Salemba, Jakarta Pusat -- Seluruh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Perpustakaan Nasional RI menghadiri secara virtual upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022, Rabu (1/6). Jajaran dipimpin oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Ofy Sofiana, dan Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi.
Upacara sendiri dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan tempat ini tentunya berlatar belakang historis, di mana Ende merupakan tempat dirumuskannya Pancasila, oleh Ir. Soekarno pada masa pengasingannya antara tahun 1934 s.d 1938.
Pada Pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anak-anak bangsa di manapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. "Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun Ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan Ujian-ujian, dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila," ucapnya.
"Saya selalu Ingatkan kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan kita kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa," tambah Joko Widodo.
Komandan upacara kali ini adalah Kolonel Inf. Tunjung Setyabudi. Ketua MPR, Bambang Soesatyo pada kesempatan ini melaksanakan tugas sebagai pembacah naskah Pancasila. Wakil ketua DPR Lodewijk Frederick membacakan naskah Pembukaan UUD 1945, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendi bertugas membacakan doa.
Reportase: Radhitya Purnama,
Foto: Alfian
Â 
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/v1fBb4NLPyM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Â

Perpusnas Hadir pada Upacara Hari Lahir Pancasila

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Setiap anak punya gaya belajarnya yang berbeda. Tidak bisa digeneralisir. Mereka pun adalah peniru yang ulung. Mampu menangkap sesuatu dengan cepat. Pun, dalam menanamkan kebiasaan membaca di rumah. Perlu contoh dari para orang tua agar mereka mau mengikuti.
"Anak-anak harus diberi pemahaman kalau membaca akan memberikan banyak manfaat. Tetapi, jika dibiarkan tanpa pendampingan mereka akan malas-malasan, " kata Bunda Literasi Kota Bogor Yane Ardian pada kesempatan Webinar Membentuk Generasi Literat Dimulai dari Keluarga yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional, pada Rabu, (19/8).
Pada banyak kesempatan road show sekitar Kota Bogor, Bunda Literasi kerap menemukan sejumlah alasan kenapa anak-anak kurang menggemari membaca. Mayoritas jawaban yang dilontarkan mereka adalah karena kurangnya keteladanan (contoh) dari para orang tua seperti melakukan pendampingan.
"Padahal mereka (orang tua) punya peran penting. Sesederhana itu, " ungkap Yane.
Yane menekankan para orang tua sedari dini bisa melakukan brain wash (cuci otak) kepada anak-anak dalam artian menanamkan pentingnya membaca sebagai bekal hidup. Membekali mereka dengan buku sama dengan memberikan mereka bekal untuk mencapai cita-cita.
"Kampanye ini tidak akan maksimal jika kita tidak tahu manfaatnya . Jadi, bukan sekedar seremoni, " ucap Yane.
Sementara itu, pustakawan Perpustakaan Nasional Rifa Fadila menambahkan bahwa aktivitas literasi bisa dimainkan orang tua dengan metode read a loud, misalnya.
Metode read a loud memberikan pesan kepada anak-anak kalau membaca itu menyenangkan. Tidak membosankan. Jika sering dilakukan, anak-anak yang belum mampu membaca pun akan merekam sehingga akan tumbuh kebiasaan seiring waktu.
"Yang terpenting pahami dulu apa yang dibacakan sebelum mulai melakukan aktivitas read a loud. Lalu, perhatikan intonasi agar yang disampaikan menjadi lebih menarik bagi anak-anak, " ujar Rifa Fadila.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Orang Tua Perlu Berikan Keteladanan Anak Membaca

EKONOMI Pancasila? Ini tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan;b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, diperlukan negara untuk mengatur agar perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai dan moral Pancasila. Disisi lain, universalitas yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila harus terus diinternalisasikan secara benar untuk kepentingan berbangsa, bernegara maupun pergaulan dunia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berlaku umum (universal) menunjukkan wawasan yang integral- integratif dan sebagai ideologi modern mampu memberikan gairah dan semangatÂ Â  yangÂ  Â tinggi. Para pendiri (founding fathers/mothers) Bangsa Indonesia telah bersusah payah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan sekaligus bersepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 75 tahun lalu. Kini, kita segenap anak bangsa dituntut harus mampu mewarisi nilai-nilai kejuangan dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikannya, termasuk Pancasila. 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional (ref. Keppres No 24 Tahun 2016) hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi yang benar atas sejarah panjang mengenai Pancasila dan usaha-usaha merongrongnya baik oleh golongan ekstrim kiri (EKI) maupun ekstrim kanan (EKA). Kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita dan dunia sedang menghadapi masa-masa sangat sulit dan rumit menghadapi pandemik covid-19 yang tak kunjung usai.
Â Â Â Â  Empat Konsensus Dasar Bangsa
Â Â Â Â  Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia. Harus dipahami, dihayati, diamalkan dan dilestarikan sepanjang masa. Â Kemudian, penyebutan empat pilar dasar kebangsaan tidak boleh digunakan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Â  dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014, karena PancasilaÂ  merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seluruh bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah dan ideologi nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah hidup serta ideologi bangsa dan negara yang mencerminkan moral dan akhlak manusia lndonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang hidup dan berinteraksi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakekatnya merupakan nilai nilai instrinsik Pancasila, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengembangkan Â nilaiÂ  keseimbangan,Â  keserasian,Â  dan Â keselarasan sertaÂ  persatuan Â danÂ  kesatuan Â bangsa Â untuk Â menjagaÂ  tetapÂ  tegak utuhnya NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote-Ndau yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
Â Â Â Â  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pokok dan sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, teknis pengaturannya dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa lndonesia yang mendasari hukum dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengedepankan nilai-nilai hidup yang sudah mengakar dan menjiwai dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat mencapai tujuan nasional. UntukÂ  mewujudkanÂ  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupan melalui sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara.
Â Â Â Â  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat,budaya, suku dan keyakinan. Memiliki tujuan nasional untuk a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang intinya mencakup kepentingan nasional yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
Â Â Â Â  Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetap satu) merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus terus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah perberdaan-perbedaan suku, ras dan agama (SARA) dijadikan sumber konflik yang dapat mengakibatkan pertentangan dan permusuhan. Kita harus selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â Â Â Â  Pelestarian Pancasila
Â Â Â Â  Nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, kemudian melestarikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari usia dini di dalam keluarga (pendidikan informal), berlanjut dan bertingkat secara formal sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun secara non-formal di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai dilakukan secara terus-menerus sejak usia dini agar timbul rasa empati yang berkembang menjadi altruistik (rasa ikhlas, tanpa pamrih) sehingga terbangun empati bagi lingkungannya. Juga dapat dilakukan melalui Â Â Â Â Â Â Â Â  pendekatan seperti pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Sejalan dengan teori perubahan sosial Prof. Selo Soemardjan bahwa yang menekankan adanya perubahan lembaga sosial kemasyarakatan yang berlangsung dalam komunitas tertentu yang memberi pengaruh pada perubahan sistem nilai, sikap dan tingkah laku antar hubungan individu dan kelompok masyarakat.Â  Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, cari hidup bermasyarakat, termasuk perubahan orientasi tentang hakikat kehidupan. Dimensi perubahan sosial dapat mempengaruhi semua gatra kehidupan ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dimana keterbukaan dan demokrasi menjadi faktor penyebab perubahan kehidupan sosial berbasis digital teknologi yang cenderung dehumanisasi.
Â Â Â Â  Oleh kareba itu, perlu semacam â€rambu-rambuâ€ yang sama agar tidak terjadi multi tafsir atas nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan kegaduhan sosial yang ujung-ujungnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Rambu-rambu itu penting agar setiap warga negara (terutama penyelenggara negara) memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan nasional. Dalam prakteknya, pengamalan Pancasila harus dimulai dari para pemimpin negara, aparat penyelenggara negara, para tokoh masyarakat dari pusat hingga pelosok negeri. Pun, Lemhannas R.I sebagai lembaga negara yang menyiapkan para calon pemimpin strategis tingkat nasional (national strategic leaders) senantiasa berkhidmadÂ  demi kepentingan dan ketahanan nasional, satu diantaranya melestarikan empat konsensus dasar kebangsaan.
Â Â Â Â  Berbicara ketahanan nasional tidak terlepas dari kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT (Ancaman Hambatan, Gangguan dan Tantangan) yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dijaga agar kuat oleh semua komponen bangsa. Meliputi aspek alamiah (trigatra) ketahanan nasional meliputi, a) letak geografis, b) Kekayaan alam, c) keadaan dan kemampuan penduduk haru dikelola secara cermat dan benar menjadi satu kesatuan yang utuh dengan aspek sosial (pancagatra) yang mencakup ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Gabungan trigatra dan pancagatra merupakan astagatra yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling memengaruhi. Juga harus diprioritaskan meningkatkan ketahanan nasional secara sinergi antar Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya terutama menyangkut faktor-faktor: a) anggaran pertahanan, b) jumlah penduduk suatu negara, c) ancaman konvensional dan non-konvensional, d) anggaran pertahanan negara lain, e) kemampuan keuangan pemerintah, f) harga alutsista/alat utama sistem persenjataan, dan g) jumlah personel sistem pertahanan.
Di era globalisasi sekarang ini tantangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pengaruh kemajuan teknologi informatika dapat menggerus sikap dan perilaku, terutama di kalangan milenial. Misalnya, sikap sopan santun yang dirasakan mulai memudar.
Â Â Â Â  Ekonomi Pancasila
Â Â Â Â  Menurut Bung Hatta Bapak Proklamator, Wakil Presiden ke-1 dan Bapak Koperasi IndonesiaÂ Â Â  bahwa perekonomian nasional yang sesuai adalah usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan telah tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Intinya ekonomi berdasarkan Pancasila yang didalamnya dikedepankan nilai-nilai dan moral dari kelima, yang memiliki karakteristik a) etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, b) kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, c) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, d) pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, e) cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, f) kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, g) hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, h) daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum dan i) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi yang ada dirasakan belum memuaskan dan masih perlu effort lebih untuk meningkatkan agar perekonomian nasional benar-benar berdasarkan Pancasila. Misalnya, perkembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional cukup memprihatinkan, telah dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi selama 4 tahun terakhir dan sekarang tinggal sekitar 126 ribu.Â  Perlu redefinisi,Â  reaktualisasi mauoun proteksi terhadap koperasi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mensejahterakan.
Â Â Â Â  Akhirnya, Selamat memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bersama-sama membumikannya di semua gatra kehidupan/ipoleksosbud. (E-mail : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>, <a href="http://www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com">www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com</a>).
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenaga kerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Saat ini pemerintah sedang melakukan percepatanÂ dimana salah satu yang menjadi prioritas program pemerintah asdalah peningkatan sumber daya manusia. Hal ini yang akan diperkuat dan dipertajam. Peningkatan sumber daya manusia bisa diperoleh oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan. Tidak adaÂ bangsa yang maju tanpa ketiga aspek tersebut.Â 
Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Perpustakaan 2018 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat, Senin, (26/3). Untuk menciptakan bangsa yang maju dan manusia yang berdaya saing, lanjut Wapres, bisa ditentukan oleh empat aktivitas, yakni belajar mandiri, membaca, mendengar, dan merasakan pengalaman. "Buku adalah sumber ilmu pengetahuan yang paling banyak memberikan ketiga aspek tersebut, yakni aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan,"ujar Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan yang sama Wapres Jusuf Kalla juga meresmikan perpustakaan digital wakil presiden (wapres digital library) yang berlokasi di sekretariat wakil presiden, Jakarta. Wapres Digital Library berisikan segala informasi dan sumber-sumber referensi, termasuk segala bentuk karya yang tertulis dan terekam yang pernah dihasilkan oleh sejak era wakil presiden Indonesia yang pertama MuhammadÂ Hatta hingga Jusuf Kalla.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bahwa upaya yang dilakukan peningkatan kapasitas SDM sangat erat dengan literasi.Â  Melalui literasi, ketiga aspek yang disebutkan ditambah dengan keahlian yang dimiliki akan mampu menjadikan manusia Indonesia berdaya saing.
Riset Perpustakaan Nasional pada 2017 menyebutkan bahwa frekuensi membaca masyarakat Indonesia hanya 3 sampai 4 kali per minggu. Dan jumlah buku yang ditamatkan hanya berkisar 5 - 9 buku per tahun. "Di dalam situasi yang demikian rendah tersebut, perpustakaan bisa mengambil peran," pesan Menko PMK Puan Maharani.
Perpustakaan menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan yang dapat dikembangkan. Di samping perannya dalam memberikan pelatihan dan keterampilan berbasis literasi sehingga pembedayaan sosio-ekonomi di masyarakat bisa ditingkatkan. Kemajuan Iptek sejatinya harus mampu memberikan percepatan dalam mendiseminasikan pengetahuan.
"Pemerintah berharap di masa depan, Perpustakaan Nasional mampu menjadi Big Data Indonesia yang tidak hanya seperti mesin pencari sajaÂ tapi juga menyediakan platform data dan analisanya, tambah Puan.
Wapres Jusuf Kalla dan Menko PMK Puan Maharani meminta penyelenggaraan Rakornas Perpustakaan 2018 benar-benar menjadi sarana membahas gagasan-gagasan kreatif dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan Rakornas Perpustakaan dihadiri oleh tidak kurang 1.600 peserta yang berasal dari seluruh perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, pegiat literasi, pengelola perpustakaan dan taman baca, asosiasi penerbit dan pengusaha rekaman.
Rakornas Perpustakaan menghadirkan sejumlah pembicara dari Komisi X DPR-RI, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,Â  Kemenristek-Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa-PPDT, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, dan Bupati Tapanuli Selatan. Rakornas Perpustakaan dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 26-28 Maret 2018.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Buka Rakornas Perpustakaan 2018  Wapres : Perpustakaan Ciptakan Manusia Berdaya Saing

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Berkembangnya perpustakaan tergantung dari seberapa siap perpustakaan membangun ketersediaan koleksinya. Membangun koleksi nasional perpustakaan itu sama dengan membangun ekosistem ilmu pengetahuan. Pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan hanya bisa dilakukan dengan memastikan penyediaan, penghimpunan, perawatan, dan akses karya intelektual dalam deposit koleksi nasional.
&ldquo;Ini yang terus didorong dan dikembangkan dengan usaha-usaha penelitian, pengkajian, publikasi, penulisan, penerbitan, dan pendidikan berbasis khazanah intelektual Indonesia secara dinamis dan lateral,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menutup rangkaian agenda Rapat Kerja Pusat Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kamis, (1/2).
Selain mendorong terciptanya ekosistem ilmu pengetahuan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional meminta kepada para pustakawan untuk bergerak. Pustakawan harus aktif dan kreatif . &ldquo;Lakukan sharing informasi dan experience dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dengan penerbit, organisasi profesi, dan komunitas-komunitas perpustakaan atau pegiat literasi&rdquo;.
Untuk berbagai hal kegiatan intelektual, Muhammad Syarif meminta melibatkan publik agar diketahui. Siapkan pula data untuk mengukur kinerja&nbsp; para pustakawan, dan seluruh data base pustakawan yang telah terintegrasi.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Hadir pada Upacara Hari Lahir Pancasila

Orang Tua Perlu Berikan Keteladanan Anak Membaca

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA

Buka Rakornas Perpustakaan 2018 Wapres : Perpustakaan Ciptakan Manusia Berdaya Saing

Kepala Perpusnas Tekankan Pembangunan Ekosistem Ilmu Pengetahuan

Perpusnas Serahkan DAK 2023 Untuk Aceh