Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan arahan tentang kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada kegiatan Penilaian SMKI Perpustakaan Nasional (Perpusnas) oleh British Standards Institution (BSI) di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (1/12/20). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Audit dari BSI yang dipimpin oleh Client Manager BSI, Raden Tjokro Partono dan seluruh staff dari Pusat Data dan Informasi Perpusnas. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kegiatan ini juga dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas menyatakan bahwa kebijakan dan standar SMKI digunakan sebagai acuan dalam rangka melindungi aset informasi Perpusnas dari berbagai bentu ancaman baik dari dalam maupun dari luar, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, Syarif Bando juga menegaskan adanya pengamanan dan perlindungan ini adalah untuk menjadi tiga komponen utama yang menjadi dasar keamanan informasi, yaitu aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) yang ada pada aset informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.
â€œDunia sedang berada pada sebuah fokus untuk menciptakan sebuah aplikasi yang cocok. Di satu sisi, agar semaksimal mungkin dapat mengumpulkan informasi yang berkembang dan di sisi lain yakni aplikasi guna pengolahan informasi yang didapatkan. Pada akhirnya, dari informasi-informasi tersebut dihasilkan sebuah data,â€ ujar Syarif Bando. â€œPerpusnas sebagai salah satu institusi yang mengemban tugas dalam lingkup public service, maka di satu sisi informasinya harus terbuka dan di sisi lain harus ada aplikasi yang bisa menjaga kerahasiaan informasi lainnya. Banyak orang yang selalu bersoal dan berkutat pada persoalan ketersediaan informasi tapi tidak pernah berpikir untuk menciptakan sebuah aplikasi guna memastikan semua data dan informasi yang ada di belahan dunia manapun bisa dengan mudah didapatkan,â€ lanjutnya.
BSI digandeng sebagai partner dalam pelaksanaan audit terkait SMKI. Disampaikan oleh Client Manager BSI selaku pimpinan tim audit, Raden Tjokro Partono, rencana dari kegiatan audit yang dilakukan dibagi menjadi dua yakni Surveillance Audit dan Extension to Scope Audit.
â€œSurveillance Audit adalah audit tahunan yang dipersyaratkan untuk tetap menjaga sertifikat yang sudah diperoleh dan juga untuk melihat apakah Perpusnas tetap melaksanakan semua yang diminta oleh ISO 27001:2013 secara efektif dan efisien. Extension to Scope Audit adalah penambahan scope dari sertifikat yang sudah diberikan, dengan demikian dapat terlihat apakah di scope yang baru ini kebutuhan dari ISO 27001:2013 sudah diimplementasikan secara efektif atau tidak,â€ Â 
Hasil akhir dari kegiatan audit ini nantinya adalah untuk mengetahui apakah Perpusnas sudah bisa Â direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat yang baru atau masih belum bisa.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas Lakukan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

BandaÂ  Aceh, Aceh -Â Internalisasi nilai-nilai nasionalisme merupakan sebagian kecil dari pendidikan yang ada. Internalisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pendidikan dapat membentuk karakter bangsa serta mencegah negatif globalisasi dan menanamkan nasionalisme bangsa. Lewat pendidikan upaya internalisasi dapat tumbuh membentuk sikap dan karakter bangsa. Internalisasi bisa dimaknai sebagai proses belajar kebudayaan dalam tiap individu.Â 
"Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok. Lewat pendidikan karakter manusia mampu membedakan mana yang baik yang buruk. Pendidikan sejatinya membuat manusia lebih manusiawi," ucap Plt. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh Didi Setiadi pada Talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno di Universitas Syah Kuala, Kamis, (12/9).
Internalisasi pemikiran Bung Karno adalah upaya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme sekaligus kebanggaan terhadap bangsa.Â Â 
Menurut Kepala BIdang Layanan Informasi dan Kerja Sama UPT Perpustakaan Bung Karno Agus Sutoyo, tujuan utama sosialisasi adalah untuk memfungsikan kembali perpustakaan sebagai saranaÂ  mencerdaskan sekaligus melestarikanÂ  nasionalisme Indonesia. "Pemikiran dan nasionalisme Bung Karno sampai saat ini masih relevan diimplementasikanÂ  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Â Sosialisasi nasionalisme dan idealisme Bung Karno juga sekaligus sebagai titik balik membangun kembali rasa nasionalisme Indonesia melalui perpustakaan dan pendidikan karakter bangsa," ujarnya.Â 
Sementara sejarawan muda Unsyiah Tengku Bahagia mengatakan kita perlu menghidupkan kembali rasa kebangsaanÂ  yang baru-baru ini menjadi catatan karena terjadi gesekan-gesekan sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan keberagaman. Salah satu bagian penting pendidikanÂ  untuk menanamkanÂ  konsep keberagaman adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kasadaran dan karakter bangsa.Â 
"Pendidikan sejarah merupakan proses kultural dalam rangka national building, dan proses pelembagaan nilai-nilai positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai herosime dan nasioanlisme, nilai-nilai masyarakat industri, maupun nilai-nilai ideologi bangsa," ungkap Tengku.
Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno diselenggarakan berkat kerja sama UPT Perpustakaan Bung Karno dengan Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ  Provinsi Aceh yang dihadiri peserta lebih dari 354 orang yang terdiri dari pelajar dan guru-guru sejarah, mahasiswa dan dosen, komunitas membaca, penggiat literasi dan masyarakat.Â Acara juga dimeriahkan dengan diskusi interaktif, kuiz, dan pameran khusus koleksi yang ditulis Bung Karno dan tentang Bung Karno.**
Reporter: Sri Handayani/Fotografer: Hanafi

