Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kabupaten Semarang yang memiliki 19 kecamatan dengan tiga armada perpustakaan keliling dirasa kurang dapat menjangkau masyarakat. Karena dalam kurun waktu satu tahun, hanya dapat menjangkau 180 titik saja. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang, Hendi Lestari saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi D DPRD Kabupaten Semarang ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (9/1).
Â 
<div>"Saat ini kami memiliki tiga mobil perpustakaan keliling. Satu merupakan pengadaan dari APBD sedangkan dua lainnya bantuan dari Perpustakaan Nasional. Karena wilayah Kabupaten Semarang yang luas, tiga armada tersebut belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Dalam satu tahun hanya dapat menjangkau satu titik. Untuk itu, kami mengajukan permohonan bantuan mobil perpustakaan keliling," ungkapnya.</div>
<div>Â </div>
<div>Lebih lanjut, Hendi menjelaskan, kondisi perpustakaan di wilayahnya sudah sesuai dengan program Perpustakaan Nasional, yakni transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain menyediakan layanan baca saat ini perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatam masyarakat.Â </div>
<div>Â </div>
<div>"Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku saja, tetapi juga banyak kegiatan yang dilakukan disini seperti pelatihan. Kegiatan ini kami bersinergi dengan berbagai komunitas. Untuk layanan baca ada dua tempat yakni di Kantor Disperpusip dan perpustakaan di Ambarawa yang pada tahun 2019 mendapat bantuan DAK," jelasnya.</div>
<div>Â </div>
<div>Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Pujo Pramujito, pihaknya memiliki komitmen untuk mengembangkan perpustakaan di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, Pujo pun mengapresiasi Perpustakaan Nasional yang juga telah memiliki ipusnas yang dapat ditiru oleh Kabupaten Semarang.</div>
<div>Â </div>
"Saya mengapreasiasi karena tidak hanya melayani bahan bacaan berupa buku saja tetapi juga ada ipusnas dimana semua masyarakat bisa mengakses melalui gawai. Hal ini bisa kami contoh agar masyarakat tertarik untuk membaca," ujarnya.
<div>Â </div>
<div>Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, bahwa budaya baca di Indonesia tidaklah rendah tetapi saat ini masih kurang bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Perpustakaan kini sudah bertransformasi, menjadi tempat kegiatan masyarakat seperti pelatihan. Dari kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. Syarif pun menghimbau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang untuk membuat buku mengenai sejarah, asal usul, budaya dan potensi wilayah Kabupaten Semarang.</div>
<div>Â </div>
<div>Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div>Â </div>
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution
Â

Kabupaten Semarang Harapkan Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Good government tidak akan terwujud apabila tidak ada keterbukaan.
Demikian disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaludin saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Urgensi Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Instansi Pemerintah, Jumat (27/9/2024).
Syawaludin mengatakan tugas pokok dan fungsi utama yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejalan dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri. Selain itu, pelayanan publik tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau publik tidak diberikan informasi. Sehingga, agar pelayanan publik dan partisipasi semakin baik, informasi harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Syawaludin menerangkan bahwa manfaat dari keterbukaan informasi publik diantaranya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang anti korupsi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.
&ldquo;Keterbukaan informasi akan membuat masyarakat terpapar informasi lalu memahaminya. Setelah paham, mereka akan percaya dan selanjutnya berpartisipasi untuk mendukung pembangunan bangsa,&rdquo; terangnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2021 Perpusnas berhasil mendapatkan penilaian dengan kualifikasi informatif dengan nilai 93,73. 
Akan tetapi, tahun 2022 dan 2023 nilai yang diraih terus mengalami penurunan yakni 83,89 dan 80,08, sehingga hanya mampu mencapai kualifikasi menuju informatif.
Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso menegaskan UU KIP merupakan salah satu alat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki adalah mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas tinggi.
&ldquo;Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Oleh karena itu, Perpusnas wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik yang disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan,&rdquo; tegasnya.
Joko berharap kegiatan ini mampu memberikan insight baru agar Perpusnas mampu meningkatkan kembali nilai yang sebelumnya menurun.
Kegiatan dilanjutkan dengan praktik teknis pengisian monitoring dan evaluasi PPID tahun 2024 oleh Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirtasari.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Alfiyan Tarih Alfatih dan Ahmad Kemal Nasution

Memperoleh Informasi adalah Hak Warga Negara

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Indonesia pada usia satu abad mendatang akan mendapati bonus demografi. generasi muda (milenial, red) diperkirakan mendominasi wajah negeri ini. Usia yang produktif memungkinkan mereka mempunyai kompetensi yang beragam. Potensi inilah yang ditangkap Perpustakaan Nasional untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa fokus pembangunan pada periode kepemerintahannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul. â€œGenerasi milenial saat momentum satu abad kemerdekaan nanti adalah generasi emas. Tentu saja akan memunculkan potensi head to head diantara mereka pada aspek skill,â€ jelas Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar pada Webinar bersama Duta Baca Indonesia bertajuk â€˜Kebutuhan Skill Milenial di Era Industri 4.0â€™, pada Jumat siang, (28/8).
Dengan begitu, maka aspek pengusaan teknologi menjadi mutlak dimiliki. Jika dari segi sumber daya manusianya telah unggul bukan tidak mungkin Iptek akan dikuasai. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi pun disokong oleh pertumbuhan indeks literasi masyarakat. Di sinilah kemudian peran perpustakaan, yakni membentuk manusia yang berpengetahuan sehingga nantinya memunculkan kognitif skill yang akan mampu menemukan solusi dari berbagai persoalan hidup. Â 
â€œKemampuan kognitif skill diperoleh dari perilaku gemar membaca. Peran perpustakaan adalah sebagai pihak yang terus mendorong masyarakat untuk gemar membaca bertujuan agar hidup mereka lebih sejahtera melalui program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tambah Adin.
Tidak dipungkiri kombinasi pengetahuan dan informasi merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah semacam gerakan sosial (social moving) bagaimana kegemaran membaca ini bisa massif dilakukan, pungkas Adin.
Â 
Reportase : Robby Fuji, Josan Kusuma
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Webinar Duta Baca Indonesia: Unggul SDM, Iptek Bisa Dikuasai Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima buku Jejak Sejarah Indonesia dari perwakilan Forum Komunikasi ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Rizal Ramli bertempat di lantai 4 Gedung Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 pada hari Selasa, (18/12). Buku Jejak Sejarah Indonesia yang mengambil tema Sinkronologi Lini Masa Sejarah Indonesia diilhami oleh buku yanng berjudul Timechart History of The World terbitan Third Millenium Press Limited (Inggris). Fortuga bekerjasama dengan beberapa ahli atau para pakar sejarah dalam mengumpulkan data dan informasiÂ  sejarah dari buku-buku yang ditulis dari para sejarawan dan sumber-sumber lain yang memiliki kredibilitas mengenai sejarah Indonesia.
Kelana Budi Mulia yang termasuk Tim Penyusun buku Jejak Sejarah Indonesia dalam laporannya menyampaikan Fortuga pada tahun 2018 ini telah memasuki 45 tahun kebersamaan. Pada tahun 1973, ITB mengalami perubahan sistem pendidikan dimana selama satu setengah tahun seluruh jurusan mengalami matrikulasi sehingga terjalin ikatan yang erat pada angkatan tersebut. â€œAngkatan kami juga berkontribusi menghasilkan enam menteri yaitu M. Hatta Radjasa, Jusman Syafii Djamal, Rizal Ramli, Alhilal Hamdi, Kusmayanto kadiman, Indrojono Soesilo,â€ terangnya.
Kelana menjelaskan gagasan dalam membuat buku Jejak Sejarah Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian sebagai anggota masyarakat terhadap sejarah. â€œBuku ini cukup objektif dan tidak ada tendensi politik. Tidak seperti buku sejarah lainnya yang tercampur urusan politik,â€ tegas Kelana. Fortuga dalam penyusunan selama kurang lebih satu setengah tahun dari perspektif Engineer berusaha agar buku tersebut enak dilihat, sistematis dan mudah dicerna. Buku Jejak Sejarah Indonesia mencoba menggambarkan sejarah lini waktu untuk melihat runtutan dan kaitan sejarah satu sama lain.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam sambutannya pada acara tersebut merasa mendapat suatu keberkahan dari sumbangan karya anak bangsa yang dapat menambah khasanah bangsa indonesia di Perpustakaan Nasional. Mengingat pentingnya karya tersebut maka wajib bagi setiap penerbit menyerahkan ke Perpustakaan Nasional untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagi bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. â€œPerpustakaan merupakan jembatan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Saat ini Perpustakaan Nasional merupakan satu-satunya di dunia yang menerapkan Digital Right Management,â€ terang Syarif.
Dalam acara tersebut juga terdapat talkshow mengenai ulasan tentang buku Jejak Sejarah Indonesia dengan narasumber Taufik Abdullah, Aditya Warman dan Bonnie Triyana. "Buku Jejak Sejarah indonesia merupakan buku yang menceritakan New PerspectivesÂ  bukan bungkus politik. Sejarah juga harus mengandungÂ belief dan understanding.Â Buku merupakan jendela untuk membuka mata hati, sehingga apa yang diyakini dan dipahami melalui sebuah buku dapat menjadi the way of life,"Â  ujar Aditya Warman.
Reportase : Arwan Subakti
Â 
Â

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

&nbsp;
Pekanbaru, Riau - Nilai literasi siswa Indonesia dinilai rendah oleh Programme for International Student Assessment (PISA) karena peran dan fungsi perpustakaan sekolah/madrasah dalam menumbuhkan kegemaran membaca siswa dan kecakapan literasi belum maksimal.
Demikian disampaikan oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Upriyadi saat membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Peningkatan Pendamping Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah di The Zuri Hotel Pekanbaru, Selasa (1/10/2024).
&ldquo;Keberadaan perpustakaan sekolah/madrasah belum dianggap penting sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya terkesan berjalan sekadarnya tanpa memperhatikan kebutuhan warga sekolah/madrasah,&rdquo; ucapnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2022, PISA menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 81 negara yang disurvei di mana nilai literasi membaca sebesar 359, nilai literasi sains sebesar 383, dan nilai literasi matematika sebesar 366.
Untuk itu, Upriyadi menambahkan bahwa pustakawan/pengelola perpustakaan sekolah/madrasah harus bertransformasi secara utuh dan memberdayakan perpustakaannya sebagai bagian integral dalam mendukung program pembelajaran.
&ldquo;Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain membangun kesadaran guna meningkatkan kompetensi dan kecakapan literasi pengelola perpustakaan sekolah/madrasah; kecakapan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan; serta kreatifitas, komitmen dan konsistensi menciptakan program literasi yang diminati warga sekolah/madrasah,&rdquo; terangnya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir.
&ldquo;Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar Perpusnas terus bersinergi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi serta Kabupaten/Kota khususnya di wilayah Riau dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah hingga mencapai standar nasional perpustakaan dan meningkatkan indeks literasi masyarakat Riau,&rdquo; katanya.
Riau menjadi tuan rumah kegiatan Peningkatan Pendamping Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berlangsung selama tiga hari bersama 97 peserta secara luring dan 689 peserta hadir secara daring.
Pada kesempatan tersebut, para peserta dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan mengenai literasi, serta aspek manajerial dalam penyelenggraan dan pengelolaan perpustakaan seperti cara merancang dan menyusun program-program literasi di sekolah/madrasah yang melibatkan perpustakaan secara aktif dan berkelanjutan.
Reporter: Ratih Nurhidayah dan Nia Gusniawati
Editor: Basma Sartika
Dokumentasi: Riska Fitriani
&nbsp;

Perpusnas Sukses Dongkrak Kecakapan Literasi Para Talenta Perpustakaan Sekolah/Madrasah Wilayah Riau

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik tujuh pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas. Tujuh pustakawan yang dilantik terdiri dari jenjang penyelia, ahli pertama, ahli muda, hingga ahli utama. 
Dalam sumpah jabatan yang dibacakan Muhammad Syarif Bando, tujuh pustakawan yang dilantik diminta setia dan taat kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
â€œMenjalankan tugas jabatan, menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,â€ ucap Syarif Bando saat melantik pejabat fungsional pustakawan di Auditorium Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2020).
Pengangkatan pustakawan fungsional utama berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Januari 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Sementara pengangkatan jabatan fungsional pustakawan lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Berikut daftar pejabat fungsional pustakawan yang dilantik:
<ol>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Utama: Hartono</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Ipuk Wahyu Utami</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Leonardo Lodewyk Kyveent</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Ratnawati Nurwahyuningsih</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Dewa Ayu Putri Agustini</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Gibran Bima Ghafara</li>
<li class="p2">Pustakawan Penyelia: Cut Jamilah</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kabupaten Semarang Harapkan Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling

Memperoleh Informasi adalah Hak Warga Negara

Webinar Duta Baca Indonesia: Unggul SDM, Iptek Bisa Dikuasai Â

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

Perpusnas Sukses Dongkrak Kecakapan Literasi Para Talenta Perpustakaan Sekolah/Madrasah Wilayah Riau

Kepala Perpusnas Lantik Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas