Jakartaâ€”Bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada bulan ini Indonesia memperingati Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945.
Generasi penerus bangsa diajak memaknai perjuangan pahlawan nasional. Untuk itu, generasi penerus bangsa seharusnya membaca sejarah agar tidak melupakan sejarah bangsanya.
Plt. Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Made Ayu Wirayati, menyatakan jejak masa lalu bangsa tercermin dalam naskah-naskah kuno yang tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia.
"Yang saat ini bagi sebagian masyarakat beranggapan seolah tidak penting, hanya sebuah kertas usang sehingga bisa membuangnya atau bahkan menjualnya. Keadaan tersebut tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena rendahnya penghargaan kita atas â€˜warisan sejarahâ€™ sejarah keluarganya sekaligus bangsanya," ujarnya dalam apel pagi Perpusnas yang digelar secara virtual, pada Senin (15/8/2022).
Pelestarian naskah kuno nusantara mesti dilakukan sebagai upaya penyelamatan dokumen sejarah peradaban bangsa. Melalui naskah kuno, masyarakat Indonesia memahami rekam jejak budaya bangsa yang berisikan beragam budaya dengan nilai tinggi dan kejayaan masa lampau.
Dia menambahkan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Perpusnas, adalah garda terdepan dalam menyelamatkan warisan sejarah bangsa. Beberapa upaya sudah dilakukan yaitu akan menyusun grand design program penyelamatan naskah kuno Nusantara, berikut tanggal waktu penyelesaiannya.
Selain itu, dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang preservasi dan penguatan pada sarana dan prasarana preservasi serta melakukan percepatan digitalisasi, baik naskah kuno milik Perpusnas maupun milik masyarakat serta koleksi langka lainnya.
â€œKarena semakin banyak naskah kuno dan koleksi langka yang dapat diselamatkan informasinya melalui digitalisasi, maka semakin besar pula keterbukaan akses masyarakat terhadap koleksi-koleksi langka khususnya naskah kuno melalui website Khastara,â€ jelasnya.
Dia menuturkan, sejatinya tujuan dari preservasi adalah memastikan generasi mendatang dapat terus menikmati koleksi-koleksi tersebut.
Reporter: Hanna Meinita

Membaca Sejarah Bangsa melalui Naskah Kuno

Jakarta - Perpustakaan Nasional menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Perpustakaan Angkatan XXII dan XXIII. Diklat untuk para kepala dinas perpustakaan dan kepala perpustakaan khusus serta perguruan tinggi ini dilaksanakan selama delapan hari mulai 11 April 2018 dengan jumlah peserta 60 orang.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan keberhasilan suatu manajemen organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Karenanya, seorang pemimpin harus bisa memotivasi anak buahnya untuk giat melaksanakan misi organisasi dengan tujuan memuaskan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi untuk seluruh anggota organisasi.
â€œJadi paradigma manajemen yang menjadikan orang sebagai mesin, oh itu ada di zaman revolusi industri. Kalau sekarang, manusia sebagai sumber resource yang paling potensial dalam sebuah manajemen,â€ jelasnya saat pembukaan Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan XXII dan XXIII di Hotel Ibis Senen, Jakarta, pada Rabu (11/4).
Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam manajemen sebuah organisasi yakni sumber daya manusia, sarana-prasarana, metodologi, dan keuangan. â€œApa yang akan dimanaj perpustakaan? Bagaimana mengatur manajemen sarana-prasarana perpustakaan? Bagaimana mengatur SDM-nya? Bagaimana memikirkan koleksi bahan pustakanya? Bagaimana membangun kerja sama dengan semua stake holder agar pengakuan tentang perpustakaan itu, memadai? Bagaimana melakukan promosi perpustakaan agar orang yakin bahwa perpustakaan itu, penting?,â€ jelasnya.
Karenanya, para kepala perpustakaan diminta berperan aktif dalam mempromosikan pentingnya perpustakaan. Hal ini bisa terwujud selama perpustakaan dan pustakawan bisa mewujudkan fungsi perpustakaan yang esensial, yaitu menyajikan informasi kepada orang yang membutuhkan.
Syarif meminta para kepala perpustakaan tetap termotivasi mewujudkan perpustakaan yang berkualitas, meski perpustakaannya ada di daerah. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tauhn 2016 tentang Perangkat Daerah sudah mengakomodir hal ini. Di mana status perpustakaan sudah meningkat. Sebelumnya, perpustakaan di provinsi statusnya badan, sekarang berubah menjadi dinas. Sementara di kabupaten yang dulunya kantor, sekarang menjadi dinas.
â€œNamun yang paling menentukan, kualitas organisasi apakah dia dinas, bukan pada tulisan kelembagaannya, seperti dinas perpustakaan provinsi, dinas perpustakaan kabupaten, bukan itu. Yang paling menentukan adalah kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita yang akan menunjukkan eksistensi perpustakaan ini naik kelas atau tidak,â€ urainya.
Melalui diklat ini, Syarif mengajak para kepala perpustakaan untuk memanfaatkan koleksi digital Perpusnas yakni e-Resources dan iPusnas. â€œJadi jangan pernah bilang perpustakaan bisa diremehkan. Hari ini, luar biasa dan kita sedang menuju kepada sepuluh besar kelas dunia. Tapi itu tidak akan ada artinya kalau koleksi yang ada di bapak, koleksi yang ada di Perpusnas tidak disilang layangkan tidak di satu pintu. Oleh karena itu, manajemenÂ  pendidikan saat ini harus memastikan kita satu pintu,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Diklat Perpusnas Widiyanto menyatakan diklat ini diberikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para kepala perpustakaan sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan perpustakaan dengan sentuhan literasi. Dengan demikian, perpustakaan bisa berkontribusi dalam membuat sejahtera masyarakat.
â€œDiklat kali ini kami khususkan untuk kepala dinas dan kepala bidang, kepala seksi dan juga kepala-kepala perpustakaan dari perpustakaan instansi dan juga perguruan tinggi. Ada 60 peserta yang sudah hadir,â€ jelasnya.
Widi menambahkan, materi diklat bisa diakses melalui e-learning. Sehingga pengayaan materi diklat bisa diakses kapan pun.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas: Keberhasilan Manajemen Organisasi Ditentukan oleh Pemimpinnya

