Salemba, Jakarta--Memperingati Hari Pahlawan ke-78, seluruh pegawai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengikuti upacara yang digelar di halaman Gedung Perpusnas, Jalan Salemba Raya Jakarta pada Jumat (10/11/2023).
Upacara tahun ini mengusung tema "Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan".
Bertindak sebagai pemimpin upacara, Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Ofy Sofiana mengajak seluruh pegawai untuk merenung tentang peran mereka dalam menjaga keutuhan bangsa. Dari tema yang diangkat, menggugah kesadaran akan tantangan modern yang dihadapi, terutama dalam menjaga keberlanjutan kekayaan alam dan potensi penduduk Indonesia.
"Pahlawan Nasional mengajarkan kita tentang nilai perjuangan. Nilai ini, jika kita ikuti, pasti akan menghasilkan kemenangan," ujarnya.
Sestama menekankan bahwa bangsa ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah, dan para pegawai Perpusnas diingatkan untuk menjadikan pahlawan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas mereka.
Dalam sambutannya, Sestama juga menegaskan bahwa bangsa ini tidak akan pernah merugi. "Sebesar apa pun ancaman atau tantangannya, kita akan menghadapinya. Dengan tangan terkepal dan nafas, kita akan menghadapi tantangan sebagaimana para pahlawan pada pertempuran 10 November 1945," lanjutnya.
Sestama juga mengajak semua warga negara untuk bersyukur atas semangat pemberantasan kebodohan dan kemiskinan yang dapat terlihat di setiap pelosok negeri.
Ia menekankan bahwa semangat ini bersumber dari nilai-nilai perjuangan Pahlawan Nasional tahun 1945, yang harus diwarisi dan diteruskan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
"Satukanlah kita dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bersama-sama kita akan membangun dunia usaha dan perekonomian kerakyatan sehingga menjadikan Indonesia negara yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Irfan Fakhruddin/Andri TK
&nbsp;

Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/686WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="689" height="459" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/515WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="699" height="466" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
 Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI memamerkan koleksi langkanya dalam Pameran Foto dan Grafis Sejarah â€œIndonesia Bergerak: 1900-1942â€. Pameran foto dan tur virtual yang diselenggarakan oleh Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) ini merupakan hasil kerja sama dengan Perpusnas, Arsip Nasional RI, dan KITLV-Jakarta.
Pameran ini menampilkan 75 dokumen visual baik foto, lukisan, sketsa, serta arsip surat kabar periode 1900-1942 dalam rangka mengajak masyarakat melihat rekam jejak intelektual semasa pergerakan nasional. Pameran yang digelar dalam rangka HUT ke-75 RI ini dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada 7 September 2020. Pameran berlangsung hingga 7 Oktober 2020 dan dapat dinikmati secara daring melalui situs antarafoto.com dan antaranews.com.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut gembira dan mendukung penuh penyelenggaraan pameran foto dan grafis yang diselenggarakan Antara. â€œTahun lalu kita sudah fasilitasi Antara di Perpusnas, pameran foto hubungan Indonesia dan Jepang. Tahun ini, dalam pameran ini, Perpusnas membantu LKBN Antara menyediakan koleksi,â€ jelas nya dalam Pembukaan Pameran Foto dan Grafis Sejarah â€œIndonesia Bergerak: 1900-1942â€ yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, pada Senin (7/9/2020).
Pada pameran kali ini, Perpusnas menyediakan 40 koleksi masa 1900-1942 yakni 32 foto tokoh Pergerakan Indonesia, tiga majalah langka yaitu Sinpo, Asi-Hai, Aliran Baroe, tiga surat kabar mingguan langka yaitu Pandji Poestaka, Soenda Berita, Soenting Melajoe, dan dua surat kabar harian langka yaitu Medan Moeslimin dan Islam Bergerak.
Perpusnas memiliki beragam koleksi langka pada masa lampau yang merupakan sumber informasi dan penelitian berupa buku langka sebanyak 216 ribu eksemplar dengan koleksi tertua tahun 1694, majalah langka sebanyak 352.127 eksemplar dengan koleksi tertua tahun 1648, surat kabar langka sebanyak 142.717 eksemplar dengan koleksi tertua tahun 1811, serta koleksi foto sebanyak 36.796 buah dari tahun 1945-1980.
Kurator Pameran "Indonesia Bergerak" Ismar Patrizki mengatakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Belanda menjadi titik awal lahirnya putra-putri bangsa yang terdidik dan memilki cita-cita untuk menjadi bangsa merdeka. "Periode 1900-1942 para pemuda bangsa tengah ditempa untuk menjadi lokomotif yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Semangat nasionalisme mereka mengalahkan ego SARA," kata Ismar.
Lewat tulisan, organisasi dan diplomasi, para intelektual ini menyampaikan kritik dan gagasan tentang pentingnya menjadi bangsa yang merdeka. Â Jejak-jejak itu dapat dilihat dari surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini (1879-1904), surat kabar bumiputera pertama yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), berdirinya organisasi modern Boedi Oetomo (1908), berdirinya organisasi massa pertama Sarekat Islam (1911), hingga Pleidoi Indonesia Menggugat (1930) oleh empat sekawan, Soekarno Gatot Mangkoepradja, Maskoen, Soepriadinata.
Pameran diawali dengan menampilkan tokoh Raden Ajeng Kartini, yang merupakan pelopor kebangkitan nasional serta diakhiri dengan masuknya Jepang pada 1942. Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso menyatakan generasi setelah Kartini memiliki cita-cita yang lebih luas. Mereka tidak hanya ingin mendapat posisi strategis dalam tatanan masyarakat kolonial, tetapi berkeinginan mewujudkan masyarakat yang merdeka dan terbebas dari belenggu dari kolonialisme. Perjuangan para cendikiawan ini tidak hanya berpusat di Jawa dan Sumatera saja, tapi juga di tanah pengasingan, seperti di Boven Digoel, Ende, Banda Neira, dan Bengkulu.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Puluhan Koleksi Langka Perpusnas Hadir di Indonesia Bergerak: 1900-1942

Jakarta â€“ Dalam rangka merancang pembangunan di Papua, pemerintah membuat perumusan langkah strategis dan kolaborasi serta percepatan pembangunan tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik kedepan untuk menajamkan strategi tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Bappenas, Himawan Ariyoga, dalam laporannya pada Konferensi Pembangunan Papua 2019 (Papua Development Summit 2019) di JW Marriot Hotel Jakarta, Selasa (17/12).
â€Acara ini merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan membangun tanah Papua di masa yang akan datang dalam konteks Indonesia Maju Bersama Tanah Papua,â€ ungkapnya.
Dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan dalam sambutannya bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. â€œPapua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Jika Indonesia memiliki SDM unggul maka Papua akan maju,â€ jelasnya.
Selain bertujuan untuk menyosialisasikan keberhasilan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, penyelenggaraan konferensi ini juga dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya Papua serta pemasaran produk Papua. 
Adapun agenda percepatan pembangunan Papua antara lain meliputi pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal, percepatan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi untuk peningkatan pelayanan, serta transformasi ekonomi yang memanfaatkan SDA.
Reporter: Dewi Kartikasari

