Â 
Salemba, Jakartaâ€”Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memuat dua norma, yakni penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengharapkan ada pengembangan sesuai paradigma perpustakaan yang berlaku. Sesuai tren yang berkembang. Artinya, bagaimana perpustakaan bangkit untuk setara kemampuan dengan google maupun amazon. Â Sertakan promosi budaya baca sebagai strategi perpusnas, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas kuantitas perpus, indeks literasi.
â€œNorma Standar Pedoman Kriteria Perpusnas atau NSPK adalah kewajiban Perpusnas, bukti untuk semua pihak yang ditunjuk sebagai pengelola perpustakaan di semua jenis perpustakaan yang ada mengingat tidak semua orang dapat memahami hirarki dan turunan dari berbagai kegiatan,â€ imbuh Kepala Perpusnas mengomentari NSPK Biro Hukum dan Perencanaan, Senin pagi, (10/8).
Meski demikian, Kepala Perpusnas mengapresiasi dokumen atau paparan perencanaan yang dibuat oleh Biro HP, namun perlu dilengkapi dengan target nilai yang ingin dicapai, misalnya tingkat kepuasan agar dapat dipahami semua stakeholder.
Setelah dokumen NSPK rapih, maka tugas berikutnya adalah membagi dan menyebarkan serta mengawasi bagaimana NSPK dilaksanakan sehingga menghasilkan akreditasi yang legal dan valid.
â€œKinerja perpustakaan antara perpusnas dan perpustakaan di daerah harus berjalan secara sinergis,â€ pungkas Syarif Bando menekankan.
Â 
Reportase : Eka Nia
Fotografer : Rd Radityo
Â

NSPK Harus Diberi Target Nilai Agar Dipahami

Salemba, Jakarta &ndash; Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan karena RAT merupakan ciri dan sendiri utama dalam menggerakkan koperasi. Sehingga RAT ke-26 Koperasi Pustaka Masyarakat Sejahtera (Koptamas) diselenggarakan secara luring di Ruang Aula Perpusnas Salemba, Selasa (31/1/2023).
RAT ini merupakan salah satu bentuk implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi yaitu asas kekeluargaan. RAT juga menyiratkan bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi terletak pada anggotanya.
&ldquo;RAT mempunyai arti yang cukup strategis dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih baik,&rdquo; ucap Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam sambutannya.
RAT ini akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi. Pertanggungjawaban tersebut penting dilakukan untuk mengukur kinerja pengurus serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan agar di masa mendatang dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi.
&ldquo;Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian harus terjalin kerja sama yang baik antar pengurus, pengawas, dan para anggota,&rdquo; tambah Ofy.
Sekretaris Utama Perpusnas juga menyampaikan pesan Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando yang berhalangan hadir pada saat itu yakni untuk melakukan reformasi pengurusan. Kaderisasi pengurusan dinilai sangat perlu diisi dengan para sosok pengurus yang memiliki kompetensi dan bisnis yang baik.
&ldquo;Kita semua tahu bahwa nanti kita semua akan pensiun, sehingga perlu dan penting untuk melakukan kaderisasi. Pengurus dan pengawas nanti harus diisi oleh wajah baru dengan pemikiran dan inovasi baru,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pusat Koperasi Pegawai RI DKI Jakarta, Syahnas Rasyid, mengatakan koperasi memiliki potensi untuk dikembangkan, terlebih Perpusnas merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan publik. Untuk itu, terobosan-terobosan baru dalam rangka membuat diversifikasi ekonomi dengan membuat ragam inovasi baru dalam menjalankan unit usahanya.
&ldquo;Koperasi ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Perpusnas merupakan salah satu unit kerja yang bisa dapat kunjungan dari manapun setiap harinya jadi pasarnya bisa dikembangkan,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Adm. Jakarta Pusat, Wahyu Susilo, memberikan saran untuk menaikan jumlah simpanan wajib anggota melalui forum terbuka. Karena menurutnya simpanan memiliki arti yang berbeda dengan iuran. Simpanan memiliki arti lain yaitu tabungan yang dapat dicairkan oleh para anggota ketika purnabakti. Sedangkan iuran tidak dapat dikembalian.
&ldquo;Saran saja untuk menaikan simpanan wajib karena kalau simpanannya besar, misal pensiun nanti akan dikembalikan. Jadi sama seperti menabung. Sedangkan iuran tidak bisa dikembalikan,&rdquo; terangnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpusnas Gelar Rapat Anggota Koptamas Tahun 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan penghargaan untuk penulis buku dan musisi/kontributor karya rekam audio terbaik.
Terdapat 36 buku terbaik dari enam subjek. Terdiri dari subjek agribisnis, Covid-19, investasi, media sosial, pantun Indonesia, dan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan karya rekam audio terbaik, ada sebanyak lima musisi/kontributor dengan tema Musik Tradisional Indonesia.
Untuk subjek Agribisnis terbaik pertama diraih buku berjudul Kupas Tuntas Budidaya Belut karya Cahyo Saparinto dan Fajar Junariyata, subjek Covid-19 diraih buku berjudul Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona karya dr. Jaka Pradipta dan dr. Ahmad Muslim Nazaruddin.
Subjek investasi, terbaik pertama diraih buku berjudul Who Wants to be a Smart Investor karya Lukas Setia Atmaja, buku berjudul Menggali Pundi-Pundi Lewat Tren Sosial Media meraih terbaik pertama di subjek Media Sosial, dan subjek Pantun Indonesia terbaik pertama diraih buku berjudul Semakin Santun karena Berpantun karya Achmad Fachrodji.
Sementara, subjek Pembelajaran Jarak Jauh terbaik pertama diraih buku berjudul Implementasi Social Presence dalam Bimbingan Online - dalam Konteks Perspektif Komunikasi Personal, Interpersonal, dan Impersonal karya Mudafiatun Isriyah dan Richardus Eko Indrajit.
Berbeda dari sebelumnya, tahun ini Perpusnas juga memberikan penghargaan untuk para musisi atau kontributor karya rekam audio.
Karya rekam audio terbaik dari Provinsi Jawa Barat diraih oleh kontributor: Sambasunda dengan judul Kembang Gadung, Lagu Keroncong Telomoyo dengan penyanyi Bram Titaley sebagai karya rekam audio terbaik dari Provinsi Jawa Tengah.
Si Mulih Karaben (Yang Pulang Sore Hari Those Who Return Home At Sundown) dengan pencipta Diaga Depari dan Penyanyi Sri Malem Br. Bangun sebagai karya rekam audio terbaik dari Sumatera Utara.
Sedangkan, karya rekam audio terbaik dari Provinsi Kalimantan Tengah diraih oleh kontributor Central Kalimantan Art Delegation dengan judul Tari Potoka Ponyang (Kalimantan Tengah). Dan Terraâ€™ Pajjer, Poteh Temor, pencipta Jamhari sebagai karya rekam audio terbaik asal Provinsi Jawa Timur.
Proses penilaian buku dan karya rekam audio terbaik dilakukan selama bulan Juni hingga Agustus 2021 oleh 35 dewan juri. Terdiri dari akademisi, praktisi, pakar perpustakaan, pakar kebahasaan, dan pustakawan ahli Perpusnas RI.
Salah satu pemenang, Mudafiatun Isriyah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Perpusnas dalam Penghargaan Buku Terbaik. Buku yang ditulis bersama Richardus Eko Indrajit ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk pembelajaran jarak jauh. Pandemi virus Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Pemberlakuan physical distancing menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
â€œUntuk kalangan tertentu perubahan ini tidak mudah, perlu ada beberapa cara untuk memunculkan adanya interaksi. Buku ini dibuat agar pembaca memahami tentang social presence pada saat belajar online,â€ Â ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan, pemberian penghargaan ini sebagai wujud apresiasi kepada para pelaksana serah yang telah aktif melaksanakan kewajiban serah simpan, dan penghargaan untuk penulis buku, para musisi/kontributor karya rekam audio.Â Â 
Penghargaan kepada penulis buku diberikan, lanjut Ofy, untuk memberikan motivasi agar secara konsisten menghasilkan karya berupa buku-buku berkualitas.
"Karena sejatinya para penulis adalah pahlawan literasi bangsa. Begitu juga dengan para musisi yang berkreasi melalui karya musik tradisional punya peran penting dalam melestarikan budaya bangsa," ungkapnya dalam Pekan Penghargaan Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid pada Jumat, (10/9/2021).
Ofy Sofiana menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan Serah Simpan KCKR semakin dikuatkan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 yang telah disahkan pada Maret 2021.
"Semoga hadirnya dua payung hukum ini dapat meningkatkan proses penghimpunan dan pelestarian karya cetak maupun rekam," jelasnya.
Pekan Penghargaan Tahun 2021 berlangsung pada 10 dan 13 September 2021. Acara tahunan tersebut, meliputi pemberian penghargaan Buku Terbaik, penghargaan Karya Rekam Audio Terbaik, penghargaan Pelaksana Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan TalkShow "Budaya Dalam Karya".
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution.

