Jakartaâ€”Setelah melalui berbagai tes dan presentasi, ajang pemilihan pustakawan berprestasi nasional 2017 akhirnya menahbiskan pustakawan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Purwanti Istiana, sebagai peringkat pertama Pustakawan Terbaik nasional 2017, pada ajang pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional, Kamis, (17/8). Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat secara berurutan menempati peringkat kedua dan ketiga.
Keberhasilan Purwanti meraih predikat terbaik pada ajang pustakawan terbaik bukan tidak mudah. Terlebih, ia harus menyisihkan rekan 29 seprofesinya dari berbagai provinsi. Purwanti, dinilai tim juri yang diketuai oleh Pustakawan Utama Perpusnas, Supriyanto, cakap dan menguasai bermacam ujian dan materi presentasi yang disajikan.
Atas prestasi tersebut, Purwanti berhak mendapatkan trophy, piagam penghargaan, uang tunai, dan kesempatan mempresentasikan makalah pada Seminar Ilmiah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Yogyakarta, Oktober 2017.
Saat ini persaingan di era global mengharuskan kualitas sumber daya pustakawan yang profesional dan siap berkompetisi dalam dunia internasional. Keberhasilan perpustakaan sangat bergantung kepada pustakawannya, pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, meskipun dengan jumlah pustakawan yang terbatas,â€ ujar Kepala Pusta Pustakawan, Opong Sumiati.
Berikut nama-nama penerima penghargaan Pustakawan Terbaik Nasional 2017 :
<ul>
<li>Harapan IIIÂ Â Â Â  : Ir. Rr. Endang Sri (DKI Jakarta)</li>
<li>Harapan IIÂ Â Â Â Â Â  : Julianto (Bengkulu)</li>
<li>Harapan IÂ Â Â Â Â Â Â  : Diah Nugraheni (Jawa Tengah)</li>
<li>Juara IIIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Jeng Ayu Ning Tyas (Jawa Barat)</li>
<li>Juara IIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Khusaeri (Jawa Timur)</li>
<li>Juara IÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Purwanti Isnaini (DI Yogyakarta)</li>
</ul>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Purwanti Raih Predikat Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2017

Enrekang, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengajak para sarjana untuk tidak hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan lapangan kerja bukan sekadar menjadi pencari kerja.
Demikian disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam Wisuda ke XII Program Sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Enrekang di&nbsp;Alun-Alun Lapangan Abubakar Lambogo Batili, Sabtu (22/7/2023).
&nbsp;
"Setelah wisuda, jangan hanya sibuk cari kerja. Tetapi ciptakanlah lapangan kerja," ajaknya. 
Dikatakan, sumber daya alam yang melimpah namun sayangnya tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Padahal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan dan menambah devisa negara.
"Inilah pentingnya membaca buku, mengenal lebih dalam tentang potensi sumber daya alam yang ada, seperti kelapa, pisang untuk meningkatkan nilai ekonomi," katanya.
Menurutnya, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan dan dapat diimplementasikan menjadi produk barang/jasa yang mampu bersaing di pasar global.
"Literasi adalah kunci bagi kemajuan suatu bangsa, dan bangsa yang cerdas akan selalu sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perdamaian," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa manusia unggul adalah individu yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pendidikan yang baik harus mendorong para mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pintar secara akademis tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka guna memecahkan berbagai tantangan di masyarakat.
"Saya berharap para sarjana dapat terus mengembangkan inovasi dan kreativitasnya guna memajukan bangsa Indonesia," lanjutnya.
Kepala Perpusnas pun mengajak para wisudawan untuk berkontribusi dalam memajukan literasi dan pendidikan di daerah asal mereka. 
Dalam acara yang dihadiri sebanyak 145 orang wisudawan, Bupati Enrekang Muslimin Bando menyampaikan harapannya agar jumlah lulusan Universitas Muhammadiyah semakin bertambah setiap tahunnya.
"Saya ingin berharap, jika hari ini ada 145 orang wisudawan, bisa tidak empat tahun kemudian jumlah lulusan Universitas Muhammadiyah Enrekang bisa bertambah, sampai 1.000 sarjana," ungkapnya.
Dalam upayanya menarik lebih banyak mahasiswa, Bupati berencana memberikan beasiswa dan bekerjasama dengan pihak lain untuk berkontribusi. Menurutnya, dengan bantuan beasiswa ini diharapkan mahasiswa dapat lebih fokus dalam menyelesaikan studinya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
 Fotografer: Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas: Jangan Sibuk Cari Kerja, Tetapi Ciptakan Lapangan Kerja

Purwodadi, Grobogan &ndash; Dalam upaya peningkatan literasi diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, sekolah dan masyarakat.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto saat membacakan sambutan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam Gelar Wicara Peningkatan Indeks Literasi untuk Kesejahteraan dengan tema "Membangun Literasi untuk Mewujudkan Grobogan Hebat" yang diselenggarakan secara hibrida pada Senin (4/12/2023).
 
