Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) lanjutan dengan Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab. MOU ditandatangani langsung oleh Kepala Perpusnas Muh. Syraif Bando dan Najwa Shihab di Salemba, Jakarta, Kamis, (19/1). MOU tersebut merupakan bagian dari kesepakatan ditetapkannya Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia selama lima tahun dari periode 2016-2020.
Dalam sambutannya, Najwa mengaku senang menjadi bagian dari program mulia Perpusnas, yakni mengembangkan dan menggalakkan minat baca masyarakat. Ia pun sepakat kalau perpustakaan harus menjadi bagian dari kehidupan manusia. Banyak pengalaman berharga yang ia rasakan dengan menjadi Duta Baca. &ldquo;Saya seperti menemukan passion yang sama tiap kali berkunjung ke daerah. Reaksi mereka sejalan dengan yang dicita-citakan Perpusnas, yakni sama-sama berupaya mengembangkan minat baca di lingkungan sekitarnya,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando mengakui reputasi menjadi salah satu alasan kenapa Perpusnas memerlukan Duta Baca. &ldquo;Reputasi Najwa Shihab sangat membantu tugas Perpusnas terkait dengan minat baca&rdquo;.
Selain melakukan MOU Duta Baca, Perpusnas juga terus melakukan sinergi lintas instansi lembaga/kementerian seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pembangunan Desa, Kementerian Pendidikan, maupun dengan Bappenas untuk sama-sama memperkecil kesenjangan informasi dan pengetahuan masyarakat.
&ldquo;Buku cetak tetap tidak tergantikan meski internet mewabah. Karena kemampuan internet mencukupi kebutuhan informasi masyarakat hanya sekitar 6% saja. Lebih banyak malah digunakan untuk kebutuhan hiburan,&rdquo; ucap Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Kembali Lakukan MOU Duta Baca

Salemba, Jakartaâ€”Kecanggihan teknologi informasi digital memerlukan koneksi internet yang baik. Tanpa itu, masyarakat akan sulit menggunakan layanan digital Perpustakaan Nasional. Keluhan ini yang dirasakan dan disampaikan Komisi I DRPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kala mengunjungi Perpusnas pada Jumat, (25/10). Â Secara khusus, mereka meminta Perpusnas membantu mengatasi kelemahan koneksi internet sehingga masyarakat bisa mengakses. Â 
"Digitalisasi kami perlukan karena angka kunjungan ke perpustakaan terus meningkat tiap tahunnya, sedangkan koleksi buku terbatas. Jarak antar perpustakaan pun cukup jauh, ujarÂ  Sekretaris Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat Jamal Darmawan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Nurcahyono mengaku prihatin. Padahal jika koneksi internet kuat, maka masyarakat disana juga bisa mengakses koleksi yang terdapat di iPusnas. iPusnas adalah aplikasi buku digital yang bisa diunduh dan diakses melalui perangkat elektronik, seperti hand phone atau laptop. iPusnas menyediakan tidak kurang dari dua juta eksemplar buku digital.
â€œKoleksi yang terdapat di iPusnas kami beli copy digital-nya. Kabuopaten Tanjung Jabung Barat bisa saja membuat hal serupa misalnya iPusjabungbarat,â€ ujar Nurcahyono.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan bahwa Perpusnas di tahun ini mempunyai program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini memiliki manfaat positif karena peran perpustakaan tidak lagi statis melayani peminjaman buku melainkan turun langsung memberikan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Perpustakaan mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.
â€œKami ingin menghidupkan perpustakaan dengan aneka kegiatan maupun keterampilan yang bisa menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya,â€ imbuh Nurhadi. Â Â Â 
Sekedar informasi bahwa di 2020, Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi DAK senilai Rp 4,5 miliar untuk perluasan bangunan fasilitas perpustakaan.
Reportase : Aninda Ernest/ Vara Nur Isna
Fotografer : Raden Radityo

