Yogyakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.
 
Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang digelar dalam acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional di Yogyakarta, pada Rabu (20/9/2023).
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan faktor keterbatasan informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama informasi terkait upaya penanggulangan stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.
 
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan agar perpustakaan dapat lebih berdaya guna sebagai sumber informasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
 
&ldquo;Perpustakaan siap hadir melalui program transformasi perpustakaan yang langsung menjangkau masyarakat termarjinalkan dan tidak lagi eksklusif bagi kalangan civitas academica tapi juga Masyarakat, terutama di pedesaan yang jumlahnya sangat besar,&rdquo; ungkap Kepala Perpusnas.
 
Di sisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap hadirnya perpustakaan hingga tingkat desa memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas jaringan dalam pencapaian lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.
 
&ldquo;Dengan ditandatanganinya MoU ini, harapan saya dengan langkah yang sangat masif, angka stunting yang saat ini 21,6 persen bisa turun sebesar 3,8 persen menjadi 17,8 persen. Dan sesuai target Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2024 angka 14,9 persen bisa tercapai,&rdquo; ujarnya.
 
Lebih lanjut Hasto menyampaikan ada lima strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
 
Menurutnya, perpustakaan berperan penting menjadi sumber untuk peningkatan literasi dalam mengubah pola pikir masyarakat sebagai penyebab terjadinya stunting.
 
&ldquo;Penyebab stunting karena tiga hal, yakni mindset terkait dengan masalah reproduksi, mindset terkait dengan masalah nutrisi, dan mindset terkait sanitasi. Perubahan mindset ini butuh pengetahuan yang akan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik,&rdquo; ungkapnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hari Budiarto mendukung upaya kolaborasi literasi antarinstansi, khususnya dalam lingkup literasi digital.
 
&ldquo;Kami akan bekerja sama nantinya dengan Perpusnas melalui program Digital Talent Scholarship untuk bagi pengelola perpustakaan khususnya di tingkat desa sehingga keterampilan mereka dalam ruang digital bisa kita tingkatkan,&rdquo; terangnya.
 
Dalam kegiatan PLM Nasional 2023, Perpusnas juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan beberapa mitra lain yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta Universitas Indraprasta Jakarta.
 
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Akhmad Muzzaki mengatakan perpustakaan bukan hanya sekedar urusan akademik tapi perpustakaan harus menjadi tempat bertemunya komunitas untuk pengembangan masyarakat.
 
Melalui kerjasama dengan Perpusnas, Akhmad Muzaaki berharap UIN Sunan Ampel Surabaya dapat mengembangan berbagai kegiatan dan program literasi berbasis komunitas. &ldquo;Nota Kesepahaman mencakup penguatan tiga hal, yaitu lingkup pembelajaran, penelitian, dan pendampingan masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
 
Disamping itu hadir juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun yang mewakili Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan tujuan Kesepahaman ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pembangunan, pengembangan, pelayanan dan pembinaan di bidang perpustakaan.
 
Nota Kesepahaman ini, kata Erlin, dipercaya bakal semakin menggenjot literasi di desa dengan adanya perpustakaan masuk desa. "Kementerian Desa menggencarkan literasi Desa lewat Perpustakaan Desa yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa. Perpustakaan Desa ini juga termasuk dalam SDGs Desa," pungkas Erlin.
 Reportase: Eka Purniawati Fotografer: Ahmad Kemal N.

Peer Learning Meeting Nasional 2023: Perpusnas Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BKKBN, Kemendes PDTT, UNISA dan UNINDRA

Salemba, Jakarta&mdash;Saat ini dunia menghadapi era VUCA. Kondisi yang berubah sangat cepat ini dihadapi seluruh bidang, termasuk perpustakaan.
 
Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan dunia perpustakaan turut terdampak dunia VUCA yang berubah sangat cepat dan tidak terduga. Untuk itu, para pelaku perpustakaan harus memahami fondasi mengenai paradigma perpustakaan.
 
Menurutnya, saat ini, paradigma perpustakaan terdiri dari tiga pemikiran utama yakni manajemen koleksi dengan porsi sebesar 10 persen, manajemen pengetahuan dengan porsi sebesar 20 persen, dan transfer ilmu pengetahuan dengan porsi sebesar 70 persen. Namun dia menekankan pentingnya transfer ilmu pengetahuan sebagai fondasi untuk perpustakaan.
 
