FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

Jakarta &ndash; Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi begitu masif sehingga menimbulkan ledakan informasi dan pengetahuan di berbagai bidang. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius, setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, pemanfaatan internet bergerak (mobile internet) yang tidak hanya meluas, tetapi juga semakin intens. 
&nbsp;
Hal tersebut disampaikan oleh Emyati Tangke Lembang, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada apel pagi Senin (04/12). &nbsp;Emyati juga menyoroti dalam sambutanya bahwa demokratisasi pengetahuan dimana pengetahuan tidak dapat dibatasi dan dapat dengan dapat bernilai baik ataupun sebaliknya. 
&nbsp;
Dalam sambutannya, Emyati menyoroti dua aspek krusial di tengah ledakan informasi dan pengetahuan saat ini. Pertama, perlu dicermati intensifikasi pemanfaatan internet bergerak, yang tidak hanya merambah luas tetapi juga semakin mendalam. Puncaknya, demokratisasi pengetahuan menjadi sorotan utama, menandakan bahwa pengetahuan harus menjadi hak seluruh lapisan masyarakat, tanpa terbatas.
&nbsp;
Kedua, Emyati menyinggung dampak negatif globalisasi, menciptakan masyarakat yang segregatif dan eksklusif. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa demokratisasi pengetahuan dapat menciptakan reaksi positif. &ldquo;Perpustakaan Nasional sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, tentunya memberikan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mengakses ilmu pengetahuan.&rdquo; Tutur Emyati.
&nbsp;
&nbsp;
Emyati menerangkan bahwa Perpusnas sebagai penyedia informasi dan pelestari bahan perpustakaan memiliki peran penting di dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di era globalisasi ini Perpustakaan Nasional menyediakan layanan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka kapan saja dan di mana saja, dengan tetap menjaga kualitas informasi yang relevan, tepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan visi Kepala Perpustakaan Nasional Periode 2016-2023, Muhammad Syarif Bando, mengenai era transfer of knowledge.
&nbsp;
&nbsp;
Beberapa layanan inovatif yang telah diperkenalkan oleh Perpustakaan Nasional meliputi e-Deposit, ISBN, Online Public Access Catalog (OPAC), Indonesia OneSearch (IOS), Keanggotaan Online (K-OL), iPusnas, Bintang Pusnas, e-Resources, Khastara, TanyaPustakawan (Ask a Librarian), dan berbagai layanan lainnya. Semua ini diharapkan dapat mempermudah akses para stakeholder ke koleksi Perpustakaan Nasional sesuai dengan kebutuhan mereka.
&nbsp;
Tak hanya layanan saja yang ditingkatkan tapi sumber daya manusia yaitu profesionalisme ASN juga perlu ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan ini. diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin melalui pemanfaatan sumber daya informasi yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Untuk mendukung hal itu, akses terhadap ilmu pengetahuan harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan literasi dan kemampuan individu, untuk nantinya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di perpustakaan. &ldquo;Dengan demikian, akan tercipta manusia yang unggul dan mampu memberikan jawaban dan penyelesaian yang tepat atas segala tantangan yang terbentang.&rdquo; Terang Emyati. 
&nbsp;
Pertepatan dengan perayaan hari KORPRI, Emyati menjadikan momentum hari itu dengan mengajak semua untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan masa depan. Pemanfaatan produk-produk informasi di Perpustakaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme ASN, sehingga memberikan dampak positif pada pencapaian kinerja Perpustakaan Nasional yang lebih baik. 
&nbsp;
Emyati menutup apel pagi ini dengan kutipan dari Al Ghazali, seorang filsuf berasa dari Timur Tengah, &ldquo;Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kenekatan.&rdquo;
&nbsp;
&nbsp;Reporter : Noviani Maghfiroh

