Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan arahan tentang kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada kegiatan Penilaian SMKI Perpustakaan Nasional (Perpusnas) oleh British Standards Institution (BSI) di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (1/12/20). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Audit dari BSI yang dipimpin oleh Client Manager BSI, Raden Tjokro Partono dan seluruh staff dari Pusat Data dan Informasi Perpusnas. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kegiatan ini juga dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas menyatakan bahwa kebijakan dan standar SMKI digunakan sebagai acuan dalam rangka melindungi aset informasi Perpusnas dari berbagai bentu ancaman baik dari dalam maupun dari luar, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, Syarif Bando juga menegaskan adanya pengamanan dan perlindungan ini adalah untuk menjadi tiga komponen utama yang menjadi dasar keamanan informasi, yaitu aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) yang ada pada aset informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.
â€œDunia sedang berada pada sebuah fokus untuk menciptakan sebuah aplikasi yang cocok. Di satu sisi, agar semaksimal mungkin dapat mengumpulkan informasi yang berkembang dan di sisi lain yakni aplikasi guna pengolahan informasi yang didapatkan. Pada akhirnya, dari informasi-informasi tersebut dihasilkan sebuah data,â€ ujar Syarif Bando. â€œPerpusnas sebagai salah satu institusi yang mengemban tugas dalam lingkup public service, maka di satu sisi informasinya harus terbuka dan di sisi lain harus ada aplikasi yang bisa menjaga kerahasiaan informasi lainnya. Banyak orang yang selalu bersoal dan berkutat pada persoalan ketersediaan informasi tapi tidak pernah berpikir untuk menciptakan sebuah aplikasi guna memastikan semua data dan informasi yang ada di belahan dunia manapun bisa dengan mudah didapatkan,â€ lanjutnya.
BSI digandeng sebagai partner dalam pelaksanaan audit terkait SMKI. Disampaikan oleh Client Manager BSI selaku pimpinan tim audit, Raden Tjokro Partono, rencana dari kegiatan audit yang dilakukan dibagi menjadi dua yakni Surveillance Audit dan Extension to Scope Audit.
â€œSurveillance Audit adalah audit tahunan yang dipersyaratkan untuk tetap menjaga sertifikat yang sudah diperoleh dan juga untuk melihat apakah Perpusnas tetap melaksanakan semua yang diminta oleh ISO 27001:2013 secara efektif dan efisien. Extension to Scope Audit adalah penambahan scope dari sertifikat yang sudah diberikan, dengan demikian dapat terlihat apakah di scope yang baru ini kebutuhan dari ISO 27001:2013 sudah diimplementasikan secara efektif atau tidak,â€ Â 
Hasil akhir dari kegiatan audit ini nantinya adalah untuk mengetahui apakah Perpusnas sudah bisa Â direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat yang baru atau masih belum bisa.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas Lakukan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Lhoksukon, Aceh Utara - Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah pusat wajib mengimplementasikan program revolusi mental dalam tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945. "Revolusi mental adalah cara mengubah sifat negatif menjadi positif dan buku merupakan salah satu media yang dapat mengubah ideologi atau mindset seseorang," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalamÂ  Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,Â  Selasa, (17/7).
Di era serba digital saat ini, perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi, sehingga dampak positifnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan. Perkembangan dunia saat ini sangat cepat berubah. Penggunaan teknologi pun sudah memasuki era industri 4.0. Kepala Perpusnas menerangkan pada industri 1.0 yang terjadi pada rentang tahun 1750 -1850 M, tenaga manusia dan hewan yang sebelumnya menjadi andalan dalam keseharian dan aktviitas produksi mulai digantikan oleh tenaga mesin.
Penemuan mesin uap oleh James Watt mengubah pola peradaban dunia. Roda industri semakin efisien, tidak lagi menggunakan tenaga manusia ataupun hewan. Pada industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870-1914 M, banyak teknologi yang ditemukan, seperti motor listrik, baja, dan lainnya. Teknologi industri 2.0 juga dinamai dengan abad pemikiran (Age of Reason). Banyak industri-industri lahir pada masa itu.
