Â 
Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Kota Kandangan, Kalimantan Selatan &ndash; Terletak strategis di sisi jalan utama Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Kandangan, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan minat baca masyarakat.
Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (2/3/2023). Pembangunan gedung tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10 miliar.
Dalam sambutannya, Bupati HSS, Achmad Fikry, mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas atas pembangunan gedung tersebut. Dia berharap Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS mampu memberi manfaat besar untuk kemajuan masyarakat HSS. Baginya perpustakaan adalah simbol dari pentingnya ilmu pengetahuan, terutama melalui aktivitas membaca.
&ldquo;Meskipun kemajuan teknologi sudah sedemikian maju, tetapi kegiatan membaca tetap harus kita jaga dalam upaya menjaga keinginan untuk menambah pengetahuan tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan tren yang saat ini sedang berkembang,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas SDM. Dia mengatakan perpustakaan berperan sebagai infrastuktur yang mendukung pengimplementasian RPJMN 2020-2024 tentang pembangunan kualitas SDM.
&ldquo;Perpustakaan sebagai infrastruktur dan sangat penting, untuk itu kami sangat senang akan komitmen bapak bupati serta jajaran yang luar biasa,&rdquo; katanya.
Dia juga berharap agar ke depan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS dapat berfungsi dengan baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terjalin solid untuk menyediakan bahan bacaan dalam bentuk yang variatif untuk masyrakat.
&ldquo;Sama-sama kita menghadirkan infrastruktur dan bahan bacaan baik dalam bentuk digital, elektronik, maupun buku cetak untuk masyarakat termarjinalkan bisa kita layani dengan baik,&rdquo; harapnya. 
Perpusnas sejak tahun 2018 hingga kini juga menyelenggarakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Bantuan program TPBIS untuk Kabupaten HSS memberikan dampak bagi kehidupan seorang pekerja serabutan, Muhammad Ramadhani atau Rama.
Rama bermimpi untuk memiliki pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Hal tersebut sulit diraih olehnya karena tidak adanya keterampilan yang bisa dia andalkan. Keluarga kecilnya sering kali kesulitan untuk membayar uang sewa rumah.
Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dibutuhkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer, begitu pikirnya. Dia lantas sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang komputer. Satu waktu, petugas layanan perpustakaan menawarkannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan di sana.
Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan komputer dan terus meningkatkan pengetahuannya dengan memanfaatkan buku-buku termasuk fasilitas komputer serta jaringan internet yang ada di perpustakaan, Rama mulai terbiasa menggunakan dan mengaplikasikan dengan baik program komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berhasil lulus tes seleksi perangkat desa. Kini dengan gaji sekitar Rp. 2 juta per bulan, Rama tidak lagi khawatir untuk membayar uang sewa bulanan rumahnya karena gajinya saat ini jauh lebih banyak dibandingkan ketika masih bekerja secara serabutan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Tingkatkan Kualitas SDM dan Minat Baca Masyarakat

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama dengan Ombudsman RI melakukan monitoring terkait layanan Perpusnas dan ISBN sebagai upaya peningkatan pelayanan kepustakaan di Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Mariana Ginting beserta jajarannya menerima secara langsung kunjungan dari Ombudsman RI untuk mendapatkan informasi terkait pengajuan ISBN dan ISMN serta inovasi pada layanan kepustakaan.
&ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Ombudsman RI ke Perpusnas. Kami ingin meminta saran mengenai bagaimana seharusnya kami para pelayan publik memperbaiki kekurangan kami. Kami terbuka atas kritikan dan masukan,&rdquo; ujarnya.
Deputi Mariana Ginting menyampaikan Perpusnas mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI pada Desember 2023. Perpusnas mendapatkan predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,17 dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
&ldquo;Pada tahun lalu, kami mendapatkan peringkat 2, namun pada bulan kemarin kami mendapatkan peringkat 6 yang mungkin terjadi atas kekurangan kami disini,&rdquo; ungkapnya.
Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI Ratna Sari Dewi mengatakan Perpusnas yang sebelumnya telah berhasil meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 memerlukan peningkatan kinerja dan inovasi untuk mengatasi beberapa faktor yang memerlukan perhatian lebih lanjut.&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Dari sisi teknis tidak ada masukan, baik dari maklumat, kemudian dari sisi keterbukaan biaya dan informasi sudah cukup baik karena kualitasnya sudah cukup tinggi. Namun, ada hal-hal lain yang dapat ditingkatkan terkait dengan inovasi dan percepatan pelayanan,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan tujuan kedatangannya ke Perpusnas untuk mengetahui layanan ISBN dan mengedukasi masyarakat jika ada potensi pelaporan akan menjadi masukan Ombudsman.
&ldquo;Tujuan kami melakukan monitoring pelayanan ISBN dengan melihat secara langsung bagaimana alur dan mekanisme proses mendapatkan ISBN,&rdquo; tuturnya.
Kepala Pusat Bibliografi Perpusnas Suharyanto menyatakan bahwa pengajuan ISBN telah melangkah ke arah digital sejak tahun 2018. Meskipun sudah tidak menerima pengajuan ISBN secara luring, namun Perpusnas masih menerima konsultasi terkait ISBN secara luring.&nbsp;
Dia menyampaikan bahwa Indonesia tidak sedang mengalami krisis ISBN tetapi Perpusnas sedang menata kembali proses pemberian ISBN agar dapat dialokasikan kepada target yang lebih tepat.
&ldquo;Sepanjang 1986 hingga 2010, pelayanan ISBN masih dilakukan secara luring, lalu pada tahun 2012 kita sudah mencoba untuk melakukan secara hibrida, lalu pada tahun 2018 adanya peraturan dari Kepala Direktorat Deposit bahwa layanan ISBN secara penuh dilakukan melalui daring,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Perpusnas memiliki kesiapan yang sangat baik ketika menghadapi masa pandemi di tahun 2020 dan 2021. Hal ini membuahkan hasil berupa Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB, yakni 99 Inovasi Pelayanan Terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas Agus Sutoyo menjelaskan mengenai koleksi-koleksi naskah kuno dan surat kabar langka yang ada di Perpusnas.
&ldquo;Saat ini layanan surat kabar langka berada di Salemba, surat kabar langka tidak dapat dipindahkan ke Perpusnas di Merdeka Selatan karena kondisi fisiknya memang sudah tidak memungkinkan untuk dipindah-pindahkan,&rdquo; jelasnya
Kepala Pujasintara menerangkan bahwa Perpusnas memiliki layanan &lsquo;Tanya Pustakawan&rsquo; sebagai jasa penyedia informasi dan konsultasi terkait kepustakaan dan kelembagaan Perpusnas. &ldquo;Jasa layanan ini akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik,&rdquo; terangnya.
Selain itu, Perpusnas menyediakan pembuatan kartu anggota SAKTI (Satu Kartu Terintegrasi) secara daring maupun luring. Dia mengatakan antusiasme publik terhadap keanggotaan Perpusnas juga cukup besar.&nbsp;
&ldquo;Kuota 600 kartu yang disediakan itu cepat sekali habis, biasanya sebelum jam 5 sore itu sudah habis, tetapi bisa diambil esoknya jika sudah mendaftar sebelumnya. Kartu SAKTI ini dapat terintegrasi dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Veronica / Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK / Aditya Irfan
&nbsp;

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

Salemba, Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2023, sub kelompok RB Perpustakaan Nasional melaksanakan kegiatan Wokrshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional bertempat di Ruang Teater Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28 A Jakarta. Acara Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional ini dilaksanakan selama 3 hari, dibuka oleh Ofy Sofiana, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, mulai 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2023.
 
Tujuan dari acara workshop ini adalah sebagai media diskusi atau musyarawarah untuk menghimpun praktik baik yang ada di unit-unit kerja. Sekaligus sebagai bahan untuk persiapan evaluasi dari KemenpanRB. Diharapkan dengan adanya workshop ini, bisa mendokumentasikan dan mengembangkan praktik baik yang ada di unit kerja.
 