Perpustakaan Nasional dan Tantangan Era Digital: Pemanfaatan Internet dan Demokratisasi Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Mengawali hari kerja di 2018, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menekankan para pustakawan untuk lebih pro aktif ke masyarakat agar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tagline &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; diusung sebagai penegasan dari upaya tersebut. Hal tersebut disampaikan Muhammad Syarif dihadapan para pejabat struktural dan fungsional pustakawan, Selasa, (2/12/2018).
United Nation Development Programme (UNDP)&mdash;badan internasional PBB khusus program pembangunan&mdash;mengatakan dalam datanya pada 22 Maret 2017 bahwa IPM Indonesia berada di peringkat 113 dari 188 negara.&nbsp; &ldquo;Ada penurunan dari semula menempati peringkat 110 pada tahun 2015,&rdquo; ujar Direktur UNDP Christopher Bahuet dalam laporannya.
Menanggapi penurunan tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan hal tersebut terkait erat dengan indeks membaca masyarakat Indonesia. &ldquo;Pustakawan bergeraka adalah upaya mendorong pengetahuan (knowledge mobilization) sehingga setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan mengembangkan kompetensi diri agar kesejahteraan hidupnya meningkat,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa Perpusnas telah mendapatkan anggaran nasional di tahun 2018 sebesar Rp. 584.933639.000. Prioritas nasional dititikberatkan bagi diklat tenaga kepustakawanan, penyelesaian interior, dan fasilitas TIK untuk menunjang pelayanan. &ldquo;Saya titip pesan, semua tender (lelang) pengadaan barang dan jasa harus sudah dilaksanakan pada triwulan pertama. Bahkan, kalau perlu di tahun-tahun mendatang, tender lebih banyak dilakukan mengingat hanya dua tender Pra DIPA saja di 2018, yakni langganan internet dan pengelolaan gedung&nbsp;(building management).&rdquo;
Di samping itu, Kepala Perpusnas meminta tidak ada lagi pustakawan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pustakawan harus bekerja sesuai dengan butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional, Perka BKN dan Kepala Perpusnas. Pustakawan bergerak memerlukan konsentrasi dan fokus maksimal agar mampu mengerek IPM Indonesia menjadi lebih baik dari posisi sebelumnya.
Sebagai institusi pembina, Kepala Perpusnas mempersilakan masyarakat atau instansi manapun yang memerlukan penjelasan, bimbingan, ataupun pemahaman terhadap tugas, peran dan fungsi perpustakaan maupun pustakawan bagi peningkatan keilmuan dan literasi untuk menghubungi unit kerja Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas di nomor (021) 3906923.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Bergerak, Program Utama Perpusnas di 2018

Perempuan memiliki tugas besar yang harus dilakukan dalam pembangunan moral masyarakat. 
 
Hal tersebut diucapkan oleh Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Agus Sutoyo pada acara Peluncuran Buku &ldquo;Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona&rdquo; yang diselenggarakan di Gedung Layanan Perpusnas pada Senin (20/05/2024).
 
Agus menambahkan bahwa buku &ldquo;Angin Perubahan: Catatan Kecil Tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan&rdquo; dapat menjadi salah satu penggerak literasi bangsa mengenai perjuangan perempuan bangsa.
 
Nurmaria Sarosa selaku penulis buku Angin Perubahan pun mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia, dan juga memiliki kontribusi signifikan menuju Indonesia Emas 2045. 
 
Andrinof Achir Chaniago mengucapkan dalam sambutannya bahwa tulisan seperti buku Kota Tangguh Pasca Korona yang berisi pemikiran-pemikiran semakin sedikit beredar, terutama pada tema yang memiliki kompleksitas tinggi seperti pembangunan wilayah perkotaan.
 
&ldquo;Dengan adanya orang seperti Wicaksono, yang memiliki ide dan pemikiran yang komprehensif mengenai masalah perkotaan masa kini dan ke depannya. Diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam bagaimana tata kota yang kuat,&rdquo; tambahnya.
 
Wicaksono Sarosa selaku penulis buku &ldquo;Kota Tangguh Pasca Korona&rdquo; menambahkan bahwa pasca pandemi, ketahanan suatu kota dalam menghadapi bencana adalah sebuah masalah yang harus diperhatikan.
 
&ldquo;Resiliensi sebuah kota menjadi hal yang penting, bahkan kota di negara maju seperti Dubai pun masih jauh dari kata sempurna dalam menghadapi sebuah bencana,&rdquo; ucapnya.
 
Staf Ahli Bidang Keuangan &amp; UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting turut mengucapkan dalam sambutannya mengenai penuangan pemikiran ke dalam tulisan.
 
&ldquo;Pentingnya suatu pemikiran dituangkan ke dalam tulisan agar pemikiran tersebut dapat menjadi sesuatu yang tembus lintas generasi sehingga tidak hilang ditelan zaman,&rdquo; ucapnya.
 
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan dalam sambutannya terkait pembangunan kota yang Tangguh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting bagi sejarah bangsa Indonesia. 
 
&ldquo;Pembangunan bersejarah IKN menjadi sebuah momen yang baik, salah satunya untuk Perpusnas upaya dalam mengembangkan tulisan-tulisan terkait pembangunan kota resilien,&rdquo; ucapnya.
 
Acara peluncuran buku tersebut turut dimeriahkan dengan serangkaian acara seperti peragaan busana batik pertunjukan seni musik angklung, bazar dan juga Bedah Buku untuk kedua buku yang diluncurkan. 
Reporter: Andri Tri
Fotografer: Deny Irawan

Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona, Dua Judul Buku Diluncurkan di Perpusnas

EKONOMI Pancasila? Ini tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan;b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, diperlukan negara untuk mengatur agar perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai dan moral Pancasila. Disisi lain, universalitas yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila harus terus diinternalisasikan secara benar untuk kepentingan berbangsa, bernegara maupun pergaulan dunia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berlaku umum (universal) menunjukkan wawasan yang integral- integratif dan sebagai ideologi modern mampu memberikan gairah dan semangatÂ Â  yangÂ  Â tinggi. Para pendiri (founding fathers/mothers) Bangsa Indonesia telah bersusah payah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan sekaligus bersepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 75 tahun lalu. Kini, kita segenap anak bangsa dituntut harus mampu mewarisi nilai-nilai kejuangan dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikannya, termasuk Pancasila. 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional (ref. Keppres No 24 Tahun 2016) hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi yang benar atas sejarah panjang mengenai Pancasila dan usaha-usaha merongrongnya baik oleh golongan ekstrim kiri (EKI) maupun ekstrim kanan (EKA). Kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita dan dunia sedang menghadapi masa-masa sangat sulit dan rumit menghadapi pandemik covid-19 yang tak kunjung usai.
Â Â Â Â  Empat Konsensus Dasar Bangsa
Â Â Â Â  Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia. Harus dipahami, dihayati, diamalkan dan dilestarikan sepanjang masa. Â Kemudian, penyebutan empat pilar dasar kebangsaan tidak boleh digunakan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Â  dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014, karena PancasilaÂ  merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seluruh bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah dan ideologi nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah hidup serta ideologi bangsa dan negara yang mencerminkan moral dan akhlak manusia lndonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang hidup dan berinteraksi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakekatnya merupakan nilai nilai instrinsik Pancasila, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengembangkan Â nilaiÂ  keseimbangan,Â  keserasian,Â  dan Â keselarasan sertaÂ  persatuan Â danÂ  kesatuan Â bangsa Â untuk Â menjagaÂ  tetapÂ  tegak utuhnya NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote-Ndau yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
Â Â Â Â  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pokok dan sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, teknis pengaturannya dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa lndonesia yang mendasari hukum dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengedepankan nilai-nilai hidup yang sudah mengakar dan menjiwai dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat mencapai tujuan nasional. UntukÂ  mewujudkanÂ  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupan melalui sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara.
Â Â Â Â  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat,budaya, suku dan keyakinan. Memiliki tujuan nasional untuk a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang intinya mencakup kepentingan nasional yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
Â Â Â Â  Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetap satu) merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus terus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah perberdaan-perbedaan suku, ras dan agama (SARA) dijadikan sumber konflik yang dapat mengakibatkan pertentangan dan permusuhan. Kita harus selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â Â Â Â  Pelestarian Pancasila
Â Â Â Â  Nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, kemudian melestarikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari usia dini di dalam keluarga (pendidikan informal), berlanjut dan bertingkat secara formal sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun secara non-formal di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai dilakukan secara terus-menerus sejak usia dini agar timbul rasa empati yang berkembang menjadi altruistik (rasa ikhlas, tanpa pamrih) sehingga terbangun empati bagi lingkungannya. Juga dapat dilakukan melalui Â Â Â Â Â Â Â Â  pendekatan seperti pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Sejalan dengan teori perubahan sosial Prof. Selo Soemardjan bahwa yang menekankan adanya perubahan lembaga sosial kemasyarakatan yang berlangsung dalam komunitas tertentu yang memberi pengaruh pada perubahan sistem nilai, sikap dan tingkah laku antar hubungan individu dan kelompok masyarakat.Â  Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, cari hidup bermasyarakat, termasuk perubahan orientasi tentang hakikat kehidupan. Dimensi perubahan sosial dapat mempengaruhi semua gatra kehidupan ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dimana keterbukaan dan demokrasi menjadi faktor penyebab perubahan kehidupan sosial berbasis digital teknologi yang cenderung dehumanisasi.
Â Â Â Â  Oleh kareba itu, perlu semacam â€rambu-rambuâ€ yang sama agar tidak terjadi multi tafsir atas nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan kegaduhan sosial yang ujung-ujungnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Rambu-rambu itu penting agar setiap warga negara (terutama penyelenggara negara) memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan nasional. Dalam prakteknya, pengamalan Pancasila harus dimulai dari para pemimpin negara, aparat penyelenggara negara, para tokoh masyarakat dari pusat hingga pelosok negeri. Pun, Lemhannas R.I sebagai lembaga negara yang menyiapkan para calon pemimpin strategis tingkat nasional (national strategic leaders) senantiasa berkhidmadÂ  demi kepentingan dan ketahanan nasional, satu diantaranya melestarikan empat konsensus dasar kebangsaan.
Â Â Â Â  Berbicara ketahanan nasional tidak terlepas dari kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT (Ancaman Hambatan, Gangguan dan Tantangan) yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dijaga agar kuat oleh semua komponen bangsa. Meliputi aspek alamiah (trigatra) ketahanan nasional meliputi, a) letak geografis, b) Kekayaan alam, c) keadaan dan kemampuan penduduk haru dikelola secara cermat dan benar menjadi satu kesatuan yang utuh dengan aspek sosial (pancagatra) yang mencakup ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Gabungan trigatra dan pancagatra merupakan astagatra yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling memengaruhi. Juga harus diprioritaskan meningkatkan ketahanan nasional secara sinergi antar Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya terutama menyangkut faktor-faktor: a) anggaran pertahanan, b) jumlah penduduk suatu negara, c) ancaman konvensional dan non-konvensional, d) anggaran pertahanan negara lain, e) kemampuan keuangan pemerintah, f) harga alutsista/alat utama sistem persenjataan, dan g) jumlah personel sistem pertahanan.
Di era globalisasi sekarang ini tantangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pengaruh kemajuan teknologi informatika dapat menggerus sikap dan perilaku, terutama di kalangan milenial. Misalnya, sikap sopan santun yang dirasakan mulai memudar.
Â Â Â Â  Ekonomi Pancasila
Â Â Â Â  Menurut Bung Hatta Bapak Proklamator, Wakil Presiden ke-1 dan Bapak Koperasi IndonesiaÂ Â Â  bahwa perekonomian nasional yang sesuai adalah usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan telah tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Intinya ekonomi berdasarkan Pancasila yang didalamnya dikedepankan nilai-nilai dan moral dari kelima, yang memiliki karakteristik a) etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, b) kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, c) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, d) pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, e) cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, f) kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, g) hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, h) daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum dan i) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi yang ada dirasakan belum memuaskan dan masih perlu effort lebih untuk meningkatkan agar perekonomian nasional benar-benar berdasarkan Pancasila. Misalnya, perkembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional cukup memprihatinkan, telah dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi selama 4 tahun terakhir dan sekarang tinggal sekitar 126 ribu.Â  Perlu redefinisi,Â  reaktualisasi mauoun proteksi terhadap koperasi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mensejahterakan.
Â Â Â Â  Akhirnya, Selamat memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bersama-sama membumikannya di semua gatra kehidupan/ipoleksosbud. (E-mail : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>, <a href="http://www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com">www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com</a>).
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenaga kerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tidak ada permasalahan akuntabilitas dan transparansi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Demikian disampaikan oleh Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi pada acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2021 di Ruang Serbaguna Lt. 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (18/7/2022).
Perpusnas menurut Achsanul pada tahun 2021 tetap berhak untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut didukung dengan kualitas hasil pemeriksaan BPK di Perpusnas yang semakin baik setiap tahunnya.
â€œKarena temuan-temuan yang ada di Perpusnas selalu ditindaklanjuti bersama dengan baik,â€ ungkapnya.
Mengingat Perpusnas yang tak pernah gagal akan transparansi, Achsanul beri apresiasi. Dia juga menambahkan sudah menjadi tugas BPK untuk meng-approve dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa semua yang dilakukan Perpusnas telah sesuai dengan kaidah akuntansi dan akuntabilitas yang berlaku.
Selain itu, Achsanul juga mengungkapkan rasa bangganya kepada perpustakaan. Baginya perpustakaan adalah gudang terbaik di dunia. Karena dewasa ini, tidak ada perang fisik melainkan perang ilmu pengetahuan.
â€œPerpustakaan adalah gudang senjata masa depan bangsa Indonesia,â€ tekan Achsanul.
Kepala Perpusnas pada kesempatan itu sependapat terkait perpustakaan adalah gudang persenjataan. Dia mengatakan bahwa buku bernilai lebih dibandingkan senjata. Buku yang dibaca mampu memberi pengetahuan, sekaligus mampu menumbuhkan banyak nilai kemanusiaan baru.
â€œGunakanlah perpustakaan untuk mempersenjatai diri agar mampu meningkatkan kualitas SDM kita,â€ pesannya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Akuntabel dan Transparan

Salemba, Jakarta-Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas selaku pengelola Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional mengadakan rapat koordinasi anggota Tim Asesor tahun 2022. Rapat yang diadakan secara hybrid di Gedung Teater Perpustakaan Nasional Salemba dan zoom meeting tersebut dihadiri oleh seluruh anggota tim asesor Perpustakaan Nasional yang terdiri dari Tim Asesor Pusat, Tim Asesor Unit Sekretariat Utama, Tim Asesor Deputi 1, Tim Asesor Deputi 2, Tim Asesor Inspektorat, Tim Asesor UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta.
â€œAgenda rapat hari ini adalah untuk konsolidasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab asesorâ€, ungkap Sri Marganingsih selaku Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas saat membuka rapat pada, Kamis (23/06/2022).
Sri Marganingsih menambahkan bahwa selama ini ada desakan dari Kemenpan RB terhadap evaluasi bahwa asesor harus dibekali pelatihan. Oleh sebab itu tim asesor direncanakan akan diikutkan pelatihan pada tanggal 25,26,27 Juli 2022.
â€œHarapan kami semua bisa mengikuti diklat ini karena ini menjadi salah satu hal yang ditanyakan saat exit meeting Kemenpan RBâ€, imbuhnya.
Sri Marganingsih juga mengingatkan bahwa semua pihak perlu bergandengan tangan untuk urusan RB Perpustakaan Nasional karena itu untuk kesejahteraan kita semua yang mana saat ini RB Perpustakaan Nasional sudah 80%.
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto selaku Ketua Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa diperlukan komitmen bersama saat melakukan pelatihan tim asesor tersebut. Suharyanto juga berharap dalam kegiatan pelatihan 3 hari tidak hanya untuk membahas manual tim asesor namun juga menghasilkan rancangan tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerja.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi untuk menampung usulan dari peserta. Salah satu usulan disampaikan oleh Aristianto Hakim, anggota tim asesor unit Sekretariat Utama. Aris menyampaikan bahwa terdapat kendala dari memahami evidence dari masing-masing unsur. Jadi perlu adanya satu kanal untuk berkonsultasi kepada pembina RB yaitu dari Kemenpan RB.
Usul tersebut ditanggapi oleh Sri Marganingsih dengan akan dilakukannya koordinasi dengan Kemenpan RB agar ada salah satu yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing RB Perpusnas.
Â 
Reportase : Endah Purwanti
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

Tim Asesor Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional Segera Diberikan Pelatihan

Pencarian

Berita Lainnya

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

Perpustakaan Nasional dan Tantangan Era Digital: Pemanfaatan Internet dan Demokratisasi Pengetahuan

Pustakawan Bergerak, Program Utama Perpusnas di 2018

Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona, Dua Judul Buku Diluncurkan di Perpusnas

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA

Perpusnas Akuntabel dan Transparan