Salemba, Jakarta - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (13/11). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengetahui standar Â perpustakaan modern, hal ini menuju rencana strategis pemerintah daerah setempat dalam peningkatan mutu serta sistem keperpustakaan bertaraf internasional.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Frebi Rifai mengatakan, pembangunan perpustakaan di tahun 2020 menjadi salah satu mega proyek pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan rencana pembangunan perpustakaan modern ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan minat baca masyarakat setempat.
â€œAda tiga mega proyek pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilakukan tahun 2020, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit jantung, dan perpustakaan bertaraf internasional. Untuk itu, kami datang untuk meminta arahan dari Perpusnas sekaligus melihat standar perpustakaan modern seperti apa,â€ katanya.
Menanggapi rencana tersebut, Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Nurcahyono mengapresiasi semangat pemerintah Sulawesi Tenggara untuk membangun perpustakaan modern yang bertaraf internasional. Namun, kondisi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dibanding dengan perpustakaan di daerah lainnya.
â€œDari 23 perpustakaan yang mengajukan akreditasi, 17 diantaranya terakreditasi. Hal ini diperlukan dorongan serta dukungan dari DPRD setempat agar seluruh perpustakaan di Sulawesi Tenggara bisa terakreditasi,â€ katanya.
Nurcahyono menjelaskan, ada enam standar yang diperlukan untuk memenuhi standar perpustakaan nasional. Diantaranya, standar koleksi, layanan, sarana dan prasarana, SDM, pengelolaan dan kreativitas dalam mengelola perpustakaan.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Sulawesi Tenggara Berencana Bangun Perpustakaan Modern

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Moktar A. Parapaga didampingi sejumlah pejabat terkait melalukan audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, Selasa (6/6/2023).
 
Audiensi ini dilakukan untuk melaporkan progres pembangunan perpustakaan yang telah selesai di Kabupaten Kepulauan Talaud, serta mengajukan permohonan peresmian agar perpustakaan tersebut diresmikan oleh Kepala Perpusnas.
 
Wakil Bupati menyampaikan, pembangunan perpustakaan di wilayahnya telah selesai dan siap untuk diresmikan. Dia juga melaporkan bahwa bantuan dana alokasi khusus (DAK) telah berhasil dimanfaatkan dengan baik.
 
"Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan Perpusnas dalam membantu pembangunan perpustakaan di Talaud. Melalui dana alokasi khusus yang telah diberikan, kami berhasil merampungkan pembangunan perpustakaan ini dengan baik," ungkapnya.
 
Dikatakan, pemerintah daerah pun memberikan dukungan anggaran untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Misalnya, dengan alokasi dana desa untuk membantu perpustakaan desa. "Kami menyadari bahwa keberadaan perpustakaan ini penting untuk mendukung pendidikan," lanjutnya.
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sibolga Jamil Zeb Tumori yang juga turut hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan kekhawatirannya terhadap minimnya minat baca masyarakat pesisir. terlebih anggaran perpustakaan pun masih kurang. Maka, pihaknya mengajukan bantuan perahu pustaka guna meningkatkan minat baca di Sibolga.
 
"Minat baca anak-anak nelayan sangat minim. Mohon kiranya ada perahu yang bisa membawa buku singgah di pantai, ketika anak-anak singgah di pinggir pantai dapat membaca buku. Jadi keberadaannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang menunggu kapal masuk," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, Dani Bastiani mengatakan, kendala yang dihadapi oleh pihaknya terkait nomenklatur nama dinas. 
 
Dia mengungkapkan bahwa karena masalah tersebut, pihaknya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat yang seharusnya dapat diperuntukkan bagi pengembangan perpustakaan di Cimahi.
 
"Melalui audiensi ini kami memohon saran mengenai langkah yang sebaiknya diambil dalam mengatasi kendala ini," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan, Perpusnas pernah memiliki program bantuan kapal. 
 
Bantuan tersebut pada tahun 2005-2008 pernah diberikan kepada tujuh kabupaten, seperti Kabupaten Maros, Kabupaten Morowali. Namun, besarnya biaya operasional sehingga bantuan tersebut dihentikan.
 
"Untuk meningkatkan minat baca yang terpenting komitmen dari kepala daerah. Karena bukan minat baca kita yang rendah, tetapi akses dan bahan bacaan yang terbatas," katanya.
 
Dia berharap bahwa melalui kolaborasi yang baik, berbagai kendala yang dihadapi dapat teratasi, dan perpustakaan serta minat baca dapat terus berkembang di seluruh negeri.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji/Prakas

Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Talaud Selesai Dibangun, Siap Diresmikan

Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2024 [Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Kalimantan]
<div id="BEBF6CAC_D875_4D82_6BFA_BE265FF1C314"></div>

Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2024 [Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Kalimantan]

Salemba, Jakartaâ€”Fenomena Covid-19 akibat pemberitaan di media massa maupun media sosial membuktikan perlunya penguatan literasi di masyarakat. Meski di satu sisi malah menunjukkan lemahnya kemampuan literasi. Indonesia dan India adalah negara yang menjadi contoh baik dan buruknya kualitas hal tersebut. Bangkit dari pandemi melalui literasi merupakan bentuk kampanye yang digalakkan pemerintah saat ini. Dan perpustakaan menjadi bagian di dalamnya.
â€œKerala, salah satu negara bagian di India berhasil menekan laju penyebaran Corona dikarenakan pemahaman literasi yang baik. Pesan-pesan pemerintah yang dibuat selalu dapat dipahami masyarakat,â€ terang Kepala Biro Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat menjadi nara sumber Webinar Inovasi dan Kreasi Pustakawan Dalam Meningkatkan Kompetensi Menghadapi New Normal yang diadakan Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Selasa siang, (4/8).
Dalam Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga ditegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas nasional yang digiatkan oleh Bappenas. Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN tersebut adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.
Turunan dari arah kebijakan dan strategi yang dilakukan memiliki sejumlah program dan kegiatan prioritas, yakni peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
Meski telah dirumuskan dalam RPJMN, masih ada sejumlah persoalan yang menyebabkan literasi belum maksimal di Indonesia. Joko Santoso lantas menyebutkan tidak adanya konektivitas dan akses terhadap pengetahuan yang dibutuhkan, tidak adanya sumber dan bahan pengetahuan berkualitas, serta ketidakmampuan mendapatkan pengetahuan yang berguna akibat hambatan psikologis, fisiologis adalah sederet kendala yang ditemui. Â Â Â Â 
Maka dari itu, penguatan infrastruktur akses pengetahuan, penguatan sumber pengetahuan dan literasi menjadi solusi mengatasi kendala tersebut. Indonesia memiliki tidak kurang 164.610 ribu jenis perpustakaan. Merupakan negara kedua terbanyak di dunia yang memiliki perpustakaan. Padahal, IFLA hanya menstandarkan satu perpustakaan berbanding 25.000 penduduk. Jumlah perpustakaan di Indonesia adalah potensial aset yang harus dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.
â€œJika solusi sudah dilakukan, otomatis peningkatan kapabilitas individu dan kesejahteraan masyarakat akan membaik. Perpustakaan adalah himpunan pengetahuan dan transformasi pengetahuanâ€, imbuh Joko Â 
Lebih jauh Joko menjelaskan parameter pembangunan perpustakaan di Indonesia yang mencakup kemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tenaga perpustakaan yang terampil, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tranformasi perpustakaan berbasis koleksi dan program untuk masyarakat, serta komitmen juga dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
â€œArah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebagai pusat budaya, pusat kebudayaan dan pusat kegiatan masyarakat,â€ pungkas Joko.
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Transformasi Perpustakaan Bantu Perbaiki Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat Â 

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Rotasi, mutasi, dan promosi merupakan dinamika dari suatu organisasi. Dinamika yang dibarengi dengan harapan dan sikap optimisme lebih tinggi demi cita-cita mencerdaskan bangsa lewat perpustakaan.
Selasa, (12/3), disaksikan Sekretaris Badan Kepegawaian Negara (BKN), para pejabat struktural, fungsional dan para calon pegawai negeri sipil (CPNS), Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik empat pejabat tinggi madya (eselon 2).
Keempat pejabat yang dilantik tersebut antara lain Teguh Purwanto sebagai Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Upriyadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Nurcahyono sebagai Direktur Deposit Bahan Pustaka, dan Janti Suksmarini sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar.
Dalam amanahnya, Kepala Perpusnas menghendaki kinerja yang sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemustaka. â€œSebagai ASN, setiap kinerja harus dipertanggungjawabkan,â€ Kepala Perpusnas mengingatkan.
Tagline â€˜Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€™ adalah tema besar yang diusung Perpustakaan Nasional di 2019.
Arahan lebih lanjut, Kepala Perpusnas meminta Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi mampu mengungkap kepuasan pemustaka di seluruh Indonesia. Analisis koleksi mana yang kurang diminati, sedang dinikmati, dan sangat dinikmati masyarakat dan pemustaka. â€œPublish semua koleksi dan maksimalkan pengguna perpustakaan sebagai media promosi perpustakaanâ€.
Di bidang pengembangan dan pengolahan koleksi bahan pustaka, Muhammad Syarif menginginkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi pertama yang membeli seluruh koleksi. â€œKontrol seluruh terbitan baru. Usahakan 10 hari ketika karya cetak atau karya rekam beredar di masyarakat sudah ada di Perpustakaan Nasional,â€ tambah Muhammad Syarif. Hadirkan IKAPI untuk mengulas kebutuhan koleksi sesuai daerah.
Di bidang Direktorat Deposit Bahan Pustaka, pascaUU KCKR Nomor 13/2018 resmi diundangkan, maka Peraturan Pemerintah (PP) ditargetkan selesai kurang dari 10 bulan. Berikan progress kepada seluruh penerbit dan pengusaha rekaman atas koleksi KCKR yang mereka serahkan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Sulawesi Tenggara Berencana Bangun Perpustakaan Modern

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Talaud Selesai Dibangun, Siap Diresmikan

Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2024 [Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Kalimantan]

Transformasi Perpustakaan Bantu Perbaiki Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat Â

Lantik 4 Pejabat Tinggi Madya, Kepala Perpusnas : Setiap Kinerja Harus Dipertanggungjawabkan