Menumbuhkan Kembali Nasionalisme dan Pemikiran Bung Karno di Bumi Rencong 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi beberapa program yang harus direalisasikan pengurus karena pernah diucapkan saat pengukuhan pengurus IPI pada Kongres di Surabaya," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih jauh dalam menyajikan informasi atau data.
"Saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Sesuai dengan tema HUT IPI tahun ini, yakni "Pustakawan Masa Lalu, Kini dan Nanti", yang berarti bagaimana kemampuan pustakawan menggali sejarah yang ada. Sehingga pustakawan mampu meyakinkan seluruh elemen bangsa, sebagai eksistensi jati diri bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan Seminar Internasional Kepustakawanan yang menghadirkan tiga narasumber, antara lain Pembina PP IPI, Sulistyo Basuki, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, Ketua PD IPI Kalimantan Selatan, Ahmad Syauqie.
Dalam paparannya, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, menyampaikan enam alasan mengapa pustakawan dan perpustakaan membutuhkan asosiasi profesional. "Di tingkat personal tentunya dapat menambah jaringan dan kolega pustakawan serta untuk pengembangan profesinya sebagai pustakawan," jelas Mackenzie.
Di tingkat nasional, pustawakan dapat memberikan masukan (input) kepada pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang mengatur mengenai perpustakaan. Sedangkan, di tingkat internasional pustakawan bisa menyuarakan apa pun untuk mengembangkan profesinya.
Reportase : Wara Merdekawati, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Jakarta, Medan Merdeka Selatan --- Â Kepala Perpustakaan Nasional Â (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando mengajak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan peran perpustakaan di masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Wakil Bupati Bangka Selatan ,Debby Vita Dewi, SE di gedung fasilitas layanan Perpusnas, Rabu (16/2).
Syarif Bando mengatakan bahwa perpustakaan harus memainkan perannya dalam memberikan pengetahuan yang dapat mendorong masyarakat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Karena maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan produk yang mampu bersaing di kompetisi global. â€œKonstelasi akhir dari perang kepentingan antar bangsaÂ  cuma satu, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara produsen dan negara yang akan jadi pecundang adalah negara konsumen, karena batas ekonomi tidak lagi dibatasi teritorial," ujarnya.
Menciptakan masyarakat produktif, Â tidak cukup hanya dengan menyediakan bahan bacaan ilmu terapan dan melakukan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Proses transfer pengetahuan dan mengubah cara pandang masyarakat agar berpikir merdeka merupakan peran besar yang dapat dilakukan perpustakaan saat ini. "Jadi, cara membuka lapangan kerja tidak bisa tanpa diawali kreatifitas, dengan rasa mau merdeka di otaknya," ucapnya bersemangat. " Karena invasi pemikiran jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada perang fisik," tambahnya.
Pentingnya perpustakaan dalam membangun literasi yang mendorong masyarakat untuk lebih produktif diamini oleh Debby. Karenanya, Ia didampingi jajarannya mendatangi Perpusnas dalam rangka melakukan penjajakan lebih lanjut terkait pembangunan gedung layanan perpustakaan baru di daerahnya.
Sebagai pemimpin baru hasil pemilihan tahun 2020, ia Bersama bupati menginginkan perubahan yang besar bagi masyarakatnya. Perubahan itu salah satunya adalah dengan membangun fasilitas perpustakaan yang representatif. â€œMaksud dan tujuan kamu adalah kami ingin memiliki gedung khusus di Bangka Selatan,â€ ucapnya.
Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan gedungÂ  baru melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan sudah disiapkan pemerintah kabupaten. Selain dokumen, pihaknya juga sudah menyiapkan lahan yang strategis dan luas untuk lokasi pembangunan
"Semuanya sudah siap pak, lahan kami siapkan 1 hektar," ucapnya. "Proposal sudah kami siapkan, sudah okey, tinggal bagaimana arahan dan dukungan dari Kepala Perpustakaan Nasional," tambahnya.Â  "Tujuannya kita mencerdaskan anak bangsa lewat membaca., tentu masyarakat sangat menunggu," tegasnya lagi.
Jajaran yang mendampingi wakil Bupati terdiri dari berbagai komponen pemerintahan, baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Kabupaten Bangka. Pejabat yang hadir di antaranya berasal dari elemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten, Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Inspektur Daerah Kabupaten, dan elemen lainnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas didampingi beberapa pimpinan tinggi pratama, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, dan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.
Â 
Reportase dan Foto: Radhitya Purnama

Kepala Perpusnas Ajak Bangka Selatan Bangun SDM melalui Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Dalam rangka menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara periode 2014-2019, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar sosialisasi secara daring, Jumat (12/03/2021).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan, sosialisasi ini sebagai bentuk komitmen Perpusnas dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œPenyelamatan berkaitan dengan arsip dinamis sedangkan pelestarian berkaitan dengan arsip statis. Kami menyadari akan pentingnya penyelamatan arsip negara sebagai pelestari memori kolektif bangsa, bahan akuntabilitas kinerja serta menjamin keselamatan aset nasional,â€ katanya.
Menurutnya, masih banyak kendala yang dihadapi Perpusnas dalam pengelolaan arsip. Salah satunya kurangnya SDM Kearsipan sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas dari para pengelola kearsipan. Selain itu, pengelola arsip di unit saat ini belum terlalu fokus terhadap pekerjaannya, sehingga pekerjaan arsip masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan.
â€œMaka dari itu saya minta nantinya JPT Pratama dapat mengalokasikan menugaskan kepada para pengelola arsip untuk lebih fokus terhadap pengelolaan arsip yang ada di tempat masing-masing, nantinya akan menjadi arsip Perpustakaan Nasional secara keseluruhan, sehingga perlu dukungan dari semua pihak.â€ terangnya.
Dikatakan bahwa Perpustakaan Nasional sudah melakukan penyerahan arsip ke Arsip Nasional sebanyak empat kali. Mengutip pernyataan Sulistyo Basuki, bahwa arsip memiliki fungsi membantu pengambilan keputusan, menunjang perencanaan serta menjadi memori lembaga.
â€œSeperti halnya bahan pustaka, kita juga harus melindungi, merawat, melestarikan serta mengawasi agar arsip terjamin keselamatannya baik fisik maupun isi formulirnya,â€ katanya.
Kepala Biro SDM dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan mengenai SE Menpan RB nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelamatan arsip lembaga negara dapat memerhatikan beberapa hal mulai dari menetapkan pengorganisasian pengelolaan arsip, menetapkan SDM kearsipan, serta menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelamatan Arsip Negara (SIMPAN) yang digunakan sejak penyelamatan arsip hingga akses arsip.
â€œPenyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 selesai dilakukan paling lambat bulan November 2021 mendatang,â€ jelasnya.
Sementara itu, CPNS Arsiparis Reza Indra Mulia memaparkan pengelolaan arsip dinamis merupakan proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Â Dijelaskan, ada beberapa tahapan yang dilakukan pada saat melakukan pemberkasan.
Diantaranya, meneliti membaca arsip yang akan diberkaskan, kemudian mencatat dalam buku agenda atau menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik daftar arsip aktif, menentukan indeks dan judul berkas, menentukan kode klasifikasi, mempersiapkan guide dan menuliskan kode klasifikasi dan judul pada tab folder.
â€œSetelah itu dilakukan barulah memasukkan arsip pada folder dan menempatkannya pada filing cabinet yang telah disediakan,â€ paparnya.
Reporter : Wara Merdekawati
Â

Perpusnas Dukung Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara

Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor tengah membangun revitalisasi perpustakaan yang menelan anggaran sebesar 24 milyar, namun saat ini baru terealisasi sebesar 15 milyar. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam mengembangkan perpustakaan di wilayahnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor Agus Prihanto saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, (5/2).
â€œDalam pembangunan revitalisasi ini, masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk itu kami datang ke Perpustakaan Nasional untuk mengetahui bagaimana mengelola perpustakaan yang modern. Meskipun sudah mendapatkan akreditasi B namun masih sangat banyak kekurangan, maka kami mengharapkan adanya bantuan dari Perpusnas untuk ikut andil dalam mengisi konten yang ada di perpustakaan,â€ ungkapnya.
Selain ingin melihat pengelolaan perpustakaan modern, lanjut Agus, pihaknya juga ingin melihat naskah kuno yang ada di Perpustakaan Nasional, terutama manuskrip mengenai kota Bogor. Karena kedepan, di perpustakaan Kota Bogor yang baru akan didirikan galeri khusus yang menyajikan referensi Bogor dari masa ke masa.
â€œWali Kota menginginkan adanya informasi sejarah mengenai kota Bogor di perpustakaan. Mengingat Kerajaan PadjajaranÂ  masih kurang referensinya dibandingkan kerajaan lain yang banyak peninggalannya. Sehingga dengan adanya galeri Bogor bisa menambah informasi warga untuk mengetahui sejarah kota Bogor,â€ lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menghimbau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor mengusulkan dana alokasi khusus. Selain itu, pihaknya siap untuk bekerjasama dalam pengadaan referensi naskah kuno terkait sejarah Bogor.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Berita

Tingkatkan Layanan, Pemkot Bogor Revitalisasi Perpustakaan