"Literasi adalah bagian penting dalam kehidupan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, harus memfasilitasi dan mendorong kegiatan membaca dan menulis dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas dan sarana perpustakaan yang mudah diakses," ungkapnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menginisiasi sejumlah kebijakan untuk memperkuat literasi di wilayah tersebut. 
 
Diantaranya, melalui pembaharuan perpustakaan sekolah, pemberian buku secara gratis, pelaksanaan lomba-lomba literasi, hingga penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya membaca dan menulis bagi anak-anak.
 
Sekda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, mahasiswa, dan pihak sekolah dalam aktif menulis dan mengikuti pelatihan artikel, cerita, dan gambar. "Ini merupakan bentuk apresiasi bagi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memajukan literasi di Kabupaten Grobogan," lanjutnya.
 
Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat budaya membaca secara rutin, yang diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.
 
"Dengan upaya bersama, diharapkan minat baca masyarakat semakin meningkat dan menghasilkan generasi yang terampil dalam literasi sejak usia dini," jelasnya.
 
Staf Ahli bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia, Amin Hidayat menyampaikan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, dalam upaya meuwujudkan visi dan misi Bupati Grobogan diperlukan litterasi sebagai fondasi utama. Menurutnya, visi tersebut tidak akan terwujud apabila literasi tidak menjadi fokus utama pembangunan.
 
"Sejahtera bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga lahir dan batin. Salah satu patokan sejahtera adalah literasi yang tinggi," katanya.
 
Dia menjelaskan bahwa literasi bukan hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan kegiatan berpikir kritis dan analitis. "Literasi membentuk manusia yang berdaya saing, unggul, dan memiliki keimanan serta keberadaban yang tinggi," tambahnya.
 
Dalam misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Staf Ahli Bupati Grobogan menyatakan bahwa persaingan tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Oleh karena itu, penguatan literasi di semua lapisan masyarakat menjadi kunci.
 
"Sumber daya manusia Grobogan harus siap bersaing global. Mereka harus menjadi generasi literatur yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi peluang, tetapi juga aktif dalam menciptakan peluang baru," imbuhnya.
 
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nelwaty mengatakan perpustakaan berperan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam upayanya, dia merujuk pada paradigma perpustakaan bahwa tak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.
 
"Perpustakaan adalah tempat pembelajaran seumur hidup, di mana tidak ada kata tua untuk belajar. Kita harus terus meningkatkan diri," ujarnya.
 
Dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang perpustakaan dan sistem perbukuan, ia menekankan bahwa pembudayaan kegemaran membaca harus dimulai dari tingkat keluarga, pendidikan, hingga masyarakat luas. 
 
"Kegemaran membaca harus didorong dari segala lini, termasuk keharusan bagi anak-anak untuk membaca buku-buku tertentu sebelum mereka menamatkan suatu tingkatan," jelasnya.
 
Selain itu, Pustama Nelwaty juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah dan anggota DPRD dalam memfasilitasi perpustakaan. Seperti dukungan berupa akses Wi-Fi gratis dan desain perpustakaan yang ramah bagi pengunjung diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya lebih aktif.
 
"Literasi bukan hanya soal membaca, tetapi juga kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan dan kreativitasnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," jelasnya.
 
Pustama Nelwaty berharap bahwa dengan peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pengetahuan, serta melalui dukungan semua pihak, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, maupun pemerintah, akan terwujud kemajuan signifikan dalam literasi dan kesejahteraan masyarakat.
 
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Grobogan Ahmad Sidik mengatakan sebagai anggota DPRD di Komisi D, dirinya tengah bermitra dengan Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan daerah tersebut untuk membahas perkembangan literasi. 
 
Ia menekankan bahwa peran DPRD dan eksekutif sangat krusial dalam menciptakan peraturan daerah (Perda) yang mendukung literasi di Kabupaten Grobogan. 
 
"Pentingnya literasi dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Ini adalah salah satu kunci untuk membentuk generasi yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat," katanya.
 
Dalam dukungan terhadap program literasi, Ahmad Sidik menyatakan bahwa mereka siap mendukung pembentukan Perda literasi di Kabupaten Grobogan. Pihak legislatif ini berkomitmen mencapai kesepakatan untuk mendukung program literasi.
 
"Kami di DPRD Kabupaten Grobogan bersama-sama Bupati, siap melaksanakan pembentukan peraturan yang mengikat dan memiliki kedudukan hukum yang cukup dalam sistem penganggaran," ujarnya.
 
Sedangkan Pegiat Literasi Yulianto membagikan pengalamannya dalam merintis Taman Baca Bintang. "Awalnya, ide ini muncul dari kegemaran saya akan membaca buku dan keinginan untuk berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat. Saya menggunakan media boneka tangan untuk menarik perhatian anak-anak dan siapa pun yang haus akan ilmu pengetahuan," ujarnya.
 
Penggunaan boneka tangan tersebut dikenal sebagai "Boneka Pustaka Bergerak" dan telah menjadi ciri khas pergerakan literasi Yulianto di Grobogan. 
 
"Saya senang mengunjungi tempat-tempat di Grobogan yang mungkin orang lain enggan untuk datangi. Sambil berkeliling, saya membawa boneka untuk mendongeng dan mengajak anak-anak membaca," lanjutnya.
 
Selain itu, Yulianto juga aktif dalam berbagai kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Grobogan.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Arwan Subakti

Perlu Kolaborasi Aktif untuk Meningkatkan Literasi

Salemba, Jakarta- Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Di lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri hal tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Perpusnas nomor 16 Tahun 2017. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryati yang hadir membuka acara Sosialisasi Kode Etik PNS Perpusnas menyebutkan pentingnya pemahaman kode etik ini untuk setiap pegawai dalam menciptakan layanan yang profesional, Kamis (26/11).
â€œSeluruh pegawai Perpusnas harus memahami apa itu kode etik. Agar selalu diingatkan bahwa ada aturan dan tata cara yang mengatur kita dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan begitu kita dapat memberikan pelayanan secara professional maupun ketika berkomunikasi dengan para stakeholder,â€ sebutnya.
Menurut Woro dalam pelaksanaan kode ini PNS ini dasarnya adalah kesadaran dan budaya. Dan dengan adanya kode etik bukan berarti pegawai menjadi terkekang oleh aturan. Justru aturan tersebut harus menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai koridor etika.
â€œKita masih perlu menyempurnakan peraturan yang sudah ada sekarang dengan menyusun pedoman-pedoman yang mengatur secara jelas. Dan saya ingin hal tersebut melibatkan unsur pegawai yang memiliki kesadaran terhadapanya pentingnya etik dalam organisasi dan bisa memberikan contoh kepada pegawai lainnya,â€ imbuhnya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Ahmad Masykuri menyebutkan setidaknya ada 6 kode etik yang harus dipahami yaitu etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermsyarakat, etika pelayanan terhadap masyarakat, etika terhadap sesama pegawai, dan etika terhadap diri sendiri.
â€œDalam menyampaikan pendapat, saran, maupun kritik terutama, harus diperhatikan apabila berbicara baik secara lisan maupun melalui tulisan baiknya dijaga agar tidak menyinggung nilai kesopanan,â€ pesannya.
Reportase: Eka Purniawati

