Salemba, Jakarta- Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat sebagai penanda revolusi industry 4.0. Pendidikan tinggi diyakini sebagai organisasi rujukan reformasi yang responsif dalam menanggapi perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menyampaikan orasinya dihadapan Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Azzahra TA 2019 di Aula Perpusnas Salemba pada Selasa (29/10).
â€œKita tidak bisa mengisolasi diri dari perkembangan dan perubahan dunia saat ini,â€ tegas Syarif. Menurutnya, digitalisasi telah melahirkan terobosan- terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang. Baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik nasional dan internasional
â€œUntuk membangun Indonesia maju, yang mampu menyesuaikan dengan segala perubahan itu, kita membutuhkan SDM yang unggul, serta mampu memenangkan persaingan global,â€ ungkapnya. Dan inovasi merupakan kunci perubahan itu sendiri. Oleh sebab itu cara-cara baru harus dikembangkan. Kurikulum dan metode pendidikan harus disesuaikan.
â€œSaya meyakini bahwa pendidikan tinggi mampu menjadi organisasi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi perubahan di era industri 4.0 ini,â€ ucap Syarif. Oleh karena itu, dia mengatakan penting untuk membina dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan dosen yang dapat menumbuhkan kreasi-kreasi baru.
Karenanya, Syarif menghimbau pentingnya menyediakan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan pengetahuan. â€œPustakawan juga harus mampu mengemas ulang pengetahuan. Dan juga harus bisa mengkomunikasikan pengetahuan itu,â€ tutup Syarif.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Pendidikan Tinggi, Penopang Ekosistem Nasional Hadapi Revolusi Industri 4.0

Â Sukabumi, Jawa Baratâ€” Perpustakaan Nasional, Pemerintah Kota Sukabumi, danÂ DPR RIÂ fokus terhadap budayaÂ literasiÂ dengan meningkatkan kualitas pelayanan membaca bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ketika memberi sambutan dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Membaca di Auditorium Politeknik Sukabumi, Jum'at, (6/11).
"Kami mempermudah layanan untukÂ literasiÂ dengan menyediakan pojok baca di tempat-tempat terbuka," katanya.
Langkah yang ditempuh pemda mendapatkan dukungan penuh dari anggota Komisi X DPR RI Dapil Sukabumi, Desy Ratnasari.
"Tentunya kami dukung kebijakan anggaran yang menjadi program utama yang bisa menghadirkan anggaran lebih besar lagi setiap tahunnya," katanya.
Dengan kebijakan dari Pemda dan pemangku jabatan lainnya dalam upaya meningkatkan budayaÂ literasiÂ di Kota Sukabumi menjadikan Sukabumi menjadi salah satu kota dengan tingkatÂ literasiÂ paling tinggi di Jawa Barat.
"Kota Depok dan Sukabumi adalah kota dengan tingkatÂ literasiÂ yang tinggi di Jawa Barat," ucap Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Masih di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengatakan kendala digitalisasi perpustakaanÂ yang dihadapi Indonesia adalah fasilitas yang belum merata untuk seluruh daerah.
"Kalau kita membaca melalui media elektronik biasanya butuh perangkat harus ada alat elektroniknya, listriknya, internetnya kalau kita bicara internet belum semua wilayah terjangkau atau kadang-kadang terganggu," katanya.
Namun begitu, Kepala Perpusnas juga masyarakat tidak perlu membandingkan mana yang lebih baik antara buku digital dan elektronik karena keduanya memiliki kelebihan masing-masing.
"Media untuk membaca itu baik di laptop di hand phone, komputer atau manual itu adalah cara," lanjutnya. Seluruh bahan dan sumber buku baik itu digital maupun elektronik diambil dari buku cetak.
Oleh karena itu, Syarif Bando meminta agar seluruh perpustakaanÂ mempunyai karya cipta baik itu digital maupun fisik.
"SemuaÂ perpustakaanÂ wajib menyediakan karya ciptanya, karya rekamnya, digital dan elektroniknya jadi sama saja," katanya.

Literasi di Indonesia Masih Terkendala Infrastrukur 

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima secara simbolis Pancamain yang diluncurkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Auditorium Perpustakaan Nasional pada Jumat (20/11). Pancamain merupakan sarana belajar menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk lima permainan rakyat dan olahraga tradisional Indonesia. Syarif Bando menegaskan Perpustakaan Nasional siap ikut serta mengenalkan dan membudayakan Pancamain melalui program-program Perpustakaan Nasional di seluruh Indonesia.
â€œPerpustakaan Nasional siap ikut memperkenalkan Pancamain melalui kegiatan kami yaitu roadshow perpustakaan. Kegiatan ini merupakan upaya kami mendukung visi presiden meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimana salah satu sasarannya adalah anak-anak dan pelajar,â€ tegasnya.
Lebih lanjut Syarif menyatakan bahwa perpustakaan merupakan jembatan ilmu pengetahuan antara dulu, kini, dan masa depan. Dengan adanya Pancamain di perpustakaan akan menambah pilihan sarana belajar tentang Pancasila bagi masyarakat. Mengingat Pancamain dihadirkan dengan cara yang kekinian dan warna-warna yang menyenangkan sehingga relevan dengan kondisi anak-anak saat ini.
â€œDengan berbagai permainan tadisional yang diangkat kembali melalui Pancamain oleh BPIP dapat menjadi wahana dan sarana pembelajaran baru untuk memastikan anak anak Indonesia memahami Pancasila dan sejarah perjalanan bangsa. Sehingga dalam dirinya tertanam kebudayaan Indonesia yang asli agar tidak tercabut akar budayanya,â€ imbuhnya.
Senada dengan itu Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi mengungkap pandemi Covid-19 membuat anak anak terasing dari budayanya sendiri. Selain itu juga karena benturan budaya asing yang berdampak luas pada mereka di masa pertumbuhan. Pancamain akan menambah pilihan masyarakat untuk mengajak anak-anaknya bermain di rumah agar tidak mudah bosan di masa pandemi Covid-19.
â€œMaka perlu kembali ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui permainan tradisional milik kita yang sudah ada di Indonesia sejak dulu. Melalu Pancamain, anak anak Indonesia tidak mudah terbawa arus budaya dari luar, mengenal jati diri sendiri, dan kembali kehidupan normal,â€ sebutnya.
Pancamain yang merupakan gagasan bersama, sinergi kolaborasi antara BPIP dengan Komunitas Permainan Olah raga Tradisional Indonesia (KPOTI) didukung Kementerian/Lembaga serta komunitas permainan tradisional diharapkan akan menjadi produk bersama. Tidak hanya untuk belajar Pancasila, Pancamain diharapkan memberikan dampak pada penguatan ekonomi masyarakat seperti menghidupkan sektor UMKN sebagai produsen Pancamain, dan mendorong pariwisata di tengah pandemi. BPIP optimis dengan sinergi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakatÂ  Pancamain bisa menjangkau anak anak di seluruh Indonesia.
Â 
Reportase: Eka Purniawati/ Foto: Ahmad Kemal

Perpusnas Ikut Serta Kenalkan PANCAMAIN di Seluruh Indonesia

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Pusat Analis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPB) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Sisi Hulu Dalam Rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat", Selasa (2/3/2021) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Saat ini, pihaknya sudah mengidentifikasi kondisi literasi di Indonesia menjadi hulu dan hilir.
Syarif Bando menilai rendahnya budaya baca masyarakat yang berdampak pada indeks literasi yang rendah merupakan kondisi di hilir. Dan ini merupakan fakta yang ada. Namun dia melihat bahwa selama hampir 76 tahun Indonesia merdeka, pembahasan soal kondisi di hilir masih terus berlangsung. Padahal seharusnya kendala yang ada di hulu harus diperbaiki bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Karena itu di 2021 bagaimana peran negara, peran akademisi dan perguruan tinggi untuk menghasilkan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, para penerbit, penerjemah. Bagaimana regulasinya yang memungkinkan buku dari Jakarta bisa sampai ke Kalimantan Tengah," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengapresiasi kegiatan ini sebagai bukti wujud komitmen pemerintah provinsi dalam mencerdaskan bangsa, seperti halnya yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Hal ini pun didukung dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembudayaan Gemar Membaca.
"Kami mengajak para kepala daerah bupati maupun walikota untuk pro aktif dalam meningkatkan indeks literasi, salah satunya melalui Gerakan Kalteng Membaca yang telah dilaunching tahun 2020 kemarin, melaksanakan sosialisasi gemar membaca hingga tingkat kecamatan dan desa," ucapnya.
Menurut Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sabran, dalam mewujudkan pembudayaan gemar membaca masyarakat, juga diperlukan peran dari orang tua sebagai role model bagi anak-anak dalam menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Demikian ditegaskan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sabran.
"Terutama ibu, memiliki peran untuk mendekatkan anak-anak dengan buku, sehingga nantinya anak-anak akan suka membaca buku," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi III DPD RI Muhammad Rakhman memaparkan, Indonesia berada pada peringkat ke 60 untuk tingkat literasinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Pertama, belum ada kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini. "Role model anak di keluarga adalah orang tua dan anak-anak biasanya mengikuti kebiasaan orang tua," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rakhman menjelaskan, perlunya optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sekolah dan umum serta pembiasaan budaya membaca di rumah maupun di sekolah.
"Masyarakat mau membaca tap kesulitan dalam mendapat bahan bacaan.Saya harap Perpusnas mau menambah semua buku di setiap lini diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi di Palangka Raya," harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas RI dengan 11 perguruan tinggi maupun swasta di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu juga, diserahkan secara simbolis bantuan dari Perpusnas berupa Mobil Perpustakaan Keliling sebagai layanan ekstensi perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Peningkatan Indeks Literasi di Kalimantan Tengah

<div dir="auto">
<div dir="auto">Â </div>
Kuningan, Jakarta - KepalaÂ  Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis nomor ISBN dari dua karya terbaru Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Penyerahan dilakukan pada peluncuran buku, channel, dan podcast Bambang Soesatyo, Kamis (10/9) di The Kuningan Suites Hotel, Jakarta.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Mantan Ketua DPR RI ini, meluncurkan buku terbarunya yang berjudul 'Jurus 4 Pilar: Merangkul Milenial menjaga Suhu Politik' yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dicetak dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.</div>
<div>Â </div>
<div>
<div>Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional juga menyerahkan kartu anggota kehormatan dari Perpustakaan Nasional, serta buku yang berjudul 'Perpustakaan Nasional: Ikon Peradaban'</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Turut hadir dalam peluncuran buku Bamsoet, diantaranya Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MPR RIÂ Ahmad Basarah, Arsul Sani, Fadel Muhammad, Zulkifli Hasan dan Lestari Moerdijat.</div>
</div>
<div>Â </div>
<div>Reporter : Wara Merdekawati</div>
<div>Fotografer : Ahmad Kemal Nasution</div>

Kepala Perpusnas Serahkan ISBN Karya Ketua MPR RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Berita

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling