Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bersinergi dengan kementerian/lembaga dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19 yang saat ini tengah gencar dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Salah satunya, Perpusnas dengan menyediakan tempat bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 bagi pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, Senin (24/5/2021) di Aula Perpusnas Salemba.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan perpustakaan merupakan milik masyarakat dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya vaksinasi. Perpustakaan juga menyediakan berbagai pengetahuan dan informasi mengenai pandemi yang dapat diakses oleh masyarakat.
Maka sejak awal pandemi, Perpusnas sudah melaunching Corona Pedia sebuah ePustaka yang bisa diakses melalui iPusnas, berisi berbagai informasi tentang virus Covid-19 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang virus tersebut.
"Kita harus menjadi dokter terbaik untuk kita sendiri, sejatinya kita harus tahu bagaimana cara hidup yang sehat. Ini didapat dari kita membaca buku-buku terkait kesehatan. Perpusnas telah menyiapkan sekitar 2,5 juta artikel tentang kesehatan," ungkapnya.
Syarif Bando mengatakan, meski pandemi Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pegawai Perpusnas pun telah menjalani vaksinasi Covid-19 dua tahap pada 10 April dan 10 Mei lalu.
"Sejak pandemi kita tidak berhenti memberikan layanan bagi masyarakat, namun dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan," lanjutnya.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga menjelaskan, melalui vaksinasi ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendamping ketika bertugas di lapangan. Terlebih di masa pandemi, jumlah kekerasan perempuan dan anak sangat siginifikan meningkat.
"Para pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan perlu kita jamin kesehatannya. Apalagi para pendamping adalah garda terdepan kita dalam melindungi perempuan dan anak," tuturnya.
Dalam pelaksanaan dan penyediaan vaksinasi Covid-19 ini, Kemen PPPA bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Perpusnas, Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Bina Medika.
"Hari ini dilakukan vaksinasi terhadap 890 pendamping yang berasal dari 67 organisasi masyarakat. Sebelumnya pada akhir April 2021 telah dilakukan vaksinasi Covid-19 tahap I terhadap 327 pendamping," paparnya.
Bintang menegaskan, Kemen PPA terus berupaya dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendorong penyediaan vaksinasi bagi para pendamping korban di daerah-daerah lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas secara simbolis menyerahkan bantuan buku siap layan yang akan dihibahkan ke daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) sejumlah 5.000 eksemplar kepada Menteri PPPA.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden untuk menangani pandemi Covid-19. Dijelaskan, seluruh pihak harus memastikan disiplin 3M yakni Mengenakan masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak, serta 3T yaitu Testing (melakukan tes Covid-19), Tracing (penelusuran kontak erat) dan Treatment (upaya utama penanganan Covid-19).
"3M dan 3T ini merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Termasuk vaksinasi, yang diberikan kepada para relawan dan pegiat di bidang pemberdayaan perempuan yang bertugas mengadvokasi terhadap kejadian kekerasan anak dan perempuan," ungkapnya.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi adanya sinergitas yang melibatkan Kementerian dan Lembaga. Pihaknya selalu mendukung semua kegiatan dalam bentuk gerakan vaksinasi untuk bantuan tenaga teknis kesehatan maupun vaksin.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Arwan Subakti

Perpusnas Bersinergi dengan Kemen PPPA Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Delegasi dari Komisi I DPRD Kab, Tabalong dan Sekretariat DPRD Kab. Tabalong melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Jumat (11/12). Kunjungan kerja tersebut dipipmpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong, Jurni, dan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan Lt.5. Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong.
â€œEksistensi perpustakaan daerah di banyak wilayah sampai saat ini masih seperti ada dan tiada, terutama untuk daearah dengan APBD terbatas. Untuk itu, kami berharap bisa mendapatkan pengetahuan lebih jauh guna mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong agar lebih berperan dalam membentuk kualitas masyarakatnya,â€ ungkap Jurni.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan apresiasi yang sangat tinggi akan tujuan yang telah disampaikan. Menurutnya, perpustakaan di abad 21 ini bukan lagi tentang mengumpulkan koleksi melainkan knowledge transfer. Perpustakaan adalah panggung untuk memperbaiki kualitas masyarakat sebuah negara karena membaca menjadi pondasi untuk membangun peradaban bangsa.
â€œTidak mungkin ada beragam produk canggih bisa dipersembahkan di atas muka bumi tanpa didahului oleh orang-orang pembaca dan teliti, maka iqra menjadi pondasi. Perpustakaan harus hadir untuk mendampingi masyarakat menjadi cerdas dengan jutaan pengetahuan yang ada di dalamnya,â€ tegas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, di akhir acara, Kepala Perpustakaan Nasional RI menyerahkan secara simbolis sebuah unit mobil perpustakaan keliling kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani, yang turut hadir pada kunjungan kerja tersebut.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Harus Hadir untuk Mencerdaskan Masyarakat

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.
 
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya peningkatan literasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan kerja sama dan sinergi dengan banyak pihak, salah satunya komunitas dan pegiat literasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mencapai tujuan tersebut yakni mendorong pemanfaatan perpustakaan.
 
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas dalam&nbsp;Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi se-Jabodetabek Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).
 
&ldquo;Intinya kita mengambil peran. Siapapun anak bangsa, tugas kita seperti diamanatkan Pembukaan UUD 45 ada empat yang mana salah satunya mencerdaskan kehidupan anak bangsa,&rdquo; urainya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan negara harus hadir untuk warga negara yang tidak tersentuh dunia pendidikan. Untuk itu, kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menjangkau mereka, dengan dukungan komunitas literasi.
 
&ldquo;Ada ilmu di perpustakaan yang semua orang bebas memanfaatkannya. Tugas kita adalah memilih ilmu yang tepat untuk mereka baca,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengutarakan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sangat relevan untuk mendorong peningkatan budaya literasi. Melalui program ini, masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari perpustakaan dapat menghasilkan produk atau jasa. Program TPBIS digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Program ini merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia.
 
Ke depan, dia berharap cakupan kolaborasi antara Perpusnas dan komunitas literasi mengalami peningkatan. &ldquo;Kita lanjutkan program ini dan progres lebjh besar pada 2023. Sekecil apapun, harus ada yang bisa kita produksi. Karena itu jangan ragu masuk ke UMKM dan kami akan dukung,&rdquo; ujarnya.
 
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kehadiran komunitas membaca di daerah, apalagi yang jarang ditemukan perpustakaan dan toko buku, ibarat oasis di tengah padang gurun. Koleksi buku yang dapat dibaca, akan memuaskan dahaga anak-anak.
 
&ldquo;Relawan-relawan seperti ini adalah pahlawan literasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa literat. Sebab yang paling diperlukan adalah tindakan ketimbang narasi-narasi yang dibangun soal kepedulian terhadap minat baca tapi tanpa dibarengi tindakan yang nyata,&rdquo; tukasnya.
 
Dia menegaskan, seluruh pihak harus aktif bergandengan tangan agar siklus ekosistem literasi tetap berjalan pada porosnya. Ibarat rantai, jika salah satu terputus, maka akan sulit untuk menyambungnya.
 
&ldquo;Maka ekosistem literasi ini bukan sekadar tugas satu orang atau satu institusi yang bisa dicapai dalam satu atau dua tahun, melainkan tugas atau kewajiban kita bersama yang harus kita wariskan pada generasi ke generasi, agar kita tidak selamanya menjadi bangsa penonton daripada pemain,&rdquo; tukasnya.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Molly Prabawaty, menjelaskan pihaknya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Budaya literasi merupakan satu dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan.
 
&ldquo;Adapun indikatornya adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
 
Dia menambahkan, baseline nilai budaya literasi pada 2019 sebesar 59,11, target 2022 sebesar 65,70 dan 2024 sebesar 71,04. Dia mengakui target 2024 tidaklah mudah. Program pembudayaan literasi sendiri dijalankan oleh banyak kementerian/lembaga, di antaranya Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, kementerian teknis lain, serta pemda, akademisi, media, dan masyarakat.
 
Pada 2021, Kemenko PMK telah menyusun naskah akademik penyusunan peta jalan pembudayaan literasi. Pihaknya sudah menyurati Kemdikburistek terkait rancangan peraturan presiden pembudayaan literasi agar ditindaklanjuti. Disebutkan bahwa dalam penyusunan peta jalan pembudayaan literasi, pihaknya sudah mengundang 56 kementerian/lembaga untuk membahas bersama.
 
&ldquo;Kami semua sepakat bahwa ini akan menjadi payung hukum untuk pembudayaan literasi dan tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini posisinya sedang dibahas secara paripurna mengenai konsep besar program kegiatan literasi di setiap unit kerja eselon 1 di Kemendikbudristek,&rdquo; urainya.
 
Dia berharap tahun depan perpres terkait pembudayaan literasi sudah disahkan.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Alfian
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Kolaborasi Perpusnas dengan Komunitas Literasi

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, beri teguran keras terhadap sepak terjang Tim Reformasi Birokrasi (RB) perpusnas. "Reformasi birokrasi berbicara tentang perubahan. Perubahan bukan saja tentang dokumen melainkan kegiatan yang dilakukan. Agen perubahan sebagai role model harus memberi contoh," tegur Kepala Perpusnas. Teguran tersebut dilayangkan Syarif Bando pada saat memberi arahan di kegiatan Rakor Reformasi Birokrasi Perpusnas RI Tahun 2021 yang bertempat di Ruang Teater, Perpusnas Salemba, Senin (29/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando menegaskan apabila kinerja Perpusnas ingin berubah menjadi lebih baik maka pola pikir dari pegawainya harus dirubah terutama dalam memberikan pelayanan publik. Setuju dengan hal tersebut, Sekretaris Utama, Woro Titi Haryanti mengatakan perubahan sekecil apa pun sangat berarti demi kemajuan Perpusnas.Â  "Small things matter," tegasnya.
Adapun semangat perubahan yang harus segera dilaksanakan yang diajukan Ketua RB Perpusnas RI, Adin Bondar, untuk dilaksanakan antara lain pengawasan dari pihak inspektorat harus diperkuat untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen SDM harus berbasis sistem merit, peningkatan nilai SAKIP ukuran kinerja organisasi dan individu secara berjenjang berbentuk elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang ada harus diperbarui.
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 752 orang.
Â 
Reporter dan Fotografer: Basma Sartika

Kaperpusnas Kritik Kinerja Tim RB Perpusnas

Kalibata, Jakarta - Mengelola literasi sama dengan mengelola manusia dan merupakan hal esensial dalam rangka pemajuan bangsa guna memaksimalkan pembangunan nasional.
 
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Mariana Ginting dalam sambutannya pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan bersama Universitas Trilogi Jakarta, Rabu (15/11/2023). 
 
Lebih lanjut, Mariana menambahkan perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran krusial bagi kemajuan masyarakat. Seiring berkembangan masyarakat, kebutuhan perpustakaan tidak sekedar tempat untuk membaca. Perpustakaan harus meningkatkan perannya sebagai agent of change. Bertransformasi meningkatkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis inklusi sosial.
 
&ldquo;Hal ini penting dikedepankan dan diarus-utamakan karena gerakan literasi sejatinya adalah milik bersama. Jangan lagi berpikir ego sektoral atau bergerak secara parsial. Gerakan literasi tetap memerlukan sinergi intelektual, ekonomi, serta budaya untuk sehingga tujuan pembudayaan kegemarana membaca tercapai. Inilah yang disebut Gerakan Literasi Berbasis Inklusi Sosial,&rdquo; jelasnya.
 
Sependapat, Wakil Rektor Sumber Daya dan Kerja Sama Universitas Trilogi Jakarta, Dendi Anggi Gumilang mengatakan tajuk yang diangkat pada kegiatan ini yakni Sinergi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Kecakapan Kolaborasi Abad 21 sangat sesuai untuk dibahas.
 