Memupuk Profesionalitas Melalui Pemahaman Kode Etik PNS

Jakarta, Untuk memberikan persepsi serta pemahaman yang sama tentang pencegahan korupsi agar kejadian tindak korupsi tidak terjadi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi secara daring, Rabu (1/9/2021).
Sosialisasi yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas ini, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai untuk tidak melakukan tindak korupsi, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).
"Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan good governance dan Alhamdulillah selama lima tahun berturut-turut Perpustakaan meraih opini BPK atas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando pada saat membuka acara.
Meski demikian, ujar Syarif, selalu tidak ada jaminan dengan hasil penyelenggaraan keuangan negara yang baik dari BPK itu tidak terjadi celah di dalam penyalanggunaan keuangan negara yang berkaitan dengan kewenangan. Maka, sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengawal ketat agar tindak korupsi, kolusi maupun nepotisme tidak terjadi di lingkungan Perpusnas.
Berdasarkan hasil survei, indeks persepsi antikorupsi (IPAK) Perpusnas yang dilakukan dari tahun 2018 menunjukkan trend kenaikan indeks. Di tahun 2018 mendapat 3,08 poin, kemudian 2019 naik menjadi 3,61 poin dan di tahun 2020 naik 0,16 menjadi 3,77 poin. Dari hasil ini, Perpusnas masuk dalam kategori Sangat Anti Korupsi.
"Semua bentuk pelayanan di Perpusnas gratis, seperti pembuatan kartu anggota yang sebelumnya dikenakan tarif administrasi sekarang sudah tidak ada. Semua kita gratiskan sehingga sudah tidak ada celah bagi pegawai, dan ini sudah kita umumkan agar masyarakat mengetahui," ujarnya.
Kepala Satuan Tugas Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Rachmawati menjelaskan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Korupsi adalah suatu perbuatan merugikan perekonomian dan keuangan negara dalam bentuk penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan perbuatan curang hingga praktek gratifikasi.
"Misalnya gratifikasi, adanya pemberian dari orang yang tidak diketahui, tetap harus dilaporkan sebelum 30 hari," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dian mengapresiasi kepatuhan LHKPN Perpusnas dari tahun 2017-2020 sangat patuh 100 persen. Hanya saja pengelolaan gratifikasi Perpusnas masih perlu diperbaiki lagi.
Sementara itu, Ketua Reformasi Birokrasi Perpusnas Adin Bondar mengatakan, antikorupsi memegang peranan penting menjadi bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perpustakaan Nasional sudah berkomitmen dengan adanya peraturan Kepala Perpusnas Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œTahun ini sebanyak 13 unit kerja diajukan untuk Layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tiga unit kerja diajukan sebagai Layanan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),â€ ungkapnya.
Reportase: Wara Merdeka

Gandeng KPK, Perpusnas Gelar Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi 

Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono secara resmi menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di Jakarta, Jumat, (13/10). Komitmen tolak gratifikasi menjadi bukti bahwa&nbsp; Perpustakaan Nasional bersungguh-sungguh menciptakan iklim kerja yang memuaskan masyarakat, saling mengingatkan, dan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan adalah instansi publik yang dibiayai oleh Pajak sehingga harus mengoptimalisasi pelayanan publik. Tugas perpustakaan adalah ikut serta mencerdaskan bangsa, melepaskan rakyat dari belenggu kebodohan. &ldquo;Jadi, integritas sangat diperlukan agar terhindar dari praktek korupsi,&rdquo; tegas Muh Syarif Bando. Langkah berikutnya pasca-komitmen, Perpusnas akan menyempurnakan instrumen yang diperlukan, seperti pemasangan CCTV, penguatan koordinasi, dan upaya akrobatik anggaran.
Direktur Gratifikasi KPK mengatakan salah satu kampanye yang dilakukan menolak gratifikasi adalah berusaha menolak gratifikasi dengan senyum. Korupsi dibangun berdasarkan kebutuhan. &ldquo;Korupsi terjadi karena adanya opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), rasionality (perasaan tidak ada yang dirugikan),&rdquo; imbuh Giri Suprapdiono.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan KPK Jalin Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Â Bukittinggi, Sumatera Baratâ€”Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Sri Sumekar melantik dan mengambil sumpah 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta pada Rabu, (5/2). Dalam arahannya, Sestama mengingatkan para PNS terlantik agar bisa menjaga integritas, loyalitas, dan komitmen. Â Â Â 
â€œTagline Perpustakaan Nasional tahun 2020 adalah Inovasi Kreatifitas Pustakawan Dalam Rangka Mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju khususnya mendukung peningkatan indeks literasi masyarakat. Jadi, bekali diri dengan wawasan. Lakukan terobosan yang positif lewat pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistematik demi kepentingan organisasi,â€ tambah Sestama Sri Sumekar di hadapan para PNS terlantik.
Berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Perpusnas, 29 PNS terlantik di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menempati kualifikasi fungsional sebagai Pustakawan, Pranata Komputer, Konservator, Pengalih Media, Analisis Humas dan Protokol, Pengelola Keuangan dan Anggaran, Pengelola Barang Milik Negara (BMN), dan Teknisi Â 
Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut juga dihadiri Kepala UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Purwanto, Kepala Bagian Kepegawaian Perpusnas Totok Suprapto, dan Kepala Sub Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pensiun Pegawai Perpusnas Tanto Anton Purboyo.
Â 
Reportase : Tim Humas UPT Bung Hatta

Berita

Sestama Lantik 29 PNS UPT Proklamator Bung Hatta : Bekali Diri Dengan Wawasan dan Terobosan Positif