Era indsutri 2.0 berakhir, manusia mulai menemukan dan mengembangkan ragam teknologi yang kian memudahkan. Dunia menamai dengan sebutan industri 3.0, yang berkembang pada kisaran tahun 1970-2018 M. Penemuan internet, perkembangan semi konduktor, dan otomasi industri menjadi motor utama era industri 3.0. Sedangkan pada industri 4.0 teknologi semakin canggih dengan berkembangnya cyber physical system, kecerdasan buatan (artificial intelligent), dan teknologi terkini lainnya.
Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib sependapat dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan sangat penting dalam perannya membudayakan kegemaran membaca sehingga dapat merubah mindset seseorang untuk menjadi lebih baik. "Banyak contoh keberhasilan dari memanfaatkan perpustakaan, seperti kisah sukses petani garam yang didapat dari membaca di perpustakaan," terang Thaib. Sektor pendidikan harus menerapkan revolusi mental dengan merubah mindset untuk mendidik generasi handal melalui membaca. "Sekolah harus melarang anak didiknya membawa handphone ke sekolah dan memperbanyak membaca buku," usul Thaib dalam kebijakannya.
Anggota Komisi X DPR RI Muslim yang juga mewakili daerah pilihan Nanggroe Aceh Darussalam II mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional adalah salah satu mitra strategis Komisi X DPR RI, dimana Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, budaya, dan kepemudaan. "Singapura, Jepang, Korea Selatan merupakan negara maju di Asia dikarenakan budaya membacanya tinggi. Harapannya dengan adanya safari ini dapat meningkatkan kegemaran membaca sehingga semua sektor akan cepat maju," harap Muslim.
Muslim menyampaikan pemerintah semangat dalam meningkatkan kegemaran membaca karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI tersebut juga menjelaskan saat iniÂ  gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional adalah yang tertinggi di dunia. "Tingginya gedung Perpustakaan Nasional juga dilengkapi kecanggihan teknologi canggih sehingga semua masyarakat dapat mengakses," terang Muslim.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Kini Masuki Era Industri 4.0

Pancoran, Jakarta - Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi menantang pemerintah daerah untuk lebih serius memberi dukungan terhadap gerakan literasi di daerahnya masing-masing. "Dukungan pemerintah pada literasi itu omong kosong saja, kalau tidak memberikan kontribusi langsung,Â  jangan hanya acara seremonial," ujarnya pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/2).
Menurut Jumadi masih banyak yang belum sadar akan pentingnya literasi, padahal literasi merupakan kunci peradaban dan perpustakaan adalah jantungnya literasi. Untuk itu kota Tegal telah mengusung sejumlah kegiatan literasi antara lain pembuatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sakila Kerti di kawasan Terminal Kota Tegal pada 2011 lalu. Semula lokasi ruangan seluas 4x6 meter tersebut kotor, kumuh dan sering digunakan untuk tempat berjudi, namun sekarang telah berkembang menjadi perpustakaan yang melayani masyarakat marjinal yang berkegiatan di terminal. "Kami memiliki program 'Ladis Song Malam', Layanan dengan Inovasi Simultan untuk Pengasong Masyarakat Lansia Terminal," jelasnya.Â Â 
Gerakan literasi di Tegal, kata Jumadi, tidak sekedar dilakukan di lingkungan pemerintah, tapi secara simultan dilakukan di kawasan perkampungan, sekolah, kafe, kepolisian, kejaksaan dan kodim. "Semua kita ajak untuk bergerak bersama. Kalau pemerintah saja tidak akan mampu. Semua bergerak bersama," tambahnya. Pencanangan Duta Baca, misalnya, bukan sekedar menempatkan istri walikota sebagai duta, tapi memilih duta-duta masyarakat dariÂ  tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kotamadya untuk giat menumbuhkan minat baca di daerahnya masing-masing. "Kalau berharap orang lain, tentu tidak bisa. Kita harus bekerja dulu, baru dapat support. Setiap hari harus bergerak, bukan hanya diam dan berharap semua berjalan dengan lancar," imbuh Jumadi.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju', berlangsung selama 3 (tiga) hari, 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta. Diikuti sekurangnya 1.500 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia.