&ldquo;Era digitalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk semakin meningkatkan kegemaran membaca, menulis, dan berdikusi masyarakat. Ini penting karena menjadi tugas bersama dan harus digaungkan oleh semua institusi. Untuk mewujudkannya, sinergi perlu untuk dibangun karena peradaban bangsa sangat dipengaruhi oleh budaya literasinya,&rdquo; ungkapnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah mengungkapkan apresiasinya kepada Perpusnas karena telah secara berkelanjutan mengadakan kegiatan yang sangat bagus, terlebih karena berkolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia dalam pelaksanaannya.
 
&ldquo;Tujuan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga benar yang dikatakan ibu Deputi tadi kolaborasi sangat diperlukan, tidak bisa lagi parsial, jadi harus ada core utamanya karena masing-masing institusi saat ini masih mengaplikasikan literasi dengan berbeda,&rdquo; katanya.
 
Dia menegaskan kehadiran perpustakaan sebagai sumber informasi sangat penting dan masih diperlukan di tengah masyarakat. Pengalaman yang diberikan saat membaca buku secara fisik juga berbeda dengan ketika membaca secara digital. Untuk itu, gedung perpustakaan yang modern sangat dinanti keberadaannya.
 
&ldquo;Menumbuhkan kegemaran membaca harus dimulai sejak usia dini. Terima kasih kepada Perpusnas karena telah membangun perpustakaan modern dan ada tempat bermainnya, dengan demikian mampu menarik minat masyarakat untuk datang. Perpustakaan sekarang ini wajib menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas sehingga tumbuh ide dan gagasan baru,&rdquo; tegasnya.
 
Wakil Rektor I Universitas Trilogi, Anies Lastiati menerangkan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan penggunaan internet yang tinggi dan mengalami penurunan tingkat literasi. Hal ini mengakibatkan kesengsaraan bagi para mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori Gen Z untuk menjalankan kegiatan akademiknya.
 
&ldquo;Ketika ekspos terhadap internet lebih tinggi dan menyebabkan reading habits menurun, maka kesengsaraan akan menghampiri para mahasiswa. Karena kecakapan untuk membaca menjadi hal penting. Adapun poin dari literasi adalah mengerti dan merespons terhadap tulisan yang dibaca, kalau cuma mampu membaca itu bukan literasi Namanya,&rdquo; terangnya.
 
Menurutnya, yang harus dikembangkan tidak lagi kegemaran membacanya, tetapi literacy culture atau budaya untuk menjadi literat dengan mengubah reading menjadi thinking. Sehingga masyarakat terutama mahasiswa tidak hanya membaca namun mampu memaknai yang terkandung di dalamnya.
 
Pegiat Literasi, Nandha Julistya membenarkan rendahnya tingkat literasi di Indonesia disebabkan oleh belum terciptanya kolaborasi yang baik di antara stakeholders, semua masih berjalan masing-masing. Padahal, kolaborasi merupakan satu kecakapan yang harus dimiliki oleh semua kategori individu.
 
&ldquo;Berbeda dengan kompetisi di mana akan ditemukan pihak yang menang dan kalah, dengan kolaborasi semua pihak bisa menang. Dan dengan kolaborasi juga kita bisa bergerak cepat,&rdquo; katanya.
 
Pada kesempatan yang sama, Pegiat Literasi, Aryasatyani Sintadewi, menginfokan bahwa ada aplikasi Let&rsquo;s Read yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pembaca pemula, dari PAUD hingga kelas 4 SD. Selain menyediakan buku dengan tema beragam untuk dibaca, buku-buku tersebut juga telah diberikan lisensi creative commons dan diperbolehkan untuk diunduh.
 
