Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan 

Salemba, Jakarta &ndash; Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan karena RAT merupakan ciri dan sendiri utama dalam menggerakkan koperasi. Sehingga RAT ke-26 Koperasi Pustaka Masyarakat Sejahtera (Koptamas) diselenggarakan secara luring di Ruang Aula Perpusnas Salemba, Selasa (31/1/2023).
RAT ini merupakan salah satu bentuk implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi yaitu asas kekeluargaan. RAT juga menyiratkan bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi terletak pada anggotanya.
&ldquo;RAT mempunyai arti yang cukup strategis dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih baik,&rdquo; ucap Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam sambutannya.
RAT ini akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi. Pertanggungjawaban tersebut penting dilakukan untuk mengukur kinerja pengurus serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan agar di masa mendatang dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi.
&ldquo;Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian harus terjalin kerja sama yang baik antar pengurus, pengawas, dan para anggota,&rdquo; tambah Ofy.
Sekretaris Utama Perpusnas juga menyampaikan pesan Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando yang berhalangan hadir pada saat itu yakni untuk melakukan reformasi pengurusan. Kaderisasi pengurusan dinilai sangat perlu diisi dengan para sosok pengurus yang memiliki kompetensi dan bisnis yang baik.
&ldquo;Kita semua tahu bahwa nanti kita semua akan pensiun, sehingga perlu dan penting untuk melakukan kaderisasi. Pengurus dan pengawas nanti harus diisi oleh wajah baru dengan pemikiran dan inovasi baru,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pusat Koperasi Pegawai RI DKI Jakarta, Syahnas Rasyid, mengatakan koperasi memiliki potensi untuk dikembangkan, terlebih Perpusnas merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan publik. Untuk itu, terobosan-terobosan baru dalam rangka membuat diversifikasi ekonomi dengan membuat ragam inovasi baru dalam menjalankan unit usahanya.
&ldquo;Koperasi ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Perpusnas merupakan salah satu unit kerja yang bisa dapat kunjungan dari manapun setiap harinya jadi pasarnya bisa dikembangkan,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Adm. Jakarta Pusat, Wahyu Susilo, memberikan saran untuk menaikan jumlah simpanan wajib anggota melalui forum terbuka. Karena menurutnya simpanan memiliki arti yang berbeda dengan iuran. Simpanan memiliki arti lain yaitu tabungan yang dapat dicairkan oleh para anggota ketika purnabakti. Sedangkan iuran tidak dapat dikembalian.
&ldquo;Saran saja untuk menaikan simpanan wajib karena kalau simpanannya besar, misal pensiun nanti akan dikembalikan. Jadi sama seperti menabung. Sedangkan iuran tidak bisa dikembalikan,&rdquo; terangnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpusnas Gelar Rapat Anggota Koptamas Tahun 2023

Sumenep, Jawa Timur--Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep menyelenggarakan seminar yang mengambil tema â€œInovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju,â€ pada Rabu (23/12). Acara yang diselenggarakan secara online dan onsite tersebut bertujuan untuk membudayakan gemar membaca untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep menyatakan, â€œKeberadaan gerakan literasi nasional dapat menjadi pondasi awal untuk meningkatkan minat baca masyarakat jika dikelola dengan baik.â€ Dengan meningkatnya minat baca masyarakat maka akan terbangun kemajuan bangsa yang bahkan dapat bersaing dengan negara maju.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perpusnas M. Syarif Bando menegaskan, â€œDi dalam perkembangan dunia secara global, parameter persaingan kita saat ini adalah tingkat literasiâ€. Ia memaparkan bahwa literasi bukan lagi tentang kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, kemampuan mengenal hubungan sebab akibat, dan kemampuan menyatakan pendapat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Perpusnas, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, dan civitas akademika.
â€œSebenarnya negara-negara maju sudah lama merumuskan formasi kebijakan mereka dengan menyatukan antara government, akademisi, dan businessman atau industrialisasi,â€ paparnya.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa formasi yang dikenal dengan ABG (Academician, Businessman, Government) tersebut telah lama diterapkan di luar negeri, seperti di negara Eropa Barat, Asia Timur, bahkan Asia Selatan dan Eropa Timur. Penerapan formasi tersebut dalam praktiknya berupa alumni perguruan tinggi dapat segera diserap oleh lapangan kerja yang dimiliki oleh industri yang dibangun atas dasar kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Rektor Universitas Bahaudin Mudhary, Rachmat Hidayat, menjelaskan bahwa di Uniba (Universitas Bahaudin Mudhary), terdapat tiga literasi, yaitu literasi pertama dengan literasi data, kedua dengan literasi teknologi dan literasi yang ketiga di Umiba adalah literasi manusia.
â€œKetiga aspek ini tidak dapat berjalan sendiri tapi harus berdampingan, dan yang terpenting dari ketiga literasi ini adalah literasi manusianya,â€ ujarnya.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu

Parameter Persaingan Global Adalah Tingkat Literasi

Senayan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendapat apresiasi atas sejumlah capaian prestasi yang diterima pada tahun 2021.
Diantaranya, Perpusnas meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, Nilai Kerja Anggaran (NKA) dengan predikat sangat baik 93,18 serta capaian realisasi 98,95 persen dari pagu APBN TA 2021.
"Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh capaian yang telah diraih oleh Perpusnas. Kami mendorong Perpusnas untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi tersebut," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda tunggal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Atas capaiannya tersebut, Syaiful Huda mengaku Perpusnas perlu dibantu dalam hal peningkatan anggaran. "Karena capaiannya ini perlu dibantu sebanyak-banyaknya, karena ini sudah teruji artinya ini capaian realisasi 98,95 sudah diatas rata-rata nasional," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan, Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sosial, Sakinah Aljufri mendukung agar anggaran Perpusnas dapat meningkat.
"Anggarannya sudah kecil, kena refocusing lagi. Harapannya di tahun 2023 anggaran Perpusnas bisa lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rano Karno mendorong Perpusnas untuk memperkuat tata kelola pustakawan daerah.
"Perpustakaan ini tidak ada artinya kalau pustakawannya sedikit, berapa jumlah pustakawan kita saat ini? Tidak akan pernah hebat perpustakaan tanpa pustakawan di dalamnya," ungkap Rano.
Legislator Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahidin menyatakan pihaknya mendukung penuh pengadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pustakawan. Pihaknya juga berharap Perpusnas juga dapat bersinergi dengan kementerian lainnya dalam peningkatan budaya literasi.
Terkait laporan keuangan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, anggaran Perpusnas terkena refocusing sebanyak empat kali di tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Total refocusing senilai Rp 110 Miliar atau 16,32 persen dari pagu awal sebesar Rp 675.539.800.000,00. Sedangkan, realisasi anggaran Perpusnas tahun 2021 mencapai 98,95 persen. Dengan realisasi sebesar Rp 559 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 565 Miliar.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi X yang telah mendukung Perpusnas selama ini, sehingga program Perpusnas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Perpusnas juga telah mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut," ungkap Syarif.
Dalam kesempatan itu, Syarif mengatakan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Terutama dari segi anggaran yang sangat terbatas, jumlah pustakawan yang masih minim, serta kemampuan memfasilitasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat terbatas.
"Untuk itu kami laporkan juga bahwa di tahun 2023, Perpusnas berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal distribusi buku. Dengan kerja sama ini, bahan bacaan dapat didistribusikan menggunakan fasilitas kapal laut. Sehingga harapannya dapat menjangkau sampai daerah 3T," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Puji Kinerja Perpusnas

Jakarta - Proses pembuatan suatu aplikasi untuk mengukur kinerja pegawai harus dapat memastikan implementasi manajemen suatu lembaga.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dalam Sosialisasi Aplikasi e-Kinerja yang digelar secara daring pada Kamis, (9/12/2021).
â€œImplementasi manajemen lembaga di lingkungan Perpusnas, itu diprogram, direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,â€ ucap Syarif Bando.
Syarif Bando menegaskan, pada proses pelaksanaanyaÂ  para pegawai wajib mengisi sebuah formulir yang dirancang pada pengukuran kinerja, yang didasarkan pada kemampuan merumuskan analisis hasil kinerja dan berakhir pada kemampuan menunjukkan impact dari pekerjaan.
â€œPenilaian kinerja PNS ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS, yang didasarkan pada sistem prestasi dan karier,â€ tegasnya.
Sementara itu, Konsultan Aplikasi e-Kinerja, Gofur Ahmad mengatakan, aplikasi e-kinerja Perpusnas sudah sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 dan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021.
â€œKinerja pegawai yang diinput pada aplikasi e-kinerja selain sebagai tolak ukur kinerja pegawai, juga sebagai pendukung kegiatan visi dan misi lembaga secara menyeluruh,â€ kata dia.
Acara sosialisasi yang diikuti oleh seluruh pegawai Perpusnas ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme penilaian kinerja di lingkungan Perpusnas.
â€œDiharapkan setelah adanya sosialisasi aplikasi e-kinerja para pegawai di Perpusnas dapat mengisi aplikasi e-kinerja dengan kegiatan yang mendukung kinerja pribadi danÂ  mendukung visi dan misi Lembaga,â€ tutup Syarif.
Â 
Reportase: Arie Zani Purnomo
Â

