Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menekankan pentingnya pembentukan karakter dan literasi pada masa kini demi meraih masa depan yang lebih baik. Dia menekankan, dua hal ini bisa membangun spirit kemanusiaan.
â€œLiterasi adalah orang yang memiliki penguasaan iptek yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa,â€ jelasnya saat menerima kedatangan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih Hasan Ali Basam Kasuba di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (2/7/2021).
Wakil Bupati Halmahera Selatan menuturkan dirinya dan Bupati mempunyai keinginan besar untuk mengubah mindset masyarakat yang menganggap pendidikan hanya sebagai pendidikan formal agar bisa meraih profesi pekerjaan kantoran. Pasangan kepala daerah ini berkomitmen untuk mendukung terciptanya wirausaha di masyarakat.
â€œYa kalau kita di daerah rata-rata memang pendidikannya pengen tinggi, supaya bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi PNS. Tapi tidak terbangun apa namanya mindset bagaimana bisa berdikari, kalau kita bahasanya sekarang anak milenial enterpreneurship istilahnya, punya jiwa entrepreneurship, punya keinginan untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat,â€ ujar wakil bupati yang baru dilantik pada 24 Mei 2021 tersebut.
Dia menegaskan, ke depan, akan berupaya membangun ekonomi secara terstruktur. Pengembangan ekonomi akan dibangun untuk menopang sumber daya alam yang dimiliki kabupaten tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menegaskan keseriusan Perpusnas untuk mempererat sinergi di Halmahera Selatan dengan memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perpustakaan dan pengembangan indeks literasi masyarakat di sisi hulu. Di antaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan dan bantuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Pada 2020, Halmahera Selatan sebenarnya menerima alokasi DAK untuk menu perabot sebesar Rp499 juta. Namun saat itu carry over karena tidak sempat untuk kontrak. Tahun ini, alokasi DAK untuk menu perabot kembali dianggarkan dan sudah masuk kontrak.
â€œKemudian yang berikutnya ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini juga 2020 sudah kita berikan bantuan ada komputer, buku, pelatihan, dan sebagainya. Tapi tahun ini 2021, ada tiga desa yang akan kita berikan bantuan, Desa Tuokona, Desa Wayamiga dan Desa Mandaong,â€ urainya.
Dengan kunjungan ini diharapkan Perpusnas dapat meningkatkan sinergi dengan masyarakat Halmahera Selatan melalui kepala daerah, yang direalisasikan dengan pemberian sejumlah buku dan unit komputer yang akan dikirimkan ke lokasi.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Halmahera Selatan  Â 

Merdeka Selatan, Jakarta&nbsp;&ndash; Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando beserta jajaran menerima kunjungan dari delegasi Perpustakaan Negara Malaysia dan Persatuan Pustakawan Malaysia yang dipimpin oleh Dato&rsquo; Nafisah Binti Ahmad di Jakarta, Kamis (1/2). Kunjungan ini bermanfaat untuk saling berbagi pengalaman dan cerita mengenai kemajuan dan pencapaian dari perpustakaan di masing-masing negara sehingga dapat mengoptimalisasikan peran perpustakaan di tengah-tengah masyarakat.
Delegasi yang berjumlah sembilan orang ini memiliki tiga agenda tujuan utama, yaitu (1) melihat fasilitas gedung layanan Perpusnas yang belum lama diresmikan yang merupakan bangunan perpustakaan tertinggi di dunia,&nbsp; (2) sharing experience bagaimana Indonesia memiliki legitimasi hukum melalui Undang-undang yang mengatur pelaksanaan perpustakaan di seluruh Indonesia, dan 3) mengajak para pustakawan Indonesia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kongres International Federation&nbsp; of Library Association&nbsp; and Institutions (IFLA) 2018 yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia, 24-30Agustus 2018 mendatang.
Dalam testimoninya, Dato&rsquo; Nafisah mengaku kagum dengan kemajuan yang dilakukan oleh Perpusnas saat ini. Ia mengaku terakhir kali berkunjung ke Perpusnas 25 tahun lalu. Dukungan dari Presiden Jokowi juga sangat membantu terwujudnya transformasi layanan yang mutakhir dari seluruh fasilitas Perpusnas. Perpustakaan Nasional, lanjut Dato&rsquo; Nafisah, kini sudah sejajar dengan perpustakaan yang ada di lingkup ASEAN, seperti Perpustakaan Negara Malaysia maupun National Library of Singapore (NLS). &ldquo;Saya berharap kehadiran Perpustakaan Nasional mampu menciptakan sinergi yang erat di lingkup ASEAN dan dapat mendukung kemajuan ASEAN Community,&rdquo; ujarnya.
Kunjungan perpustakaan negara dan federasi Persatuan Pustakawan Malaysia&ndash;Indonesia menyebutnya IPI&ndash;juga ingin memahami perkembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Indonesia. &nbsp;Nafisah &nbsp;merasa takjub terhadap TBM &nbsp;yang lahir dari swadaya&nbsp; masyarakat tapi bisa sangat pesat berkembang di Indonesia. &ldquo;Bedanya,&nbsp; perpustakaan desa di Malaysia yang maju dan berkembang setelah ada kucuran anggaran dari Kerajaan Malaysia dengan jumlah yang besar dan dalam periode yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Dato&rsquo; Nafisah.
Terkait dengan perhelatan Kongres IFLA 2018 di Malaysia, Kepala Perpusnas berkomitmen untuk mengirimkan delegasi dengan kuantitas yang banyak untuk dapat mengambil peran dan transfer pengetahuan dari pustakawan seluruh dunia. &ldquo;Kami akan usahakan mengirimkan 100 peserta dari Indonesia aktif mengikuti even tersebut,&rdquo; ucap Muhammad Syarif.
Dato&rsquo; Nafisah&nbsp;mengatakan bahwa dunia tidak akan bertranformasi &nbsp;jika perpustakaan tidak bertransformasi, sehingga &nbsp;pustakawan harus terus &nbsp;mengembangkan diri dan bergerak agar dapat memobilisasi pengetahuan kepada masyarakat luas. Jangan selalu menggantungkan diri dengan bantuan dari pemerintah.
Selepas mengunjungi Perpusnas, seluruh delegasi perpustakaan dan federasi Persatuan Pustakawan Malaysia&nbsp; dijadwalkan akan mendatangi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melihat langsung perkembangan taman bacaan masyarakat yang ada di Kota Bandung.
&nbsp;
Reportase: Radhitya Purnama/Hartoyo Darmawan

Kepala Perpustakaan Negara Malaysia Kagumi Transformasi Mutakhir Layanan Perpusnas

Bogor, Jawa Barat - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan museum dan perpustakaan adalah paradoks yang dibutuhkan oleh Indonesia. Gabungan antara museum dan perpustakaan, bisa menjadi agenda intelektual baru dalam kehidupan.
Hal ini disampaikan Menteri Syahrul Yasin saat grand launching Museum Tanah dan Pertanian sekaligus peresmian â€œOpen Virtual Literacy Roomâ€ yang dibawahi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Perpustakaan Nasional dengan Kementan.
â€œSaya merasa ini kurnia luar biasa karena menyaksikan sebuah museum dan sebuah perpustakaan, ini menjadi paradoks dalam pikiran saya. Museum menandakan sesuatu yang lama, tetapi perpustakaan selalu menembus ke depan,â€ jelasnya di Museum Tanah dan Pertanian, jl. Ir. H. Juanda No. 98, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (3/3/2020).
Museum disebut menggambarkan kejayaan Indonesia di masa lampau yang memiliki daya tarik tinggi untuk masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Perpustakaan, menjadi penanda bahwa agenda perjalanan esok hari tidak meninggalkan masa kemarin.
Melalui museum, menurut Menteri Syahrul Yasin Limpo, dirinya meyakini bahwa pertanian Indonesia akan semakin lebih maju, mandiri, dan modern. Sementara perpustakaan yang modern erat kaitannya dengan proses literasi. Menteri Syahrul berharap, Perpustakaan Nasional bisa menghubungkan Pustaka Kementan dengan perpustakaan dunia, misalnya Perpustakaan Leiden di Belanda.Â â€œBicara modern, bicara literasi. Bicara literasi, bicara kapasitas. Bicara kapasitas, bicara kekuatan,â€ urainya.
Dia berharap kehadiran Museum Tanah dan Pertanian dengan perpustakaan dapat menjadikan pertanian Indonesia menghasilkan produk unggul dan bisa mandiri. â€œPerpustakaan sudah menembus bentuk-bentuk industri 4.0 yang ada, saya berharap anak-anak bisa membedakan mengolah pertanian secara tradisional dan bioteknologi,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementan

Mentan Syahrul Yasin Limpo: Perpustakaan Menembus ke Depan   

Wakatobi, Sulawesi Tenggara &ndash;&nbsp;Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berkesempatan menghadiri HUT ke- 14 Kabupaten Wakatobi. Puncak perayaan Hari Jadi tersebut diselenggarakan di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi, yang dihadiri oleh Bupati Wakatobi Arhawi, Wakil Bupati, para pimpinan Muspida, SKPD, tokoh agama, adat, dan seluruh elemen masyarakat, Senin, (18/12/2017).
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpusnas menyerahkan secara simbolis bantuan mobil perpustakaan keliling kepada Bupati Wakatobi Arhawi. Bantuan tersebut sifatnya sitmulan sehingga diharapkan peran aktif dan dukungan Pemda untuk menganggarkan dalam APBD berikutnya agar manfaat dari layanan perpustakaan keliling semakain banyak dirasakan oleh masyarakat.
Selain memberikan bantuan unit perpustakaan keliling, Kepala Perpusnas juga menandatanganani kesepakatan bersama dengan seluruh Kepala Desa se-Kab. Wakatobi untuk pelaksanaan perpustakaan desa. Dalam arahannya di hadapan Bupati dan seluruh masyarakat yang hadir, Kepala Perpusnas menyampaikan pentingnya perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reportase : Dewi Kartikasari

Perpusnas Serahkan Bantuan Perpustakaan Keliling kepada Kab. Wakatobi

Jakarta - Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Katalog Induk Perpustakaan Indonesia (KIPI), Rabu (15/03/2023).
 
Pada kesempatan tersebut diawali&nbsp; laporan pertanggungjawaban panitia penyelenggara yang selanjutnya dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting mewakili Kepala Perpustakaan Nasional RI. &nbsp;
 
&ldquo;Sosialisasi implementasi KIPI Perpustakaan Nasional sebagai amanatkan dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan Perpustakaan Nasional bertugas menetapkan kebijakan nasional,&rdquo; tegasnya.
 
Penetapan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan adalah melaksanakan pembinaan pengembangan evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia dan mengembangkan Standar Nasional Perpustakaan.
 
Terkait urusan penyusunan dan penerbitan blibiografi daerah dan katalog induk daerah, Perpustakaan Nasional berusaha memberikan informasi perkembangan terbaru sekaligus pembinaan baik dari segi kebijakan regulasi maupun kebijakan teknis pengelolaan Perpustakaan.
 
&ldquo;Melalui sosialisasi implementasi KIPI ini, kami berharap kolaborasi dan Sinergi dari seluruh dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi untuk secara rutin memberikan kontribusi data agar dapat menciptakan bibiografi nasional yang komprehensif serta dapat memberikan titik akses penelusuran yang luas&rdquo; Pungkas Maria Giting sebelum resmi membuka acara sosialisasi.
 
Paparan pada sesi pertama pada rangkaian acara Sosialisasi Implementasi KIPI Perpustakaan Nasional disampaikan oleh Sri Mulyani Pustakawan Ahli Madya Perpustakaan Nasional dengan pokok bahasan Pengolahan berbasis RDA dan Tajuk Kendali Nasional sebagai Metadata Digital.
 
&ldquo;Tajuk Kendali Nasional merupakan proses memelihara kekosistenan dan keseragaman bentuk verbal yang digunakan sebagai satu titik akses&rdquo;. ungkap&nbsp; Sri&nbsp; Mulyani.
 
Perpustakaan Nasional sudah mengembangkan tajuk kendali nasional dalam bentuk online yang dapat diakses pada link <a href="https://tajukonline.perpusnas.go.id/">https://tajukonline.perpusnas.go.id/.</a> fungsi dari tajuk kendali online ini digunakan untuk mengendalikan tajuk subjek seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga deposit dan lembaga pembina.
 
Sri Mulyani juga menambahkan, &ldquo;Perpusnas kedepan akan membuat suplemen - suplemen tambahan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan.&rdquo;
 
Dimana suplemen tambahan tajuk kendali nasional ini sudah mengacu dengan aturan - aturan yang ada pada RDA (Resource Description Access) yang merupakan penyempurna aturan AACR2. ini dikarenakan AACR2 masih kurang fleksibel, tidak mampu mengakomodasi sumber baru dan tidak cocok untuk dunia digital di bandingkan dengan RDA.
 
Sementara itu, seiring dengan arah kebijakan Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional maka melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan membuat pengendalian pembuatan katalog di seluruh perpustakaan binaannya. Perpustakaan - perpustakaan ini merupakan produsen primer data bibliografi daerah. Dari hal tersebut maka harus di seragamkan guna membangun satu data perpustakaan.
 
Ketua kelompok kerja penelusuran dan pengolahan data informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), Aristianto Hakim mengatakan, Kendala pengumpulan data Nasional disebabkan Sistem penghasil data antar instansi belum terintegrasi, beragamnya referennsi standar data, belum ada tata kelola data yang terstandar, ego sektoral dan tidak validnya data.
 
Dasar hukum kebijakan satu data Perpustakaan Nasional dimulai dengan adanya Perka Perpusnas nomor 10 tahun 2021 tentang kebijakan satu data perpustakaan, hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam kebijakan perpres no 39 tahuan 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 
Kebijakan satu data perpustakaan diwujudkan dengan adanya Portal Satu Data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menyajikan data-data dari seluruh Pusat dan Unit Kerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menyediakan data dalam format yang mudah dicari, diakses serta digunakan kembali, dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan data yang telah tersedia serta menciptakan inovasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan negara Indonesia.
 
&nbsp;
 
Reporter: Arie Zani Purnomo
 
Fotografer: Prakas Agrestian
 
&nbsp;

Sosialisasi Implementasi Katalog Induk Perpustakaan Indonesia

Makassar, Sulselâ€”Era digital memaksa perpustakaan harus berbenah penampilan agar lebih menarik masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menargetkan pembangunan perpustakaan yang representatif di seluruh kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap. Hal tesebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, Sabtu, (20/10).
â€œSelama ini prioritas perpustakaan kerap menjadi yang paling akhir. Padahal upaya mencerdaskan anak bangsa bukan sekadar belajar tapi juga membaca. Era digital memang nyaris membuat mati semua sektor kehidupan. Teknologi membuat semuanya terlihat mudah. Dan jika tidak mengikuti perkembangan, dipastikan akan mudah dilibas zaman,â€ ujar Gubernur Nurdin dihadapan seluruh DInas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Gubernur menginginkan nantinya semua perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan di tiap kabupaten/kota berlokasi di tempat yang strategis, misalnya di ruang publik (taman). Gubernur Nurdin lantas menceritakan pengalamannya semasa menjadi Bupati Bantaeng dimana perpustakaan justri tumbuh berkembang hasil inisiatif sekumpulan anak muda. â€œJadi, sebenarnya ini hanya persoalan inovasi.â€
Globalisasi menuntut adanya persaingan yang ketat dan keterbukaan informasi. Masyarakat tidak boleh tidak tahu terhadap pembangunan, apalagi jika berkaitan dengan pelayanan publik. Jangan lagi ada sekat informasi. Publik harus tahu program pembangunan yang sedang berjalan. Mewadahi hal tersebut Pemprov Sulsel sudah meluncurkan Pusat Pengaduan Masyarakat berbasis digital. Itu hanya contoh kecil yang bisa dilakukan dan dikembangkan oleh kabupaten/kota.
Pun dengan perpustakaan. Dinas perpustakaan bisa menggandeng perusahaan multi nasional maupun yang pihak swasta lainnya lewat dana CSR demi mengembangkan perpustakaan menjadi lebih kreatif dan representatif. Caranya, pangkas birokrasi dan hadirkan kesetiaan. Selama ada kemauan, pasti disitu ada jalan. Perpustakaan daerah harus jadi unggulan. Anggaran pendidikan dibuat sepaket dengan perpustakaan. Jika semua bergerak, maka perpustakaan Sulawesi Selatan akan menjadi model di Indonesia.
Menanggapi niat mulia Gubernur, Perpustakaan Nasional menyatakan siap membantu. Dana alokasi khusus (DAK) untuk pengembangan perpustakaan kabupaten/kota sudah disiapkan Perpusnas. â€œNamun, seberapa jauh Dinas Perpustakaan memahami ruang lingkup perpustakaan yang sesuai tren zaman juga mutlak diperlukan. Jangan merasa minder jika berbicara tentang perpustakaan karena perpustakaan adalah institusi peradaban yang menghubungkan ilmu pengetahuan di masa lalu, saat ini dan di masa yang akan datang,â€ pesan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Dunia saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Banyak kemudahan yang diciptakan. Dunia sudah diibaratkan berada dalam genggaman. Tapi, tidak berarti apapun jika tidak diimbangi dengan kemampuan membaca. Kegemaran membaca akan mendorong pertumbuhan literasi. Semakin banyak yang dibaca akan semakin banyak dunia yang dikenal. Pemahaman terhadap perkembangan yang terjadi bisa lebih mudah. Salah satu manfaat perpustakaan adalah mempertemukan orang dengan bahan bacaan yang dibutuhkan, ucap Muhammad Syarif.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Halmahera Selatan Â

Kepala Perpustakaan Negara Malaysia Kagumi Transformasi Mutakhir Layanan Perpusnas

Mentan Syahrul Yasin Limpo: Perpustakaan Menembus ke Depan

Perpusnas Serahkan Bantuan Perpustakaan Keliling kepada Kab. Wakatobi

Sosialisasi Implementasi Katalog Induk Perpustakaan Indonesia

Rakorda Perpustakaan Sulsel : Gubernur Sulsel Janjikan Perpustakaan yang Representatif di Seluruh Kab/Kota