Acara workshop ini diikuti oleh 17 unit eselon II (dua) yang ada di lingkungan Perpusnas dengan para ketua kelompok dan sub kelompok masing-masing. &nbsp;Biro SDM dan Umum, Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Data dan Informasi dan Inspektorat yang masuk dalam lingkup Sekretariat Utama.
 
Direktorat Deposit, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Preservasi, Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan Informasi, mewakili Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Jasa Informasi. 
 
Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madarasah dan Perguruan Tinggi, Pusat Analisis, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Umum dan Khusus, Pusat Pengembangan Pustakawan, berada di wilayah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
Acara Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dilaksanakan secara hibrid, online dan onsite. UPT Perpustakaan Bunga Karno dan UPT Perpustakaan Bung Hatta mengikutinya secara online. 
 
Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dilakukan dalam rangka pembaruan yang dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementrian PAN dan RB tanggal 18 Januari tahun 2023 tentang perubahan evaluasi RB dan Penyampaian informasi Praktik Baik. Praktek Baik adalah inovasi yang memberi dampak kepada masyarakat dan stakeholder (bisa lebih dari satu). Telah dilaksanakan dan mempunyai hasil nyata. 
 
Hasil kegiatan selama 3 hari ini&nbsp; berupa usulan Praktek Baik sebanyak 44 usulan. Usulan ini akan disaring oleh Tim Penilai yang dibentuk untuk mewakili Praktek Baik dari Perpustakaan Nasional. Praktek baik merupakan hal baru yang masih membutuhkan bimbingan dan panduan. Praktek Baik ini harus selesai dengan batas waktu pengumpulan 31 Maret 2023. 
 
&nbsp;
 
Reportase; Endah Purwanti/Elsa Tuasamu

Perpusnas Adakan Workshop Praktik Baik untuk Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik

Jakarta,Â Pembinaan kepada seluruh jenis perpustakaan di Indonesia menjadi fokus yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Ini sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Dunia (Conference of Directors of National Libraries/CDNL) Â dengan tema Ketidakpastian: Bagaimana Perpustakaan Nasional Menghadapi Risiko dan Kesempatan pada Rabu, (8/9/2021).
"Tentu saja kami fokus meningkatkan peran perpustakaan umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan di didaerahnya masing-masing," ungkapnya.
Dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan secara virtual ini, Syarif Bando mendapatkan kesempatan mengenalkan Perpusnas di hadapan Kepala Perpustakaan Nasional dari 37 negara.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang konsep pengelolaan perpustakaan dan meraih peluang di tengah ketidakpastian," ujarnya.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, lanjut Syarif, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India dengan kurang lebih 164.610 perpustakaan.
Terdiri dari perpustakaan umum, provinsi, kabupaten/ kota dan desa, perpustakaan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas ,sampai dengan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.
Syarif menjelaskan, untuk memastikan urusan perpustakaan di Indonesia menjadi kepentingan nasional, Perpusnas secara rutin melaksanakan rapat koordinasi perpustakaanÂ  yang menghadirkan para Menteri, Gubernur, Bupati, tokoh masyarakat, profesional dan para guru besar dari perguruan tinggi.
"Mereka kami hadirkan untuk memberikan materi tentang pentingnya perpustakaan untuk masyarakat," ungkapnya.
Perpusnas telah mewujudkan paradigma perpustakaan menjangkau masyarakat dengan mewujudkan perpustakaan digital. Beberapa apliksi digital telah disediakan untuk masyarakat, diantaranya iPusnas, Indonesa One Search, serta Khastara untuk mengakses naskah kuno dan manuskrip.
"Ini menjadi kelebihan kami di Perpusnas, sebelum pandemi Covid-19 kami sudah memiliki aplikasi digital. Sehingga ketika peraturan pemerintah mewajibkan semua warganya untuk melakukan aktivitas di rumah, aplikasi digital ini bisa dimanfaatkan kapan dan dimana saja," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Perpustakaan Tingkatkan Kualitas SDM dan Minat Baca Masyarakat

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

Perpusnas Adakan Workshop Praktik Baik untuk Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik

Kepala Perpustakaan Nasional Kenalkan Program Perpusnas di Forum Internasional

Catat Puputan Badung, Naskah Kidung Bwanā Winaṣā Ditetapkan Sebagai IKON