Jakarta - Komisi X DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hal ini tersampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang diadakan secara hybrid di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (2/6/2021). RDP kali ini membahas tentang peningkatan literasi dengan upaya menambah jumlah buku bacaan untuk daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan masukan kepada Perpusnas terkait upaya peningkatan literasi yang akan dilakukan untuk memperkuat dasar permintaan peningkatan anggaran TA 2022.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Komisi X DPR RI siap mendorong Perpusnas untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2022, antara lain layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajar sepanjang hayat, tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa, dan memperbesar akses buku bacaan yang dibutuhkan pada kenormalan baru di daerah terutama daerah 3T.

“Perpustakaan Nasional diharapkan terus berperan aktif dalam mewujudkan peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan pembudayaan kegemaran membaca sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menambahkan dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat. “Perpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis Covid-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,” terang Putra.

Sementara itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Djohar Arifin Husin meminta agar distribusi buku bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat daerah pelosok.

Anggota Komisi X DPR RI, Rian Firmansyah juga menegaskan bahwa meningkatkan penyebaran jumlah buku dan jumlah perpustakaan berstandar nasional di beberapa daerah khususnya daerah 3T memiliki bobot khusus dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat.

Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo menekankan bahwa Indonesia di tahun 2045 akan dipenuhi dengan generasi produktif yang bisa diharapkan untuk membangun negara dalam segi ekonomi dan inovasi. Selain memiliki fungsi untuk meningkatkan minat baca atau pun meningkatkan produksi buku, perpustakaan juga memiliki andil untuk menjadi pusat aktifitas masyarakat. “Kalau bicara soal pendidikan, belajar adalah kegiatan lifetime karena tidak berhenti pada pendidikan formal tetapi justru wajib hukumnya untuk menambah ilmu saat masuk ke dunia kerja,” jelas Bram.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot meyakinkan apabila persepsi tentang pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat sudah dibangun sama di semua jajaran pemerintahan pusat maupun daerah, maka usulan peningkatan anggaran untuk Perpusnas niscaya akan lebih dipertimbangkan.

Legislator PAN, Desy Ratna Sari turut memberi masukan agar Perpusnas tidak hanya memperbanyak jumlah fisik perpustakaan namun juga meningkatkan sisi psikologis masyarakat tentang perpustakaan, sehingga mereka bisa memahami pentingnya perilaku membaca dalam hidup.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa penghakiman dunia tentang rendahnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dengan memperbaiki sisi hulu. Menurutnya, permasalahan bukan ada di minat baca melainkan kurangnya jumlah buku terutama untuk daerah 3T.

“Untuk memperkuat budaya literasi, rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk saat ini adalah 1 buku ditunggu 90 orang, maka dari itu di tahun 2022 rasio tersebut harus diperkecil. Akan tetapi dengan anggaran yang minim, angka ketersediaan buku pasti meleset,” ungkap Syarif Bando.

Perpusnas berupaya untuk membuat mirroring data sehingga masyarakat di daerah 3T tidak perlu menunggu lama dan langsung bisa mengakses buku yang diperlukan sama seperti mereka yang berada di Jakarta. Syarif Bando memastikan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk dukungan kebutuhan fasilitas jaringan guna keperluan mirroring data dan K/L lain untuk pemenuhan distribusi koleksi buku bacaan di daerah.

“Perpustakaan mengambil bagian penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan visi tingkatan literasi keempat itu jelas bersoal pada eksekusi, akan tetapi hal tersebut mustahil dilakukan dengan anggaran minim. Indonesia kelaparan buku,” ucapnya.

Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp. 667.521.289.000. Akan tetapi jumlah tersebut masih minim untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia, untuk itu Perpusnas meminta dukung dari Komisi X DPR RI atas pengajuan usulan peningkatan anggaran yang telah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.

 

Reporter: Basma Sartika