Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) turut mendukung upaya percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) di seluruh Indonesia.
Dukungan diberikan dengan ikut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman antara 17 kementerian/lembaga, BUMN, dan badan hukum publik, yang memiliki layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui MPP. Kerja sama ini merupakan inisiatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para pihak yang melakukan kerja sama akan menyelenggarakan pelayanan publik di MPP sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan secara langsung Wakil Presiden RI, Maâ€™ruf Amin. Selain itu, seluruh kepala daerah yang akan menyelenggarakan MPP mengikuti acara secara virtual.
Wapres menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan komitmen dalam merealisasikan reformasi birokrasi. Wapres berharap nota kesepahaman segera diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral, guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas.
Dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahiran hingga kematiannya. â€œPengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,â€ jelas Wapres di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (28/6/2022).Â 
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/477IMG_2196.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Wapres memaparkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Hingga Juni 2022, sebanyak 59 MPP sudah hadir di masyarakat.
â€œSampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah,â€ urainya.
Selain target kuantitas, Wapres meminta agar kualitas MPP diperhatikan dengan melakukan evaluasi efektivitas maupun kesiapan untuk menjadi MPP digital.
â€œSaya optimis kita bisa mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut, apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, serta pimpinan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungannya,â€ tuturnya.
Wapres menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/415IMG_2072.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, yang hadir mewakili Kepala Perpusnas, menyatakan pihaknya bangga dilibatkan untuk mengadakanÂ sarana dan prasarana di MPP. Menurutnya, keterlibatan 17 instansi dalam nota kesepahaman ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pengurusan pelayanan publik.
Kemudahan akses ini sejalan dengan upaya Perpusnas untuk menjangkau masyarakat dengan menyediakan buku-buku yang mudah dijangkau dan dibaca. Esensinya, Perpusnas berupaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Di MPP, Perpusnas menyiapkan Pojok Baca Digital (Pocadi) sehingga masyarakat bisa mengurus kebutuhannya dan membaca buku.
â€œKarena intinya Perpustakaan Nasional juga mempunyai visi yang sama, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat sehingga masyarakat dipenuhi kebutuhan informasinya, dipenuhi semua kepentingannya, dan memudahkan di dalam pengurusan segala hal terkait dengan kepentingan mereka,â€ paparnya.
Dia mendukung upaya pemerintah untuk membangun MPP di seluruh daerah di Indonesia. Namun ditambahkannya, hal ini membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.
Â <img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/179IMG_0235.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Menteri PANRB ad interim, Mahfud Md, menjelaskan MPP diadaptasi di Indonesia sejak 2017. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan yaitu MPP DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Konsep penyelenggaraan MPP merupakan inisiasi yang bermula dari hasil studi, tiru, praktik pelayanan publik prima melalui konsep public service hall di Georgia dan Asan Xidmat di Ajerbaizan.
Untuk mendorong terselenggaranya MPP di kabupaten/kota, akan dilakukan upaya penguatan dan percepatan, yakni penguatan komitmen pimpinan terutama di daerah untuk mendukung terselenggaranya MPP, penguatan dukungan dari DPRD terkait kebijakan budgeting di daerah untuk pembentukan MPP, dan penguatan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan MPP dan dampaknya terhadap reformasi pelayanan publik.
Daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan sebagai berikut:
<ol>
<li>Menteri PANRB</li>
<li>Menteri Dalam Negeri</li>
<li>Sekretaris Mahkamah Agung</li>
<li>Menteri Keuangan</li>
<li>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</li>
<li>Menteri Agama</li>
<li>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional</li>
<li>Jaksa Agung RI</li>
<li>Kepala Kepolisian Negara RI</li>
<li>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)</li>
<li>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li>
<li>Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)</li>
<li>Kepala Perpustakaan Nasional RI</li>
<li>Direktur Utama BPJS Kesehatan</li>
<li>Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan</li>
<li>Direktur Utama PT Taspen</li>
<li>Direktur Utama PT PLN</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian PANRB

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Paradigma perpustakaan tidak lagi sekedar deretan buku berdebu, tetapi bagaimana perpustakaan mengubah kehidupan masyarakat dengan memperhatikan pendidikan dan teknologi ilmu terapan. "Banyak testimoni dari negara-negara maju yang mempunyai budaya baca tinggi bahwa ilmu yang diajarkan di kampus dapat diterapkan di masyarakat. Seperti halnya di Enrekang , banyak sekali butuh buku-buku ilmu terapan yang akan memandu masyarakat di seluruh profesi," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima rombongan DPRD Kabupaten Enrekang. Kunjungan DPRD Kabupaten Enrekang diterima di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, Senin (4/6).
Kepala Perpusnas menjelaskan perbedaan bangsa maju dan tidak maju parameternyaÂ yaitu budaya baca yang tinggi. Visi seorang pemimpin sangat menentukan, ada siklus mata rantai antara ide, kemampuan memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca. "Perpustakaan Nasional telah memperjuangkan dengan mewujudkan perpustakaan menjadi urusan wajib, InsyaAllah perpustakaan pada 2019 juga menjadi prioritas nasional," terang Syarif.Â  Selain itu, Syarif menjelaskan literasi dibentuk oleh 4 (empat) komponen dasar yaitu, pertama, kemampuan seseorang mengumpulkan sumber bahan bacaan untuk menunjang profesinya. Kedua, literasi adalah kemampuan sesorang memahami yang tersurat dan yang tersirat. Ketiga, literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide-ide baru. Keempat, literasi adalah kemampuan seseorang, perusahaan atau negara dalam menciptakan barang/jasa yang berguna bagi masyarakat.Â 
Wakil Ketua DPRD kabupaten Enrekang Arfan Renggong beserta rombonganÂ  menjelaskan maksud kunjungannya dalam rangka konsultasi terkait dengan kearsipan dan perpustakaan. "Saat ini, Kabupaten Enrekang sedang membahas tentang peraturan daerah tentang kearsipan," ujar Arfan.Â  Kabupaten Enrekang merupakan wilayah pegunungan yang sejuk yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Tanah Toraja, memiliki suku tersendiri yaitu suku Enrekang.
Kepala Perpusnas berpesan dalam pembuatan peraturan daerah (perda) nantinya dimasukkan klausul tentang buku sejarah dan kebudayaan Enrekang, selain itu diatur mekanisme pengadaan sumber daya yang berkualitas di perpustakaan. "Oleh karena itu diharapkan nantinya ada perda tersendiri tentang perpustakaan," jelas Syarif.
Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Saipul Akbar berharap perpustakaan dapat mendorong masyarakat Enrekang untuk maju melalui buku bacaan mengenai bercocok tanam.Â  Perpustakaan juga diharapkan dapat meningkatkan budaya baca di Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Enrekang Andi Aswan meminta Kepala Perpusnas sebagai putra daerah dapat membantu Enrekang agar dikenal luas. "Kita akan menambah literasi tentang Enrekang. Perpustakaan akan dijadikan wadah untuk mengenalkan Enrekang ke jenjang yang lebih tinggi," pungkas Aswan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti/Hanna Meinita

Klausul Buku Budaya Lokal Harus Masuk Dalam Perda Perpustakaan Kabupaten Enrekang

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pascameninggalkan status sebagai kabupaten tertinggal pada 30 Juli 2019, pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus bergerak menggiatkan pembangunan dari berbagai sektor. Pembentukan literasi dan menciptakan manusia unggul menjadi concern dari Pemkab Musi Rawas. Perpustakaan dan bunda baca adalah ujung tombak dari program tersebut. Pembangunan gedung perpustakaan lewat dana alokasi khusus (DAK) menjadi satu agenda yang ingin dicapai Pemkab Musi Rawas.
â€œKami berniat mengajukan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan di 2021. Kami pun sudah siapkan lahan di bekas lokasi Dekranasda. Lokasi perpustakaan berada di kawasan padat dan ramai,â€ ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Supriyadi di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti, Kamis, (13/3).
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB) Deni Kurniadi mengingatkan lahan untuk pembangunan gedung minimal satu hektar atau 10.000 meter persegi. Dan harus dilengkapi dengan detail engineering design (DED). â€œAnggaran untuk penyusunan DED menggunakan APBD. Silakan diajukan karena pertengahan 2020, sudah ditetapkan daerah-daerah mana saja yang mendapatkan DAK,â€ terang Deni.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan idealnya lokasi pendirian gedung berada di lahan kosong. Tapi, jika sudah ditetapkan, Perpusnas meminta urusan penghapusan aset harus sudah selesai di tahun ini. â€œJangan sampai pas penetapan baru penghapusan. Akan memakan waktu,â€ terang Nurhadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab. Musi Rawas Ajukan DAK Gedung Perpustakaan di 2021

Jakarta - Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Opong Sumiati, selaku pemimpin apel pada Senin (20/12/2021) mengatakan akan terus berupaya mendorong pustakawan Indonesia untuk siap bersaing dengan tenaga asing.
Opong juga menekankan dalam upaya mewujudkan pustakawan Indonesia yang berkompetensi tersebut, seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas wajib berkerjasama untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyesuaikan kualitas kompetensi yang sekarang dimiliki dengan standar kompetensi pustakawan.
â€œIni merupakan sebuah ujian bagi kita untuk dapat bertahan dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Sekaligus sebuah kesempatan untuk berkembang dan terus menambah kompetensi di tengah arus globalisasi,â€ jelas Opong.
Sejak akhir tahun 2015, negara-negara ASEAN telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan menghadirkan empat pilar yang menjadi fokus utama diantaranya pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, serta kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.
Standar kompetensi pustakawan harus dimiliki oleh setiap pustakawan agar mereka dapat berkinerja baik dengan mengetahui keberadaan institusi, pelanggan, dan cara kerja. Di samping melakukan peningkatan kompetensi terhadap pustakawan, diperlukan juga penjaminan kualitas pustakawan.
Salah satu upaya untuk memastikan kualitas pustakawan ini adalah dengan sertifikasi pustakawan. Tujuan sertifikasi profesi sendiri adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat, baik melaui proses pembelajaran formal, non formal, dan pelatihan kerja ataupun pengalaman kerja.
â€œDalam dunia profesional kita harus terus memastikan bahwa kita dapat terus berkualitas sepanjang waktu. Sertifikasi merupakan pembuktian dan pengakuan bahwa diri kita kompeten,â€ ungkap Opong.
Saat ini ada sepuluh klaster dalam skema sertifikasi pustakawan yang bisa diikuti. Penjelasan lengkap mengenai sertifikasi tersebut dapat diakses melalui halaman website sertifikasi pustakawan yakni <a href="https://sertifikasi-pustakawan.perpusnas.go.id/">https://sertifikasi-pustakawan.perpusnas.go.id</a>.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Editor: Basma Sartika

Perpusnas Dukung Peningkatan Kompetensi Pustakawan melalui Sertifikasi Pustakawan

Salemba, Jakarta â€“ Di hari pertama masuk kerja usai Idulfitri 1443 H, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan halalbihalal secara hybrid, Senin (9/5/2022) di Aula Perpusnas Salemba.
Halal Bihalal dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pustakawan utama, purnabhakti, dan seluruh pegawai di tiap unit kerja.Â 
Pengisi tausiyah, Ustadz Doni Dion mengatakan, makna dari halalbihalal adalah silahturahmi dan saling memaafkan. Silahturahmi bertujuan untuk memperkuat persaudaraan.
"Seperti sekarang ini kita kumpul untuk bersilahturahmi. Silaturahmi penting karena silahturahmi menyambung sesuatu yang putus, mengikat sesuatu yang lepas," ungkap ustadz pemenang Akademi Sahur Indonesia (AKSI) Asia 2021.
Mengenai anjuran silahturahmi, lanjut ustadz Doni Dion, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Adapun bunyi haditsnya Man ahabba ayyubsatho lahu firrizqi, wayunsaâ€™a lahu fii atsarihi wal yashil rahimahu. Artinya: â€œBarangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim.
"Yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya maka senantiasa mereka menyambung tali silahturahmi.Â  Karena kalau kita lihat secara medis, kita bertatap muka satu sama lain itu akan memunculkan suatu hal yang bahagia," ungkapnya.
Selain itu, dengan silahturahmi juga mendekatkan kebaikan, menjauhkan kemudharatan, serta mendatangkan keberkahan. Selain silahturahmi, makna halalbihalal yakni saling memaafkan.
"Poin penting halalbihalal ini kita silahturahmi, harus saling memaafkan kesalahan orang lain, itu yang paling mulia. Apalagi kita semua ini bersaudara walaupun berbeda suku, ras, agama dan budaya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, sejarah kupat yang diperkenalkan Sunan Kaijaga kepada masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga membudayakan dua kali bakda, yaitu bakda lebaran dan bakda kupat yang dimulai seminggu sesudah lebaran.
"Kata ketupat dalam filosofi Jawa memiliki berbagai makna. Ketupat atau kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat artinya mengakui kesalahan," jelasnya.
Tradisi sungkeman, lanjutnya, menjadi implementasi ngaku lepat mengakui kesalahan bagi orang Jawa. "Dan saya kira ini mengajarkan pentingnya menghormati orang tua," lanjutnya.
Kemudian, lebaran sudah usai menandakan berakhirnya waktu puasa. Lebaran meluber atau melimpahkan rezeki, ajakan untuk kaum Islam mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, dan lainnya. Leburan sudah habis dan lebur artinya dosa dan kesalahan akan melebur habis.
"Karena Islam dituntut untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Laburan berasal dari kata labur dengan kapur yang biasa digunakan untuk menjernihkan air maupun pemutih dinding maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin," pungkasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Prakas A

Halalbihalal, Momentum Silahturahmi dan Saling Memaafkan

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI meluncurkan Buku Hasil Alih Aksara, Alih Bahasa, Penyaduran dan Kajian Naskah Kuno. Sebanyak 150 judul buku yang diluncurkan kali ini berbasis naskah nusantara dan terbagi dalam 4 kategori yaitu Alih Aksara, Alih Bahasa, Penyaduran dan Kajian Naskah Nusantara.
Peluncuran buku hasil kerjasama dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) ini diselenggarakan di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2019). Peluncuran diisi dengan diskusi yang menghadirkan 10 narasumber yang merupakan perwakilan dari penulis buku.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan perpustakaan merupakan institusi peradaban yang berbicara tentang ribuan tahun yang lalu, kini, dan juga jutaan tahun yang akan datang. Ia juga menolak pernyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya baca rendah, padahal kenyataannya Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki aksara terbanyak di dunia.
Sementara itu, Ketua Manasa Munawir Holil menjelaskan sebanyak 150 judul buku ini merupakan hasil seleksi dari ratusan judul buku. â€œKegiatan ini sependek ingatan saya, belum pernah terjadi di Indonesia. Menerbitkan satu judul buku per tahun saja merupakan kegiatan yang sangat langka dalam konteks penerbitan buku yang berbasiskan naskah nusantara, apalagi hari ini akan diluncurkan 150 judul buku,â€ ungkapnya.
Seremonial kegiatan dilaksanakan dengan penyerahan buku secara simbolis dari penulis kepada Perpustakaan Nasional. Rincian dari buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional tersebut sebagai berikut: 65 buah judul buku karya Alih Aksara, 35 buah judul buku karya Alih Bahasa, 20 buah judul buku karya Saduran, dan 30 buah judul buku karya Kajian.
Dengan diadakannya peluncuran buku ini diharapkan agar hasil dari kegiatan Alih Aksara, Alih Bahasa atau Terjemahan dan juga Saduran ini mampu diinformasikan serta disebarluaskan kepada masyarakat guna melestarikan salah satu hasil budaya bangsa, yaitu naskah kuno nusantara.
Reporter: Desriana Dwiyanti/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Klausul Buku Budaya Lokal Harus Masuk Dalam Perda Perpustakaan Kabupaten Enrekang

Kab. Musi Rawas Ajukan DAK Gedung Perpustakaan di 2021

Perpusnas Dukung Peningkatan Kompetensi Pustakawan melalui Sertifikasi Pustakawan

Halalbihalal, Momentum Silahturahmi dan Saling Memaafkan

Perpustakaan Nasional Meluncurkan 150 Judul Buku Berbasis Naskah Kuno