Pegawai Perpusnas Ikuti Sosialisasi Aplikasi e-kinerja 

Â  Â EGO sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan. Istilah ego sektoral berkaitan dengan mental cerobong (silo mentality atau silo thinking) yaitu pola piker dan tindakan yang melekat pada sekktor atau bagian tertentu tidakmingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi/perusahaan/negara yang sama. Akibatnya bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi dan sangat sulit untuk mencapai sinergi. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk hendaknya mampu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi negara yang maju; namun demikian keberagaman juga menjadi ancaman ketika ketika primordialisme dan ego sektor menguat dan saling mengalahkan. Pun, di instansi/lembaga pemerintahan, keberagaman menjadi realitas yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar sektor mengakibatkan adanya perbedaan visi, isi dan orientasi masing-masing sehingga memunculkan kompetisi antar sektor yang menajam. Satu sektor memandang sektor lain tidak lebih penting dari seeektornya sendiri, demikian pula sebaliknya. Mentalitas sempit yang lebih mementingkan sektornya masing-masing ini bisa terus menguat manakala perekat antar sektor melemah atau tidak ada. Rasanya sangat sulit untuk meniadakan ego sektoral, yang memungkinkan dilakukan adalah mereduksinya antara lain melalui solidaritas dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih di era demokrasi terutama pilpres dan pilkada langsung masih meninggalkan luka-luka sosial yang cenderung destruktif dalam polarisasi kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan atau pun justru dipertentangkan demi kepentingan masing-masing, termasuk membela kepentingan asing. Disinilah diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan dan berkarakter negarawan.
 Whole of Government (WoG) Approach Pendekatan WoG adalah An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise. Prinsipnya kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menekankan pentingnya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan. WoG merupakan evoluasi dari New Public Management (NPM) yang menekankan pada efesiensi dan cenderung mendorong berkembangnya ego sekktoral. WoG sering disamakan dengan konsep join-up government, policy integration, cross-cutting policy making, policy coherence, policy coordination, concerned decision making atau cross government. WoG ini menjawab atas permasalahana sulitnya koordinasi dan kolaborasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WoG mendesak dilakukan karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maupun tuntuttan zaman teknologi informasi dan komunikasi, terlebih era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Pun, factor intenal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam mengambil peranan dalam pembangunan. Ada tendensi satu sektor menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya maupun adanya ketimpangan antara sektor yang tumbuh tidak beriringan bahkan kontraproduktif dan saling mengalahkan. Di berbagai negara maju, WoG sudah diimplementasikan misalnya di Inggris saat dipimpin Tony Blair tahun 1990-an memordenisasi gerakan dan system berbasis WoG yang dikenal dengan istilah Joined-Up Government. WoG merupakan pendekatan inter-agency yang menyatukan beberapa instansi yang relevan. Di Australia saat dipimpin Jhon Howard telah mendorong adanya koalisi social anatar kctor pemerinath, bisnis dan kelompok masyarakat. Koalisi soail ini mendorong terjadinya penyamaan persepsi terhadap suatu hal sehingga terwujud koordinasi alamiah. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan besar berupa kuatnya mentalitas ego sektoral dan comfort zone (zona nyaman) untuk mengimplementasikan WoG tersebut secara menyeluruh. Pun, sejak 1974 telah dimulai pelayanan publik dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, BPKB/STNK di kantor-kantor Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap), sebagai salah satu contoh aplikatif mengenai WoG.
 Strategi Kolaborasi &amp; Sinergi Kolaborasi dan sinergi kelembagaan maupun pemerintahan akan melahirkan pelayanan prima berbasis dedikasi maupun totalitas kinerja; dibarengi melibatkan public untuk membangun reputasi instansi maupun kepercayaan public (public trust). Kolaborasi menekankan pada kerjasama sedangkan sinergi merupakan kolaborasi/hubungan kerjasama yang produktif sebagain suatu kemitraan yang harmonis dan strategis antar para pihak untuk menghasilkan karya (produk dan jasa) yang bermanfaat dan berkualitas. Kolaborasi &amp; sinergi dibangun mulai dari diri sendiri kemudian berangsur-angsur melibatkan semua angota tim, masyarakat dan warganegara sesuai dengan tujuan kolektif yang ingin diraih bersama. Membangun kolaborasi dan sinergi memerlukan waktu dan konsistensi sehingga terbangun kerjasama kreatif berbasis rasa saling menghargai, saling berbagi,saling membutuhkan satu sama lain, membangun kekuatan dan mengkompensasi kelemahan. Intinya Together we grow !. yang sebenarnya nilai-nilai ini telah diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia dalam kehidupan bergotong royong sejak zaman perjuangan untuk merdeka maupun membangun martabat bangsa dan negara. Kini, kita generasi penerus harus mampu mengisi kemerdekaan dan menciptakan karya-karya gemilang demi kepentingan nasional. Tingkatkan Produktivitas Nasional Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu unsur utama yang harus dikelola dengan sangat baik adalah Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) beserta keunikannya. Harus dinagun Dimensi 3 S (Struktur, Sistem dan SDM) sebagai satu kesatuan utuh dalam mencapai produktivitas maupun tujuan-tujuan lainnya. Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks modal manusia (HCI) Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, Singapura dengan skor 0,88 berada pada peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, kemudian Thailand dengan skor 0,60 pada peringkat 65 dan Filipina dengan nilai 0,55 pada peringkat 84. Kita harus berpacu lebih kebcabg agi untuk meningkatkan kualitas SDM agar produktivitasnya tinggi dan memeiliki daya saing unggul, perlu dimulai sedini mungkin. Investasi membangun SDM harus dimulai sejak hari pertama dilahirkan dengan asupan gizi yang seimbang dan jaminan layanan kesehatan yang prima agar nantinya mempunyai produktivitas tinggi. Di sisi lain, kita khawatir adanya jumlah stunting (kekerdilan) yang meningkat. Pun, Daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia turun 5 peringkat menjadi urutan ke-50 dari sebelumnya peringkat 45 dari 145 negara berdasarkan data World Economic Forum 2019. Sementara itu, GCI Singapura di peringkat 1, Malaysia di peringkat 27dan Thailand di peringkat 40. Parameter yang digunakan untuk mengukur GCI ada 12 aspek yaitu dinamika bisnis, infrastruktur, institusi, kemampuan inovasi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi dan ukuran pasar, .adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja dan produk. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional antara lain : 1) Perbaikan system manajemen dan penyederhanaan birokrasi (Good Governance) seperti melakukan a) deregulasi dan debirokratisasi, b)transparansi dan demokratisasi, c) efektivitas dan efisiensi (over-head cost yang tinggi, d) Optimalisasi sumberdaya dan kapasitas terpasang, e) Akuntabilitas pelayanan publik. 2) Inovasi teknologi dan engineering melalui penguatan a) Research and Development b) Inovasi Teknologi, c) Rekayasa Sosial , d) Pelestarian Lingkungan Hidup dan e) Pembangunan Berkelanjutan. 3) Peningkatan Kualitas SDM melalui a) Pengembangan standar kompetensi, b) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, c) Rekognisi dan sertifikasi kompetensi profesi, d) Perbaikan gizi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. 3) Pengembangan budaya produktif melalui a) Sosialisasi dan internalisasi, b) Modeling and benchmarking, c) Bimbingan dan konsultasi , d) Penghargaan dan kompetisi, dan e) Jaringan informasi dan pelayanan. 4) Global warming and green productivity melalui a) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (FGD: Global Warming, Green Productivity, Eco-Finance dan Urban Transportation), b) Green jobs, c) Green technology (mesin, bangunan, proses produksi, energi, dll), d) Green management , e) Green city dengan memaksimalkan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan komitmen unsur pimpinan pemerintahan/organisasi, focus area pada sektor tertentu, pemberdayaan organisasi dan personil pelaksana, perancangan, pelaksanaan dan perbaikan program kegiatan, pelembagaan dan pembudayaan. Fokus Area mencakup sektor pemerintah meliputi Instansi yang membuat kebijakan, Instansi yang memberikan pelayanan public, Instansi yang mengelola anggaran besar maupun sktor swasta meliputi usaha skala Usaha UMKM dan Koperasi , Jenis Usaha Industri yang sebanyak mungkin menggunakan bahan domestic dan usaha â€“usaha lain yang paling besar mencemari lingkungan. Dengan beberapa solusi ke depan antara lain a) penguatan kinerja sektor industry, b) perencanan Tenagakerja yang komprehensif, c) Menciptakan iklim investasi UMKM, d) Repossisi pengiriman tenagakerja ke luar negeri, e) Memberdayakan sektor informal, f) Kebijakan nasional yang berorientasi employment, g) Peningkatan kinerja aparatur di semua tingkatan dari pusat dan daerah. Untuk kinerja industri nasional dapat ditingkatkan antara lain melalui a) penguasatan struktur, system dan SDM (Sumber Daya manusia); b) pengembangan infrastruktur industri, c) penguasaan teknologi, dan d) akselerasi inovasi melalui penguatan R&amp;D (Research and Development), dan mengutamakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Akhirnya, marilah kita bersama-sama mereduksi ego sektoral (dan bila mampu nihilkan) kemudian perkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas maupun kepentingan nasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjalani kehidupan kenormalan baru walaupun dalam kepungan covid 19 agar mampu mengakselerasi inovasi dan meningkatak produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI  DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL 

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Made Lutre hadir beserta rombongan di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Selasa (7/2). Perpusnas RI diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Widiyanto, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono, Kabbag Hukum dan Humas Asep Muslih, dan Kasubbag Hukum dan Organisasi Budi Kusuma wardhani.
Ketua Komisi II DPRD Kab. Tanah Laut Made Lutre menyatakan maksud dari kunjungan tersebut adalah sebagi ajang silaturahmi dan mengetahui program-program dari Perpusnas RI yang bisa dibawa untuk mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut. Kapusdiklat Perpusnas RI Widiyanto mengapresiasi baru ada dua kabupaten yang memiliki perpustakaan yang representatif, diantaranya yaitu Kabupeten Lubuklinggau dan Kabupaten Tanah laut dengan bangunan 3 lantai.
Nurcahyono memaparkan program-program Perpusnas yang berskala nasional diantaranya lomba perpustakaan desa, kelurahan, lomba bercerita untuk anak SD, lomba perpustakaan sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan buku untuk perpustakaan komunitas, pesantren, daerah transmigrasi, pulau terluar/perbatasan, bantuan mobil perpustakaan keliling. &ldquo;Diharapakan bantuan-bantuan tersebut menjadi stimulan daerah untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing,&rdquo; lanjut Nurcahyono.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Pencarian

Berita Lainnya

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan

Perpusnas Gelar Rapat Anggota Koptamas Tahun 2023

Parameter Persaingan Global Adalah Tingkat Literasi

Komisi X DPR RI Puji Kinerja Perpusnas

Pegawai Perpusnas Ikuti Sosialisasi Aplikasi e-kinerja

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL