Salemba, Jakartaâ€”Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru terbentuk di tahun 2017. Berubahnya nomenklatur dari kantor menjadi dinas membawa segudang permasalahan yang belum tersolusikan, seperti koleksi bahan bacaan yang kurang, sarana TIK yang masih minim, layanan anak dan disabilitas yang sangat memerlukan perhatian, hingga fasilitas parkir yang sangat terbatas.
â€œKami hanya memiliki empat unit komputer yang bisa dipakai oleh pemustaka. Sedangkan komputer untuk pemustaka disabilitas, kami belum punya,â€ keluh salah satu perwakilan Dinas Perpustakaan Kab Pati, Aris, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, Selasa, (30/4).
Terkait pemenuhan koleksi masyarakat, Dinas Perpustakaan Kab. Pati mencoba melakukan program Silang Layan secara berjangka. Dengan begitu, masyarakat mempunyai alternatif bacaan.
Menanggapi keluhan yang dialami Kab. Pati, Deputi 2 Perpusnas menyarankan memanfaatkan sejumlah perangkat hukum seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes) untuk pengelolaan perpustakaan desa. Deputi mengambil contoh bagaimana Pekalongan bisa mendirikan fasilitas perpustakaan meski hanya dua lantai dengan menggunakan APBDesa senilai kurng lebih Rp 200 juta. Â 
â€œDana desa bisa juga bisa dipakai untuk membeli buku, tapi harus didampingi agar tidak mist leading. Sedangkan untuk pengadaan penambahan layanan anak dan disabilitas dapat dilakukan dengan menggandeng Dirjen PAUD Kemendikbud dan Dinas Sosial setempat,â€ tambah Woro. Â 
Sementara itu, Dinas Perpustakaan Kab Bangka Tengah menyampaikan keluhan minimnya koleksi bahan bacaan pengayaan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, perpustakaan di sekolah malah disesaki dengan menumpuknya buku-buku paket yang belum tentu terpakai tiap tahunnya. Â 
â€œBuku paket menumpuk di ruang perpustakaan, siswa tidak mau ke perpustakaan karena isinya hanya buku paketâ€, ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Tengah, Budi Utama. Padahal adanya buku pengayaan sebagai koleksi di perpustakaan sekolah diperlukan untuk meningkatkan minat baca siswa serta menambah referensi bacaan bagi mereka.
Di samping itu, Dinas Perpustakaan Kab. Bangka Tengah juga mengeluhkan masih kurangnya perhatian dari kepala daerah terhadap perpustakaan sekolah. Padahal Perpusnas bersama Kemendagri, Kemendes, dan Kemendikbud sudah menaruh perhatian besar terhadap perpustakaan. Ini yang mestinya ditindaklanjuti para setiap kepala daerah.
Jika berhubungan dengan regulasi Dinas Perpustakaan diharapkan lebih bersinergi dengan rekan-rekan di eksekutif maupun legislatif untuk pembentukan payung hukum perpustakaan daerah.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab Pati dan Bangka Tengah Keluhkan Perhatian Daerah

