Penambahan peminjaman

Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Jakarta -&nbsp;Penting hukumnya bagi perpustakaan khusus di Indonesia untuk mampu menyebarkan konten yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemustaka.
&ldquo;Konten yang dibangun harus bisa menyebar dan mudah untuk diakses. Sehingga dibutuhkan portal web yang mampu mengakomodir konten-konten tersebut,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pendataan Perpustakaan Khusus, di The Acacia Jakarta Hotel, Senin (17/10/2022).
Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Kepala Perpusnas mengajak seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus yang hadir untuk memainkan perannya dengan baik.
&ldquo;Sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berserakan dan menyebarkannya kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan mereka,&rdquo; tambahnya. &nbsp;
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Disebutkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi bahwa Pasal 15 Ayat (3) huruf e UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas.
&ldquo;Salah satu upaya Perpusnas sebagai perpustakaan pembina yakni dengan melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan serta mengeluarkan kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),&rdquo; ucap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa Perpusnas menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai&nbsp;enabler&nbsp;untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan.
Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia pada Perpres No. 39 Tahun 2019.
&ldquo;Pemanfaatan SPBE dan Satu Data Indonesia tidak hanya terbatas pada internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data publik bagi masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2021, Satu Data Perpusnas merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah lingkup Perpusnas yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Ketua Umum FPKI Periode 2022-2025, Riko Bentari Pertamasari memaparkan peran strategis Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dalam pendataan perpustakaan khusus mendukung satu data perpustakaan adalah dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi kepada anggota FPKI tentang pentingnya pendataan perpustakaan.
&ldquo;Pendampingan kepada anggota FPKI dalam membangun repositori institusi sebagai simpul data mendukung satu data perpustakaan khusus Indonesia,&rdquo; paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Muda dari Perpustakaan Kemendikbudristek, Chaidir Amir mengingatkan pada Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tertulis layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
&ldquo;Adapun manfaat yang didapatkan dari jejaring dan kerja sama perpustakaan tersebut diantara meningkatkan kualitas layanan, berbagi sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta meningkatkan nilai akreditasi,&rdquo; ungkap Amir.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rizqi Amelia Putri, menyosialisasikan bahwa NPP merupakan kode identitas yang dipakai untuk melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah NKRI.
Amel mengatakan manfaat dari NPP antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan perustakaan, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui pemutakhiran data, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.
&ldquo;Untuk pengajuan NPP, persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki SK Pendirian Perpustakaan atau Surat Keterangan Domisili atau Keberadaan Perpustakaan yang disahkan oleh minimal Kepala Lembaga atau Pejabat Daerah Setempat,&rdquo; pungkas Amel.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan Pengukuhan Pengurus Pusat FPKI Periode 2022-2025 dan&nbsp;Soft-Launching&nbsp;Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe) milik Kementerian Pertanian.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
&nbsp;

Jakarta - It is legally important for special libraries in Indonesia to be able to disseminate content that is easily understood and accessed by users.
&ldquo;Content that is built must be able to spread and be easy to access. So a web portal is needed that is able to accommodate this content," said the Head of the National Library of Indonesia, Muhammad Syarif Bando at the Special Library Data Collection activity, at The Acacia Jakarta Hotel, Monday (17/10/2022).
In an effort to make Indonesia a producing country, the quality of Human Resources (HR) must be a major concern. The Head of National Library of Indonesia invited all librarians and special library managers who were present to play their roles well.
"It is the duty of the library to collect scattered information and disseminate it to users according to their needs," he added.
A special library is a library that is limited to users in government institutions, community organizations, religious educational institutions, houses of worship, or other organizations.
Mentioned by Plt. Deputy for Development of National Library Resources, Deni Kurniadi that Article 15 Paragraph (3) letter e of Law no. 43 of 2007 concerning Libraries mandates that the establishment of libraries located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) notify their existence to National Library.
"One of the National Library of Indonesia's efforts as a library supervisor is to collect data on all types of libraries and issue a unique code in the form of a Library Identification Number (NPP)," said Deni.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia's Data and Information Center, Taufiq A. Gani explained that National Library has made Information and Communication Technology (ICT) an enabler for structuring governance and improving the quality of library services.
As a national program, National Library of Indonesia is currently participating in developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in Presidential Decree no. 95 of 2018 and One Indonesian Data on Presidential Decree No. 39 of 2019.
"The use of SPBE and One Data Indonesia is not only limited internally between agencies but also as a form of fulfilling the need for services and public data for the community," he explained.
According to National Library Regulation No. 10 of 2021, One National Library of Data is a government data management policy within the National Library of Indonesia which aims to create quality data, easily accessible, and can be shared between Central and Regional Agencies.
The Chairperson of the FPKI for the 2022-2025 period, Riko Bentari Pertamasari explained the strategic role of the Indonesian Special Library Forum (FPKI) in collecting library data specifically to support one library data by conducting outreach, mentoring, and advocating to FPKI members about the importance of library data collection.
"Assistance to FPKI members in building institutional repositories as data nodes to support one Indonesian special library data," he explained.
On the same occasion, the Young Expert Librarian from the Ministry of Education and Culture Library, Chaidir Amir reminded of Article 14 of Law no. 43 of 2007 concerning written libraries, integrated library services are realized through collaboration between libraries. Integrated library services as referred to in Paragraph (6) are carried out through telematics networks.
"The benefits derived from the library network and collaboration include improving service quality, sharing resources, sharing experiences and good practices, and increasing the value of accreditation," said Amir.
National Library of Indonesia's First Expert Librarian, Rizqi Amelia Putri, socialized that NPP is an identity code used to collect data on all types of libraries spread across the territory of the Republic of Indonesia.
Amel said the benefits of the NPP included identifying the existence of a library, libraries could report their progress through updating data, libraries that had NPPs would become priority programs for recipients of guidance and development of library affairs, and had the right to put NPPs on library nameplates.
"For submitting an NPP, the requirements that must be met are having a Library Establishment Decree or a Certificate of Domicile or Library Existence that is legalized by at least the Head of an Institution or Local Regional Official," concluded Amel.
This activity was also part of the inauguration of the Central Board of FPKI for the 2022-2025 period and the Ministry of Agriculture's Soft-Launching Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe).
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Aditya Irfan Fakhruddin

Layanan Kami

Layanan Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Berita Terbaru

Berita Terbaru Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Agenda Terbaru

Agenda Terbaru Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus