dan perluasan akses layanan perpustakaan.
"Dalam upaya pembangunan SDM ini menjadi penting karena hal itu merupakan suatu komponen dalam rangka pengembangan seluruh sektor," tuturnya.
Dia mengatakan bahwa kebiasaan atau budaya membaca sangat berpengaruh terhadap kreatifitas dan produktifitas serta kemajuan Bangsa.
&ldquo;Tidak ada satupun Negara di dunia ini yang kuat tanpa masyarakat memiliki kebiasaan membaca. Negara akan maju apabila masyarakatnya memiliki budaya membaca yang tinggi&rdquo;, tegasnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa kegiatan membaca, tidak hanya meningkatkan cognitive skill tetapi dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas individu.
Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu menyampaikan bahwa literasi merupakan modal sosial yang penting bagi individu untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita palsu (hoax) dan dapat menganalisis secara mendalam sebelum mengambil kesimpulan.
"Perpustakaan yang dibangun di Pangkalpinang akan menjadi cikal bakal literasi bagi masyarakat setempat dan juga masyarakat di Bangka Belitung pada umumnya," katanya.
Pj Gubernur mengatakan perpustakaan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena tanpa perpustakaan seseorang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya. 
"Kami menyambut baik kehadiran perpustakaan ini. Siapapun diperbolehkan belajar di perpustakaan. Melalui upaya literasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari berbagai masalah, seperti stunting dan kemiskinan," katanya.
Dia menjelaskan tingkat partisipasi pendidikan di Provinsi Bangka Belitung masih tergolong rendah, dengan angka rata-rata penduduk yang baru tamat SMP kelas 2. Sehingga keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat, meskipun saat ini angka pendidikan dasar di provinsi tersebut tergolong rendah.
"Rendahnya literasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti masalah stunting. Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan dengan memperbaiki tingkat literasi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Maulan Aklil mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan dan Tim Penggerak Literasi Kota Pangkalpinang, sekaligus penyerahan piagam penghargaan perpustakaan sekolah terbaik kota, sekaligus soft launching Buku Antologi Puisi berjudul Srikandi karya Bunda Literasi Kota Pangkalpinang.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Gedung Perpustakaan Pangkalpinang Diresmikan, Tingkatkan Literasi Masyarakat

Kab. Merauke, Papua-Pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan perbaikan kualitas sumber daya masyarakat. Hal ini didasari oleh besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Merauke.
"Kita jangan bangga dengan potensi sumber daya alam tetapi tidak mampu mengelola dan tidak berdampak pada nilai tambah daerah," ungkap Sekretaris Daerah Kab. Merauke Ruslan Ramli pada kesempatan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar Perpusnas di Kab. Merauke, Selasa, (27/10).
Sekda melanjutkan besaran anggaran dinas perpustakaan tidak besar dibanding dengan alokasi pendidikan yang konsisten sebesar 20%. Namum, Sekda berharap dinas perpustakaan dapat bersinergi program. Tidak berjalan sendiri. "Jangan kontraproduktif," imbuh Sekda Ruslan.
Permasalahan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi provinsi Papua. Pernyataan tersebut diungkap Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua Christian Sohilait pada kesempatan yang sama. Bahkan, ia mengakui permasalahan tersebut diangkat ke media massa setiap harinya agar mendapat perhatian dan solusi dari semua pihak.
Secara khusus, Kepala Dinas Christian memetakan setidaknya ada tiga tema besar masalah di dunia pendidikan Papua. Pertama, angka buta huruf di provinsi Papua yang masih ada. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang kurang dan dialami hampir seluruh sekolah. Dan ketiga, soal literasi yang diakibatkan dari rendahnya minat baca karena buku-buku yang ada tidak menarik bagi para siswa.
Christian menambahkan di Papua baru berdiri 29 Taman Baca Masyarakat dan memiliki 108 pegiat literasi. Dan mayoritas berada di kota kota besar.
"Permasalahan lainnya banyak dijumpai penampilan pustakawan yang kurang menarik. Maka itu, konsep pelayanan dan melayani harus dirubah," ucap Christian.
Menurut Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando permasalahan yang terjadi di Papua hanya soal perilaku dan budaya. Karena kurangnya kegemaran membaca, maka sulit meraih kualitas literasi yang diharapkan. Jika literasi rendah, sulit juga masyarakat akan berdikari. Berdiri diatas kaki sendiri.
"Tidak ada salahnya mengambil hal positif dari negara Jepang. Di sana masyarakat yang berpengetahuan lebih dihargai. SDM fundamental bagi pembangunan Papua dan Merauke. Maka penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM nya," ujar Kepala Perpusnas.
Oleh karena itu, untuk mengatasi kurangnya minat baca masyarakat, perpustakaan bisa mengambil kebijakan dengan memperbanyak koleksi lokal (local content).
Di akhir peresmian, Kepala Perpusnas beserta rombongan melihat setiap sudut bangunan fasilitas layanan perpustakaan Kab. Merauke yang baru selesai dibangun.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kab Merauke, Kepala Perpusnas Ingatkan Pentingnya SDM Bagi Pembangunan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan resmi Wakil Duta Besar Kesultanan Oman Issa Ibrahim, Rabu, (11/9). Pada kunjungan tersebut Kesultanan Oman ingin menggelar pameran di Perpustakaan Nasional pada pertengahan November 2019.
Secara khusus, Issa Ibrahim memuji kehidupan toleransi beragama di Indonesia. Menurut Issa, Indonesia adalah contoh negara yang berhasil menghidupkan toleransi sehingga nyaris tidak terjadi konflik atau pertikaian yang mengatasnamakan agama. Padahal Indonesia dihuni oleh enam agama yang resmi diakui pemerintah serta beragam aliran kepercayaan.
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa kehidupan toleransi beragama di Indonesia telah berjalan selama ratusan tahun. â€œNanti pada saat pameran, kami akan menampilkan beberapa koleksi tentang toleransi dan keberagaman Indonesia,â€ kata Syarif Bando.
Pada pameran nanti, Kesultanan Oman salah satunya akan menampikan seni melukis pasir yang akan menjadi daya tarik tersendiri.
Di akhir kunjungan, rombongan Kesultanan Oman dipandu Kasubid Kerja Sama Perpustakaan Vira Farhana diajak berkeliling ke sejumlah fasilitas layanan Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Kesultanan Oman Gelar Pameran di Perpusnas pada November 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Rona wajah Sri Rumani sontak berubah. Dengan nada suara bergetar, pustakawan madya dari Universitas Gadjah Mada, menceritakan nasib fungsionalnya yang terkatung-katung. Niat menjadi pustakawan utama pupus seiring dengan aturan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) yang menyatakan tidak ada jenjang pustakawan utama pada perguruan tinggi. Berbagai upaya mediasi sudah ditempuh hingga ke meja Ombudsman, namun belum menemui titik temu sampai sekarang.
Sri Rumani menambahkan, hasil yang ia dapat kala mengadukan hal tersebut ke Ombudsman, yakni (1) telah terjadi mal administrasi, (2) tidak terjadi kesalahan administrasi, dan (3) bukan kewenangan Ombudsman untuk memutuskan.
Hal ini terungkap saat organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi melakukan mediasi dengan Kepala Perpusnas, pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) mencari titik temu&nbsp;(win-win solution)&nbsp;atas polemik yang dialami para pustakawan di perguruan tinggi, di Jakarta, Rabu, (10/1).
Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Abdurahman Saleh menanyakan apakah lembaga perguruan tinggi tidak memerlukan pustakawan utama ? Ada yang sudah diangkat sebagai pustakawan utama namun tidak menerima gaji sebagaimana haknya, dan pada akhirnya mengajukan pensiun dini. &ldquo;Pustakawan bukan warga negara kelas dua,&rdquo; terang Abdurahman Saleh.
Kemenristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 49/2015 beralasan perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungannya sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RB dengan Nomor B/3662/M.PANRB/10/2015. Artinya, jenjang jabatan pustakawan di &nbsp;hanya sampai pada level madya.
Menanggapi keluh kesah yang dialami para pustakawan perguruan tinggi, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando meminta cepat dicarikan solusinya, termasuk kepada lembaga profesi, IPI, untuk tidak tinggal diam melihat problem tersebut. Ia mengingatkan saat ini banyak institusi perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai level internasional. &ldquo;Artinya, pustakawan merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di era teknologi informasi dan komunikasi,&rdquo; ujar Muhammad Syarif.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati mengatakan pihaknya tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens dengan KemenPAN-RB terkait masalah tersebut. &ldquo;Hasilnya, KemenPAN-RB akan memfasilitasi pertemuan tripartit yang dihadiri KemenPAN-RB, Perpustakaan Nasional dan Kemenristekdikti ditambah Kementerian Sekretariat Negara serta BKN jika diperlukan,&rdquo; kata Deputi II Perpusnas.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Perguruan Tinggi Keluhkan Tiadanya Jenjang Pustakawan Utama

Jakarta, - Peningkatan literasi masyarakat menjadi salah satu cara menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Nasional berupaya menghadirkan perpustakaan guna membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih kuat.
Dalam Webinar bertajuk Transformasi Perpustakaan Untuk Produktivitas dan Pemulihan Ekonomi yang digelar pada Selasa, (30/8/2022) Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPBB) Adin Bondar mengatakan literasi memiliki dampak yang bisa mengantarkan sebuah bangsa menjadi lebih maju.
â€œKita memiliki sumber daya yang sangat besar di negara ini tapi kita belum mampu mengelola. Bagaimana peranan para akademisi melalui kerangka pikir ilmiah kita kolaborasikan dengan peranan literasi di perpustakaan bisa menciptakan inovasi dan produk yang dapat menurunkan angka kemiskinan,â€ paparnya.
Kemudian menurut Adin, dampak literasi yang kedua adalah menguatnya ekonomi. Adanya korelasi yang sangat kuat antara tingkat literasi masyarakat itu kepada rasio gini, maka semakin literasi kuat negara itu menjadi berpendapatan tinggi.
Pimpinan Redaksi Perpusnas Press, Edi Wiyono yang hadir sebagai moderator mengungkap bahwa negara yang memiliki indeks kebahagiaan tinggi merupakan negara yang memiliki tingkat literasi yang tinggi.
â€œHubungan antara literasi dan kebahagiaan yang ujungnya adalah pendapatan sebagai salah satu instrumen itu sangat luar biasa. Hal itu menambah wawasan kita bahwa untuk mencapai kebahagian dalam sejahtera secara ekonomi maka literasi harus ditingkatkan,â€ imbuhnya.
Dalam webinar ini, Perpusnas menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki pengalaman dan terjun langsung dalam menciptakan inovasi dalam bidang literasi. Salah satunya Dosen Universitas Syiah Kuala, Syaifullah Muhammad yang aktif dalam upaya menciptakan inovasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
â€œBanyak sekali peran perpustakaan di Universitas Syiah Kuala. Bermula di perpustakaan kita melakukan pembinaan yang bersifat untuk anak-anak muda,â€papar Syaifullah.
Menurutnya, melalui berbagai inovasi Perpustakaan Universitas Syiah Kuala juga membina masyarakat dengan melalukan berbagai pelatihan di perpustakaan.
â€œIlmu pengetahuan dari kampus bisa mendobrak dan memberi perubahan kepada masyarakat kita dan disini peran sentral literasi perpustakaan,â€ imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama turut hadir sebagai pegiat literasi penggagas perpustakaan bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka, pahlawan sampah, Rodinatun, dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Keasipan Kab. Gunung Kidul yang aktif dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Agung Wibawa.
Reporter: Eka Purniawati

Kuatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Jakarta,- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk seluruh pegawai pada, Selasa (25/5/2022). Selain untuk memberikan pemahaman terkait pelaporan LHKASN untuk pegawai baru, kegiatan ini juga menyegarkan informasi terkait bagi pegawai lama.
Menurut Inspektur Perpusnas, Darmadi Perpustakaan Nasional ya sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHarka) selama 4 tahun. â€œMeskipun capaian sampai dengan tahun 2021 baru sampai 80%. Semoga dengan adanya sosialisasi ini capaian kepatuhan pelaporan LHKASN dapat mencapai 100%,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan kepatuhan menyampaikan LHKASN merupakan kewajiban bagi ASN. Dalam LHKASN, dijamin kerahasiaannya karena hak aksesnya tidak untuk semua pihak melainkan hanya para pihak yang telah ditugaskan.
Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Afif Nur Wahid menjelaskan bahwa pengelolaan LHKASN ini dilakukan oleh masing-masing intansi/ lembaga melalui unit kerja yang ditunjuk. Di Perpusnas sendiri, pengelolaan pelaporan LHKASN dilakukan oleh inspektorat selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
â€œLatar belakang pengisian LHKASN adalah untuk pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pencegahan penyalahgunaan wewenang, Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara, Penguatan Integritas Aparatur. Pegawai yang tidak wajib LHKPN maka menjadi wajib lapor LHKASN,â€ ungkapnya.
Ada perbedaan antara LHKPN dan LHKASN mulai dari subjeknya hingga waktu pelaporannya. Pegawai yang tidak wajib melaporkan LKHPN secara otomatis menjadi wajib lapor LHKASN. Definisi LHKASN yaitu daftar seluruh Harta Kekayaan (Harta ASN + Harta Suami/Istri + Harta Anak Tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri PAN-RB.
â€œAPIP Perpusnas sebagai penanggung jawab pengelolaan LHKASN kemudian akan melaporkan Evaluasi LHKASN yang dikirim ke Kementerian PAN-RB berupa jumlah wajib lapor berapa, sudah lapor berapa, kemudian berapa persen pegawai yang sudah lapor,â€ imbuhnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Berita

Tingkatkan Kepatuhan Pelaporan LHKASN, Perpusnas Gelar Sosialiasi