Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan â€“ Perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran sangat penting bagi kemajuan masyarakat. Seiring berkembangnya masyarakat, maka kebutuhan perpustakaan tidak sekadar tempat untuk membaca.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Deni Kurniadi usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (4/8/2022).
"Perpustakaan harus meningkatkan perannya sebagai agent of change. Bertransformasi meningkatkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis inklusi sosial," ujar Deni.
Dijelaskan, perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk memiliki manfaat tinggi di masyarakat sehingga terjadi proses belajar yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif bagi kesejahteraan.
Perpustakaan tidak lagi hanya berslogan mencerdaskan tetapi juga berperan dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai koleksi yang ada di perpustakaan.
"Kita tidak bicara tentang peningkatan kesejahteraan dalam skala besar tetapi dengan peningkatan kesejahteraan tingkat keluarga diharapkan perpustakaan turut membantu dalam mengentaskan kemiskinan," jelasnya.
Deni mengatakan, peresmian gedung layanan perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan budaya baca dan literasi.
Gedung berlantai tiga ini dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2019 senilai Rp 10 miliar, diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Bumbu serta pilihan rekreasi keluarga.
Kabupaten Tanah Bumbu juga mendapatkan DAK Tahun 2022 berupa bantuan pengadaan perabot layanan senilai Ro 475 juta.
"Semoga ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan layanan perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu," harap Deni.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan. Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Tanah Bumbu.
Sebagai kabupaten baru, Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu.
"Ada upaya yang harus dilakukan khusus. Salah satu yang dianjurkan para tokoh bahwa rahasia dunia dan akhirat adalah ilmu. Ilmu kuncinya membaca. Hal ini menjadi sangat relevan dengan kehadiran perpustakaan untuk pengembangan Tanah Bumbu," ungkapnya.
Zairullah menjelaskan, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas wilayah 5.200 km2 memiliki potensi wilayah yang beragam. Diantaranya, tambang, perkebunan dan laut.
"Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, perpustakaan Kabupaten Tanah Bumbu juga telah menginisiasi UMKM dalam mengolah mengembangkan produk hasil dari potensi yang ada," jelasnya.
Bupati pun mengajak seluruh dinas perpustakaan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan perpustakaan sebagai salah satu andalan dan unggulan.
"Jika masyarakat cerdas pasti maju daerahnya. Sudah kita lihat di negara-negara maju bahwa ada korelasi kecerdasan manusia terhadap peningkatan kemjuan pengembangan wilayah daerah," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Harus Meningkatkan Perannya sebagai Agent of Change

Salemba, Jakartaâ€”Pentingnya literasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sduah banyak disadari oleh para pemimpin daerah. Mereka kini berlomba-lomba menggalakkan aneka program dukungan maupun penguatan literasi di daerahnya. Salah satunya seperti yang dilakukan Kabupaten Lampung Barat, yakni dengan mencanangkan Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi.
Hal ini disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional dan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Kamis, (25/4). Pada kesempatan tersebut Bupati Parosil meminta kesediaan Kepala Perpusnas untuk hadir ikut mencanangkan Lampung Barat sebagai Kabupatan Literasi pad atanggal 2 Mei mendatang. Â 
Keseriusan Pemkab Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi dibuktikan dengan menggiatkan pendirian pojok baca di 131 desa di Lampung Barat. Pojok baca yang didirikan adalah berupa gardu yang berfungsi sebagai wadah minat baca masyarakat desa. â€œProgram kerja ini sudah kami laksanakan bertahap sejak 2017,â€ terang Parosil. Selain pembangunan gardu baca, pihaknya, aku Bupati juga telah membenahi sarana dan prasarana bangunan perpustakaan di kabupaten agar representatif.
Kepala Perpusnas mengapresiasi niat dan upaya Kabupaten Lampung Barat mencanangkan daerahnya sebagai Kabupaten Literasi. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa semangat menaikkan kualitas literasi dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat. â€œMasyarakat tidak hanya diajari pentingnya membaca tapi juga dilatih untuk mengerti segala maksud isi pesan maupun informasi yang terkandung dalam setiap bahan bacaan,â€ ujar Muhammad Syarif.
Seiring jaman, Kepala Perpusnas juga menerangkan bahwa paradigma perpustakaan sudah berubah. Bukan lagi sekedar tumpukan buku yang diterima, diolah, diklasifikasikan, dikatalogisasi hingga akhirnya berdebu dan membusuk tapi nihil manfaat bagi masyarakat. Pustakawan yang bertugas di perpustakaan harus mampu menjadi jembatan pengetahuan dari semua koleksi yang tersedia. â€œKami menyebutnya sebagai proses knowledge mobilizationâ€.
Pemerintah Lampung Barat menurut Kepala Perpusnas juga harus menyadari bahwa tuntutan jaman tidak lagi mengharuskan masyarakat dijejali dengan buku-buku teks tapi juga harus disediakan berbagai macam buku-buku yang berisi ilmu terapan, keterampilan, seperti budi daya ternak lele, olahan kerajinan hasil perkebunan atau kreasi tangan yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan baru masyarakat.
Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan dengan 131 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah pemekaran yang masih memerlukan keseriusan pembangunan. Sebagian alam kabupaten Lampung Barat difungsikan sebagai pertanian dan hutan lindung. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi yang masih tradisional (perorangan). Pemkab Lampung Barat menginginkan sumber daya masyarakatnya meningkat. Alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah dimanfaatkan Pemkab untuk mendirikan gardu baca di setiap desa agar masyarakat terus mendapatkan informasi maupun ilmu pengetahuan yang berkualitas yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup. Â Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kunker Bupati Lampung Barat  : Benahi SDM Masyarakat Dengan Peningkatan Literasi

