Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan â€“ Perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran sangat penting bagi kemajuan masyarakat. Seiring berkembangnya masyarakat, maka kebutuhan perpustakaan tidak sekadar tempat untuk membaca.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Deni Kurniadi usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (4/8/2022).
"Perpustakaan harus meningkatkan perannya sebagai agent of change. Bertransformasi meningkatkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis inklusi sosial," ujar Deni.
Dijelaskan, perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk memiliki manfaat tinggi di masyarakat sehingga terjadi proses belajar yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif bagi kesejahteraan.
Perpustakaan tidak lagi hanya berslogan mencerdaskan tetapi juga berperan dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai koleksi yang ada di perpustakaan.
"Kita tidak bicara tentang peningkatan kesejahteraan dalam skala besar tetapi dengan peningkatan kesejahteraan tingkat keluarga diharapkan perpustakaan turut membantu dalam mengentaskan kemiskinan," jelasnya.
Deni mengatakan, peresmian gedung layanan perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan budaya baca dan literasi.
Gedung berlantai tiga ini dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2019 senilai Rp 10 miliar, diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Bumbu serta pilihan rekreasi keluarga.
Kabupaten Tanah Bumbu juga mendapatkan DAK Tahun 2022 berupa bantuan pengadaan perabot layanan senilai Ro 475 juta.
"Semoga ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan layanan perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu," harap Deni.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan. Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Tanah Bumbu.
Sebagai kabupaten baru, Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu.
"Ada upaya yang harus dilakukan khusus. Salah satu yang dianjurkan para tokoh bahwa rahasia dunia dan akhirat adalah ilmu. Ilmu kuncinya membaca. Hal ini menjadi sangat relevan dengan kehadiran perpustakaan untuk pengembangan Tanah Bumbu," ungkapnya.
Zairullah menjelaskan, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas wilayah 5.200 km2 memiliki potensi wilayah yang beragam. Diantaranya, tambang, perkebunan dan laut.
"Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, perpustakaan Kabupaten Tanah Bumbu juga telah menginisiasi UMKM dalam mengolah mengembangkan produk hasil dari potensi yang ada," jelasnya.
Bupati pun mengajak seluruh dinas perpustakaan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan perpustakaan sebagai salah satu andalan dan unggulan.
"Jika masyarakat cerdas pasti maju daerahnya. Sudah kita lihat di negara-negara maju bahwa ada korelasi kecerdasan manusia terhadap peningkatan kemjuan pengembangan wilayah daerah," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Harus Meningkatkan Perannya sebagai Agent of Change

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) atas diterbitkannya sebanyak 38&nbsp; buku. Buku tersebut ditulis oleh Hakim Konstitusi dan pegawai MK.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar dalam Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi yang diselenggarakan secara hibrida pada Senin (16/12/2024).
 
"Kami mengapresiasi praktik baik yang diterapkan MK dalam meningkatkan literasi melalui tulisan para hakim mahkamah konstitusi yang tahun ini menerbitkan sebanyak&nbsp; 38&nbsp; buku," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan amanah UUD 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, budaya literasi sangat penting untuk menuju masyarakat berpengetahuan dan kreatif.
 
"Melalui kegiatan ini, kita ingin menambahkan kesadaran bahwa budaya literasi adalah kunci menuju masyarakat yang berpengetahuan dan mampu menghadapi tantangan global. Perpustakaan bukan hanya ruang tertutup tetapi menjadi ruang terbuka untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan," jelasnya.
 
Deputi Adin memaparkan kegiatan Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi merupakan kegiatan kali ketiga yang diselenggarakan di Perpusnas. &ldquo;kegiatan ini juga merupakan bagian tugas Perpusnas dalam rangka mewujudkan budaya literasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum, konstitusi,konstitusi demokrasi dan hak asasi manusia,&rdquo; tambahnya.
 
Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Perpusnas dalam upaya meningkatkan literasi konstitusi.
 
"Sejak 2019, MK telah berkomitmen untuk terus menghasilkan buku-buku yang menjadi referensi masyarakat. Tahun ini kami berhasil meluncurkan 38 buku,&nbsp; dan tahun depan kami berencana untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi minimal 40 buku," ujarnya.
 
Saldi juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi MK dalam menyelesaikan158 putusan penting, termasuk sengketa Pileg, Pilpres 2024.&nbsp; "Meskipun menghadapi pekerjaan yang luar biasa, kami tetap berusaha untuk menghasilkan karya tulis yang bermanfaat bagi publik," imbuhnya.
 
Ketua MK Periode&nbsp; 2003-2008 Jimly Asshiddiqie&nbsp; menyambut baik kolaborasi antara MK dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Menurutnya, kerjasama ini akan memperkuat tradisi menulis dan berdebat yang sudah dimulai di MK.
 
"Kolaborasi ini memberi tanda-tanda baik untuk kita meneruskan tradisi yang baik ini, yaitu menulis buku. Mudah-mudahan ini ditiru oleh lembaga lain, terutama dunia peradilan," kata Jimly.
 
Jimly menekankan pentingnya kegiatan baca-tulis dan berdebat dalam mencapai kebenaran dan keadilan. "Para hakim harus akrab dengan kegiatan baca-tulis dan berdebat. Ini sudah di mulai dan menjadi budaya kerja di MK, yaitu baca, tulis, dan berdebat substansif untuk menemukan kebenaran dan keadilan," tegasnya.
 
Dalam kesempatan yang sama hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting, serta Hakim Konstitusi periode 2015-2020 I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Ni&rsquo;matul Huda, Pemimpin Redaksi KOMPAS Sutta Dharmasaputra sebagai narasumber Talkshow Literasi Konstitusi.
 
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran &ldquo;MK Book Corner&rdquo; yang digelar di lobby lantai 1 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada 15-17 Desember 2024.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Aji Anwar

Perpusnas Apresiasi MK atas Peluncuran 38 Buku

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyemarakkan puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun ini dengan menandatangani kerja sama di bidang perpustakaan. Kegiatan diadakan di hotel Shangri La, jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat pada hari Rabu. (12/06/2024) Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah ditetapkan pada tanggal 26 April oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Kemenkumham mengusung tema &ldquo;Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Membangun Masa Depan dengan Inovasi dan Kreatifitas&rdquo;. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly, dihadiri para pemangku jabatan dan tamu undangan terkait dari seluruh Indonesia. &ldquo;Salah satu tujuan kegiatan ini sebagai mendorong seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional. Nantinya kita juga akan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,&rdquo; lapor Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dalam laporan sambutan. Joko Santoso, selaku Sekretaris Utama Perpusnas hadir untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS berisi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terlebih dahulu pada tahun 2019. Perpusnas sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan, sangat mendukung perpustakaan Kemenkumham dalam meningkatkan layanan dan koleksi digital perpustakaan. Ruang lingkup PKS antara lain tentang peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual bidang perpustakaan, fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpusnas, sinkronisasi pangkalan data perpustakaan elektronik DJKI dan integrasi data katalog perpustakaan elektronik DJKI. 
Reporter : Anastasia Linawati 
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Salemba, Jakarta â€“ Layanan Konsultasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RIÂ  masuk dalam lima layanan dengan akses tertinggi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian/Lembaga.
Dalam grafik layanan SIPPN terbanyak diakses, Perpusnas menduduki urutan ke empat dengan jumlah akses sebanyak 2.479 kali.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017, SIPPN merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
"Informasi yang ditampilkan disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN," tutur Yanuar dalam Sosialisasi dan Peyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan secara dari pada Selasa, (5/7/2022).
Yanuar menjelaskan, informasi yang harus dipublikasikan di SIPPN diantaranya, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, layanan publik berbasis elektronik, dan berita.
Secara berkala, lanjut Yanuar, Kementerian PANRB melakukan evaluasi informasi pelayanan publik pada SIPPN. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut yang diharapkan, salah satunya penentuan leading sektor dan memastikan kualitas informasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa mengatakan masyarakat Indonesia dirasa sudah siap dalam menerima pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center, indeks literasi digital berada di angka 3,49.
"Hadirnya transformasi digital juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal untuk melahirkan sistem pemerintahan yang semakin efektif dan efisien," ungkapnya.
Dikatakan, belum terlaksananya publikasi informasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses menyebabkan kesalahpahaman adanya biaya, tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan, dan ketidaktahuan mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Masuk Lima Layanan dengan Akses Tertinggi

Salemba, Jakarta - Forum Perpustakaan Sekolah kembali menggelar webinar bertajuk Inovasi Layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di Era Pandemi dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar Sekolah Jarak Jauh secara daring pada Rabu (25/11). Pada kesempatan ini Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendorong pentingnya kesadaran berbagai pihak menyediakan bahan bacaan tentang konten lokal sebagai sumber literasi bagi para peserta didik di sekolah untuk mengenalkan berbagai potensi sumber daya manusia dan alam di sekitarnya.
â€œSekolah bukan hanya belajar tentang hukum universal yang berlaku seperti matematika, fisika, atau kimia. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah mengajarkan tentang konten-konten lokal atau potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan kita bicara tentang bagaimana menanamkan nasionalisme dan keyakinan kepada generasi penerus bahwa Indonesia adalah negara besar,â€ ungkapnya.
Namun sayangnya hal tersebut belum dibarengi pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Menurut Syarif Bando masalah yang ada saat ini adalah kondisi perpustakaan sekolah yang memprihatinkan, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
â€œPerhatian terhadap perpustakaan sekolah adalah perhatian yang terakhir karena tidak ada anggarannya. Tidak ada anggaran untuk pengadaan koleksi selain buku pakai dan tidak ada tenaga perpustakaan sekolah. Yang terakreditasi juga masih sangat kecil padahal jumlah perpustakaan sekolah ini justru sangat besar ,â€ imbuhnya.
Selain bicara tentang bagaimana perubahan perbaikan kualitas sarana prasarana, penyelenggara pendidikan termasuk guru dan orangtua, Â serta kualitas pembelajaran, Syarif Bando terus mengajak berbagai pihak, terutama pemerintah provinsi dan kab/kota untuk mendorong seluruh elemen masyarakat di daerahnya turut serta dalam menuliskan tentang berbagai hal terkait kebudayaannya, potensi sumber daya alam dan manusia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan.
Selain itu, Perpustakaan Nasional juga menghadirkan berbagai aplikasi perpustakaan digital seperti iPusnas, Khastara, dan IOS yang dapat diakses secara gratis dan mudah untuk memberikan pilihan bagi para pelajar dalam memilih media dalam kegiatan berliterasi.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Perpustakaan Nasional dalam upaya penyediaan akses bacaan digital. Syaiful juga menyebut soal keberadaan perpustakaan sekolah sebagai garda depan dalam membangun literasi peserta didik di Indonesia.
â€œDi mata saya perpustakaan sekolah adalah garda depan bagi gerakan pencerdasan anak-anak Indonesia. Maka, apa yang disampaikan Kepala Perpusnas terkait tingkat kemampuan perpustakaan sekolah untuk mengurus manajemen, tingkat penyediaan buku di perpustakaan sekolah kita yang begitu minim sekali lagi menjadi catatan penting,â€ tegasnya.
Menurut Syaiful keberadaan Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah menjadi sangat penting penting dalam mengubah wajah literasi Indonesia di masa-masa yang akan datang. Â Dorongan kebijakan kepada kepala daerah yang disampaikan terkait penyediaan APBD baik Kab/Kota/Provinsi dan APBN menjadi sangat penting untuk mendorong eksistensi perpustakaan sekolah.
Kepala Perpustakaan Amarta SMAN 1 Bantul Sutrisno sebegai Pemenang Lomba Perpustakaan SLTA Tingkat Nasional Tahun 2020 mengaku sangat berterimakasih atas kesempatan yang telah diberikan Perpusnas kepada semua perpustakaan sekolah untuk mengikuti lomba ini sehingga mampu memberikan motivasi kepada seluruh pustakawan untuk selalu memberikan layanan terbaik.
â€œKami semakin terpacu unntuk menjadikan perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar, pusat pengembangan kegiatan belejar mengajar untuk para siswa dan guru, juga pusat penelitian, sekaligus sebagai pusat rekreasi yang menyenangkan,â€ ungkapnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Kepala Perpusnas Dorong Kenalkan Potensi Daerah Melalui Buku Konten Lokal Untuk Para Pelajar

Surabaya, Jawa Timur--Salah satu agenda pembangunan Presiden Jokowi saat ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya tersebut bisa dicapai melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan literasi. Hingga 2019, telah ada 334 perpustakaan desa/kelurahan yang merasakan dampak positif dari paradigma baru perpustakaan.
"Prioritas pembangunan manusia yang unggul menjadi perhatian presiden," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di hadapan ribuan peserta Peer Learning Meeting nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Surabaya, Selasa malam, (3/12).
Transformasi perpustakaan diakui Kepala Perpusnas telah mengubah wajah perpustakaan umum. Tempat yang kian nyaman, koneksi internet yang cepat, ditambah ketersediaan koleksi yang tepat guna, merupakan deretan hal positif yang telah mengubah citra dan paradigma perpustakaan menjadi kekinian. Bahkan, di banyak daerah perpustakaan sudah menjadi motor penggerak pada ragam aktivitas masyarakat. Kuncinya ada pada komitmen, sinergitas, dan kolaborasi semua pihak.
Revolusi Industri 4.0 selalu mengedepankan teknologi. Artinya disini diperlukan penguasaan literasi. Literasi mempunyai empat tahapan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide, gagasan, dan kreativitas baru. Dan keempat kemampuan menciptakan barang dan jasa.
Menjamurnya produk-produk luar negeri, seperti dari negara Jepang atau Korea Selatan seolah membuktikan bahwa industri di Indonesia masih sebatas home industry. "Ini dikarenakan karena mayoritas masyarakat bukan lulusan perguruan tinggi. Hanya 10 persen penduduk Indonesia yang mengenyam bangku kuliah," tambah Syarif Bando.
Masih sedikitnya angka masyarakat yang menjadi sarjana justru menjadi tantangan bahwa perguruan tinggi diminta tidak hanya sekedar bagi-bagi sertifikat melainkan manusia yang berdaya saing. "Perusahan lebih membutuhkan tenaga kerja dibanding deretan gelar," imbuh Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Transformasi Perpustakaan Mengubah Wajah Perpustakaan Umum

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Selain karena memiliki manfaat yang luar biasa, perpustakaan juga menjadi tolak ukur dari peradaban bangsa. Disampaikan oleh Wakil Ketua DRPD Kota Salatiga, Saiful Mashud, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Harus kami sampaikan bahwa minat baca di Kota Salatiga luar biasa karena ada lebih dari 1.000 pengunjung setiap harinya. Akan tetapi, kami merasa masih harus perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerah kami kepada masyarakat," ungkap Saiful.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi keinginan pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerahnya. Menurutnya peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada literasi yang merupakan kedalaman akan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.
"Peradaban suatu bangsa dapat berkembang dengan baik apabila empat tingkat literasi diterapkan, yakni kemampuan dalam mengumpulkan sumber bacaan, memahami apa yang tersirat dan tersurat, mengemukakan ide dan gagasan, serta menciptakan barang dan jasa yang bermutu," terang Kepala Perpustakaan Nasional.
Seperti diketahui, Salatiga adalah kota kecil yang berada di tengah Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 197.000 orang dan memiliki luas wilayah sebesar 56.789 km2.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan, Tolak Ukur Sebuah Peradaban Bangsa