Terima Bantuan DAK, Kab Tanjung Jabung Barat Justru Sulit Akses Internet

Singapura â€“ Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) atau Sidang Kepala Perpustakaan Nasional se-Asia dan Oceania menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah berikutnya pada tahun 2020 mendatang. Penyelenggaraan CDNL-AO pada tahun ini bertempat di The National Library Board (NLB) pada Kamis (21/2). CDNL-AO pada tahun 2019, memperingati ulang tahun ke 40 sejak pertama kali diadakan pada tahun 1979. Sekitar 20 negara di seluruh wilayah Asia dan Oceania berpartisipasi dalam pertemuan ini meliputi Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Fiji, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Singapore, Thailand, Viet Nam.
Sidang kali ini membahas bagaimana rencana serta peran strategis perpustakaan di 40 tahun yang akan datang di negara Asia dan Oceania.Â  Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan pandangan bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghadapi isu-isu serta menjalankan program strategis perpustakaan di Indonesia. Salah satunya adalah implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta implementasi big data untuk layanan perpustakaan yang lebih baik.
Sidang CDNL-AO menghasilkan banyak sekali penawaran-penawaran kerjasama yang ditawarkan, salah satunya adalah China Silk Belt Initiative. China Silk belt initiative merupakan program rintisan China untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, inisiatif ini telah berubah menjadi slogan yang luas untuk menggambarkan hampir semua aspek keterlibatan Cina di luar negeri.Â  Belt and Road, atau yi dai yi lu, adalah â€œjalan sutra abad ke-21,â€ yang terdiri dari â€œsabukâ€ koridor darat dan â€œjalanâ€ maritim dari jalur pelayaran. Dari Asia Tenggara ke Eropa Timur dan Afrika, Belt dan Road mencakup 71 negara yang menyumbang separuh populasi dunia dan seperempat dari PDB global.
Pandangan Muhammad Syarif Bando yang disampaikan pada forum internasional tersebut menjelaskan tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan Nasional yang berdiri pada tahun 17 Mei 1980 yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah di bidang perpustakaan. Pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional melakukan sensus untuk mengetahui jumlah total perpustakaan di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki 164.576 Perpustakaan yang menempatkan Indonesia sebagai perpustakaan terbesar kedua di dunia setelah India.
Menghadapi era industri 4.0 dan Society 5.0, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengembangkan perpustakaan digital melalui iPusnas yang merupakan aplikasi di perpustakaan dimana pengguna dapat membaca dan berinteraksi dengan orang-orang seperti halnya di media sosial. Aplikasi ini menggunakan Digital Right Management yang memungkinkan penulis, penerbit, dan pembaca untuk saling terhubung dan menciptakan ekosistem teknologi untuk beradaptasi dengan Â di era industri 4.0 dimana artificial intelligent dan big data sangat penting. Sampai sekarang ipusnas memiliki lebih dari 40.000 judul dan 600.000 eksemplar dan sangat aksesibel bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti turut menyampaikan, Perpustakaan Nasional Indonesia akan terus mendekatkan layanan ke masyarakat dan memberikan bimbingan untuk Perpustakaan Umum melalui stimulus dalam bentuk Mobil Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Sepeda motor serta berusaha mengubah citra Perpustakaan dengan melalui duta baca Indonesia Najwa Shihab sebagai influencer di masyarakat yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat menyenangkan untuk belajar, berbagi pengalaman dan keterampilan. Ditambah lagi pegiat literasi di masing-masing daerah memiliki ide-ide kreatif dalam mendekatkan perpustakaan ke masyarakat seperti Motor Pustaka, Ojek Pustaka, Perahu Pustaka, Kuda Pustaka, Gerobak Pustaka, Kereta Pustaka, Pedati Pustaka, Becak Pustaka, Sepeda Pustaka, Ransel Pustaka hingga Noken Pustaka.
Dalam kesempatan tersebut, Perpustakaan Nasional RI diwakili Muhammad Syarif Bando dengan The National Library Board (NLB) Singapura diwakili Elaine Ng menandatangani kesepahaman bersama terkait kolaborasi pengetahuan tentang koleksi perpustakaan yang berhubungan dengan sejarah, budaya atau warisan negara pihak lain atau negara-negara lain yang berada dalam kepentingan penelitian termasuk berbagi informasi katalog. Pertukaran yang mungkin mencakup mata pelajaran seperti administrasi, koleksi pengembangan dan manajemen, konservasi dan pelestarian, kurator, pameran desain, teknologi informasi serta Riset dan publikasi kelembagaan.
Â 
Reportase : Irhamni Ali dan Arwan Subakti

Indonesia, Tuan Rumah Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) Tahun 2020

Jakarta â€“ Guna memudahkan pemustaka dalam mengakses layanan perpustakaan, beragam upaya pengembangan fitur aplikasi Inlislite dilakukan di daerah.
INLISLite (Integrated Library System Lite) versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari perangkat lunak (software) aplikasi otomasi perpustakaan INLISLite versi 2.1.2 yang dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpustakaan Nasional RI) sejak tahun 2011. Aplikasi ini dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengelola perpustakaan digital, dan melayankan koleksi digital.
Kepala Pusat Data Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani, mengatakan bahwa pengembangan aplikasi INLISLite didasarkan pada referensi yang disampaikan oleh para pengguna perpustakaan dan berbagai standar yang diberikan oleh pemerintah.
â€œPengembangan INLISLite untuk versi berikutnya, kami selalu memikirkan hal-hal terbaru yang disesuaikan dengan referensi atau keinginan daripada para pengguna dan standar-standar yang dilakukan pemerintah saat ini,â€ terangnya pada kegiatan Bimbingan Online (BimbO) yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (11/11/2021).
Selain itu, Taufiq juga berharap dengan diadakannya kegiatan ini mampu memberikan ide-ide baru bagi para pengguna aplikasi INLISLite di daerah lain.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narsumber yang merupakan pengguna sekaligus pengembang atau modifikator dari aplikasi INLISLite di daerah. Ketiga narasumber tesebut yakni Ika Rudiyanto dari Perpustakaan Universitas Airlangga, Zulfa Kurniawan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY dan Ramadian Tuntas Laksana dari Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kabupaten Banyuwangi.
Ika Rudiyanto, menyampaikan pada paparannya Universitas Airlangga sebelumnya menggunakan aplikasi Laris karena dirasa lebih ringan, sederhana dan mudah digunakan. Namun, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, Universitas Airlangga beralih ke aplikasi INLISLite yang kemudian diberi nama AILIS (Airlangga Integrated Library System). Hal ini sesuai dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan keempat perpustakaan yang ada di Universitas Airlangga, antara lain yang berada di perpustakaan pusat, kampus A, B, dan C.
Dalam beberapa tahun, AILIS telah melakukan beragam inovasi seperti peminjaman overnight, daftar koleksi yang dipesan, stock opname dan transaksi paperless. Adapun inovasi terbaru AILIS adalah fitur buku tamu karena sudah disesuaikan dengan aturan new normal pada masa pandemi Covid-19. â€œSaat ini pada saat bulan maret kami diperkenankan untuk dibuka layanan tetapi dengan kuota pengunjung 20%,â€ jelas Ika.
Sementara itu, Zulfa Kurniawan mengatakan salah satu latar belakang dari pengembangan aplikasi INLISLite yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY adalah biaya pencetakan kartu anggota yang sangat besar dan memberatkan. Untuk hal tersebut, dibuatlah fitur kartu elektronik. â€œHampir setiap tahun di tahun-tahun sebelum pandemi ongkos untuk mencetak kartu anggota itu bisa mungkin hampir di angka 300 juta,â€ ungkapnya.
Selain itu, ada juga pengembangan peminjaman secara online dan pencetakan surat bebas perpustakaan. Semua inovasi tersebut terdapat dalam aplikasi berbasis android yaitu Si Yokca (Ayo Membaca).
Aplikasi Si Yokca memiliki manfaat bagi pemustaka diantaranya pendaftaran anggota perpustakaan via aplikasi, mencari buku bacaan dari rumah, efisiensi waktu, peminjaman dan perpanjangan masa pinjam buku dari rumah, layanan delevery orderÂ  dan keanggotaan digital.
Di sisi lain, Ramadian Tuntas Laksana menambahkan bahwa secara garis besar pengembangan yang dilakukan di Dispusip Kabupaten Banyuwangi hampir sama dengan aplikasi Si Yokca yaitu pengambilan data API dari INLISLite, daftar keanggotaan online dan peminjaman online.
â€œDi Kabupaten Bayuwangi sendiri kita punya Si Prabuwangi. Kita mengadopsi dari pengembangan di Kabupaten Purbalingga,â€ ucap Ramadian.
Reporter: Arie Zani Purnomo
Editor: Basma Sartika

Pengembangan Fitur Aplikasi INLISLite versi 3

Salemba, Jakartaâ€”Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru terbentuk di tahun 2017. Berubahnya nomenklatur dari kantor menjadi dinas membawa segudang permasalahan yang belum tersolusikan, seperti koleksi bahan bacaan yang kurang, sarana TIK yang masih minim, layanan anak dan disabilitas yang sangat memerlukan perhatian, hingga fasilitas parkir yang sangat terbatas.
â€œKami hanya memiliki empat unit komputer yang bisa dipakai oleh pemustaka. Sedangkan komputer untuk pemustaka disabilitas, kami belum punya,â€ keluh salah satu perwakilan Dinas Perpustakaan Kab Pati, Aris, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, Selasa, (30/4).
Terkait pemenuhan koleksi masyarakat, Dinas Perpustakaan Kab. Pati mencoba melakukan program Silang Layan secara berjangka. Dengan begitu, masyarakat mempunyai alternatif bacaan.
Menanggapi keluhan yang dialami Kab. Pati, Deputi 2 Perpusnas menyarankan memanfaatkan sejumlah perangkat hukum seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes) untuk pengelolaan perpustakaan desa. Deputi mengambil contoh bagaimana Pekalongan bisa mendirikan fasilitas perpustakaan meski hanya dua lantai dengan menggunakan APBDesa senilai kurng lebih Rp 200 juta. Â 
â€œDana desa bisa juga bisa dipakai untuk membeli buku, tapi harus didampingi agar tidak mist leading. Sedangkan untuk pengadaan penambahan layanan anak dan disabilitas dapat dilakukan dengan menggandeng Dirjen PAUD Kemendikbud dan Dinas Sosial setempat,â€ tambah Woro. Â 
Sementara itu, Dinas Perpustakaan Kab Bangka Tengah menyampaikan keluhan minimnya koleksi bahan bacaan pengayaan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, perpustakaan di sekolah malah disesaki dengan menumpuknya buku-buku paket yang belum tentu terpakai tiap tahunnya. Â 
â€œBuku paket menumpuk di ruang perpustakaan, siswa tidak mau ke perpustakaan karena isinya hanya buku paketâ€, ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Tengah, Budi Utama. Padahal adanya buku pengayaan sebagai koleksi di perpustakaan sekolah diperlukan untuk meningkatkan minat baca siswa serta menambah referensi bacaan bagi mereka.
Di samping itu, Dinas Perpustakaan Kab. Bangka Tengah juga mengeluhkan masih kurangnya perhatian dari kepala daerah terhadap perpustakaan sekolah. Padahal Perpusnas bersama Kemendagri, Kemendes, dan Kemendikbud sudah menaruh perhatian besar terhadap perpustakaan. Ini yang mestinya ditindaklanjuti para setiap kepala daerah.
Jika berhubungan dengan regulasi Dinas Perpustakaan diharapkan lebih bersinergi dengan rekan-rekan di eksekutif maupun legislatif untuk pembentukan payung hukum perpustakaan daerah.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab Pati dan Bangka Tengah Keluhkan Perhatian Daerah

Salemba, Jakarta- Di tengah pandemi Covid-19 program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mempunyai tantangan tersendiri. Namun perpustakaan dapat membuktikan eksistensi dan peran strategisnya untuk membangun masyarakat. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, dalam program ini perpustakaan bisa terlibat langsung mengedukasi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan.
â€œPada kesempatan yang baik ini, mari membangun sinergitas. Bersama kita mengemban tugas yang mulia apapun posisi kita dan dimanapun kita ditugaskan. Tugas kita ada dua, yang pertama mencerdaskan anak bangsa, yang kedua membuat mereka sejahtera,â€ tegasnya dalam penutupan Peer Learning Meeting Nasional 2020 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan secara daring pada Kamis (03/12).
Menurut Syarif Bando hal tersebut dilakukan oleh perpustakaan dengan memberikan pendampingan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian buku-buku hasil teknologi terapan dan terus memantau perkembangan masyarakat penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial hingga dapat merasakan peningkatan kersejahteraan hidupnya.
â€œTeman-teman di daerah provinsi kab/kota dan para penggiat literasi mari kita tunjukan sekecil apapun kreativitas kita, kita ingin mengambil peran berkontribusi kepada bangsa ini. Mulai pertama membuka lapangan kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan perkapita, dan yang ketiga semoga bisa berkontribusi dalam peningkatan APBN negara kita,â€ imbuhnya.
Syarif juga mengajak seluruh mitra kerja Perpusnas dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk bersama meyakinkan masyarakat bisa bangkit dan sejahtera melalui literasi. â€œKarena tujuan dari pembangunan Indonesia adalah mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera,â€ tegasnya
Dalam acara ini Perpustakaan Nasional juga memberikan penghargaan Perpustakaan Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2020 dalam 3 kategori yaitu Tim Sinergi Provinsi Terbaik, Perpustakaan Kab/Kota Terbaik, dan Perpustakaan Desa Terbaik. Tim Sinergi Provinsi Terbaik tahun 2020 yaitu Prov. Sulawesi selatan, Prov. Sumatera Selatan, Prov. Jawa Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, dan Prov. Kep. Bangka Belitung.
Kepala Dinas Perpustakaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kudus Ninik Mustikawati sebagai salah Penerima Penghargaan kategori Perpustakaan Kabupaten/Kota mengatakan diperlukan komitmen yang kuat untuk menjalankan serta mengembangkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.
â€œMelalui kegiatan Peer Learning Meeting tahun 2020 yang diadakan Perpusnas, meskipun secara daring kami belajar bagaimana mengatasi kendala dan tantangan yang ada. Semua peserta dan penerima manfaat di acara ini juga sangat menginspirasi kami untuk dapat mengimplementasikan hal yang sama di perpustakaan daerah hingga ke tingkat desa,â€ ungkapnya. Ninik juga berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas dan semangat dalam membentuk ekosistem perpustakaan serta memajukan perpustakaan mewujudkan literasi untuk kesejahteraan.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Kapusnas: Perpustakaan Hadir Bangkitkan Masyarakat Dari Keterpurukan

Salemba, Jakarta â€“ International Standard Book Number atau ISBN adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN terdiri dari 13 digit deret angka sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Setiap buku berbeda nomor ISBN yang diterbitkan.
ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London, Inggris. â€œDi Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) adalah Badan Nasional ISBN yang memiliki hak dan kewenangan dalam memberikan ISBN kepada seluruh penerbit di Indonesia," terang Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Nurcahyono saat Temu Wicara ISBN 2019 di Salemba, Kamis, (14/11).
Selain itu, Perpusnas juga mempunyai fungsi untuk memberikan informasi, bimbingan, dan penerapan pencantuman ISBN.
Temu Wicara ISBN 2019 mengangkat tema â€œMembangun Efektifitas Layanan ISBN untuk Validasi yang Lebih Cepat dan Berkualitasâ€. Temu Wicara ISBN diselenggarakan agar tercipta sinergitas antara Perpusnas dengan para penerbit.
Sejumlah manfaat khusus dengan diterbitkannya ISBN, yakni memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit, membantu mempelancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku, dan sebagai media promosi bagi penerbit.
Menurut UU Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap buku yang diterbitkan harus memiliki ISBN. Dan Perpusnas adalah lembaga yang ditunjuk untuk pelayanan ISBN.
Sejak 2017, sistem pelayanan ISBN sudah dibuat secara online. â€œSelama ini waktu yang diperlukan untuk mengurus ISBN adalah lima hari. Saat ini kami upayakan untuk dipercepat prosesnya menjadi tiga bahkan satu hari,â€ tambah Nurcahyono.
Reportase: Basma Sartika
Fotographer: Raden Radityo

Berita

Temu Wicara ISBN 2019: Membangun Efektifitas Layanan ISBN untuk Validasi yang Lebih Cepat dan Berkualitas