Salemba, Jakarta - Dari tujuh belas (17) Unit Pengolah Kearsipan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terpilih enam (6) dengan nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 terbaik.
Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi, yaitu aspek hasil antara (Kualitas Pengelolaan Arsip diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI) sehingga perlu dipastikan penyelenggaraan kearsipan di suatu lembaga melalui pengawasan kearsipan, baik internal maupun ekternal.
Dilaporkan pada kegiatan Ekspos Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Selasa (23/11/2021), Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I terhadap 17 Unit Pengolah Kearsipan. Tujuannya adalah untuk menilai penyelenggaraan kearsipan serta tingkat kemajuan atau perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Pengolah Kearsipan. Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik, akuntabilitas akan meningkat, keterbukaan informasi lebih terjamin dan dapat menjaga aset negara.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada 6 Unit Pengolah Kearsipan yang berhasil mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal terbaik. Syarif Bando juga mengimbau 11 Unit Pengolah Kearsipan lainnya untuk semakin mengoptimalkan upaya dalam pengelolaan arsip. Menurutnya, sudah menjadi hukum dalam perlombaan bahwa yang terbaik tidak menjadi acuan, melainkan yang berada di posisi akhir.
â€œSaya minta dukungan langsung dari Sestama untuk concern menangani unit-unit yang masih berada di posisi akhir. Karena harapannya adalah kita bisa mempertahankan nilai pengawasan kearsipan eksternal tahun lalu yang sudah sangat baik,â€ ujar Syarif Bando.
Lebih lanjut, Syarif Bando, mengatakan bahwa dalam pengawasan kearsipan internal terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian yakni pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Aspek pengelolaan arsip dinamis terdiri dari penciptaan arsip, pengunaan arsip, pemelihaaran arsip, dan penyusutan arsip. Sedangkan pada sumber daya kearsipan ada dua unsur diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan serta sarana dan prasarana.
â€œKegiatan pengawasan kearsipan ini penting sekali untuk dilakukan sebab kalau bukan kita yang mulai menunjukkan bahwa kearsipan ini penting, bagaimana orang lain akan merespons dengan menyatakan perpustakaan penting,â€ ungkapmya.
Adapun 6 Unit Pengolah Kearsipan yang mendapatkan nilai terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 antara lain Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Inspektorat, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Pembinaan Pustakawan, serta Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Umumkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021

