Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20017 mengamanatkan Perpustakaan Nasional sebagai regulator. Pasal 21 ayat 1, 2, 3 menjelaskan Perpustakaan Nasional&nbsp; adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di ibu kota negara.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional dapat berperan sebagai eksekutor melalui inisiatif strategis dalam mendorong perpustakaan sebagai wahana pendidikan sepanjang hayat. Perpusnas dalam menjalankan fungsinya melakukan terobosan baru dalam diversifikasi layanan menggunakan armada mobil perpustakaan keliling (MPK) dan kapal perpustakaan, serta ekstensifikasi layanan berbasis TIK,&nbsp; seperti iPusnas, Indonesia OneSearch (IOS), Online Public Access Catalog (OPAC), keanggotaan online, ISBN/ISMN online, yang semuanya didedikasikan agar hak masyarakat terhadap layanan perpustakaan terpenuhi.
&ldquo;Perpustakaan Nasional hadir tidak hanya menjadi tempat membaca tapi juga berdiskusi untuk merumuskan kebijakan dan memecahkan masalah. Itulah esensi dari implementasi kebijakan dalam perspektif realita. Seorang calon pemimpin jangan pernah mengandalkan kepemimpinannya dengan potensi sumber daya alam yang ada tetapi dengan potensi sumber daya manusia yang ada,&rdquo; jelas Muhammad Syarif dalam memberikan kuliah umum di depan para Nindya Praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) di Ruang Teater Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Rabu, (21/2). Kunjungan para Praja IPDN didampingi Ketua Program Studi Kebijakan Pemerintahan Pratiwi Nurhascaryani, Dosen IPDN Kementerian Dalam Negeri Mansyur Achmad dan sejumlah pengajar lainnya.
Muhammad Syarif mengisahkan&nbsp;bagaimana proses pembangunan gedung layanan Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan , suatu institusi peradaban dan termasuk ke dalam sepuluh besar di dunia. Fasilitas layanan baru perpustakaan terinspirasi dari sebuah buku &ldquo;Sang Arsitek&rdquo;, dimana saat itu Soekarno-Hatta pada tahun 1957 membahas bagaimana mengembangkan kawasan silang monas sebagai&nbsp;Civic Center. Gagasan Civic Center yang dikemukakan Hatta ke Soekarno adalah meletakkan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, mendirikan&nbsp;Museum Nasional (Museum Gajah) di Jalan Medan Merdeka Barat, membangun Galeri Nasional di Jalan Merdeka Timur, dan mendirikan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan.&nbsp;
Filosofi layanan baru Perpustakaan Nasional merupakan simbol bagaimana peradaban dan kemajuan suatu bangsa bisa dilihat melalui perpustakaan. Lalu, dibuatlah kajian naskah akademiknya untuk&nbsp; kemudian diajukan ke Bappenas dan DPR sehingga terwujudlah gedung perpustakaan ini. Padahal, saat itu sedang dilakukan moratorium pembangunan gedung pemerintah. Namun semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tujuan negara didirikan, maka pembangunan fasilitas layanan Perpusnas diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo.
&ldquo;Perpustakaan harus berkembang baik di IPDN, karena IPDN akan melahirkan pemimpin yang bukan ditentukan oleh fisiknya tapi oleh pemikiran dan komitmennya,&rdquo; pesan Muhammad Syarif&nbsp; di akhir acara.
Reportase : Arwan Subakti

Terima Tamu Nindya Praja IPDN, Kepala Perpusnas : Perpustakaan, Institusi Peradaban Dunia

Gatot Subroto, Jakarta - Sehubungan dengan dimulainya Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menghadiri acara entry meeting yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK RI, Rabu (11/1/2023).
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Ahmad Adib Susilo, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara entry meeting tersebut merupakan sebuah tahapan penting dalam proses pemeriksaan yang dapat memengaruhi keberhasilan atas laporan keuangan.
&ldquo;Entry meeting ini adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal BPK dengan Kementerian/Lembaga guna mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan,&rdquo; ucapnya.
Mewakili entitas yang hadir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sependapat bahwa acara ini memberi kesempatan untuk mencari kesamaan agar tidak ada dua pandangan yang berbeda dari satu hal yang sama.
Menurutnya ada dua cara pandang dalam melihat sesuatu yakni pendekatan positif optimistik dan negatif pesimistik. Sehingga dalam menatap masa depan bangsa dan membawanya menjadi lebih baik, Muhadjir mengimbau untuk menggunakan pendekatan positif optimistik. Hal tersebut dia coba ilustrasikan dengan mengambil contoh ketika sejumlah orang melihat gelas dengan isi tidak penuh, melainkan hanya setengah.
&ldquo;Ketika kita melihat gelas dengan isinya yang hanya setengah, untuk yang berpikiran positif pasti mengatakan &lsquo;alhamdulillah masih separuh&rsquo;, sedangkan yang negatif &lsquo;yah, tinggal separuh&rsquo;. Untuk itulah kita harus bergerak dengan cara pandang positif optimistik karena kalau pakai yang negatif, tidak akan pernah selesai karena tidak ada yang sempurna di dunia,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Muhadjir juga mengajak seluruh tamu undangan untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, langkah kreatif dan inovatif pun sangat diperlukan dalam membelanjakan anggaran.
&ldquo;Efektif saja tidak cukup. Efisien saja juga tidak cukup. Keduanya harus dijalankan bersama. Itu tugas kita untuk menjaga keseimbangan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas menerima Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III BPK RI yang diserahkan oleh Kepala Auditoriat III.C BPK RI, E. Priyonggo Sumbodo.
Acara entry meeting ini dihadiri oleh 102 peserta yang terdiri dari 9 (sembilan) menteri, 8 (delapan) kepala badan, 2 (dua) ketua lembaga, 3 (tiga) sekretaris jenderal, dan 12 (dua belas) perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya.
Adapun pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022 ini dilaksanakan terhadap 34 Kementerian/Lembaga dan 4 Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Meski capaian fisik mencapai 96% dan capaian keuangan menembus 94%, namun, angka tersebut dirasa masih lebih rendah dibandingkan capaian 2017. Menumpuknya pekerjaan di triwulan akhir menjadi penyebab capaian di 2018 tidak lebih baik dari 2017.
Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Sri Sumekar saat menyampaikan evaluasi kinerja 2018 sekaligus penyerahan perjanjian kinerja (PK) untuk 2019 kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Perpusnas, Rabu, (23/1).
â€œDi tahun 2019 kita akan menerapkan tahapan kegiatan agar tidak menumpuk. Dari sekitar 790 kegiatan di 2019, triwulan pertama diharapkan mencapai 15%, triwulan kedua dan ketiga mencapai 35%, dan pada triwulan akhir 15%,â€ papar Sri Sumekar.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando juga mengimbau kepada para penyelenggara kegiatan dan keuangan agar tidak ada lagi kasus gagal bayar di 2019, seperti kasus pada 2018 kemarin. â€œJangan sampai menimbulkan kesan penyelenggara keuangannya tidak berkompeten. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga harus rutin mengontrol,â€ ucapnya.
Kepala Perpusnas juga meminta mulai sekarang dibenahi dan disiplin melaporkan realisasi anggaran maupun fisik yang sudah disediakan Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART. â€œCapaian hasil di 2018 patut disesali karena kita sudah membuat kecewa sejumlah pihak, seperti DPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas,â€ tambahnya.
Terkait dengan koleksi yang ada, Kepala Perpusnas meminta untuk konten semua jurnal dibuatkan brosur. Seluruh pegawai dan pustakawan diharapkan lebih aktif mempromosikan keunggulan atau fasilitas Perpustakaan Nasional. Jika perlu dibuatkan video testimoni dan ditayangkan.
Pemeliharaan seluruh fasilitas layanan juga mesti diperhatikan sehingga timbul kenyamanan bekerja dan masyarakat yang melakukan aktivitas keilmuan disini. â€œSetiap tamu yang datang harus diberikan penjelasan detail tentang manfaat perpustakaan. Di sini adalah institusi peradaban, jadi jangan sampai membuat kecewa siapapun yang mengunjungi,â€ pesan Kepala Perpusnas.
Di akhir kegiatan, Kepala Perpusnas bersama seluruh jajaran struktural bergantian menyaksikan dan menandatangani perjanjian kontrak kinerja 2019.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Radhitya Purnama

Evaluasi Capaian Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2019 :  Catatan Koreksi Untuk Perbaikan di 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar diskusi terkait Teks Sunda Kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian di Teater Mini Gedung Perpustakaan Nasional RI, Kamis (9/1). Sanghyang Siksa Kandang Karesian adalah teks Sunda kuno berbentuk prosa didaktis yang membahas bagian aturan atau ajaran tentang hidup arif berdasarkan darma. Isinya bersifat ensiklopedis, memberikan gambaran tentang pedoman moral umum untuk kehidupan bermasyarakat pada masa itu.
Acara yang dihadiri oleh 35 peserta dari berbagai penikmat naskah kuno ini mengadirkan narasumber Ilham Nurhamsah yaitu penulis buku â€œSiksa Kandang Karesian: teks dan terjemahanâ€.
Di Perpustakaan Nasional sendiri menyimpan dua buah naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian sebagai koleksi. Kedua naskah ini ditulis menggunakan 2 media yang berbeda, yaitu gebang dan lontar.
Karena keistimewaan kandungan isinya, Sanghyang Siksa Kandang Karesian diusulkan sebagai salah satu nominasi Memory of the World (MoW) UNESCO pada akhir 2019 lalu. Dengan diadakannya diskusi terkait naskah kuno seperti ini diharapakan akan Â memantik hasrat para filolog, khususnya generasi muda, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut â€œharta karunâ€ yang terpendam dari Sanghyang Siksa Kandang Karesian.
 Reportase/Fotografer: Eka Purniawati

Diskusi Naskah: Kabuyutan dan Keutamaan Sanghyang Siksa Kandang Karesian Teks Sunda Kuna dalam Dua Media Tulis

Kediri, Jawa Timur-Salah satu warisan budaya bangsa Indonesa pada masa Kerajaan Kediri, adalah maha karya Cerita Panji. Hal ini sesuai dengan pendapat Poerbatjaraka bahwa setting sejarah Kisah Panji adalah berasal pada masa Kerajaan Kadiri di abad ke- 11 Masehi, dan merupakan cerminan dari kisah raja dan ratu Kadiri yang namanya tercantum dalam kakawin Smaradhahana karya Mpu Dharmaja. Cerita Panji telah diabadikan oleh para pujangga menjadi maha karya berupa naskah kuno yang terus dipertahankan dan dijaga kelestariannya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2016 naskah Cerita Panji telah diusulkan pada register Memory of The World, sebagai warisan dunia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Ofy Sofiana dalam laporannya menjelaskan Perpustakaan Nasional mengadakan Seminar Nasional Naskah Panji dengan mengusung tema &ldquo;Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji&rdquo;. Pelaksanan Seminar diikuti oleh sekitar 200 peserta, yang terdiri dari Kepala SKPD, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Perguruan Tinggi, Sekolah, tokoh masyarakat dan para penggerak dan pemerhati cerita Panji yang diselenggarakan di Monumen Simpang Lima Gumul Kediri pada hari Sabtu (25/3). Seminar tersebut menghadirkan narasumber Keynote Speech: Wardiman Djojonegoro, Karsono H. Saputro (Dosen Fakultas Ilmu Budaya &ndash;Universitas Indonesia), R. Djoko Prakosa (Dosen STKW-Surabaya), Tri Handoyo (Ketua Padepokan Asmoro Bangun-Malang), Agus Bima Prayitna (Pemerhati dan Penggerak Budaya Panji), Arief Santoso (Ketua Liputan Berita &ndash;Jawa Pos). Ofy menerangkan adapun tujuan seminar adalah untuk: (1) Melestarikan dan mempertahankan agar cerita Panji mengakar dan menjadi jati diri masyarakat di Kediri; (2) Menggali nilai-nilai edukasi, filosofi, dan histori dalam cerita Panji; (3) Menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa masyarakat agar ikut menjaga, melestarikan, dan mempertahankan Cerita Panji.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam membuka acara menerangkan kebesaran kerajaan kediri pada zamannya. Luasnya pengaruh kerajaan kediri dari Papua Barat sampai dengan Madagaskar. Satu-satunya naskah kuno yang tersebar di dunia adalah naskah panji. Di negara Malaysia, Myanmar, Kamboja bahkan Thailand kurang lebih 500 naskah panji yang terhimpun. &ldquo;Saat ini ada kecenderungan Thailand ingin mengakui bahwa naskah panji adalah milik mereka. Namun demikian Indonesia didukung oleh Inggris yang memiliki naskah panji dari Indonesia sebanyak 200 naskah dan di Belanda seanyak 150 naskah&rdquo; ujar Syarif. Esensi dari naskah panji adalah sebagai pendorong semangat juga menimbulkan kreatifitas dimana generasi muda lah yang menafsirkan cerita panji berikutnya. Selanjutnya Syarif menyampaikan bahwa pada tahun 2017 status perpustakaan di Indonesia meningkat dari Badan menjadi Dinas sesuai dengan mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam PP No. 18 Tahun 2016 yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. &ldquo;Perpustakaan Nasional mengharap sekali kerjasama yang baik dari semua pihak bukan hanya di kediri tetapi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk melestarikan naskah panji sebagai Memory of The World&rdquo;, tutup Syarif.
Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menerangkan bahwa Panji merupakan salah satu kekayaan luhur bangsa Indonesia yang keberadaannya cukup mengakar dalam ingatan sebagian masyarakat di Nusantara. Kehadiran cerita panji dalam masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kediri yang menjadi bagian didalamnya. Hal inilah yang membuat suatu keterikatan emosional antara panji dengan Kediri. Pemerintah kabupaten Kediri dan masyarakat bertekat bersama-sama melestarikan budaya panji sebagai jatidiri yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan kabupaten Kediri secara menyeluruh. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kabupaten Kediri dalam rangka mengemban misi untuk melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan kebudayaan daerah. Upaya pemerintah kabupaten Kediri melestarikan budaya Panji tentunya sesuai kapasitas dan kewenangannya. Usaha pelestarian yang dilakukan yaitu menghimpun potensi budaya Panji untuk dikembangkan sehingga manfaat dalam memberi nilai edukasi dan apresiasi khususnya bagi masyarakat kabupaten Kediri. Panji saat ini menjadi warisan budaya multi kultural yang tersebar melewati batas-batas geografis dan berkembang bersama kebudayaan setempat melalui kearifan budaya lokalnya sehingga dapat dikatakan budaya Panji menjadi inspirasi bagi budaya-budaya lainnya untuk maju dan berkembang bersama. &ldquo;Pemerintah Kediri mendukung sepenuhnya kegiatan Perpustakaan Nasional RI dalam rangka mengusung cerita Panji sebagai memori ingatan dunia&rdquo; tegas Haryanti.
Masih dalam rangkaian peringatan Prosesi Hari Jadi KabupatenKediri ke 1213 pada hari Minggu (26/3) di depan terminal Gumul, Kepala Perpusnas RI Muh. Syarif Bando mengikuti peresmian Taman Hijau SLG dan menyaksikan penampilan Tari Masal Greget Jaranan Alit yang diikuti oleh 1213 penari. Dalam acara tersebut Kaperpusnas RI menyerahkan secara simbolis naskah cerita panji dalam bentuk digital kepada Bupati Kediri.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Seminar Nasional Naskah Panji: Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji

Salemba, Jakarta - DPRD Provinsi Bangka Belitung mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (23/8/2023). 
 
Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT) Nurcahyo, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Agus Sutoyo, Pustakawan Utama (Pustama) Upriyadi. 
 
Dalam kunjungannya, Plt Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heryawandi mengatakan maksud kunjungan kerjanya ini, dalam rangka koordinasi terkait upaya peningkatan perpustakaan berbasis digital dan peningkatan minat baca siswa siswi di sekolah menengah.
 
Kepala Pujasintara Agus Sutoyo mengatakan, layanan perpustakaan merupakan jantung dari gedung perpustakaan. "Perpustakaan kalau tidak ada layanannya ya tidak ada perpustakaan," ungkapnya.
 
Meski saat ini telah masuk era digital, lanjutnya layanan onsite perpustakaan masih banyak digemari. Perpusnas pun telah menyiapkan berbagai layanan digital yang dapat dinikmati masyarakat. Diantaranya, iPusnas, Khastara, E-Resources, BintangPusnas. 
 
Dia menjelaskan, Perpusnas juga memiliki program Kartu Sakti (Satu Kartu Terintegrasi). Kartu Sakti merupakan kartu anggota perpustakaan berbasis nomor induk kependudukan dengan pengintegrasian data anggota perpustakaan.
 
Sementara itu,&nbsp; Pustama Upriyadi menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini berperan sebagai tempat terbuka masyarakat. Tidak hanya tempat untuk mencerdaskan tetapi juga menyejahterakan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Peningkatan Perpustakaan Digital, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dengan Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ada dua masalah utama yang dihadapi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , yaitu masalah tata kelola layanan dan masalah sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, Hasmely Hasan, saat beraudiensi dengan Perpustakan Nasional, pada Kamis, (1/8). Hasan menambahkan Pemkab Tanjung Jabung Barat berkomitmen membangun perpustakaan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Gedung perpustakaan juga baru dibangun. "Perpustakaan diharapkan dapatÂ  membantu mencetak generasi didik yang unggul," ucapnya.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, Abdul Halim Usman, justru mengharapkan perpustakan Tanjung Jabung Barat dapat lebih maju dan berkembang seperti daerah lain. Alasan itu yang menyebabkan pihaknya datang kesini. "Kami ingin belajar langsung bagaimana cara mengelola perpustakaan," ungkap Abdul.
Lalu, keberadaan mobil pustaka keliling untuk menjangkau masyarakat yang terbatas akses ke perpustakaan juga dirasa masih kurang. Kab. Tanjung Jabung Barat baru memiliki satu unit perpustakan keliling bantuan dari Perpusnas tahun 2018. Padahal Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki 13 kecamatan dengan 114 desa. "Tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal,â€ terangnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas, Widiyanto, mobil pustaka keliling diberikan kepada daerah sebagai stimulan.
"Perpusnas berharap daerah mampu mengembangkan perpustakaan dan mememnuhi kebutuhan literasi masyarakat,â€ jelasnya.
Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas, Luthfiati Makarim, menambahkan pentingnya menyiapkan tenaga pengelola yang profesional untuk perbaikan tata kelola layanan perpustakaan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.
â€œRegulasi yang baik akan memudahkan pemenuhan kebutuhan SDM bidang perpustakaan," imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

DPRD Tanjung Jabung Barat Komitmen Kembangkan Perpustakaan Daerah

Pencarian

Berita Lainnya

Terima Tamu Nindya Praja IPDN, Kepala Perpusnas : Perpustakaan, Institusi Peradaban Dunia

Perpusnas Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022

Evaluasi Capaian Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2019 : Catatan Koreksi Untuk Perbaikan di 2019

Diskusi Naskah: Kabuyutan dan Keutamaan Sanghyang Siksa Kandang Karesian Teks Sunda Kuna dalam Dua Media Tulis

Seminar Nasional Naskah Panji: Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji

Peningkatan Perpustakaan Digital, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dengan Perpusnas