&ldquo;Semua buku Let&rsquo;s Read diberi lisensi creative commons, artinya teman-teman semua sangat diperbolehkan dan diizinkan untuk mengunduh, bahkan mencetak asalkan untuk kebutuhan non komersial. Misalnya ada kebutuhan untuk penambahan koleksi di sekolah masing-masing, tinggal dicetak saja, atau dialihwahanakan juga boleh contohnya hanya ingin menggunakan gambar atau teksnya, asal menyebutkan atribusi penulis, ilustrator dan penerbitnya ya,&rdquo; paparnya.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Dokumentasi: Universitas Trilogi

Kelola Literasi dan SDM, Esensi Maksimalkan Pembangunan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam bahasa Jawa, Uwuh memiliki arti sampah. Namun di tangan seniman Iskandar Hardjodimuldjo, sampah berhasil diolah menjadi wayang. Dalam rangkaian kegiatan Perpusnas Expo 2019, Iskandar membagikan ilmunya membuat wayang dari bahan-bahan bekas.
"Kebanyakan karya saya menggunakan sampah, seperti kertas, kulit kacang, bekas sumpit, dan botol mineral," jelas Iskandar saat memberikan pelatihan (workshop) di Perpustakaan Nasional,Â  pada Kamis (12/9).
Dalam workshop ini, Iskandar mengajarkan cara membuat wayang dari botol plastik. Dia menyebut, perwarnaan dalam pembuatan wayang memiliki karakter tersendiri. "Warna muka biasanya kuning, putih, hitam untuk kategori satria. Warna merah biasanya untuk kategori pemarah. Untuk tubuh biasanya warna kuning atau coklat," imbuhnya kepada peserta workshop.
Menurutnya, wayang sudah tersebar ke seluruh Nusantara tetapi sayangnya sudah mulai punah. Iskandar menjelaskan, wayang yang belum punah yakni wayang kulit dari Palembang dan wayang kulit (banjar) dari Kalimantan.
Melalui kreasinya, Iskandar ingin menyadarkan masyarakat bahwa sampah dapat dijadikan karya seni yang bermanfaat. Hasil karya Iskandar berupa wayang yang terbuat dari botol telah menempati pameran tetap di Bangkok dan dikoleksi di museum Belanda.
Iskandar menyebut wayang uwuh bukan karya seni yang membutuhkan biaya besar. Pada 2013, Iskandar diundang untuk menampilkan karyanya dalam pameran Jakarta Biennale yang diikuti peserta dari 16 negara. Dia berkisah, dana yang dimilikinya saat itu hanya Rp 500. "Pada saat itu, sungai Ciliwung sedang banjir hingga membuat sampah mengambang, lalu sampah-sampah itu saya ubah menjadi wayang," jelasnya.
Reportase: Aninda Ernest/Fotografer: Alfian Hadi Nugroho
Â 
Â

Wayang Uwuh, dari Sampah Menjadi Karya Seni 

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Made Lutre hadir beserta rombongan di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Selasa (7/2). Perpusnas RI diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Widiyanto, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono, Kabbag Hukum dan Humas Asep Muslih, dan Kasubbag Hukum dan Organisasi Budi Kusuma wardhani.
Ketua Komisi II DPRD Kab. Tanah Laut Made Lutre menyatakan maksud dari kunjungan tersebut adalah sebagi ajang silaturahmi dan mengetahui program-program dari Perpusnas RI yang bisa dibawa untuk mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut. Kapusdiklat Perpusnas RI Widiyanto mengapresiasi baru ada dua kabupaten yang memiliki perpustakaan yang representatif, diantaranya yaitu Kabupeten Lubuklinggau dan Kabupaten Tanah laut dengan bangunan 3 lantai.
Nurcahyono memaparkan program-program Perpusnas yang berskala nasional diantaranya lomba perpustakaan desa, kelurahan, lomba bercerita untuk anak SD, lomba perpustakaan sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan buku untuk perpustakaan komunitas, pesantren, daerah transmigrasi, pulau terluar/perbatasan, bantuan mobil perpustakaan keliling. &ldquo;Diharapakan bantuan-bantuan tersebut menjadi stimulan daerah untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing,&rdquo; lanjut Nurcahyono.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan