Â 
Salemba, Jakartaâ€”Sebanyak enam orang perwakilan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah mengunjungi Perpustakaan Nasional. Rombongan yang diketuai oleh Ketua Komisi IV Zeth Latukarlutu ingin berkonsultasi untuk penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Senin, (23/4).
DRPD Maluku Tengah mengakui selama ini urusan perpustakaan mayoritas diurusi oleh Dinas Pendidikan. Perpusnas menyarankan penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan dilakukan oleh anggota dewan melalui hak inisiatif. â€œTidak perlu menunggu masukan dari pemerintah,â€ imbuh Deputi II Perpusnas.
Perda tentang perpustakaan, lanjut Deputi, memuat antara lain penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, mekanisme pelayanan perpustakaan, pengadaan koleksi, promosi dan sosialisasi, hingga pendanaan.
Pelayanan perpustakaan tidak hanya dilakukan secara konvensional. Pemerintah bisa mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat dengan menggunakan armada Â perpustakaan keliling berupa mobil yang diberikan Perpustakaan Nasional kepada seluruh daerah. Â Satu unit mobil perpustakaan keliling sudah dilengkapi dengan koleksi buku, TV LCD, proyektor, genset, alat pemutar video, modem. Beri masyarakat tayangan yang mengedukasi maupun tayangan kebudayaan maupun kearifan lokal sehingga proses penanaman karakter tetap terjaga.
Hingga tahun 2017, Perpusnas telah menyalurkan 708 unit mobil perpustakaan keliling. â€œKarena ini sifatnya stimulan jadi kami mengharapkan pemda bersama DPRD untuk menambah unit perpustakaan keliling karena untuk melayani cakupan wilayah yang luas tentu tidak cukup bermodalkan bantuan dari pemerintah pusat saja,â€ ujar Woro.
Lebih jauh Deputi II mengingatkan agar koleksi yang ada di perpustakaan keliling terus di update. Â Dan peruntukkan mobil perpustakaan keliling jangan sampai dialihfungsikan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain, misalnya menjadi armada antar jemput pegawai atau untuk pengangkutan sesuatu. Â â€œUntuk koleksi diperbanyak bacaan mengenai ilmu terapan. Jangan terpaku pada buku teks. Pemda juga bisa memanfaatkan alokasi dana desa untuk keperluan Â perpustakaan atau taman baca lewat kegiatan pengembangan sumber daya masyarakat,â€ tutup Woro Titi Haryanti.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Kunker DPRD Kab. Maluku Tengah : Diminta Serius Perhatikan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pasalnya, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat Â deposit yang hanya melayani buku, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Ada tiga peran perpustakaan dalam pembangunan nasional. Pertama,Â  peran perpustakaanÂ  sebagai pusat ilmu pengetahuan bisa melahirkan inovasi maupun kreativitas. Kedua, peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang berbasis literasi. Dan yang terakhir peranÂ  perpustakaan sebagai pusat kebudayaan.
â€œPerpustakaan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan sekolah. Yang membedakan, perpustakaan bisa dimanfaatkan siapa saja, mulai dari balita hingga lansia. Untuk itu perpustakaan harus mengembalikan marwahnya, sebagai wahana belajar sepanjang hayat,â€ tutur Kepala BidangÂ  Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto, dalam paparan Kebijakan RPJMN Perpustakaan 2020-2024, Rabu (31/07).
Dijelaskan, sesuai arahan Presiden dalam menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, perpustakaan memiliki peran dalam peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya di bidang ekonomi, perpustakaan dapat mensejahterakan masyarakat melalui kemampuan literasi. Hal ini kadang tidak disadari pustakawan.
â€œMaka dari itu, dalam mekanisme perencanaan, penganggaran pengembangan dan pembangunan perpustakaan, kami mengajak perpustakaan untuk terus berinovasi, mengingat perpustakaan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan sampai ke seluruh pelosok negeri. Kemampuan mengakses informasi inilah merupaka kunci untuk mewujudkan kesejahteraan,â€ jelasnya.
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Raden Raditya

Tiga Peran Perpustakaan Dalam Pembangunan Nasional 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 4, naskah kuno atau yang juga dikenal dengan manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeti yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kata â€œnusantaraâ€ apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. â€œJadi yang dimaksud dengan naskah nusantara yaitu naskah yang ditulis oleh nenek moyang kita terutama yang ada di wilayah Indonesia,â€ ujar Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), Munawar Holil, selaku pemateri pertama pada acara bertema â€œ1 Data Digital Naskah Nusantaraâ€ yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/3/2021).
Ada tiga poin besar yang terkandung dalam naskah kuno yakni dokumen bahasa, dokumen sejarah, dan dokumen budaya. Dalam peta pemetaan bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun 2019, bahasa daerah di Indonesia tergolong menarik karena menurut catatan para linguis, di dunia ada sekitar enam ribu bahasa dan Indonesia memiliki kekayaan bahasa kedua terbesar setelah Papua Nugini yakni sebanyak 718 bahasa daerah. Kekayaan bahasa ini berkaitan dengan persebaran naskah nusantara dimana berdasarkan Grand Design Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2019, Bali menyimpan naskah nusantara terbesar dengan total 3.106 sedangkan Sulawesi Utara hanya menyimpan 2 naskah nusantara.
Pada umumnya naskah nusantara disimpan di lembaga penyimpanan seperti perpustakaan, museum, dan keraton namun sebenarnya ada lebih banyak naskah nusantara yang tersebar di perorangan. Untuk koleksi naskah nusantara yang ada di lembaga kondisinya sangat terawat, hal ini berbanding terbalik dengan koleksi yang ada di perorangan. â€œBanyaknya naskah yang tidak terawat ini ada kaitannya dengan kepedulian dan pengetahuan dari si penyimpan naskah karena selain kepedulian banyak faktor lain juga yang mempengaruhi seperti iklim, bencana alam, SDM, kebijakan/UU, persepsi atau pandangan terhadap naskah, dan asosiasi atau komunitas naskah,â€ ungkap Munawar.
Lebih lanjut, Kang Mumun sapaan akrab Munawar menjelaskan bahwa upaya penyelamatan informasi naskah nusantara telah mengalami perubahan meskipun proses penyalinan teks tetap dilakukan sampai saat ini. Mikrofilmisasi ada sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 1990 sedangkan digitalisasi mulai dilakukan dari tahun 2000. Beberapa lembaga termasuk Perpusnas dan perorangan atau kelompok sudah melakukan proses digitalisasi naskah nusantara, akan tetapi jumlahnya masih jauh dari total keseluruhan naskah nusantara yang ada di Indonesia.
â€œKalau kita bandingkan rasio program digitalisasi dengan jumlah naskah yang ada yakni 82.158, itu baru 10% naskah nusantara yang didigitalkan jadi masih banyak PR kita,â€ pungkas Kang Mumun.
Reporter: Basma Sartika

Penyelamatan Naskah Nusantara Melalui Digitalisasi

Salemba, Jakartaâ€”Persaingan global merupakan persaingan melek literasi. Di Indonesia, angka buku yang beredar hanya 30 juta berbanding 260 juta penduduk. Belum mencapai komposisi yang ideal. Jauh dari yang disyaratkan UNESCO, yakni 5 buku baru per penduduk setiap tahunnya. Kekurangan ini lebih banyak disebabkan karena faktor geografis, bukan soal budaya baca. Keaktifan para pegiat maupun komunitas literasi yang didukung keseriusan banyak pihak membawa keoptimisan bahwa persoalan literasi bisa teratasi melalui sinergi. Â 
â€œBagaimana mungkin membangun budaya literasi jika tidak ada budaya baca di dalamnya. Meskipun literasi bukan sekedar kemampuan baca-tulis,â€ ungkap Kepala Perpustakaan Nasional saat memberi arahan secara daring pada Gebyar Literasi Mataraman 2020 di Jakarta, Selasa, (28/7). Â 
Peradaban dunia akan terus berubah selama literasi berkembang. Kualitas literasi berbanding lurus antara kecerdasan dengan tingkat kesejahteraan manusia. Literasi tidak hanya pandai berteori melainkan identitas yang bisa ditunjukkan pada kompetisi global lewat keberhasilan menciptakan produk barang/jasa yang bermanfaat bagi banyak orang. Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Mampu menghasilkan produk barang/jasa yang berguna di masyarakat. Ini merupakan tantangan.
Aktivitas pendidikan jangan selalu terjebak pada paradigma belajar lalu ujian. Harus berani memulai dengan paradigma baru. Mengajak untuk menjadi manusia yang kritis (critical thinking). Apalagi esensi dari tingkatan literasi yang ketiga adalah menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas/inovasi baru.
â€œSemua diawali dengan budaya baca. Semakin sering membaca maka akan terbentuk kerangka berpikir yang logis. Jika ingin mengetahui dunia, maka bacalah. Dan, jika ingin diketahui dunia, menulislah,â€ pungkas Syarif Bando.
Gebyar Literasi Mataraman 2020 Di Masa Pandemi adalah ajang pameran 700 buku hasil karya para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang berada di wilayah Bakorwil 1 Madiun yang biasa disebut dengan Pawitandirogo Tunggal Diri, yakni Kab. Pacitan, Kab Ngawi, Kab Magetan, Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab Tulungagung, Kab Trenggalek, Kota/Kab Kediri, dan Kab Nganjuk.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo
Â 
Â

Membaca Bentuk Kerangka Berpikir Logis 

Salemba, Jakartaâ€”Tantangan terbesar di dalam menumbuhkan kegemaran membaca adalah disparitas ketersediaan bahan perpustakaan dan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Kondisi ekosistem literasi dan buku di Indonesia sendiri menunjukkan angka yang belum memuaskan. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Deni Kurniadi, menyatakan jumlah capaian koleksi di perpustakaan daerah, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, rasionya adalah 1:90.
â€œArtinya 1 buku ditunggu oleh 90 orang. Jumlah koleksi ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan rasio kebutuhan dengan penduduk di Indonesia, karena menurut standar Unesco adalah 1 orang membaca 3 buku baru per tahun,â€ jelasnya dalam webinar Duta Baca Indonesia dengan tema â€œDarurat Buku di Indonesiaâ€ yang diselenggarakan secara virtual, pada Rabu (25/5/2022).
Data tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian perhimpunan serah simpan karya cetak dan karya rekam (sskckr) yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SSKCKR, jumlahnya mencapai 2.939.008 eksemplar bahan perpustakaan atau buku yang ada di Perpusnas dan perpustakaan di daerah.
Dia menambahkan, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 dan kajian penerbitan, menunjukkan angka yang masih minim. Secara nasional, jumlah terbitan sejak 2015-2020 sebanyak 404.037 judul buku dengan jumlah penerbit aktif secara nasional sebanyak 8.969 penerbit. Tiga provinsi dengan jumlah terbitan tertinggi adalah DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
â€œJumlah terbitan nasional jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia menghasilkan rasio sebanyak 1:514 artinya jumlah terbitan secara nasional tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia,â€ urainya.
Untuk itu, Perpusnas melakukan upaya dalam menangani kondisi darurat buku di Indonesia yakni dengan mengembangkan layanan berbasis digital. Di antaranya melalui layanan sumber elektronik dan digital online, e-Resources dan iPusnas, aplikasi perpustakaan digital yang berbasis media sosial.
â€œMelalui Indonesia OneSearch atau IOS yaitu pintu pencarian tunggal pengetahuan untuk semua koleksi publik dari perpustakaan museum dan arsip di seluruh Indonesia dan terdapat 14 juta record dari berbagai mitra jejaring yang tergabung dalam IOS. Dan Khastara atau Khasanah Pustaka Nusantara,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, membagikan pengalamannya setelah melakukan safari literasi dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mendapati pengalaman bahwa banyak buku yang diterbitkan tidak melewati proses yang benar.
â€œSemuanya serba tergesa-gesa. Tapi itu menjadi modal. Nah itu sebab dengan segala keterbatasan literasi kolaborasi, saya, Muhammad Subhan, dan kawan-kawan mencoba datang ke daerah-daerah. Semuanya bergerak, ingin menyediakan, menerbitkan buku sebanyak-banyaknya,â€ sebutnya.
Selain itu, fakta menarik ditemukannya selama bersafari dari Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara. Di Pulau Jawa, kebanyakan orang yang ditemuinya meminta agar dilatih menulis buku yang bagus, laku dijual, serta difilmkan.
â€œNah yang di Bali ini memprihatinkan. Ketika saya datang ke Singaraja ada kepala dinas perpustakaannya, tapi di provinsi tidak ada, di-downgrade. Dan mereka tidak begitu tertarik dengan menulis, mereka hanya tertarik pariwisata. Maka di Bali itu, sebaiknya memang diajari cara menulis travel writing atau catatan perjalanan, menulis ulasan hotel, menulis destinasi,â€ urainya.
