Batu, Jawa Timurâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando melakukan kunjungan ke Perpustakaan Politeknik Angkatan Darat (Poltekad Kodiklatad) di Kota Batu, Jawa Timur.
Kunjungan dilaksanakan pada Jumat, 4 Februari 2022. Kepala Perpusnas diterima Komandan Poltekad Kodiklatad, Brigjen TNI Nugraha Gumilar, meninjau sarana dan prasarana perpustakaan yang memiliki tiga lantai tersebut. Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan diskusi untuk meningkatkan fasilitas layanan Perpustakaan Poltekad Kodiklatad.
Adapun layanan yang ditinjau adalah ruang pertemuan Ganesha di lantai 1, dilanjutkan ke lantai 2 yang memiliki layanan sirkulasi dan koleksi umum, serta layanan referensi, rujukan, dan alat peraga alutsista militer.
Di lantai 3, Kepala Perpusnas dan Komandan Poltekad Kodiklatad mengunjungi layanan audiovisual dan multimedia serta layanan ruang baca dan belajar pemustaka. Saat mengunjungi layanan audiovisual dan multimedia, Kepala Perpusnas berinteraksi dengan salah satu mahasiswa yang mengakses layanan referensi Perpusnas, e-Resources.
Sebelum mengakhiri kunjungan, Kepala Perpusnas menuliskan pesan dan kesannya di buku tamu. Kepala Perpusnas mengapresiasi komitmen pimpinan dan pemanfaatan perpustakaan yang dinilai sudah sangat baik. Dia berharap agar Perpustakaan Poltekad meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Perpusnas didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi dan Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar. Sementara Komandan Poltekad Kodiklatad didampingi Dirbinlitjianbang Kol. Inf. R. Raja Sulung Purba, Kepala Perpustakaan Prijo Poedjianto, dan pejabat terkait.
<a href="https://poltekad.ac.id/" target="_blank" rel="noopener">Perpustakaan Poltekad</a> yang berlokasi di Jalan Raya Anggrek, Desa Pendem, Kota Batu, Jatim ini memiliki luas keseluruhan mencapai 1.508 meter persegi. Perpustakaan mempunyai visi sebagai pusat penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Perpustakaan Poltekad memiliki sejumlah layanan digital di antaranya Layanan Kopral atau Layanan konsultasi dan penelusuran referensi secaraÂ online, Layanan buku elektronik terbuka, dan Layanan tugas akhir mahasiswa. Selain itu, Perpustakaan Poltekad berinovasi dan berkreasi dengan mendirikan Rumah Belajar Nusantara yang terletak di jalan Muharto, Kota Batu, Jawa Timur serta mendonasikan buku-buku bacaan untuk anak.Â 
Reporter: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas Kunjungi Perpustakaan Poltekad Kodiklatad

Salemba, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyelenggarakan pembekalan replikasi fasilitator daerah (fasda) tahap pertama program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
 
Pembekalan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep penguatan literasi melalui perpustakaan, serta mengungatkan komitmen dan peran fasda dalam program TPBIS.
 
TPBIS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, seluruh fasda merupakan presentasi wakil dari pemerintah pusat melalui Perpusnas untuk bertemu dengan pemerintah daerah, sehingga fasda harus paham betul peran dari Perpusnas.
 
"Peran Perpusnas adalah supporting dalam mentrigger stakeholder," ungkapnya dalam pembukaan Pembekalan Replikasi Fasilitator Daerah tahap pertama program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diselenggarakan secara daring, pada Kamis (30/3/2023).
 
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan, terdapat empat faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Diantaranya, penguasaan ilmu pengetahuan yang kurang, kreativitas dan inovasi yang minim, akses terhadap permodalan yang kurang, serta kultur budaya malas yang masih ada di masyarakat.
 
Maka, peningkatan skill masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga perpustakaan berperan meningkatkan skill dengan menyediakan berbagai buku ilmu terapan.
 
"Fasilitator hadir untuk mendampingi masyarakat dalam memproduksi barang maupun jasa," lanjutnya.
 
Misalnya, ketika ada produk makanan maka dapat didampingi untuk pengujian mutu ke BPOM. Tak hanya itu, juga cara penjualan produk-produk yang dihasilkan.
 
"Bagaimana menarasikan pilihan ekonominya, bagaimana kualitasnya dan dia harus kita latih untuk memasukkan produknya ke dalam pasar global melalui online," terangnya.
 
Pembekalan replikasi fasda tahap 1 ini diikuti sebanyak 338 fasilitator. Dengan rincian 66 fasda dari 33 provinsi dan sebanyak 272 fasda dari 136 kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan jumlah mitra sebanyak 450 perpustakaan. Pembekalan dilaksanakan selama dua hari 30 Maret dan 3 April 2023 secara daring.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar mengatakan, kehadiran perpustakaan bertujuan meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 
"Tidak perlu diragukan lagi, peran perpustakaan sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ungkapnya.
 
Dikatakan, Perpusnas telah melaksanakan program TPBIS sejak tahun 2018. Program ini memiliki dampak yang luas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama empat tahun berjalan, program TPBIS&nbsp; telah menyentuh sebanyak 2.133.918 anggota masyarakat. 
 
Bahkan sudah ada 1.125 desa di 18 kabupaten/kota yang telah mereplikasi program ini sebagai program mandiri yang didanai oleh APBD.
 
"Bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum mereplikasi kami mendorong agar program ini juga dapat di replikasi di&nbsp; daerah," katanya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
&nbsp;

Pembekalan Fasilitator Daerah Program TPBIS

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan daerah telah berperan aktif dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari nilai kegemaran membaca masyarakat yang meningkat dengan rata-rata nasional 63,8 pada posisi tinggi. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang memerlukan usaha lebih.
&ldquo;Terima kasih untuk partisipasi dan inisiasi yang dilakukan sehingga tingkat kegemaran membaca meningkat sangat baik. Namun, ada beberapa daerah yang masih perlu pr besar,&rdquo; ucap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar.
Deputi Adin menerima kunjungan kerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (7/2/2023).
Menurut dia, nilai kegemaran membaca masyarakat diambil dari kajian berbasis ragam langkah ilmiah yang kemudian dipetakan untuk bersama-sama mendorong menjadikan kegemaran membaca menjadi budaya yang dapat didekatkan dengan beberapa instrumen, sehingga menjadi habit.
&ldquo;Potret hasil kajian ilmiah itu menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu strategi dan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan kegemaran membaca,&rdquo; katanya.
Saat ini, masyarakat cenderung lebih menyukai bahan bacaan elektronik atau digital. Dengan demikian, penetrasi internet sangat inline dengan kebiasaan membaca masyarakat. Untuk itu, apa pun jenis bantuan yang disalurkan Perpusnas akan diarahkan lebih besar pada digitalisasi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, Danyal, menyatakan perpustakaan sangat berpengaruh dalam meningkatkan budaya membaca dan literasi masyarakat. Pada tahun 2022, Konawe Kepulauan juga mendapatkan mobil perpustakaan keliling untuk menjangkau daerah terpencil.
&ldquo;Ada keterampilan yang terbentuk dari membaca buku dan saat ini pendapatan yang diperoleh bisa mencapai Rp. 3jt/bulan,&rdquo; ungkapnya.
Dia juga menyampaikan kebutuhan akan Pojok Baca Digital (Pocadi) untuk lebih memfasilitas masyarakat, sehingga perkembangan perpustakaan dapat menjadi andalan.
Mobil perpustakaan keliling dan Pocadi merupakan bentuk stimulan yang disalurkan Perpusnas ke daerah. Stimulan ini berfungsi sebagai trigger dan kuotanya terbatas, dengan demikian diharapkan daerah yang mendapatkan juga memberikan dukungan.
Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas, Nurhadisaputra, yang turut hadir pada kesempatan itu. Lebih lanjut, Nurhadi juga menerangkan bahwa mulai tahun 2023, konsep pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan oleh daerah mengalami pergeseran dari yang awalnya reguler menjadi penugasan.
&ldquo;Dulu, ketika reguler daerah mana saja bisa mengajukan sesuai kebutuhan. Kalau penugasan itu diawal sudah harus menetapkan daerah, jadi yang akan dibuka sistemnya di aplikasi Krisna hanya yang masuk ke dalam lokasi prioritas,&rdquo; jelasnya.&nbsp; 
Terkait bantuan DAK, dilanjutkan oleh Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto, perubahan konsep pengajuan tersebut juga mempengaruhi syarat utama penerimanya, salah satunya ialah perpustakaan wajib terakreditasi.
Dia juga mengatakan 27 perpustakaan provinsi dan sekitar 280 perpustakaan kabupaten/kota telah terakreditasi. Untuk itu, dia mengajak seluruh tamu yang hadir untuk mendorong daerahnya masing-masing untuk melakukan akreditasi perpustakaan.
&ldquo;Akreditasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari perpustakaan di daerah untuk meningkatkan kualitas mutu perpustakaan,&rdquo; ujarnya.
Penjelasan terkait akreditasi ini menjawab permintaan arahan untuk mendapat nilai maksimal dalam pengajuan akreditasi yang rencananya akan diajukan di tahun ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang.
&ldquo;Kami rencananya ingin mengajukan akreditasi tahun ini secara mandiri, untuk itu mohon arahannya agar bisa mendapat nilai maksimal,&rdquo; terang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, Rusma Yuliarti, mengutarakan kedatangannya ialah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait undangan yang diterima untuk kegiatan pengukuhan Bunda Literasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pembinaan Institusi Sosial Penggerak Literasi Perpusnas, Alfa Husna, mengungkapkan pelaksanaan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi selama ini dirangkaikan dengan kegiatan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dan prosedur pengukuhan dilakukan oleh kepala daerah, sementara Kepala Perpusnas sebagai saksi.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar&nbsp;

Perpustakaan Daerah Berperan Aktif Tingkatkan Kegemaran Membaca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dilihat dari masih banyaknya perempuan yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, stereotip bahkan kekerasan.
Meskipun berkat perjuangan Kartini dan juga pahlawan perempuan lainnya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin diakui. Bahkan diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945, sekarang perempuan dapat sekolah, berpendapat di ruang domestik maupun publik dan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai sektor.
"Pemahaman kesetaraan gender masih belum populer dibandingkan konstruksi sosial patriarki yang telah dipercaya secara turun temurun. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, kelompok masyarakat maupun media untuk mematahkan konstruksi sosial patriarki tersebut," kata Bintang dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita yang diselenggarakan secara hybrid oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerjasama dengan Pimti Madya Perempuan Indonesia, Jumat (23/04/2021).
Dikatakan, sesosok perempuan seperti Kartini bisa menciptakan gelombang perubahan yang begitu besar. Maka bisa dibayangkan apabila 49,42 persen perempuan dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya dan membuat berbagai perubahan kesetaraan gender.
"Nyatanya hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok perempuan saja tetapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu,
perjuangan meraih kesetaraan gender seharusnya merupakan urusan bersama. Konsep kesetaraan gender pun kini menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs," jelasnya.
Menurut Bintang, tiap perempuan adalah advokat terbaik bagi masalahnya sendiri. Untuk itu, pihaknya mengatakan perjuangan mencapai kesetaraan tentunya juga diperlukan dukungan penuh dari perempuan, sebagai kelompok yang paling mengetahui permasalahan dan solusi yang terkait dengan dirinya.
"Saya mengajak seluruh perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan menuju kesetaraan. Memberdayakan diri sendiri dengan tidak lelah belahar serta memampukan diri memberikan contoh kesetaraan dimulai dari lingkungan keluarga, dan tim dalam organisasi yang lebih besar lagi. Seperti membuat kebijakan inklusif yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali," pesannya.
Reportase: Wara Merdeka

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Surabaya, Jawa Timur&mdash;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyelenggarakan Kongres XV dan Seminar Ilmiah Nasional di Surabaya, Jawa Timur.
&nbsp;
Kegiatan yang diselenggarakan pada 1&mdash;4 November 2022 tersebut mengangkat tema &ldquo;Peran Pustakawan dalam Ekosistem Digital Nasional&rdquo; dengan dihadiri oleh 600 peserta dari seluruh Indonesia.
&nbsp;
Pustakawan akan menghadapi tantangan di masa depan, mengingat pada era disrupsi menuntut pustakawan menjadi mentor, fasilitator, motivator, serta menginspirasi untuk mengembangkan imajinasi kreativitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui informasi.
&nbsp;
&ldquo;Pustakawan harus berperan dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat saat ini seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan membangun kerja sama dalam memecahkan masalah,&rdquo; terang Ketua Umum Pengurus Pusat IPI periode 2018&mdash;2021, T. Syamsul Bahri dalam sambutan saat membuka acara.
&nbsp;
Menurut Syamsul Bahri, kompetensi global di era disrupsi yang diperlukan pustakawan adalah kemampuan menggabungkan koleksi digital dan tercetak, kemampuan mengakses informasi dengan berbagai format, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media yang telah berkembang pesat.
&nbsp;
Berkaitan dengan tema yang diangkat, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa tugas pustakawan tidak sederhana.
&nbsp;
&ldquo;Kemunduran dalam hal sopan santun di Indonesia dalam dunia digital didominasi oleh kelompok usia dewasa berdasar laporan Digital Civility Index dari Microsoft tahun 2022. Tugas pustakawan selain membuat mereka gemar membaca, tetapi juga mengedukasi untuk melakukan interaksi digital secara sopan,&rdquo; tegas Khofifah.
&nbsp;
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan pada masa kini, perpustakaan harus berubah ke digital. &ldquo;Mau tidak mau, suka tidak suka, perpustakaan harus bertransformasi dari manual ke digital. Karena ini eranya digital,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Usai acara pembukaan, Kepala Perpusnas menyampaikan apresiasi atas kesuksesan provinsi Jawa Timur dalam bidang perpustakaan.
&nbsp;
&ldquo;Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi Jawa Timur selalu menjadi juara dalam pengembangan perpustakaan umum. Selain mengikuti kongres dan seminar ilmiah, pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir, diharapkan mampu melakukan studi tiru keberhasilan provinsi Jawa Timur dalam pengembangan perpustakaan umum,&rdquo; urainya.
&nbsp;
Selanjutnya, disebutkan bahwa pada bulan ini, Perpusnas menyelenggarakan Gemilang Perpustakaan Nasional dan Peer Learning Meeting Nasional sebagai bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&nbsp;
Kongres IPI XV dirangkaikan dalam agenda berupa seminar ilmiah dengan narasumber dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasiona, Taufiq A. Gani, Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, Duta Baca Jawa Timur, Heralda Syafira, motivator Paso Deka Dewanto, dan Universitas Airlangga Rahma Sugihartati.
&nbsp;
Serta diadakan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IPI periode 2018-2021, pemilihan kepengurusan baru Pengurus Pusat IPI periode 2022-2025, menyusun program kerja, meninjau ulang AD/ART dan kode etik, dan melakukan kunjungan kerja ke perpustakaan provinsi Jawa Timur.
&nbsp;
IPI merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 6 Juli 1973 sebagai wadah bagi pustakawan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara serta memajukan dan memberikan perlindungan kepada anggota.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Linawati
Editor: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Kunjungi Perpustakaan Poltekad Kodiklatad

Pembekalan Fasilitator Daerah Program TPBIS

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Perpustakaan Daerah Berperan Aktif Tingkatkan Kegemaran Membaca

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Kongres IPI XV: Peran Pustakawan dalam Ekosistem Digital Nasional