Menkopolhukam: Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid terima penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka Tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Penghargaan ini secara simbolis diserahkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi di sela-sela kunjungannya ke Gedung Layanan Perpusnas, Kamis (9/9/2021).
"Kami menilai Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat luar biasa perhatiannya pada pengembangan perpustakaan. Maka, kami memberikan penghargaan tertinggi untuk birokrat yang peduli terhadap perpustakaan," ungkap Deni
Deni mengatakan, penghargaan untuk HSU dinilai dari partisipasi aktif pemerintah kabupaten dalam mendukung perpustakaan. Sebagai mitra, Perpusnas pun memantau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan HSU tidak hanya dalam pembangunan gedung tetapi peningkatan SDM, layanan, maupun sarana dan prasarana.
"Perpusnas memiliki program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik perpustakaan daerah. Hulu Sungai Utara sudah mendapatkan DAK sejak 2019 yakni renovasi gedung, bantuan koleksi, dan juga TIK. Kami berharap Dinas Perpustakaan HSU mengajukan DAK tahun depan untuk menu perluasan gedung layanan perpustakaan," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Perpusnas. Menurutnya, pengembangan kemampuan minat baca sangatlah penting. Karena apa yang menjadi kreasi warganya tidak lepas dari kebiasaan membaca.
"Seperti yang saat ini sedang dikembangkan, yakni kain sasirangan dari pewarna alam. Dari pelatihan yang dilakukan perpustakaan, masyarakat berkreasi membuat sasirangan," ungkapnya.
Ada sebanyak lima desa yang mendapatkan bantuan pogram transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpusnas. Belum lama ini, lanjut Abdul Wahid, lima desa tersebut mendapatkan hibah buku dari Perpusnas.
"Masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya bantuan buku ini. Dengan bantuan ini kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Hulu Sungai Utara," lanjutnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSU Lailatanur Raudhah menambahkan, wilayah HSU yang sebagian besar merupakan rawa justru menjadi berkah bagi masyarakat setempat.
Pasalnya, banyak warga yang membuat kerajinan dari bahan purun, yakni salah satu tanaman yang tumbuh di rawa gambut. Keterampilan ini mereka peroleh dari pelatihan yang diadakan perpustakaan.
"Sebelumnya, banyak masyarakat yang heran kenapa perpustakaan mengadakan pelatihan? Namun perlahan kami melakukan pendekatan, bahwa perpustakaan saat ini tidak hanya menyediakan buku, tetapi sebagai tempat untuk mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agestian

Peduli Perpustakaan, Bupati HSU Terima Nugra Jasadarma Pustaloka

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€” Perpustakaan Nasional RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai harus saling bersinergi dalam konteks literasi
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, saat menerima kunjungan kerja Bupati Manggarai Herybertus Gerardus laju Nabit, dan Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (13/7/2022).
"Perpustakaan yang representatif di daerah akan terwujud jika adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat" ungkap Syarif.
Lebih lanjut dijelaskan. Literasi bukan hanya sekedar merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan pragraf yang menjadi skripsi. melainkan lierasi dibagi menjadi 5 tingkatan literasi, pertama: Baca, tulis, hitung dan pembentukan karakter, kedua: Akses bahan bacaan terjangkau, akurat, terkini, terlengkap dan terpercaya, ketiga: Memahami apa yang tersirat dan yang tersurat, keempat: memiliki inovasi dan kreativitas sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan cepat, dan kelima: Memiliki kemampuan memproduksi barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus Gerardus laju Nabit menyampikan kebutuhan layanan perpustakaan yang representatif perlu dibangun di kabupaten manggarai karena jumlah penduduk dan sekolah yang bertambah, jadi perlu fasilitas perpustakaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan literasi di kabupaten manggarai.
"Perpustakaan menjadi kebutuhan masyarakat kabaputen Manggarai" Jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyampaiakn kunci literasi adalah perpustakaan yang representatif dan terpenuhi nya jumlah buku untuk dibaca oleh generasi muda dan masyarakat. seperti di daerah generasi muda sangat haus akan bahan bacaan, giat akan mengunjungi perpustakaan - perpustakaan di daerah.
"kami mohon dukungan Perpustakaan Nasional bersama Bapak Bupati Manggarai untuk pembanguanan gedung perpustakaan di Kabupaten Manggarai, semoga ini menjadi kebutuhan yang bisa dipenuhi Perpustakaan Nasional" pungkasnya.
Â 
Reporter: Ahmad Kemal Nasution
Fotografer: Alfian
Â 
Â 
Â

Berita

Perpusnas dan Kabupaten Manggarai Bersinergi Tingkatkan Literasi