Salemba, Jakarta - Tidak hanya penting diterapkan di perusahaan atau organisasi, keberadaan Hubungan Masyarakat (Humas) juga penting di instansi pemerintah. Aspek reformasi birokrasi yang menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja instansi menjadikan Humas sebuah keniscayaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sri Marganingsih, saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Kehumasan bertema â€œMedia Relations dan Penulisan Press Releaseâ€ secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Ruang Teater Perpusnas Salemba, Rabu (29/6/2022).
â€œPeningkatan reformasi birokrasi dipercaya dapat membantu meningkatkan kinerja instansi dan fungsi Humas sangat penting dalam hal ini,â€ ucap wanita yang akrab disapa Marga.
Humas Pemerintah, khususnya di Perpusnas diharap mampu mengamankan kebijakan dan program kerja Perpusnas sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan Perpusnas dan menampung aspirasi serta keinginan masyarakat.
â€œFungsi media relations yang baik dapat membantu kinerja instansi,â€ pesannya.
Menanggapi yang telah disampaikan, Koordinator Kerja Sama, Humas, dan Penerbitan Perpusnas, Edi Wiyono yang pada kesempatan tersebut bertindak sebagai Moderator menyampaikan bahwa sejatinya seluruh ASN berperan sebagai Humas Pemerintah. Dengan demikian, informasi tidak benar yang banyak beredar dapat diimbangi dengan informasi positif.
â€œSebagai corong lembaga, tugas kita adalah mengimbangi informasi yang salah dengan yang positif, jadi di sini kita sama-sama bergerak mengembangkan fungsi humas,â€ jelas Edi.
Menurut Pemimpin Redaksi MNC Multimedia Nerwork, Gaib M. Sigit, fungsi Perpusnas berkesinambungan dengan fungsi media karena ada idealisme baik yang dibangun untuk publik. Selain itu, antara Perpusnas dan Media juga memiliki visi dan misi yang sama yakni memberikan manfaat kepada publik.
â€œJadi kalo yang satu bermanfaat buat publik dan yang satunya lagi juga sama, ketemunya lebih gampang karena ada idealisme yang dibangun,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Gaib mengatakan media relations identik dengan human relations, mengapa? Karena terdiri dari kumpulan perasaan manusia. Sehingga, untuk membangun sebuah hubungan yang baik harus dilakukan secara berkelanjutan.
â€œHubungan itu harus dijalin jadi ketika suatu waktu ada perlu akan lebih mudah,â€ ujar Gaib.
Pada kesempatan yang sama turut hadir Pemimpin Redaksi Jurnas.com, Rusman, yang menerangkan bahwa press release merupakan informasi yang ditulis oleh instansi maupun individu dengan tujuan tertentu untuk diketahui atau dibaca oleh publik.
â€œUntuk menulis press release kita bisa mencari isu atau tema yang ingin diangkat. 5W + 1H itu memang teori dasar penting tetapi bisa difleksibelkan, sehingga tidak kaku,â€ paparnya.
Rusman juga mengingatkan untuk memperhatikan salah ketik dalam pembuatan press release. Oleh karena itu, dia mengimbau untuk membaca kembali sebelum dikirim kepada media.
Kegiatan Workshop Kehumasan bertema â€œMedia Relations dan Penulisan Press Releaseâ€ ini ditutup dengan pembentukan Forum Humas Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Keberadaan Humas adalah Keniscayaan

Â Harmoni, Jakarta-Standardisasi person atau sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pengembangan perpustakaan karena menjadi ruh aktivitas lembaga perpustakaan. Kompetensi yang menjadi standar harus mampu meyakinkan pemustaka dan pengguna.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan di Jakarta, Senin, (17/12).
Sebagai pembina perpustakaan, sumber daya manusia perpustakaan harus mengetahui dengan baik siapa dan apa yang dibina. Maka, kompetensi menjadi mutlak dimiliki, lanjut Kepala Perpusnas
Muhammad Syarif Bando menambahkan perbedaan antara negara maju dan negara tidak maju ada pada tingkat kegemaran membaca. Membaca menjadi fundamen atau pondasi bagi kemampuan literasi.
Kemampuan literasi berkaitan dengan proses kreatif dan proses mencipta, produk barang dan jasa inilah yang menjadi perbedaan negara maju dan tertinggal. Dan hal tersebut didasari dari perbedaan tingkat kegemaran membaca.
Pada kesempatan ini juga, Aris Hermanto dari Kementerian Tenaga Kerja RI menyampaikan bahwa secara umum RSKKNI bidang perpustakaan telah memenuhi kaidah, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki di konvensi ini, misalnya acuan ukuran pada beberapa Kriteria Unjuk Kerja (KUK).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa konvensi ini harus menghasilkan kesepakatan bersama bukan malah bersepakat untuk tidak bersepakat.
Konvensi Nasional RSKKNI Bidang perpustakaan dihadiri oleh stakeholders (para pemangku kepentingan) bidang perpustakaan yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi perpustakaan, pengguna tenaga perpustakaan dan lembaga pendidikan, baik vokasi, maupun lembaga pendidikan dan pelatihan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Konvensi Nasional RSKKNI  : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&nbsp;&ndash; Kemampuan membaca menjadi akar persoalan beredarnya informasi palsu yang beredar di dunia. Kurangnya kemampuan membaca yakni memanfaatkan, menggunakan, juga menyebarluaskan informasi di dunia digital membuat kondisi literasi digital Indonesia memprihatinkan.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Literasi dengan tema &ldquo;Peran Perpustakaan dalam Era Literasi Digital&rdquo; yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Lantai 2, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Kamis (2/11/2017). Diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso, Anggota Pegiat Jaringan Literasi Digital (Japelidi) Mediana Handayani, Jurnalis senior CNN Indonesia Prabu Revolusi dengan moderator Lalita Gandaputri.
Menurut salah satu pembicara, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, kemampuan membaca dan literasi digital memiliki keterkaitan erat. &ldquo;Kalau kita berbicara tentang literasi digital, ini adalah tentang bagaimana kemampuan kita dalam memahami, menilai, menganalisis, menyebarluaskan informasi dalam format digital. Fenomenanya, ketika kita bicara tentang media sosial saat ini, bahwa medsos dipadati berita abal-abal, banyak informasi yang sesat, yang menimbulkan keraguan, sehingga banyak persoalan,&rdquo; jelas Joko.
Perpustakaan sebagai sumber informasi memiliki peranan dalam menangkap fenomena literasi digital saat ini. Joko memaparkan, perpustakaan merupakan rujukan dalam memverifikasi informasi sesat yang beredar di dunia maya.
&ldquo;Perpustakaan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas bagaimana mengumpullkan berbagai macam informasi, karya intelektual, mengorganisasikannya, mengolahnya, dan memberikan layanan dalam berbagai macam bentuk. Di sinilah peran perpustakaan, pustakawan, dan juga bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat demi kebaikan bersama,&rdquo; urai Joko di hadapan ratusan peserta diskusi yang terdiri dari para humas dan pustakawan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando Hadir menolak anggapan bahwa perpustakaan tidak berperan dalam pengembangan literasi. Menurutnya, pondasi budaya baca terdiri dari empat hal yaitu belajar mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, dan memahami hubungan sebab akibat.
Karenanya, rendahnya literasi tidak bisa ditumpukan hanya pada keperpustakaan. Syarif menjelaskan, literasi memiliki tahapan. Karenanya, sehingga harus dikenal sudah sejauh mana tahapan literasi yang dialami masyarakat Indonesia.
Tahapan pertama adalah kemampuan seseorang dalam mengumpulkan sumber bahan bacaan. Selanjutnya, tahap kedua, kemampuan seseorang untuk memahami apa yang tersurat, tersirat dari yang tersurat. Tahap ketiga, kemampuan seseorang untuk meningkatkan ide dan gagasan. Dan tahap keempat, kemampuan seseorang untuk menciptakan produk dari apa yang diketahui. Pada tahap terakhir inilah yang menjadi masalah di Indonesia.
&ldquo;Nah, kita ini belum sampai tahap keempat. Kita bukan kekurangan sarjana elektronik, masalahnya yang bikin handphone belum ada. Jadi kita sudah sampai level kemampuan membaca pada keahlian dasar, tapi masalahnya ada sarjana yang tidak bisa menciptakan dari apa yang diketahui,&rdquo; pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

Peran Perpustakaan sebagai Rujukan Informasi di Dunia Maya

Kotamogabu Timur, Kotamobagu - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting bersama Pj. Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu, sebagai upaya pemerintah dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan.
 