Jakarta - Setiap satu buku adalah sebuah kekayaan bagi bangsa, begitu pun buku berjudul Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 yang diluncurkan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hibrida, Senin (21/11/2022).
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa jerih payah buah pikir dan goresan pena yang tertulis dalam buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 akan kelak menjadi wawasan baru dalam khasanah keilmuan ekonomi bangsa Indonesia.
&ldquo;Bertambah satu khasanah yang sangat penting untuk bangsa ini,&rdquo; ucapnya bangga.
Dewasa ini, kehadiran buku diyakini Syarif Bando masih terus menjadi perdebatan, terutama ketika muncul persepsi di mana buku cetak tidak lagi dibutuhkan di era digital. Keduanya, baik buku cetak maupun buku digital memiliki kelebihannya sendiri dan wajib ada di perpustakaan sesuai dengan mandat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
&ldquo;Tidak ada perbedaan antara buku cetak dengan buku digital. Bedanya adalah buku cetak bisa dibaca kapan dan dimana saja selama ada cahaya, sedangkan buku digital hanya bisa diakses ketika kita berada pada ruang yang terkoneksi dengan listrik dan internet,&rdquo; jelasnya.
Tak bosan, Syarif Bando kembali menekankan pentingnya membaca, selain karena ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh dari membaca, namun juga karena tulisan memonopoli kebenaran. Hal itu menyebabkan dampak dari invasi pemikiran seribu kali lebih dahsyat daripada perang fisik.
&ldquo;Satu buku akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran kemanusiaan baru. Sedangkan, satu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan rasa bangganya atas koleksi yang dimiliki Perpunas tidak kalah hebat dari Library of Congress yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, dia juga berharap agar semangat untuk membaca maupun untuk melakukan penelitian dan berinovasi tidak berhenti.
&ldquo;Semuanya ada di Perpusnas. Untuk itu kami berharap penciptaan manusia unggul, inovatif, dan kreatif akan menjadi lebih kuat apabila didasari pada ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad menambahkan bahwa pada usia ke-100 pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan kekayaan terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Namun, dia menegaskan hal itu hanya akan terjadi apabila Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu menopang dan memberi dukungan atas pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
Buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 menggambarkan referensi gagasan (mazhab) ekonomi, dari para begawan ekonomi bangsa, seperti Bung Hatta, Sutan Syahrir, Sumitro, Dawam Rahardjo, Sarbini Sumawinata, Emil Salim, Mubyarto, Sjafruddin Prawiranegara, Sri Edi Swasono, hingga Hidayat Nataatmadja.
Di mana apabila disimpulkan dan disusun secara hierakis menjadi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, marhaenisme. Terlihat sebuah reinterpretasi progresif yang amat menarik.
Persinggungan konseptual yang diuraikan menunjukkan bahwa konstitusi ekonomi dimana Pasal 33 merupakan ruh-nya tidak hanya dilingkari oleh rekonstruksi gagasan-gagasan besar tapi juga memperlihatkan tentang kerja-kerja keilmuan yang masih terfragmentasi meski memiliki satu tujuan yang sama.
Ditulis oleh Anggota Komisi X DPR RI, Elnino M. Husein Mohi dan Akademisi, Susanto Polamolo, buku tersebut berusaha menyajikan semua perdebatan itu secara utuh dan obyektif. Dari buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 dapat terlihat sejauh mana keilmuan ekonomi diuji.
&ldquo;Dengan adanya buku ini maka kami ingin mengajak kembali agar bangsa ini berdebat lagi tentang hal-hal yang paling ideal. Kita Bersama harus mengkaji lagi ekonomi Indonesia ke depan seperti apa supaya kesejahteraan itu betul-betul merata di seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; terang Elnino.
Sementara Susanto membenarkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memang bersinggungan dengan banyak konsep yang akan membawa pembaca mundur jauh ke belakang.
&ldquo;Kalau kita ngomongin pasal 33 ternyata memang dia bersinggungan dengan banyak konsep ya, yang pertama itu memang dia bersinggungan dengan konsep yang namanya konstitusi ekonomi, kemudian konsep ekonomi kerakyatan dengan gagasan-gagasan besar, lalu kemudian ada konsep demokrasi ekonomi, demokrasi politik dan yang terakhir dia bersinggungan dengan ekonomi Pancasila,&rdquo; pungkasnya.
Bagi Susanto perdebatan-perdebatan tersebut merupakan perdebatan konseptual luar biasa dengan dampak panjang yang sayangnya sudah tidak dapat disaksikan lagi saat ini.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan/Deni

Peluncuran Buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Amandemen UUD 1945

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap atau realisasi anggaran Perpustakaan Nasional RI yang mencapai 83,71 persen per 13 November 2020. Meski begitu, Perpusnas didorong untuk mencapai target realisasi hingga akhir tahun sebesar 97,62 persen. Hal ini disampaikan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Senin (16/11/2020).
â€œDaya serap yang mencapai 83,71 persen ini di atas rata-rata nasional sebesar 80,25 persen. Ini melegakan karena ini tinggal satu bulan, sehingga kami harap target realisasi pada akhir Desember dapat tercapai,â€ jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Untuk mendukung kinerja, Abdul Fikri berharap agar Perpusnas bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, Perpusnas memiliki peluang yang sama dengan platform digital lain terkait bantuan kuota data internet dari Kemendikbud.
â€œKarena dari bantuan kuota sebesar 35 GB, 30 GB untuk kuota belajar, dan sisanya kuota umum yakni platform yang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud. Perpusnas bisa bekerjasama sehingga bantuan kuota bisa digunakan secara maksimal,â€ terangnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam yang mengapresiasi kinerja Perpusnas. Anggota dari Fraksi Partai NasDem tersebut juga mendorong Perpusnas agar bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna memperluas jangkauan dan layanan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta peningkatan kegemaran membaca.
"Misalnya kolaborasi dengan Kemendikbud dalam kaitannya dengan Pembelajaran Jarak Jauh. Perpusnas juga dapat meningkatkan perpustakaan berbasis digital baik untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian menyoroti bantuan bahan bacaan yang diberikan Perpusnas untuk komunitas agar bisa diseleksi lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. "Buku yang diberikan komunitas taman baca bisa lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Agar bantuan buku bisa bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut politikus dari Partai Golkar ini, capaian kinerja Perpusnas patut diapresiasi seperti inovasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Namun, dirinya berharap Perpusnas dapat lebih masif menyosialisasikan aplikasi perpustakaan digital, iPusnas, ke masyarakat. "Banyak masyarakat yang sudah memiliki gawai tetapi banyak pula yang belum memanfaatkan, ini kesempatan Perpusnas untuk memperkenalkan iPusnas secara masif," jelasnya.
Menanggapi masukan dari anggota dewan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan siap meresponsnya. Dia memastikan Perpusnas fokus kepada pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan harus hadir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidup. â€œKarena kita ingin memastikan bahwa cara pandang orang tentang perpustakaan sebagai deretan buku-buku, gak ada lagi,â€ tuturnya.
Syarif Bando menegaskan siap mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh Kemendikbud melalui iPusnas. Namun, saat ini, hal itu menjadi kendala karena konten pembelajaran dari Kemendikbud belum masuk di iPusnas. Pada kesempatan tersebut, Syarif menyatakan dibutuhkan dukungan anggaran dari Komisi X DPR RI.
"Banyak keluhan yang masuk mengenai belum adanya materi pembelajaran di iPusnas. Saat ini yang sedang kami proses agar seluruh konten pembelajaran dapat masuk di iPusnas. Karena dalam implementasinya, iPusnas jauh lebih mudah diakses oleh pelajar. InsyaAllah kita pastikan melayani 65 juta peserta didik," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka / Hanna Meinita
Fotografer : Raden Radityo

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

Jakarta - Melaksanakan mandat PeratuÂ­ran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Kedua hal tersebut sangat penting untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, insfrastuktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terpadu. Sebagai langkah awal, Perpusnas akan membuat konsep naskah akademik untuk kemudian dikonsultasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Membuka kegiatan Presentasi Progress dan Peta Rencana SPBE yang dilakukan secara daring pada Jumat (23/7/2021), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengatakan bahwa SPBE pada dasarnya adalah tentang satu data. Diharapkan dengan kehadiran SPBE masyarakat mampu mengakses satu data yang terintegrasi antara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).
Lebih lanjut dalam menyusun Arsitektur SPBE, Syarif Bando mengimbau jajarannya untuk menyamakan data infrastruktur Perpusnas dengan K/L lain sebelum akhirnya mengerucut pada data substansial yang hanya bisa diperoleh dari Perpusnas. Menurutnya, arsitektur adalah tentang keindahan. Oleh sebab itu, harus ada pembeda antara data substansial dan data infrastruktur, sehingga Arsitektur SPBE dapat tersusun dengan baik.
â€œApakah data yang akan dikelola Perpusnas beda dengan data yang dikelola Kemendikbud? Secara substansial ada perbedaan tapi secara insfrastruktur sama,â€ ujarnya.
Syarif Bando juga menambahkan bahwa untuk merancang konsep arsitektur yang aplikatif dibutuhkan skala prioritas yang terdiri dari jumlah koleksi yang dimiliki seluruh perpustakaan di Indonesia, tingkat keberhasilan program yang dimiliki Perpusnas dalam meningkatkan minat baca masyarakat, dan tingkat keberhasilan Perpusnas untuk memberikan trigger kepada semua institusi baik pusat maupun daerah tentang pentingnya literasi.
Merespons hal itu Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpusnas, Taufiq A. Gani menyampaikan bahwa nilai indeks SPBE Perpusnas pada tahun 2019 adalah 3,06 dan masuk kedalam predikat Baik. Untuk meningkatkan nilai tersebut, Perpusnas harus memiliki strategi dan perencanaan yang lebih baik lagi dalam mengelola SPBE. Selain itu, pada aspek kelembagaan perlu dibangun koordinasi yang lebih baik antar unit kerja perihal data.
â€œSemua data nantinya disinkronsisasi ke Pusdatin jadi kalau ada request minta ke Pusdatin. Data menjadi satu pintu melalui Wali Data,â€ jelas Taufiq. Â Â 
Reporter: Basma Sartika