&ldquo;Tetapi di seluruh dunia akan bergerak ke transfer ilmu pengetahuan, di luar negeri itu bagaimana 10 perguruan terbaik dunia memainkan peran karena kemampuannya dalam mempengaruhi industri di seluruh dunia,&rdquo; urainya dalam Talkshow Kepustakawanan dengan tema &ldquo;Proyeksi Perkembangan Perpustakaan dan Kepustakawanan di Asia Tenggara dan Amerika Serikat&rdquo; yang digelar di Jakarta, pada Kamis (22/12/2022).
 
VUCA adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Dunia VUCA&nbsp;memiliki makna dunia&nbsp;yang memiliki perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subyektif.
 
Dia menambahkan Indonesia telah memprakarsai dan menyetujui bagaimana perpustakaan di desa merasakan dampak dari kehadiran perpustakaan. Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan menjadi ruang belajar dan berbagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam meningkatkan keterampilan hidup. 
 
&ldquo;Bagaimana di Lampung Barat, Bupati menyangka kulit kopi hanya menjadi sampah. Saat ini kulit kopi dapat menjadi bahan baku roti. Di Pasuruan, dulu pelepah pisang terbuang begitu saja. Sekarang orang di dunia perpustakaan semakin pandai mengelola dan menghasilkan pelepah pisang menjadi kerupuk,&rdquo; tegasnya.
 
Para pengelola perpustakaan didorong agar mampu menyiapkan konten kreatif, baik yang diolah sendiri maupun mengelola konten yang tersedia dilengkapi dengan referensi berbasis perpustakaan, terutama buku-buku ilmu terapan.
 
&ldquo;Kita bisa belajar dari negara-negara lain, bagaimana pengembangan perpustakaan di Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Silakan dicontoh dan pahami bagaimana pengembangan perpustakaan di negara tersebut dan bagaimana revolusi negara-negara tersebut untuk menjangkau masyarakatnya dan bagaimana masyarakatnya menerima manfaat dari perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
 
Sementara itu, dalam sesi talkshow, pustakawan California State University, John Hickok, memaparkan best practices berdasarkan delapan kategori di beberapa perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi yang ada di AS dan negara Asia Tenggara.
 
Pustakawan yang melanglang buana di Asia selama 17 tahun terakhir tersebut menekankan ada ratusan ribu perpustakaan di AS dan Asia Tenggara. Semua perpustakaan memiliki kondisi finansial yang berbeda. Oleh karena itu, perpustakaan yang dia tampilkan bukanlah solusi &ldquo;satu ukuran untuk semua&rdquo;.
 
Dia menjelaskan, best practices perpustakaan dikelompokkan berdasarkan delapan kategori yakni information commons, teknologi mobile phone, video dan tutorial, koleksi digital, layanan teknis, marketing/promosi, referensi/literasi informasi, serta perencanaan ruang perpustakaan.
 
Saat ini, information commons menjadi konsep yang digunakan banyak perpustakaan, baik di AS maupun Asia Tenggara. &ldquo;Information commons adalah konsep terbaru selama sepuluh tahun terakhir yang mengubah kursi dan meja tradisional di perpustakaan menjadi ruang interaktif, dinamis, dan menarik,&rdquo; ujarnya.
 
Konsep pemanfaatan ruang dan fasilitas di perpustakaan ini diterapkan perpustakaan umum, perguruan tinggi, hingga sekolah dengan &lsquo;menyulap&rsquo; meja dan kursi yang warna-warni, ruangan perpustakaan untuk diskusi interaktif, dan dinding yang menarik, area permainan dan kafe.
 
&ldquo;Jadi sekarang perpustakaan bukan hanya manajemen koleksi, tapi layanan masyarakat. Bukan perpustakaan gaya lama yang orang dilarang bicara dengan meja dan kursi yang membosankan,&rdquo; tukasnya.
 
Banyak perpustakaan yang memanfaatkan mobile phone sebagai layanan perpustakaan. &ldquo;Perpustakaan Nanyang Technological University bahkan menggunakan mobile phone dengan GPS Tracking. Anda masuk ke OPAC, cari buku, kemudian ada SMS masuk ke mobile phone Anda, lalu gunakan mobile phone Anda sebagai perangkat pencari untuk mencari RFID atau lokasi buku di rak, jadi mobile phone Anda seperti radar dan akan berbunyi untuk mencari buku,&rdquo; jelasnya. 
 
Dia menegaskan, pengelola perpustakaan harus melakukan promosi agar perpustakaannya dikenal masyarakat. &ldquo;Misalnya Perpustakaan Illinois State University yang membuat marketing plan, Michigan State University yang membuat kalender akademik perpustakaan, jadi mereka punya hari donat, selfie photo day untuk mahasiswa,&rdquo; ujarnya. 
 
Senada, pakar kepustakawanan Ida Fajar Priyanto menggambarkan evolusi perpustakaan sebagai sebuah tempat. Terdapat lima generasi perpustakaan yakni generasi pertama berbasis koleksi, generasi kedua berbasis klien, generasi ketiga berbasis pengalaman, generasi keempat berbasis koneksi, dan generasi kelima berbasis makerspace.
 
Pada generasi pertama, ruang perpustakaan difokuskan untuk penyimpanan koleksi tercetak. Sebagian besar ruang perpustakaan menjadi tempat untuk menyimpan dan masyarakat mengunjungi perpustakaan untuk membaca dan meminjam buku. &ldquo;Stereotipenya petugas akan meminta untuk tidak berisik,&rdquo; jelasnya.
 
Sementara pada generasi kedua, orientasi perpustakaan berubah dengan pendekatan pada pengguna. Terjadi penggunaan komputer di perpustakaan seperti katalog online dan otomasi perpustakaan. &ldquo;Teknologi untuk kemudahan layanan,&rdquo; ujarnya.
 
Pada generasi ketiga, perpustakaan berubah orientasinya di mana perpustakaan menggunakan teknologi digital, fintech, memberikan hiburan, F &amp; B, gaya belajar yang memberikan ide baru untuk perpustakaan. &ldquo;Pengguna dapat berbicara, diskusi, boleh bawa makanan dan minuman, tapi tetap mengakomodasi pengguna tradisional. Ada ruang untuk sosial, ruang tenang,&rdquo; tukasnya.
 
Pada generasi keempat, perpustakaan menjadi ruang yang menghubungkan penggunanya. Terdapat ruang untuk berkolaborasi yang nyaman, serta fasilitas diskusi untuk belajar kelompok. 
 
Sementara pada generasi kelima, perpustakaan menjadi makerspace. Mengutip dari Cincinnati Library, makerspace adalah tempat di mana orang-orang kreatif dapat berkumpul, berkreasi, menemukan, dan belajar. Pengguna perpustakaan memiliki akses ke printer 3D, peralatan audio dan visual, pemotong dan pengukir laser, mesin jahit, kamera, dan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya yang dapat mereka gunakan secara gratis untuk menciptakan hampir semua hal yang dapat mereka bayangkan.
 
Dia menambahkan, ada enam cara untuk mengembangkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Cara tersebut adalah pastikan fleksibilitas fisik dan teknologi, jangan menekankan pada teknologi tertentu, mengembangkan ruang yang berkesan.
 
&ldquo;Selain itu, menyediakan alat untuk memperbaiki konten digital dan memaksimalkan penggunaan teknologi yang digunakan pengguna perpustakaan, termasuk layanan seluler,&rdquo; pungkasnya. 
 