Gedung tiga lantai yang berada di Jalan Brigjen Katamso Kota Kotamobagu ini dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2022 senilai 10 miliar rupiah.
 
Deputi Mariana menyampaikan kehadiran gedung layanan perpustakaan upaya konkret dalam mendukung pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat.
 
"Minat baca harus dikembangkan sejak dini dan menjadi kebiasaan sepanjang hayat sebagai proses mendukung pendidikan agar terwujud masyarakat berpengetahuan," ungkapnya, Jumat (8/3/2024).
 
Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Deputi Mariana menyatakan bahwa perpustakaan menjadi urusan konkuren dan wajib di setiap tingkatan pemerintahan, mendukung agenda Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.&nbsp;
 
Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang menetapkan sasaran peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas. Pemerintah terus mendorong penguatan budaya literasi melalui kegiatan prioritas yakni Revolusi Mental dan Kebudayaan.&nbsp;
 
"Budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter," jelasnya.
 
Sebagai langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat, Deputi memaparkan Perpusnas telah melakukan pengembangan layanan peprustakaan berbasis digital. Diantaranya, E-resources, iPusnas, BintangPusnas.edu, dan Indonesia One Search.
 
Selain itu, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah menjangkau ribuan perpustakaan dan jutaan masyarakat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses literasi.
 
"Program literasi juga diperkuat dengan pendirian fasilitas layanan perpustakaan bersumber DAK, mobil perpustakaan keliling, dan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pegiat literasi," lanjutnya.
 
Deputi Mariana mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.&nbsp;
 
Dia berharap integrasi program literasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.&nbsp;
 
"Selamat atas hadirnya Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu sebagai sarana untuk pengembangan kegemaran membaca dan literasi masyarakat," harapnya.
 
Sementara itu, Pj. Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani&nbsp;menyampaikan peresmian gedung ini sebagai sebuah momentum babak baru di Kota Kotamobagu. Gedung perpustakaan ini menjadi salah satu simbol peradaban masyarakat Kotamobagu.&nbsp;
 
"Dengan diresmikan gedung perpustakaan ini, geliat literasi di Kotamobagu dapat terasa. Saya berharap ini akan ramai dikunjungi pengunjung sehingga masyarakat memgerti tentang pentingnya datangnya ke perpustakaan," ungkapnya.
 
Pj. Wali Kota menjelaskan gedung perpustakaan ini sebelumnya merupakan gedung Bobakidan yang merupakan tempat berdikusi, musyawarah para tokoh-tokoh masyarakat Kota Kotamobagu.
 
"Perpustakaan bukan hanya tempat biasa, melainkan gudang ilmu yang menjadi kunci pembacaan logika, feeling, identitas, inovasi, dan kreativitas," ujarnya.
 
Gedung perpustakaan ini diharapkan dapat menampung nilai-nilai perjuangan Kota Mobagu dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat. 
 
Pj. Wali Kota juga menginstruksikan agar perpustakaan ini dihidupkan, dengan menyusun jadwal kunjungan perguruan tinggi dan sekolah.
 
"Saya berharap perpustakaan ini menjadi simbol konsolidasi intelektual di Kotamobagu. Terdapat tujuh perguruan tinggi di sini, dan perpustakaan ini harus menjadi pusat literasi yang terdepan," tambahnya.
 
Pj. Wali Kota juga berharap ada dukungan dalam bentuk buku-buku terkini yang dapat memperkaya koleksi perpustakaan. Selain itu, dia menginginkan adanya fasilitas modern dan kolaborasi dengan Pusat Perpustakaan Nasional.
 
"Mari kita jaga kelestarian perpustakaan ini, dengan harapan bahwa di masa depan, perpustakaan Kotamobagu akan menjadi yang terdepan di Bolaang Mongondow Raya," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Harus Meningkatkan Perannya sebagai Agent of Change

Kunker Bupati Lampung Barat : Benahi SDM Masyarakat Dengan Peningkatan Literasi

Keberadaan Humas adalah Keniscayaan

Konvensi Nasional RSKKNI : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Peran Perpustakaan sebagai Rujukan Informasi di Dunia Maya

Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kotamobagu Diresmikan