Pejompongan, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut merupakan prestasi kali ketiga secara berturut-turut sejak 2016. Penyerahan LHP disampaikan langsung oleh anggota III BPK, Achsanul Qosasi, kepada Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, di Gedung BPK, Jakarta, Senin, (17/5).Â 
Dalam pengantarnya, BPK mengatakan bahwa pelaksanaan LHP yang melibatkan 264 tenaga auditor diawali dengan kegiatan entry meeting pada 24 Januari-11 Maret 2019. Kemudian dilanjutkan dengan proses exit meeting pada 9 April-14 Juni 2019. Penyusunan LHP juga menempuh proses tripartit (proses diskusi) antara BPK, Kementerian Keuangan, dan entitas awal (K/L) di bulan April 2019.Â 
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
"Jadi, Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebenarnya bukanlah suatu prestasi melainkan kewajiban sebagai penyelenggara negara yang baik," ujar Achsanul Qosasi. Anggota III BPK secara khusus menangani LHP atas 36 Kementerian/Lembaga, dan 2 Badan Publik, yakni TVRI, dan RRI, yang kali ini berhasil mendapatkan predikat WTP. Sedangkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih dialami oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).Â 
Fokus pemeriksaan Auditorat KeuanganÂ  Negara (AKN) III BPK pada 2018 menitikberatkan pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, peningkatan akses, kualitas dan kemudahan pendidikan, serta investasi dan pengadaan barang dan jasa, serta Asian Games, dan Para Games.
Achsanul mengakui bahwa secara khusus ia meminta para auditor untuk tidak sekedar memeriksa dan memberikan penilaian, melainkan harus juga memberikan solusi. Pendekatan yang digunakan lebih akomodatif dan persuasif, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara tersebut, data lebih mudah diperoleh. Pun, ketika ada permasalahan tidak berupaya ditutupi, tapi justru dicarikan jalan keluarnya bersama.Â 
Â 
Reportase : Elsa T/Hartoyo D
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Raih (Lagi) Predikat WTP dari BPK

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setelah melewati sejumlah pembahasan, Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR) akhirnya disepakati bersama oleh Panitia Antar Kementerian (PAK), Rabu, (13/5). Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengaku bersyukur RPP ini dapat terselesaikan tepat waktu. Selanjutnya RPP SSKCKR memasuki babak harmonisasi.
â€œIni karena komitmen bersama sehingga semuanya lancar,â€ kata Kepala Perpusnas seusai mengikuti pembahasan lanjutan RPP SSKCKR bersama lintas kementerian/lembaga. Beberapa pasal mengalami revisi, perbaikan catatan redaksi, dan dihapus berdasarkan pertimbangan. Â Â 
Satu tema yang cukup menarik perhatian saat lanjutan pembahasan, yakni soal pelestarian koleksi.Â Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, melalui video conference.
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, PAK (Panitia Antar Kementerian) dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR. UsaiÂ dibahas, RPP selanjutnya memasuki babak harmonisasi dan tetap menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Pengembangan Pustakawan kembali menghelat forum Diskusi Kepustakawanan. Forum berseri ini sudah memasuki sesi ke-3 dengan mengusung tema: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan. Hadir sebagai pembicara, Pustakawan Ahli Utama di Perpustakaan Nasional RI, Subeti Makdriani dan Alfiah.Kegiatan dilakukan secara hybrid Â di mana peserta hadir secara daring dan luring dengan lokasi utama di ruang teater Perpusnas Salemba, Rabu (31/3).
Pembicara pertama, Subeti, memberikan gambaran rinci jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dan ahli. Referensi yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) adalah Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
"Dua buku (peraturan) ini, yang sangat penting ini,digunakan untuk seluruh jabatan fungsional pustakawan baik jabatan fungsional pustakawan tingkat terampil maupun jabatan fungsional pustakawan di tingkat keahlian," ucap Subeti.
Subeti juga menjelaskan kalau dalam pelaksanaan butir kegiatan pustakawan, proposi unsur utama harus lebih besar dari 80% dan penunjang lebih sedikit dari 20%. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, dan pengembangan profesi, sedangkan unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan.
Sementara itu, Alfiah menyampaikan presentasi tentang prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK Pustakawan. Secara umum proses mengelola angka kredit dimulai dari pengumpulan kegiatan yang kita lakukan dalam pekerjaan, penghitungan target angka kredit, penyusunan DUPAK, melengkapi syarat administrasi, dan terakhir penyerahan berkas kepada tim penilai.
Kendala yang sering dialami oleh pustakawan dalam proses penyusunan DUPAK sampai dengan Penetapan Angka Kredit oleh penilai biasanya adalah isu pengarsipan bukti pekerjaan. Karenanya, Alfiah memberikan tips agar pustakawan membuat dua map yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh dokumen penilaian berupah naskah bukti fisik dan surat tugas.
Map pertama berisi unsur utama, dan map kedua berisi unsur penunjang tiap tahun kegiatan. "Setelah selesai kita simpan di unsur utama makalahnya kita print surat tugasnya dijadikan satuÂ  (lalu) masukkan pada unsur utama kemudian kalau misalnya ada penunjang (berupa) sertifikat, ada sertifikatnya langsung masukkan pada unsur penunjang. Jadi setiap kegiatan sudah selesai Bapak Ibu harap segera dikumpulkan bukti," ucap Alfiah
Sebelumnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Syarif Bando, dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui butir kegiatan yang ada di peraturan yang berlaku saat ini. Â Butir kegiatan harus ditambah menyesuaikan degan kemajuan sekaligus juga dikurangi untuk butir kegiatan yang kurang relevan. Kegiatan kepustakawanan berupa knowledge transfer yang mendorong orang untuk produktif dengan membaca perlu dipertimbangkan untuk dimasukan sebagai butir kegiatan pustakawan."Karena ada korelasi antara bagaimana orang membaca untuk memproduksi barang dan jasa yang bermutu," ucap Syarif.Â 
Sebagian dari kegiatan ini dapat anda saksikan di link youtube di bawah ini
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/w8Sog429nTA" width="720" height="405" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Reportase= Radhitya Purnama

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Luwuk, Banggai â€“ Perpustakaan Nasional RI memberikan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Pemerintah Kabupaten Banggai yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada acara Sosialisasi Literasi dan Kearsipan Sebagai Sumber Informasi Menuju Banggai Cerdas, Rabu (8/6/2022).
Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi banyak rakyat yang menerima bantuan sosial. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam paparannya di hadapan kepala OPD se-Kabupaten Banggai. Ia pun mengutip pesan Bung Karno tentang ciri negara jajahan.
â€œCiri negara jajahan adalah bahan bakunya diambil negara lain, setelah jadi, negara itu menjadi pasar,â€ ujar Syarif Bando.
Jika suatu bangsa tidak memiliki kemampuan memproduksi dan terus menerus menjual bahan baku, maka akan menjadi masalah besar. Solusi untuk masalah tersebut, menurut Syarif, sangat sederhana, yaitu menghadirkan buku-buku ilmu terapan. Oleh karena itu, masyarakat harus berbasis ilmu pengetahuan dan membaca adalah cara untuk memperolehnya.
â€œKita harus berbasis ilmu pengetahuan dengan cara membaca,â€ tegas Syarif.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa buku-buku yang ada sekarang berbasis teori yang berasal dari luar negeri. Karenanya kita membutuhkan buku yang sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia, namun sayangnya masih kurang. Sementara itu, di Indonesia lanjut Syarif, satu buku ditunggu oleh 90 orang, padahal menurut standar UNESCO, tiga buku untuk setiap orang.
â€œIndonesia membutuhkan buku untuk mengelola Indonesia,â€ pesannya.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Arwan Subakti

Indonesia Butuh Buku untuk Mengelola Indonesia

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik menyerahkan sertifikat penghargaan untuk Perpustakaan Nasional melalui Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, sekaligus menyerahkan secara simbolis buku mengenai penulis bersejarah Belarus Francysk Skaryna yang bertempat di lantai 24 Gedung Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta (26/6).
Dubes Belarus untuk Indonesia menyatakan buku tersebut merupakan terbitan khusus biografi Francysk Skaryna. Francysk Skaryna merupakan sosok penting dalam sejarah penerbitan di Belarus dan Eropa Timur. Pria yang lahir pada abad ke-15 ini adalah orang pertama yang menerbitkan buku di Eropa Timur. Karena peranannya yang sangat penting dalam penerbitan, Belarus menerbitkan buku edisi khusus mengenai Francysk dalam Perayaan 500 Tahun Penerbitan Belarus yang diselenggarakan pada tahun ini.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut menyatakaan keinginannya untuk berkolaborasi dalam membuat terjemahan dalam bahasa Indonesia tentang buku biografi Francysk Skaryna agar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kepala Perpusnas menyatakan pihaknya juga berkenan mengadakan seminar, diskusi, dan pameran mengenai Francysk Skaryna di gedung Perpustakaan Nasional RI.
Reportase : Arwan Subakti

Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik Menyerahkan Sertifikat Penghargaan untuk Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Saat ini perpustakaan harus berubah menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan dan informasi, perpustakaan pun turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan pembacanya. Untuk itu, perlu didukung dengan pustakawan yang mumpuni di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando, mengatakan pustakawan harus memahami paradigma perpustakaan sebagai public service. Perpustakaan dituntut untuk menyajikan informasi berkualitas untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Bagaimana pustakawan menggali terus menerus seluruh potensi yang ada lalu kita tawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai informasi. Perlu dipahami implementasi paradigma perpustakaan, yang di abad ke 18 bahwa perpustakaan merupakan management collection, ini sudah tidak relevan. Tetapi sekarang bagaimana perpustakaan menjadi pusat transfer pengetahuan," ungkapnya dalam Advokasi dan Workshop bagi Mitra Indonesia One Search dengan tema Desiminasi Informasi dan Ilmu Pengetahuan dalam Meningkatkan Literasi Informasi, Kamis (29/4/2021).
Dikatakan, Perpusnas saat ini mempunyai aplikasi Indonesia Onessearch merupakan portal satu pintu pencarian, diseminasi koleksi publik milik perpustakaan dan lembaga penyedia yang ada di Indonesia. Namun belum seluruh perpustakaan umum tergabung dalam IOS. Beberapa kendala yang ada, diantaranya insfrastruktur yang belum memadai, dan masih kurangnya SDM yang mengerti kebijakan akses konten digital.
"Kami harap Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dapat menginventarisasi perpustakaan umum yang ada di Kabupaten/Kota, kecamatan bahkan desa yang bisa dijadikan sebagai titik-titk percontohan. Mengingat penggunaan IOS sangat membantu tepat di era pandemi, dan ini bisa semakin dirasakan untuk seluruh masyarakat Indonesia,"ungkapnya.
Tenaga Ahli Perpustakaan, Supriyanto mengatakan, pada prinsipnya perpustakaan dahulu dengan sekarang memiliki prinsip yang sama dalam rangka penyebaran informasi. Perbedaannya terletak pada infrastruktur, konten, dan regulasinya. Saat ini perkembangan perpustakaan semakin maju terutama bermunculan perpustakaan bertaraf internasional.
"Perpustakaan dapat menjadi investasi kecerdasan masa depan pemustaka , perpustakaan berperan besar untuk membagikan buku (informasi), penyebaran informasi dan pengetahuan dalam era keterbukaan (open access)," tuturnya.
Disebutkan setidaknya ada tiga komponen perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan, yakni koleksi, tenaga perpustakaan (pustakawan) dan pemustaka. Tanpa pemustaka kegiatan diseminasi informasi dan ilmu pengetahuan tidak akan produktif. "Perlu strategi dalam meningkatkan literasi informasi melalui penguatan organisasi, teknologi dan pustakawan," jelasnya.
Dengan penguatan ketiga komponen tersebut, lanjut Supriyanto, diharapkan setiap perpustakaan memenuhi standar nasional perpustakaan sehingga dapat tercapai tujuan perpustakaan yaitu masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera.
"Pustakawan harus siap untuk pengembangan perpustakaan ke depannya dan sekarang buku sudah tidak didatangi tetapi kita yang mendekatkan buku pada masyarakat dengan teknologi," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi menyampaikan Indonesian One Search merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional, yang menjadi pintu tunggal untuk koleksi perpustakaan dan arsip dalam bentuk digital. Selain itu, IOS merupakan salah satu pengintegrasian perpustakaan di Indonesia dan menjadi solusi bagi keterbatasan yang dimiliki oleh perpustakaan.
"Tidak semua perpustakaan dapat menyediakan koleksi yang lengkap mengingat keterbatasan anggaran. Dengan adanya IOS saat ini paling tidak masyarakat dapat memperoleh informasi tentang koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Usman Asshiddiqi mengatakan, dari 43.869 perpustakaan umum yang ada baru sekitar 164 perpustakaan yang baru bergabung dengan IOS. Untuk itu, pihaknya menghimbau seluruh perpustakaan umum untuk ikut bergabung.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Desiminasi Informasi dan Ilmu Pengetahuan dalam Meningkatkan Literasi Informasi

Pancoran, Jakarta-Sejumlah pesan positif disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020. Salah satu yang menjadi pesan besar adalah dukungan pembangunan perpustakaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan baik yang bersumber dari APBD maupun swadaya masyarakat guna memudahkan akses pelayanan bahan bacaan dan membangun budaya literasi.
"Mohon ini ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bersama," pesan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menutup kegiatan Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 di Jakarta, Kamis, (27/2).
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemenang lomba banner, pameran produk literasi, dan dinas perpustakaan dengan kinerja dekosentrasi terbaik. Pemenang lomba banner, diantaranya pemenang terbaik 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur, pemenang terbaik 2 Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi, pemenang terbaik 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara.
Sedangkan pemenang pameran produk literasi, dengan kriteria kreatifitas, keindahan dan kesesuaian konten pameran, diraih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali sebagai pemenang terbaik 1, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pandeglang sebagai terbaik 2, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul sebagai terbaik 3.
Dinas perpustakaan dengan kinerja dekonsentrasi terbaik, diantaranya terbaik 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi tengah, terbaik 2 Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, terbaik 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Reportase : Hartoyo Darmawan / Wara Merdeka
Â

Berita

Dukungan Pengembangan Perpustakaan dari Mendagri Agar Ditindaklanjuti