Kondisi berbeda dialaminya di NTB. Masyarakat NTB meminta agar diajari menulis sekaligus buku-buku gratis karena akses ke daerah tidak semua baik. Meski ada perpustakaan keliling, koleksinya tidak cukup karena sudah sering dibaca oleh anak-anak.
â€œApa yang kita sebut bahwa akses buku itu sulit mulai terasa di NTB. Sulit karena tidak semua ada perpustakaan, walaupun NTB masih lebih baik dari NTT. Hanya memang koleksi bukunya tidak variatif,â€ ungkapnya.
Dia menemukan kondisi darurat buku di NTT. Selain antusias untuk menulis, warga yang ditemuinya meminta perbaikan gedung perpustakaan, perpustakaan keliling, hingga dana alokasi fisik perpustakaan. â€œApa yang kita takutkan itu semuanya terjadi di sana, tapi minat bacanya tinggi,â€ tukasnya.
Ditekankannya, kondisi darurat buku dapat diatasi apabila semua elemen masyarakat turut andil. Saat ini, dia menggagas Gerakan Sejuta Buku untuk Indonesia dengan menggandeng beberapa penerbit besar. Penulis novel Balada si Roy ini mendekati BUMN agar dapat membantu gerakan ini.
Ketua Umum Pengurus Ikapi 2020-2025, Arys Hilman, menyebut kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan jumlah judul buku baru dan jumlah eksemplarnya. Dulu, disebutkannya, satu judul buku dapat dicetak 4.000-5.000 eksemplar. Namun kini, turun menjadi 3.000 eksemplar per judul buku.
â€œJadi kalau dalam hipotesis kami, sebenarnya ada keterkaitan antara penyerapan buku melalui penjualan. Saya tidak bicara soal, misalnya di perpustakaan terjadi barangkali lonjakan pada pembaca buku. Tetapi ini lebih kepada masalah penyerapan buku dalam pengertian penjualan buku oleh industri terhadap pembaca,â€ urainya.
Indeks literasi, menurutnya, bukan sekadar kegemaran membaca. Menurutnya, literasi mencakup empat hal kecakapan membaca, akses terhadap bahan bacaan, kebiasaan atau pembiasaan pembudayaan kegemaran membaca, literasi tidak sekadar dalam bentuk teks tapi juga ucapan dan video dan menghasilkan nalar kritis dan kemudian membawa manfaat bagi pembacanya.
â€œJadi literasi berada di atas kegemaran membaca,â€ tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Balai Pustaka, Achmad Fachrodji, mendorong BUMN agar membeli buku. Dia mengkritisi sesama BUMN, yang diisi oleh warga terpelajar, tetapi anggaran membeli buku rendah. â€œKalau masyarakat terpelajar aja masih rendah minat beli bukunya dan otomatis minat baca bukunya, bagaimana kita memberi pelajaran kepada masyarakat?â€ tanyanya.
Kesulitan yang dialami BUMN asuhannya, sebutnya, menyangkut distribusi dan channel. Disebutkan bahwa distribusi buku kurikulum, jumlah agen mesti banyak, serta berani melakukan pendekatan massif, itulah penerbit yang akan menang. â€œOleh karena itu, kita harus mengedepankan bahwa darurat buku juga harus diperbaiki ekosistem perbukuan nasionalnya,â€ cetusnya.
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi NTB, Julmansyah, mengungkapkan pihaknya mendorong terbitnya buku dengan konten lokal. Hal itu dilakukan dengan memfasilitasi antara penulis lokal dan penerbit mayor. Salah satu buku yang sudah terbit adalah Perempuan di Panggung Literasi. Selain itu, Pemprov NTB melalui Dikbud, bekerja sama dengan penerbit akan menerbitkan buku ajar di sekolah menengah kejuruan (SMK) terkait dengan 120 kompetensi.
â€œBuku ajar kejuruan ini akan disesuaikan dengan sumber daya lokal NTB, sehingga akan ada 120 judul buku ajar yang berbasis sumber daya lokal melalui SMK NTB,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Kondisi Darurat Buku di Indonesia

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando melantik dan mengambil sumpah empat Pejabat Tinggi Pratama dan delapan Pejabat Fungsional baru di lingkungan Perpusnas.
Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah yang diselenggarakan di Ruang Aula Perpusnas, Senin (29/8/2022) ini disaksikan oleh Sekretaris Utama, Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi.
Mengawali sambutannya, Kepala Perpusnas mengucapkan selamat kepada seluruh Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional yang dilantik. Dia berharap ke depannya dengan adanya pelantikan tersebut Perpusnas dapat bergerak lebih dinamis dan responsif, serta lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders.
Terkhusus bagi empat Pejabat Tinggi Pratama dilantik, Kepala Perpusnas berpesan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi pemerintah. Lebih lanjut, dia juga mengingatkan bahwa ada target kinerja yang harus diselesaikan baik secara berkala maupun berkelanjutan.
â€œSaya harap Bapak/Ibu tidak berlama-lama dalam menyesuaikan diri ditempat yang baru. Karena sesuai dengan tuntutan organisasi, kita diharap untuk cepat memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tantangan yang dihadapi,â€ pesan Syarif Bando.
Adapun empat Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Agus Sutoyo sebagai Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan</li>
<li>Wahyu Nurhayati sebagai Inspektur</li>
<li>Nurny Syam sebagai Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno</li>
</ol>
Dan delapan Pejabat Fungsional yang dilantik, yakni:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Agung Kriswanto menjadi Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yudhi Irawan menjadi Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Arliana Wijayanti menjadi Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rita Sri Hasnawati menjadi Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yawani Alloh menjadi Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Wahyudi menjadi Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Indria Sari Susanti menjadi Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Umbara Purwacaraka menjadi Pustakawan Ahli Muda</li>
</ol>
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Robby/Denni

Empat Pejabat Tinggi Pratama dan Delapan Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Salemba, Jakarta â€“ International Standard Book Number atau ISBN adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN terdiri dari 13 digit deret angka sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Setiap buku berbeda nomor ISBN yang diterbitkan.
ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London, Inggris. â€œDi Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) adalah Badan Nasional ISBN yang memiliki hak dan kewenangan dalam memberikan ISBN kepada seluruh penerbit di Indonesia," terang Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Nurcahyono saat Temu Wicara ISBN 2019 di Salemba, Kamis, (14/11).
Selain itu, Perpusnas juga mempunyai fungsi untuk memberikan informasi, bimbingan, dan penerapan pencantuman ISBN.
Temu Wicara ISBN 2019 mengangkat tema â€œMembangun Efektifitas Layanan ISBN untuk Validasi yang Lebih Cepat dan Berkualitasâ€. Temu Wicara ISBN diselenggarakan agar tercipta sinergitas antara Perpusnas dengan para penerbit.
Sejumlah manfaat khusus dengan diterbitkannya ISBN, yakni memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit, membantu mempelancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku, dan sebagai media promosi bagi penerbit.
Menurut UU Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap buku yang diterbitkan harus memiliki ISBN. Dan Perpusnas adalah lembaga yang ditunjuk untuk pelayanan ISBN.
Sejak 2017, sistem pelayanan ISBN sudah dibuat secara online. â€œSelama ini waktu yang diperlukan untuk mengurus ISBN adalah lima hari. Saat ini kami upayakan untuk dipercepat prosesnya menjadi tiga bahkan satu hari,â€ tambah Nurcahyono.
Reportase: Basma Sartika
Fotographer: Raden Radityo

Berita

Temu Wicara ISBN 2019: Membangun Efektifitas Layanan ISBN untuk Validasi yang Lebih Cepat dan Berkualitas