Jakarta - Literasi adalah tentang membaca dan menulis. Seorang penulis memerlukan proses yang panjang untuk menghasilkan tulisan yang menarik. Aktivitas menulis harus dilakukan dari hati agar bisa diterima di hati pembaca.
Cerita pada sebuah tulisan diibaratkan sebagai bangunan dan setiap bangunan pasti membutuhkan pondasi. Pondasi pada tulisan adalah hati. Seorang penulis harus mampu menetapkan tema tulisan yang paling dekat dengan hati agar â€œrasaâ€ tulisan yang dihasilkan kuat.
Penetapan judul dari tulisan juga sangat penting, mengingat judul yang menarik mampu menumbuhkan rasa penasaran dari pembaca sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penulis wajib mengumpulkan beberapa calon judul yang ke depannya akan berkurang seiring dengan semakin kuatnya gambaran jiwa dari tulisan yang sedang dibuat. Dengan demikian, pemilihan judul juga memerlukan riset, diskusi dan perenungan dari penulis.
Menurut Penyair sekaligus Sastrawan, Habbiburrahman El-Shirazy atau dikenal dengan Kang Abik, penulis adalah seseorang yang memberikan kontribusi pada bangsa. Buku-buku yang menginspirasi kebaikan, membangun kemanusiaan, memotivasi umat manusia untuk beramal kebajikan membangun peradaban bangsa. Selain itu, penulis juga memiliki sisi ekonomi yang menarik.
â€œJadi jangan mendefinisikan menulis hanya merangkai kalimat. Definisikanlah menulis sebagai sebuah aktifitas yang menggairahkan dan menyenangkan. Menulislah dengan hati, rangkailah dengan cinta,â€ papar Kang Abik pada kegiatan Perpusnas Writers Festival 2021 hari ketiga, Rabu (16/6/2021).
Mengutip sebuah ungkapan verba volant scripta manent, yang mengandung arti Ssemua yang dikatakan akan hilang dan semua yang ditulis akan abadi. Penulis yang juga berprofesi sebagai ASN, Adrinal berpesan selain sebagai abdi negara, banyak kebaikan dan pengalaman bermanfaat yang bisa dibagikan oleh ASN dalam bentuk buku. Untuk itu dibutuhkan keberanian, konsistensi, dan latihan untuk bisa menghasilkan tulisan yang baik.
â€œTantangan dan hambatan dalam menulis pasti ada, tapi teruslah menulis. Mulai saja dari membuat catatan harian atau puisi pendek, tanpa disadari apa yang kita tulis ternyata sangat bermanfaat bagi orang lain,â€ pesan Adrinal.
Ketua IKAPI, Arys Hilman Nugraha menerangkan bahwa negara dengan masyarakat paling bahagia di dunia adalah negara dengan indeks membaca yang tinggi. Karena membaca dapat membuat seseorang menjadi rileks. Selain itu, membaca juga dapat memperkuat ikatan emosional yang ada di keluarga dan lebih efektif untuk mengantar anak ke tingkat pendidikan yang tinggi.
â€œKalau kita mau mengubah bangsa ini, harus dimulai dari membaca kemudian menulis. Itu tidak bisa dipisahkan,â€ jelas Arys.
Berkisah dari pengalamannya Novelis, Ahmad Fuadi mengajak semua peserta yang hadir untuk mulai menulis karena menulis adalah investasi masa depan. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa tema yang sangat lokal dari sebuah tulisan bisa menjadi sangat menarik di daerah lain.
â€œSaya berkesimpulan bahwa menulis itu bisa membuat awet muda, dengan menulis kita bisa punya karpet terbang dan karpet merah sekaligus,â€ ungkap Fuadi.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aji Anwar

Menulis adalah Aktivitas dari Hati untuk Hati

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan perpustakaan di wilayahnya, DPRD Kabupaten Bantaeng berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD dalam rangka penguatan budaya literasi di Kabupaten Bantaeng.
Demikian disampaikan, Wakil Ketua II DPRD Bantaeng, Muhammad Ridwan saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Ridwan mengatakan, kunjungan kerjanya ini untuk melakukan konsultasi mengenai Raperda Inisiatif DPRD tentang perpustakaan.
"Kunjungan kerja hari ini sekaligus konsultasi dalam rangka merencanakan ranperda inisiatif DPRD untuk penguatan budaya literasi di Kabupaten Bantaeng," kata Ridwan, Rabu (6/4/2020).
Ridwan menjelaskan, pihaknya akan melakukan konsultasi lanjutan guna penguatan dari Raperda yang dibuat dengan menghadirkan Dinas Perpustakaan setempat. Rencananya, penguatan tersebut akan dikonsultasikan kembali ke Perpusnas pada tengah bulan April ini.
"Semoga raperda ini dapat segera terwujud, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga budaya dan pemajuan literasi di Kabupaten Bantaeng dapat betul-betul menebarkan kebaikan untuk kemashlahata kaum masyarakat Bantaeng," terangnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Barat James Uang menyampaikan Kabupaten Halmahera Barat telah mendapatkan bantuan DAK untuk pembangunan perpustakaan. Tentu hal ini menjadi bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan perpustakaan dan literasi di wilayahnya.
"Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang telah membantu kami untuk membangun satu gedung yang megah. Kami pun berharap perpustakaan dapat menjadi referensi yang baik bagi pengembangan pengetahuan dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan keberadaan perpustakaan penting di masyarakat. Karena melalui bahan bacaan yang ada dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan literasinya.
"Literasi saat ini bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi puncak literasi itu ketika dapat mengimplementasikan apa yang dibaca dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan," ungkap Syarif.
Syarif menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.
"Maka perlu adanya perubahan sistem pendidikan. Tidak hanya untuk mengejar selembar ijazah tetapi bagaimana mengimplementasikan ilmu tersebut untuk menciptakan barang dan jasa," jelasnya.
Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menambahkan pemerintah pusat memiliki dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan untuk memberikan bantuan untuk pembangunan perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, renovasi perpustakaan, koleksi, mebeuler, hingga TIK.
Reportase: Wara Merdeka Fotogrefer: Ahmad Kemal