Reporter: Hanna Meinita

Mengenal Perkembangan Perpustakaan di AS dan Asia Tenggara

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyatakan pentingnya penetapan standar nasional Indonesia (SNI) untuk bidang personal atau manusia.
Standardisasi manusia merupakan hal yang urgen karena akan memberikan dampak kepada masyarakat. Dia menekankan, hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul.
â€œKalau dulu kita banyak memberikan standar pada input, proses, dan output, maka sekarang harus menetapkan standar pada outcome dan impact. Nah ini memang tantangan kita, maka kemudian tuntutan kita untuk membuat standardisasi untuk personal ini semakin urgent terutama dalam menjabarkan RPJMN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, tentang SDM unggul,â€ ujarnya dalam webinar dengan tema Menjadi Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan Standar Nasional Indonesia yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Perpusnas, pada Kamis (10/3/2022).
Dia menjelaskan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan kecakapan literasi. Disebutkan bahwa penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin rumit dan cerdas.
Saat ini, Perpusnas merumuskan literasi sebagai kedalaman pengetahuan seseorang. Pada tingkatan tertinggi, literasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global. Pada saat literasi tertinggi tercapai, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara akan terpenuhi. Saat ini, dia menilai, Indonesia belum mencapai hal tersebut. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
â€œKemudian bagaimana standar orang yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi tetapi memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi seperti apa yang tinggi dan bagaimana orang ini bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian mengurangi pengangguran, meningkatkan income per capita, menambah devisa negara, memajukan kesejahteraan?â€ urainya.
Dia berharap BSN akan memberikan pendampingan kepada Perpusnas, terutama dalam mendukung pemenuhan SNI, yakni Sistem Manajemen Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Selain itu, BSN telah menetapkan tiga SNI di bidang perpustakaan, yaitu SNI Manajemen Koleksi Perpustakaan, SNI Statistik Perpustakaan, dan SNI Indikator Kinerja Perpustakaan.
â€œKami sangat senang dan berterima kasih jika SNI sistem manajemen layanan dan SNI sistem manajemen keamanan informasi diprioritaskan di waktu yang akan datang,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, mengungkapkan perpustakaan harus menerapkan standar internasional terkait dengan manajemen pengelolaan perpustakaan. Mengingat perpustakaan sebagai institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, serta harus mengelolanya dengan cara khusus demi memenuhi kebutuhan intelektual para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan, dan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi.
â€œDengan jumlah data dan informasi yang begitu kaya, tentu diperlukan manajemen dan pengelolaan informasi untuk memastikan kualitas pelayanan yang prima bagi para pengguna. Dalam manajemen tersebut, saya rasa rasa sudah saatnya perpustakaan perlu berkenalan dengan standar yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan,â€ tukasnya.
Dalam kaitan ini, BSN telah menyusun dan menetapkan beberapa SNI di bidang perpustakaan antara lain SNI ISO TR 19814-2017 (2021) Manajemen Koleksi Perpustakaan, SNI ISO 2789-2013 (2020) Statistik Perpustakaan, dan SNI ISO 11620-2014 (2020) Indikator Kinerja Perpustakaan.
Selain itu, terdapat dua SNI yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola perpustakaan yakni ISO SNI 20000-1-2018-Sistem Manajemen Layanan yang mengatur manajemen layanan teknologi informasi dan SNI ISO IEC 27001-2013-Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
â€œSNI-SNI tersebut kita adopsi dari standar internasional. Jadi ketika nanti kita perpustakaan atau pengelola perpustakaan di Indonesia menerapkan standar yang sudah diadopsi dari Standar Nasional Indonesia, yang notabene adalah standar internasional, maka tujuan kita melakukan webinar menjadikan perpustakaan Indonesia bertaraf internasional dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia, mudah-mudahan bisa terwujud,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Rudi Kurniawan, membagikan upaya pihaknya dalam mewujudkan perpustakaan bertaraf internasional dengan SNI. Perpustakaan ini meraih SNI Award yakni pada 2019 dan 2021 untuk peringkat perunggu dari BSN.
Berdiri sejak 1970 di fakultas ekonomi, UPT Perpustakaan Syiah Kuala menyatukan seluruh perpustakaan di Universitas Syiah Kuala pada 1994. Pembenahan terus dilakukan hingga mulai 2015, perpustakaan mendapatkan beragam SNI. Pada 2012, perpustakaan meraih akreditasi A dari Perpusnas. Disebutkannya bahwa perpustakaan tidak hanya tempat mahasiswa membaca buku, tapi tempat berkumpul dan berkreativitas.
â€œKami melakukan penjaminan mengikuti standar nasional Indonesia ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan sesuatu untuk mengatakan sudah SNI atau sebagainya. Akan tetapi adalah bagaimana menggunakan esensi ini untuk meningkatkan pelayanan, itu semangat yang kami bangun. Dengan semangat menjadikan perpustakaan meningkat,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Menjadikan Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan SNI  Â 

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melaksanakan Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev secara daring melalui aplikasi zoom, (Kamis/25/5/2023).
Kegiatan ini mengundang seluruh Pengelola/Operator Aplikasi SMART Kemenkeu dan eMonev BAPPENAS di setiap unit kerja pusat dan UPT, Bendahara di setiap unit kerja pusat dan UPT, PPK Dana Dekonsentrasi dan Pengelola/Operator Aplikasi SMART Kemenkeu dan eMonev BAPPENAS di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dan juga Anggota Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi (SMO).
&ldquo;Aplikasi SMART dan eMonev ini penting untuk dijadikan sebagai data pengendalian evaluasi di lingkungan Perpustakaan Nasional,&rdquo; ucap Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso dalam pembukaan workshop.
Selain itu, Joko menyatakan bahwa Penilaian Kinerja tahun 2022 sebesar 94,42 dan IKPA Perpusnas sebesar 90.37. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan dengan Penilaian Kinerja tahun 2021 sebesar 94,50 dan IKPA sebesar 91,20.&nbsp; 
&ldquo;Penurunan Penilaian Kinerja dan IKPA ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua, maka diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar bisa meningkatkannya di tahun 2023,&rdquo; harapnya.
Perwakilan dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, Ajat Sudrajat mengatakan Perpusnas menduduki peringkat 25 dalam kategori Pagu Kecil (&lt;2,5 trilyun) dengan nilai SMART 94,42, nilai IKPA 90,87, serta nilai gabungan 87,67.
&ldquo;Di tahun ini, data yang berasal dari KPPN telah terintegrasi dari KPPN ke aplikasi SMART sehingga menjadi satu data dan lebih menghemat waktu serta tidak perlu penginputan yang berulang kali. Capaian output yang diinput pada aplikasi SMART hanya diinput setiap triwulan dan semester saja,&rdquo; ungkap Ajat.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat SPPEPP Bappenas, Sinta Paramita menjelaskan manfaat dari aplikasi eMonev adalah sebagai laporan data realisasi/progeres pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan bahan evaluasi dan akuntabilitas pembangunan. 
Output dokumen yang dihasilkan dengan data yang diambil dari aplikasi dari eMonev yaitu penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Renja K/L, Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional berdasarkan capaian RO PN di Renja K/L, evaluasi pelaksanaan RKP berdasarkan capaian RO PN di Renja K/L dan Indikator Kinerja Prioritas, dan penggunaan data aplikasi e-Monev dalam penyusunan pagu indikatif. 
&ldquo;Data realisasi yang dilaporkan ke dalam aplikasi e-Monev, dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berjenjang,&rdquo; ucap Sinta.
 Reporter: Ranny Kusumawardhani

Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev

Salemba, Jakarta -- Ketua DPRD Probolinggo beserta stafnya datang berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI pada Jumat (29/11) untuk membahas cara mengembangkan infrastruktur yang menunjang perpustakaan termasuk koleksi di dalamnya. Kota Probolinggo memiliki keinginan untuk menumbuhkan daya tarik perpustakaan yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Karena Kota Probolinggo hanya memiliki 5 kecamatan dan 29 kelurahan, pemerintah daerah berkeinginan mengembangkan perpustakaan secara efektif dan efisien sesuai dengan keadaan riil di Kota Probolinggo.
Kota Probolinggo memiliki perpustakaan daerah serta beberapa taman baca di setiap kecamatan. Namun, banyak hal yang menjadi faktor rendahnya minat baca masyarakat, salah satunya adalah penggunaan telepon pintar di kalangan remaja yang membuat eksistensi perpustakaan menurun seiring perkembangan zaman.
â€œBagaimanapun juga, perpustakaan harus bisa membangkitkan gairah dan minat baca, terutama untuk generasi muda,â€ papar Mokhammad Jalal Ketua Komisi I DPRD Probolinggo. Ia juga berharap mahasiswa mengunggah skripsi, tesis, atau disertasi yang telah diselesaikannya di jurnal online perpustakaan daerah sehingga dapat digunakan untuk generasi selanjutnya.
Kepala Pusdiklat Perpustakaan Nasional Widiyanto menanggapi hal ini dengan menjelaskan bahwa untuk membangkitkan minat baca masyarakat, pemerintah harus berpandangan bahwa perpustakaanlah yang dapat mencerdaskan masyarakat.
â€œJika dikatakan bahwa minat baca masyarakat rendah, saya tidak setuju. Karena yang menyebabkan hal ini adalah ketidaktersediaan sumber bacaan. Sekarang adalah bagaimana cara menghidupkan perpustakaan,â€ ujar Widiyanto. Ia juga memaparkan bahwa jika dulu perpustakaan hanya sebagai tempat menyimpan buku, mulai saat ini pemerintah harus meningkatkan kompetensi SDM untuk memajukan eksistensi perpustakaan.
â€œBanyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Probolinggo jika ingin menghidupkan perpustakaan sebagai tempat pencerdasan masyarakat. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan daerah mengenai perpustakaan. Kemudian yang kedua, hidupkanlah perpustakaan dengan fasisiltas yang nyaman bagi masyarakatnya. Ketiga, perbanyak dan perbaharui koleksi perpustakaan. Yang terakhir adalah promosikan perpustakaan agar masyarakat luas tahu tentang keberadaan perpustakaan. Serta siapkan kepala dinas perpustakaan yang memiliki ketertarikan di bidang perpustakaan,â€ imbuhnya.
Widiyanto berharap dengan adanya kunjungan ini, Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas perpustakaan sebagai warisan untuk generasi penerus bangsa.
Â 
Reportase: Vara Nur Isna
Fotografer: Ranny Kusumawardhani

Menumbuhkan Minat Baca Di Kota Probolinggo

Jakartaâ€”Upaya pelestarian koleksi dokumenter bangsa, termasuk karya rekam, di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Suhu dan kelembaban yang tinggi kurang mendukung kelestarian arsip karena rawan menimbulkan jamur dan bakteri. Selain itu, kondisi Indonesia yang rawan bencana membuat arsip rentan mengalami kerusakan.
Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Kandar menyatakan kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan dalam penyimpanan arsip, khususnya arsip film. Karenanya, alih media atau digitalisasi arsip film melalui Data Recovery Centre harus dilakukan.
â€œSeperti yang kami alami di Bencana Garut pada 2016. Kami menemukan film pada saat film ini kami temukan, seminggu setelah kejadian kami bisa rawat, perbaiki, dan kami digitalisasi. Kami sudah serahkan ke pemerintah Garut. Tetapi yang lain, setelah satu bulan ditemukan, sudah tidak bisa dirawat lagi karena gambarnya sudah hilang. Ini tentu kita harus antisipasi bila terjadi bencana,â€ ujarnya dalam webinar â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Pelestarian dokumenter sejarah peradaban bangsa harus dilakukan untuk menjamin pemahaman rekam jejak budaya bangsa. Dia menjelaskan, preservasi arsip film dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Preventif adalah memelihara dan melindungi arsip dari kerusakan, sementara kuratif adalah memperbaiki arsip yang rusak. Saat ini, arsip film yang ada di ANRI berjumlah 59.035 dan berisikan dokumenter, cerita, dan animasi. Salah satu arsip film yang dimiliki ANRI adalah pidato Bung Karno di Sidang PBB pada 1960.
â€œSemua arsip itu kita upayakan preventifnya. Kalau arsip sudah rusak, masuk ke kuratif, tentu ini akan menurunkan derajat keotentikannya, derajat kepercayaan, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menurutnya, kelestarian arsip film tidak dapat dipertahankan selamanya. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakannya. Dia meminta agar ada kebijakan tegas terkait pengelolaan arsip film, didukung dengan sumber daya (sarana/prasarana, SDM, anggaran) yang memadai, dan percepatan digitalisasi menuju transformasi digital.
â€œMelestarikan arsip film dokumenter menjadi media dalam membangun kharakter bangsa, akan bermuara pada pembentukan sejarah peradaban bangsa,â€ ungkapnya.
Senior Audio Preservation Specialist National Film &amp; Sound Archive of Australia Victor Fumic menjelaskan, standar penyimpanan audiovisual harus dalam suhu dingin berkisar 16 derajat Celcius dengan fluktuasi dua derajat dan kelembaban 35 persen. â€œJika memang tidak bisa mencapai suhu ideal, usahakan mencapai suhu yang stabil,â€ ujarnya.
Sementara itu, Subject Librarian on Southeast Asia Leiden University Libraries Marije Plomp menyatakan pihaknya memiliki koleksi buku, foto dan lukisan, manuskrip, map, audiovisual, grey literature, dan arsip mengenai Asia Tenggara. Saat ini, Perpustakaan Universitas Leiden memiliki cabang di Jakarta.
â€œKami mengumpulkan koleksi kuno dan unik dari Indonesia. Tidak hanya manuskrip tapi juga koleksi modern. Kami juga mempunyai banyak variasi materi, jadi tidak hanya buku, dokumen, dan manuskrip. Ada juga tiket film, menu dari restoran, dan materi yang tidak disimpan dalam waktu lama,â€ urainya.
Dia menegaskan, koleksi perpustakaannya terkait Indonesia, terbuka untuk para peneliti dan bisa diakses secara daring. Peneliti Indonesia juga bisa berkunjung langsung atau melalui cabang di Jakarta.
Sebagai informasi, Perpustakaan universitas berpartner dengan Perpusnas terkait Warisan Ingatan Dunia dari Unesco yakni Naskah Panji, La Galigo, dan Babad Diponegoro.
Reporter: Hanna Meinita

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Berita

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Pencarian

Berita Lainnya

Peer Learning Meeting Nasional 2023: Perpusnas Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BKKBN, Kemendes PDTT, UNISA dan UNINDRA

Mengenal Perkembangan Perpustakaan di AS dan Asia Tenggara

Menjadikan Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan SNI Â

Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev

Menumbuhkan Minat Baca Di Kota Probolinggo

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa Â