Pasar Minggu, Jakarta-- Perpustakaan Nasional terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintah atau pun swasta demi meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.Â 
Sebagai bentuk nyata dari sinergi antarlembaga, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2019.Â 
Tindak lanjut adanya nota kesepahaman tersebut diwujudkan dalam penandatanganan naskah adendum perjanjian kerja sama antara Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh beserta jajajaran masing-masing di gedung Direktorat Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil Jl. Raya Pasar Minggu km. 19 Jakarta Selatan pada Kamis (29/04/2021).Â 
Secara garis besar kesepakatan memuat tentang pemanfaatan data kependudukan yang akan digunakan oleh Perpustakaan Nasional dalam pelayanan perpustakaan.Â 
Pada kesempatan tersebut, Zudan Arif F. mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara dua instansi. â€œMudahâ€“mudahan ini bisa memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mewujudkan single identity number agar satu nomor bisa digunakan untuk semua pelayanan," ungkapnya.
Sejalan dengan pernyataan Zudan Arif F., Woro Titi Haryanti juga menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki kartu anggota perpustakaan. â€œKami punya kartu anggota perpustakaan dan inginnya bahwa itu bisa dipakai untuk semua pelayanan. Kita ingin bergabung mewujudkan hal itu," terangnya.
Ke depan kartu anggota perpustakaan ini terintegrasi dengan kartu perpustakaan di seluruh Indonesia. Sebagai tahap pertama, kartu terintegrasi ini akan diimplementasikan di dua UPT Perpustakaan Nasional yaitu UPT Bung Karno di Blitar dan UPT Bung Hatta di Bukittinggi.
 Reporter: Anastasia Linawati
Fotografer: Arwan Subakti

Penguatan Sinergi Antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kendala dana yang minimalis bahkan ala kadarnya sering menjadi persoalan yang acap dialami pemerintah daerah dalam giatnya mengembangkan perpustakaan dan literasi. Seperti halnya yang dialami Kota Malang yang hanya mendapat jatah sekitar Rp 2 miliar per tahun untuk program perpustakaan dan literasi. Anggaran yang terbatas, kalau ingin menambah dana untuk penambahan buku, misalnya, malah jadi bikin iri dinas-dinas lain.
Hal ini terungkap saat Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Kota Malang dan perwakilan dinas perpustakaannya, Senin, (29/4). Menanggapi persoalan tersebut, Deputi tidak menyalahkan karena tiap daerah memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Seharusnya dengan adanya Perda tentang perpustakaan yang juga telah dimiliki Kota Malang, hal itu patut menjadi perhatian lebih karena urusan perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non dasar dari pusat hingga daerah.
Meski begitu, Deputi II Perpusnas menyarankan kepada dinas perpustakaan untuk merapat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Program dana alokasi khusus (DAK) sudah kembali dibuka tanggal 1 Mei nanti untuk periode tahun 2020. DAK adalah program yang digulirkan pemerintah pusat c.q Bappenas dan Perpustakaan Nasional berupa bantuan khusus di bidang perpustakaan. Bantuan yang diberikan mencakup empat aspek, yakni pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan senilai Rp 10-15 miliar, rehabilitasi gedung layanan perpustakaan senilai maksimal Rp 5 miliar, bantuan kebutuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp 250 juta, dan bantuan untuk pengadaan koleksi senilai Rp 250 juta. Sama dengan bantuan TIK.Â 
"Untuk bantuan pengadaan koleksi Perpusnas menyerahkan ke tiap daerah yang tahu kebutuhan koleksi terutama yang berkaitan dengan konten lokalnya," terang Deputi.Â  Â  Â 
Selain bantuan DAK, Perpusnas juga secara rutin memberikan bantun dalam bentuk dana dekonsentrasi yang dikucurkan melalui dinas perpustakaan provinsi. Kebutuhan dana dekonsentrasi ini diperuntukkan untuk aktivitas perlombaan, seperti lomba perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, pustakawan berprestasi, lomba bercerita maupun kegiatan sosialisasi akreditasi.Â Â 
Sekedar informasi tambahan, program Indonesia One Search (IOS) saat ini sudah semakin massif. Sedikitnya ada 1.300 perpustakaan tergabung dan terhubung di dalamnya. Ke semua perpustakaan yang telah terhimpun dalam IOS wajib mengumpulkan metadata atau bibliografinya. IOS memberikan kemudahan karena literatur bisa diperoleh dari mana saja. Di masa mendatang, IOS akan dilengkapi dengan perangkat yang mampu mendeteksi duplikasi suatu karya ilmiah. "Perangkat anti plagiarism sedang kita kembangkan," imbuh Deputi.Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kota Malang Diminta Ikut Manfaatkan Program DAK

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 723 miliar.
Komisi X DPR RI dan Perpusnas sepakat untuk menyusun program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) Perpusnas belum mendapatkan anggaran tambahan pada tahun 2023.Â 
"Karena keterbatasan fiskal pemerintah,Â  maka Perpusnas belum mendapatkan tambahan lagi pada tahun 2023 mendatang," katanya, Rabu (21/9/2022).
Dalam pandangan fraksi, secara umum menyayangkan anggaran Perpusnas yang masih belum ideal.
Fraksi Partasi Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perpustakaan merupakan hal prinsip yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah, tetapi justru pemerintah tidak memberikan perhatian.
"Karenanya tentu kita sepakat untuk sama-sama terus berjuang meningkatkan kualitas layanan Perpusnas dan konsisten untuk memperjuangkan peningkatan anggaran di Perpusnas," kata Ledia.
Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menyayangkan Perpusnas belum mendapatkan anggaran yang semestinya. Dirinya mendorong Perpusnas agar anggaran yang sedikit ini hasilnya dapat optimal.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, rencana komposisi anggaran tersebut akan di bagi pada tiga unit eselon 1. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi akan mendapat alokasi Rp 147,3 miliar.
Anggaran tersebut akan dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan buku digital dan untuk memastikan seluruh buku terbitan terbaru dari semua penerbit tersedia di Perpusnas. Ini sesuai dengan mandatori Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Selanjutnya, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mendapatkan alokasi anggaran Rp 259,4 miliar.
Syarif mengakui dengan jumlah anggaran tersebut tidak dapat mengontribusi dalam pengembangan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.
"Memang angka ini terlalu kecil untuk dapat mengontribusi dalam pengembangan seluruh perpustakaan, terutama yang tersebar di daerah 3T. Bahkan sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi terutama swasta tidak dapat kita jangkau dengan keterbatasan ini," jelas Syarif.
Sedangkan Sekretariat Utama mendapat alokasi dana sebesar Rp 229,4 miliar yang digunakan untuk biaya pemeliharaan, biaya operasional belanja gaji dan tunjungan, serta upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Kami berharap jika dimungkinkan adanya penambahan anggaran. Kami laporkan bahwa masyarakat Indonesia terutama dari wilayah 3T, perguruan tinggi swasta dan juga sekolah sangat membutuhkan koleksi-koleksi terbaru, salah satunya koleksi buku digital," pungkasnya.
Pada pembahasan anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas yang dilaksanakan Rabu (31/8/2022), anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 47, 1 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp 675,9 miliar.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Basma Sartika/Prakas Agrestian

Anggaran Definitif Perpusnas Tahun 2023 Sebesar Rp 723 Miliar

Bogor &ndash; Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja di Aston Sentul Lake Bogor pada hari Senin-Rabu (6-8/3). Tema yang diusung yaitu &ldquo;Peningkatan Kinerja Perpustakaan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Cerdas&rdquo;. Hadir pada acara tersebut pejabat struktural dan fungsional Perpusnas RI, pustakawan utama, jabatan fungsional serta para narasumber yang terkait Sulistyo Basuki dan Ida Fajar. Adapun rangkaian acara terdiri dari evaluasi program dan kegiatan tahun 2015-2016, pemantapan program/kegiatan 2017 dan rencana kerja tahun 2018 dari masing-masing unit eselon 1 serta peningkatan kinerja pustakawan dan usulan program dan kegiatan kepustakawanan tahun 2018.
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas RI Joko Santoso dalam laporannya menerangkan bahwa setiap lembaga pemerintah yaitu kementerian, lembaga, badan, komisi mempunyai kewajiban membuat rencana kerja yang merupakan tindak lanjut dari program pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. RPJMN tersebut dijabarkan melalui rencana strategis kementerian/lembaga yang tertuang dalam rencana kerja. Joko mengatakan terkait tema yang diusung rapat kerja Perpustakaan Nasional merupakan bagian dari penyusunan rencana kerja yang berisi program dan kegiatan yang akan datang sekaligus sebagai media untuk sinkronisasi, sinergitas diantara unit kerja terkait di internal Perpustakaan Nasional RI. &ldquo;Harapannya dengan rencana kerja ini akan tersusun suatu perencanaan yang berbasis kinerja yang akuntabel dalam rangka mencapai usulan tujuan pembangunan nasional pengembangan perpustakaan dalam mewujudkan layanan perpustakaan prima untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dan Pembudayaan Perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya menegaskan bagaimana mefungsikan seluruh kompetensi yang ada di Perpustakaan Nasional untuk menganalisis tingkat capaian yang telah dilakukan oleh internal Perpusnas RI sebelum dianalisis oleh pihak lain. Syarif juga menyampaikan bahwa unit Biro Hukum dan Perencanaan bertanggungjawab untuk menyusun seluruh konsep rencana makro terhadap seluruh aspek perpustakaan baik di pusat, provinsi ataupun daerah yang harus dikorelasikan. Syarif mengatakan pustakawan harus menerapkan ilmunya dan aktif berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Ada empat komponen yang bisa jadi perhatian pustakawan untuk dianalisis yaitu penyebaran pengembangan perpustakaan yang belum memadai, budaya baca masih rendah, indeks literasi masih rendah, optimalisasi layanan masih minim. Rapat kerja yang diselenggarakan kali ini diharapkan mengakomodir Rapat Koordinasi yang akan diselenggaraka di Bali. Konsep atau program yang dapat dirumuskan pertama mengenai regulasi tentang perpustakaan, kedua bagaimana tentang standard layanan minimum dan standard operasional sebuah perpustakaan, ketiga bagaiman penyususnan sebuah program kerja secara menyeluruh. &ldquo;Tingkat kepedulian seseorang ada pada responsibility nya dan bagaimana seseorang merespon semua keadaan yang ada disekitarnya tergantung pada kepedulian dan kepedulian itulah yang menjadi ukuran kepada performance kita,&rdquo; tutup Syarif sekaligus membuka acara.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Membaca Sejarah Bangsa melalui Naskah Kuno

Kepala Perpusnas: Keberhasilan Manajemen Organisasi Ditentukan oleh Pemimpinnya

Penguatan Sinergi Antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri

Kota Malang Diminta Ikut Manfaatkan Program DAK

Anggaran Definitif Perpusnas Tahun 2023 Sebesar Rp 723 Miliar

Rapat Kerja Perpustakaan Nasional Tahun 2017