Reportase : Puspen Kemendagri

Wakil Walikota Tegal : Dukungan Pemerintah Jangan Hanya Acara Seremonial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas perpustakaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memastikan perpustakaan hadir di tengah masyarakat.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi saat menerima kunjungan Bunda Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati Flores Timur, Walikota Manggarai Barat, Wali Kota Bitar, Wakil Bupati Blitar, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa, di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Rabu (15/6/2022).
Deni menuturkan, sesuai mandatori Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa layanan perpustakaan menjadi hak masyarakat, menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah maupun komunitas literasi.
"Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara Perpusnas dan stakeholder di bidang perpustakaan. Sinergi ini untuk membangun masyarakat meningkatkan minat baca dan meningkatkan indeks literasi," tutur Deni.
Dijelaskan, sejak tahun 2018 Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial. Dengan program tersebut, peran perpustakaan tidak hanya mencari informasi berbasis bahan perpustakaan tetapi perpustakaan memiliki peran lain sebagai pusat kegiatan masyarakat hingga melatih keterampilan.
"Perpustakaan menjadi tempat demokratis untuk masyarakat berkegiatan. Melalui tagline literasi untuk kesejahteraan diharapkan tidak hanya masyarakat cerdas tetapi juga sejahtera," jelasnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/962IMG_1312.jpg" border="0" width="422" height="281" />
Sementara itu, Bunda Baca Provinsi NTT, Julie Laiskodat menyampaikan, dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, baru lima kabupaten/kota telah memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Menurutnya, dengan pembangunan fasilitas gedung perpustakaan ini sejalan dengan program Gubernur NTT salah satunya pengembangan pariwisata.
"Dalam mengembangkan pariwisata diperlukan SDM yang mumpuni. Oleh karenanya kami memerlukan perpustakaan agar masyarakat dapat meningkatkan literasinya dengan bahan bacaan yang ada," ungkapnya.
Sedangkan, Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi menyampaikan sepakat bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, layanan perpustakaan merupakan hak masyarakat. Namun pihaknya berharap adanya bantuan untuk pembangunan gedung perpustakaan.
"Kami telah berupaya semaksimal mungkin tetapi masih belum berjalan optimal di Kabupaten Flores Timur karena beum adanya gedung layanan perpustakaan. Maka kami sampaikan kami siap menerima bantuan DAK di tahun 2023," terangnya.
Di sisi lain, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas karena tahun ini mendapat bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan. "Kami pastikan awal November perpustakaan sudah terbangun. Kami harap perpustakaan yang ada di Labuan Bajo ini dapat menjadi ikon dan bagian dari daya tarik Labuan Bajo," ungkap Bupati.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/406IMG_1325.jpg" border="0" width="434" height="289" />
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menambahkan, literasi saat ini tidak lagi sekadar dimaknai dapat baca atau tulis saja. Tetapi literasi harus sampai pada kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat dipakai dalam kompetisi global.
"Karena pada akhirnya persaingan global dalam tatanan ekonomi dunia, siapa yang menjadi pemenang adalah siapa yang bisa menciptakan produksi untuk konsumsi massal," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfiyan

Tingkatkan Minat Baca, Perlu Sinergi Perpusnas dengan Pemda

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Di saat daerah lain berlomba mengajukan dana alokasi khusus (DAK), Kabupaten Pagar Alam justru hingga saat ini belum tercatat sebagai penerima DAK. Perpustakaan Nasional mengaku belum mengetahui alasan tiadanya Kab Pagar Alam dalam list daerah penerima DAK hingga 2020. Apakah dikarenakan kekuranglengkapan persyaratan atau memang belum berniat mengajukan.
Hal ini ditanyakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deni Kurniadi ketika menerima kunjungan DRPD Kab. Pagar Alam yang diketuai Ketua Komisi Tohari pada Kamis, (31/10).
â€œKami ingin tahu alasannya. Tapi, sayangnya dinas perpustakaan tidak berada disini. Padahal APBN Perpusnas separuhnya untuk daerah. Ditambah lagi DAK yang nilainya mencapai ratusan miliar. Sepenuhnya untuk pengembangan perpustakaan di daerah,â€ ujar Deni Kurniadi.
Lewat DAK, pemerintah daerah bisa mengajukan aneka bantuan yang sudah disediakan dalam aplikasi KRISNA, seperti pembangunan, perluasan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot, hingga koleksi. Di tahun 2020, 30 gedung perpustakaan akan dibangun di 30 daerah. Lebih besar dari 2019.
â€œKami paham besaran alokasi untuk kegiatan perpustakaan di daerah beragam. Tergantung PAD yang diterima. Jadi, kami berharap Kabupaten Pagar Alam mulai bersiap-siap mengajukan untuk DAK 2021. Silakan isi apa saja. Manfaatkan setiap jenis bantuan yang sudah disiapkan,â€ tambah Deni. Â Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab Pagar Alam Diminta Ikut Manfaatkan DAK

Jakarta - Menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP) Komisi X DPR RI, mengenai standar nasional perpustakaan, kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah, revitalisasi gerakan literasi, dan syarat penerbitan ISBN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) gelar rapat koordinasi.
Rapat yang diselenggarakan luring di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/1/2024) dipimpin oleh Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz dan mengundang Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo.
Amin menyampaikan bahwa upaya duduk bersama yang dilakukan ini merupakan bentuk tanggung jawab antara Perpusnas dan Kemendikbudristek untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka menunaikan tugas terkait penguatan budaya literasi di Indonesia.
"Ada aturan yang sedang dibuat tentang penataan standar perpustakaan di sekolah tapi belum final karena masih ada beberapa komponen yang perlu dilihat bersama. Ketentuan terkait perpustakaan sekolah baru akan diluncurkan setelah ada sinkronisasi antara Perpusnas dan Kemendikbudristek, sehingga implementasinya bisa sama," jelasnya.
Hal tersebut ditanggapi positif oleh Anindito bahwa penguatan budaya literasi secara keseluruhan di Indonesia menjadi tujuan bersama Perpusnas dan Kemendikbudristek.
Lebih lanjut, dia juga menerangkan penyusunan standar pendidikan termasuk di dalamnya standar sarana dan prasarana seperti perpustakaan dan perbukuan yang mencakup buku pendidikan dan non pendidikan.
"Salah satu elemen sarana dan prasarana yang penting untuk pembudayaan literasi di sekolah, tentu perpustakaannya. Selain itu, secara substansi yang perlu dipertimbangkan sebenarnya ialah fasilitas seperti apa yang sudah berdampak pada peningkatan literasi di sekolah," terangnya.
Dalam menyusun standar perpustakaan menurut Anindito harus ditetapkan standar minimalnya karena kalau terlalu idealis nanti tidak akan ada perpustakaan yang diakreditasi.
Permasalahan permintaan International Standard Book Number (ISBN) yang menumpuk juga menjadi pokok pembicaraan dalam rapat ini. Di sisi pengguna, ISBN dibutuhkan untuk keperluan mencetak buku sedangkan di sisi pemberi layanan, permintaan tersebut datang dari banyak pihak dan mengakibatkan kemandekan dalam prosesnya.
Kepala Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek, Supriyatno mengatakan bahwa persoalan kemandekan permintaan ISBN sudah mulai terurai karena sejatinya permintaan itu sifatnya fluktuatif.
Akan tetapi, dia menyatakan ada satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama yakni dibutuhkan adanya integrasi antara aplikasi yang dimiliki Perpusnas dan Kemendikbudristek.
"Sejauh ini, persoalannya sudah mulai terurai karena permintaan ISBN ini fluktuatif. Namun, satu hal yang menjadi PR adalah aplikasi yang dimiliki Perpusnas dan Kemendikbudristek harapannya bisa terintegrasi sehingga apabila ada perubahan data bisa langsung sinkron," ungkapnya.
Dalam hal ini Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas dan Pusat Data dan Informasi Perpusnas bekerjasama untuk bisa mengatasi permasalahan teknis tersebut.
"Permasalahan antar muka yang ada memunculkan satu kesimpulan yaitu bahwa proses penyelesaian harus dilakukan oleh kedua pihak, tidak hanya Perpusnas yang perlu melengkapi tetapi Pusat Perbukuan juga perlu melakukan modifikasi," ujar Kepala Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani.
Terkait isu pengelolaan perpustakaan sekolah, Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani menjabarkan terutama mengenai standar kompetensi pengelola perpustakaan sekolah akan segera dirancang.
"Dalam penyusunan standar sifatnya lintas jalur, jenjang, dan pendidikan jadi memang tidak dibuat standar untuk masing-masing. Hal lain mengenai tenaga pengelola perpustakaan, belum dibuat regulasinya yang baru, akan tetapi rencananya tahun ini akan disusun," jabarnya.
Untuk poin pembahasan indeks literasi, bagi Kepala BSKAP Kemendikbudristek diperlukan pembahasan lebih lanjut karena elemen-elemen yang nantinya disusun harus saling melengkapi dan secara konsep wajib menentukan yang akan diukur.
"Salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu tentang bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan program-program yang sasarannya adalah penguatan literasi," pungkas Anindito.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aji Anwar/Prakas Agrestian

Perpusnas dan Kemendikbudristek Bersama Tindaklanjuti Rekomendasi Panja PLTP Komisi X DPR RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€” Perpustakaan Nasional RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai harus saling bersinergi dalam konteks literasi
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, saat menerima kunjungan kerja Bupati Manggarai Herybertus Gerardus laju Nabit, dan Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (13/7/2022).
"Perpustakaan yang representatif di daerah akan terwujud jika adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat" ungkap Syarif.
Lebih lanjut dijelaskan. Literasi bukan hanya sekedar merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan pragraf yang menjadi skripsi. melainkan lierasi dibagi menjadi 5 tingkatan literasi, pertama: Baca, tulis, hitung dan pembentukan karakter, kedua: Akses bahan bacaan terjangkau, akurat, terkini, terlengkap dan terpercaya, ketiga: Memahami apa yang tersirat dan yang tersurat, keempat: memiliki inovasi dan kreativitas sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan cepat, dan kelima: Memiliki kemampuan memproduksi barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus Gerardus laju Nabit menyampikan kebutuhan layanan perpustakaan yang representatif perlu dibangun di kabupaten manggarai karena jumlah penduduk dan sekolah yang bertambah, jadi perlu fasilitas perpustakaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan literasi di kabupaten manggarai.
"Perpustakaan menjadi kebutuhan masyarakat kabaputen Manggarai" Jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyampaiakn kunci literasi adalah perpustakaan yang representatif dan terpenuhi nya jumlah buku untuk dibaca oleh generasi muda dan masyarakat. seperti di daerah generasi muda sangat haus akan bahan bacaan, giat akan mengunjungi perpustakaan - perpustakaan di daerah.
"kami mohon dukungan Perpustakaan Nasional bersama Bapak Bupati Manggarai untuk pembanguanan gedung perpustakaan di Kabupaten Manggarai, semoga ini menjadi kebutuhan yang bisa dipenuhi Perpustakaan Nasional" pungkasnya.
Â 
Reporter: Ahmad Kemal Nasution
Fotografer: Alfian
Â 
Â 
Â

Berita

Perpusnas dan Kabupaten Manggarai Bersinergi Tingkatkan Literasi