Susun Raperda Perpustakaan, DPRD Kabupaten Bantaeng Lakukan Konsultasi ke Perpusnas

Jakarta - Seluruh anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan apresiasi terhadap sepak terjang kinerja dan capaian prestasi yang diraih oleh Perpusnas.
Pasalnya, Pagu Anggaran Tahun 2022 Perpusnas sebesar Rp. 660.304.500.000 mampu diserap sebanyak 98,22% atau Rp. 648.546.192.548. Selain itu, berbagai prestasi juga diraih diantaranya mempertahankan opini laporan keuangan WTP dari BPK, nilai RB naik, nilai SAKIP naik, dan lainnya.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat memaparkan salindia pada kegiatan RDP dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Kolaborasi Siasat Anggaran Minim Perpusnas
Kegiatan RDP yang digelar keesokan harinya yakni Kamis (31/8/2023) menetapkan bahwa Komisi X DPR RI menyetujui alokasi anggaran sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2024 sebesar Rp. 721.194.774.000.
Meskipun ada sedikit peningkatan anggaran, namun jumlah tersebut masih terbatas untuk melakukan upaya pengembangan perpustakaan di daerah. Hal tersebut pula yang mengakibatkan kondisi perpustakaan maupun program serta layanan di banyak daerah masih sangat minim.
&ldquo;Benar ada penambahan pagu namun perlu dilaporkan kebutuhan masyarakat atas perpustakaan sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa rendahnya tingkat literasi pada generasi muda, tidak hanya menjadi tanggung jawab Perpusnas, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seperti kementerian atau lembaga (k/l) lain, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.
&ldquo;Masukan dari saya, mungkin bisa secara berkala dikirimkan surat imbauan untuk lebih memperhatikan perpustakaan di wilayah mereka masing-masing,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Kadafi mengatakan terobosan-terobosan baru di bidang perpustakaan dan literasi dapat terwujud apabila berkolaborasi dengan k/l lain karena sebenarnya mereka juga memiliki kepedulian luar biasa dalam penciptaan generasi muda unggul.
&ldquo;Terobosan baru perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama k/l lain seperti Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud karena mereka punya concern luar biasa dalam pengembangan generasi muda. Harapannya mampu mendorong percepatan budaya literasi di Masyarakat,&rdquo; katanya.
Terkait kolaborasi, Kepala Perpusnas menerangkan Perpusnas telah berupaya semaksimal mungkin baik untuk pelaksanaan kegiatan di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, untuk berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud, menurutnya Komisi X DPR RI perlu membuatkan kebijakan tertulis agar k/l memberikan dukungan kepada Perpusnas. &nbsp;
&ldquo;Upaya melakukan kolaborasi sudah maksimal dilakukan, bahkan kegiatan Perpusnas di daerah sudah melibatkan semua komponen. Namun untuk berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud, bukan bermaksud tidak mengikuti tapi memang tidak dimungkinkan, kecuali apabila ada kebijakan untuk membantu Perpusnas dari Komisi X DPR RI,&rdquo; pungkasnya.
Di luar minimnya anggaran yang dimiliki Perpusnas, seluruh anggota Komisi X DPR RI sependapat bahwa Perpusnas telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Itu tercermin dari pernyataan beberapa legislator yang hadir.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Perpusnas karena setiap tahun perencanaan penggunaan anggaran selalu disampaikan secara detil. 
&ldquo;Sudah disaksikan, dirasakan, dan dialami bagaimana pengembangan perpustakaan di daerah sangat membantu untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni juga mengapresiasi karena Perpusnas berhasil mengelola anggaran yang sangat terbatas menjadi hasil kerja nyata dan luar biasa.
&ldquo;Apresiasi kami berikan karena dengan anggaran yang sangat terbatas Perpusnas mampu terus bergerak dan berjuang untuk masyarakat. Tentunya, kami juga berharap agar sosialisasi mengenai literasi terus dilanjutkan,&rdquo; harapnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution/Andri Tri Kurnia

Perpusnas Banjir Pujian dari Komisi X DPR RI

Jakarta - Kehadiran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam 6 (enam) tahun belakangan terlihat telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Perbaikan yang dimaksud antara lain mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan memberikan upaya penyuluhan akan peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Demikan disampaikan Deputi Pengembangan Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, saat menjadi Pimpinan Apel Pagi Perpusnas secara daring, Senin (30/1/2023).
&ldquo;Adapun tiga pendekatan yang menjadikan perpustakaan dapat melakukan perbaikan dalam rangka kesejahteraan masyarakat yaitu pendekatan kerangka regulasi, kerangka kebijakan nasional, dan kerangka kelembagaan perpustakaan,&rdquo; ungkapnya.
Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tiga pendekatan tersebut, Adin menerangkan pendekatan kerangka regulasi menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum tertinggi pengelolaan pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Pendekatan kedua yakni kerangka kebijakan nasional di mana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma&rsquo;ruf Amin menjadikan perpustakaan dan literasi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional Tahun 2020-2024.
Terakhir, pendekatan kerangka kelembagaan perpustakaan menegaskan bahwa setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan, perkembangan kelembagaan perpustakaan semakin kuat, baik di tingkat Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
Deputi Adin menambahkan, Perpusnas juga senantiasa mengupayakan seluruh jenis perpustakaan menjadi sesuai dengan standar UNESCO. Hal tersebut ditandai dengan tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat telah mencapai 2,08%.
Selanjutnya, dia menjelaskan beberapa capaian lain diantaranya semakin meningkatnya standarisasi atau akreditasi perpustakaan menjadi 5,12%. Perpusnas juga masuk ke dalam Kategori A Kualitas Tinggi dalam peningkatan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran terwujudnya tata kelola dan manajemen Perpusnas yang baik dan handal terwujud dengan opini WTP selama enam kali berkesinambungan.
&ldquo;Dalam beberapa capaian Perpusnas beberapa tahun ini, baik dalam hal inovasi maupun kreativitas program, seluruhnya meningkatkan kondisi kegemaran membaca masyarakat Indonesia dan indeks pembangunan literasi masyarakat,&rdquo; ungkap Deputi Adin.
Sambutannya ditutup dengan menekankan bahwa SDM menjadi faktor kunci dalam upaya menjawab tantangan global, sehingga perpustakaan memainkan peran aktif dalam mendampingi masyarakat menjadi SDM unggul.
Reporter: Aditya Irfan Fakhruddin
 Editor: Basma Sartika

Perpusnas Hadir Nyata Perbaiki Kualitas Masyarakat

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional RI Syarif Bando melantik Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tinia Budiati dan Jajaran Pengurus periode 2016-2019 di Ruang Auditorium Perpusnas Salemba, Jumat, (3/2).
Syarif Bando menjelaskan bahwa implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang implikasinya bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah naik tingkat menjadi Dinas yang merupakan suatu langkah maju dan upaya perjuangan bersama baik melalui Forum Perpustakaan Umum Indonesia maupun institusi kelembagaan yang ingin mengupayakan status kelembagaan perpustakaan umum semakin baik. Syarif juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus dimana tantangan yang semakin berat juga harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Pelantikan Pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia Periode 2016-2019