Tindaklanjuti Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpusnas Susun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk sekitar 600 ribu jiwa. Pentingnya literasi bagi kesejahteraan masyarakat membuat perwakilan dari DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Jumat, (14/2). Mereka ingin mencari tahu kiat-kiat dan tips bagaiamana perpustakaan bisa lebih diminati oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
"Kami ingin agar masyarakat lebih terliterasi dengan baik demi kesejahteraan hidup mereka. Kami juga ingin agar minat baca terus meningkat. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan gedung perpustakaan yang ada belum representatif. Masih menumpang di bekas kantor camat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, merespon keluhan tersebut dengan memberikan dukungan kepada Kota Banjarmasin untuk segera mempersiapkan dokumen pendukung pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan. Pengajuan usulan sudah bisa mulai dilakukan pada akhir Februari mendatang melalui aplikasi Krisna.
"Di akhir Februari nanti aplikasi Krisna akan dibuka untuk pengajuan usulan DAK. Sebaiknya dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED) segera diurus sebaik mungkin mengingat menu yang ingin diusulkan adalah pembangunan gedung perpustakaan. Hal tersebut dapat memudahkan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Perpusnas sebagai instansi penilai dalam memberi penilaian kedepannya," terang Deni.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

Bogor, Jawa Barat - Biro Umum Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola APBN dalam rangka meningkatkan pengetahuan bendahara dan para pengelola keuangan di lingkungan Perpusnas di Royal Padjadjaran Hotel, Bogor, selama tiga hari (2-4/5). "Para pengelola keuangan harus memahami dan menguasai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Syarif juga menghimbau kepada para pengelola keuangan supaya mengawal pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value forÂ money).Â "Diharapkan teman-teman pengelola keuangan harus bisa mengawal anggaran. Oleh karena itu, jangan masa bodoh dan mampu memverifikasi kelogisan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," pinta Syarief. Selain itu khusus bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Â  harus menguasai penyusunan perencanaan anggaran, menetapkan kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA. "Tugas pengelola APBN bukan hanya terkait seberapa cepat penyerapan anggaran, namun juga harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan," tambah Syarif.
Bimtek Pengelola APBN menghadirkan narasumber dari KPPN Jakarta II, dimana materi yang disampaikan terdiri dari gambaran umum pengelola APBN, tata cara pencairan keuangan, pengantar atau pengenalan aplikasi SAS dan eSPM, pendalaman penggunaan aplikasi SAS dan SPM. Inspektur Perpusnas Darmadi turut menyampaikan kebijakan inspektorat dilingkungan Perpusnas dan diskusi. Sedangkan Biro Umum dan Kepala Bagian Keuangan menjelaskan gambaran umum atau pembahasan SOP bagian keuangan Tahun 2018.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Bimbingan Teknis Pengelola APBN di lingkungan Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengajak Perpusnas untuk bekerjasama membangun desa pesisir melalui program Desa Maritim. Kerjasama yang dimaksud yaitu dalam menyediakan akses perpustakaan di 8 Desa Maritim yang kini tengah dikembangkan Bakamla.
Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Bakamla Eli Susiyanti menyatakan keberadaan Desa Maritim terkait dengan adanya kerawanan kegiatan pembalakan liar di Kawasan pesisir.
â€œDalam membangun Desa Maritim kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah yang begitu besar. Antusiame masyarakat pesisir untuk memiliki sarana yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan juga luar biasa besar,â€ ungkap Eli saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (20/2).
Saat ini Desa Maritim yang sudah memiliki perpustakaan ada di 6 titik. Yaitu di Kab. Pandeglang, Kab. Natuna, Kab. Asahan, Kab. Sambas, Kab. Nunukan, dan Kota Tual. BAKAMLA kini tengah berupaya menambah Desa Maritim di 2 tempat lain yaitu di Bangka Belitung dan Jayapura.
Selain itu Bakamla juga memiliki 14 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut yang kerap dikunjungi masyarakat sekitarnya untuk mencari informasi. Eli berharap Perpustakaan akan memberikan dukungan dalam pengembangan perpustakaan tempat-tempat tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra meminta agar Bakamla memastikan bagaimana perpustakaan tersebut akan dibangun dan dikelola. â€œPerlu dipastikan dulu tentang ketersediaan tempat, SDM pengelola perpustakaan, serta bagaimana kedepannya perpustakaan tersebut dikembangkanâ€, ujar Nurhadi
Nurhadi juga menghimbau agar upaya pengembangan perpustakaan ini tidak tumpeng tindih dengan Â kebijakan Presiden Jokowi terkait pembangunan di lokasi prioritas (LOKPRI).
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpusnas dan Bakamla Sinergi Bangun Perpustakaan di 8 Desa Maritim