Perpusnas Berikan Penghargaan untuk Penulis dan Musisi Terbaik

Bangko, Merangin - Tiap masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan informasi serta pengetahuan agar individu dan kelompok masyarakat dapat menjadi cakap dalam menjalani kehidupan.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar di sela-sela meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Merangin, Kamis (12/9/2024).
Kehadiran perpustakaan, menurutnya, memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan nonformal yang menjamin kelangsungan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang telah melewati usia pendidikan formal.
"Perpustakaan adalah institusi paling demokratis. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun sumber informasi dan bacaan berkualitas guna meningkatkan SDM masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena SDM yang kuat akan menjadi modal utama untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
"Hal ini akan mewujudkan terciptanya masyarakat yang cerdas dan sejahtera,&rdquo; tegasnya.
Kabupaten Merangin mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk perluasan Gedung perpustakaan sebesar Rp 4,5 Miliar.
Gedung dua lantai ini diharapkan dapat menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cakap dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Kehadiran perpustakaan, harus mampu mengatasi kemiskinan informasi dan menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting," ungkapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Merangin Mukti yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Merangin Firdaus mengatakan gedung perpustakaan yang baru ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong literasi di tengah masyarakat.
"Gedung ini diharapkan menjadi simbol perubahan positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat." ungkapnya.
Dia juga menekankan tantangan di era digital ini, di mana akses informasi sangat mudah, tetapi perlu kecerdasan dalam memilih dan memanfaatkan informasi yang berkualitas.
"Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi tetap menghargai nilai buku cetak dan bacaan," katanya.
Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Merangin untuk memanfaatkan gedung perpustakaan guna meningkatkan minat baca dan budaya literasi.
"Mari bersama-sama kita jadikan generasi kita cerdas dan berpengetahuan luas," ajaknya.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan bacaan bermutu sebagai bagian dari program distribusi 10 juta bahan bacaan ke 10.000 desa di Indonesia.&nbsp; Sebanyak 13 desa di Kabupaten Merangin menjadi penerima manfaat dari program tersebut, termasuk diantaranya Bedeng Rejo, Desa Bukit Bungkul, dan Kelurahan Pematang Kandis.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aditya Irfan/Ahmad Kemal

Perpustakaan Hadir Untuk Masyarakat Lebih Cakap

Sidikalang, Sumatera Utaraâ€”Perpustakaan diharapkan bisa menjadi tulang punggung masyarakat. Karenanya, perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan sehingga selalu dirindukan masyarakat. Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menyatakan perpustakaan memiliki fungsi lengkap sebagai tempat menemukan solusi, oase, tempat berbagi pendapat, dan mendapat ilmu serta pengalaman dari lingkungan sekitar. Untuk itu, budaya baca akan terus dibangun.
Eddy Keleng menyebut ada tiga unsur yang dibutuhkan untuk membangun budaya baca yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. â€œPemkab Dairi berupaya membangun budaya baca. Kalau membangun budaya baca tanpa pengetahuan, maka kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Maka budaya baca itu mutlak harus kita kembangkan,â€ jelasnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Balai Budaya Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara, pada Selasa (23/2/2021).
Menurutnya, era digital menggeser cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Dulu, masyarakat harus datang ke suatu tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun kini, ilmu pengetahuan yang mendatangi masyarakat. Karenanya, perpustakaan juga harus berubah agar tetap relevan. â€œlmu pengetahuan bisa dikirim pada seluruh warga, tergantung kepada minatnya. Itulah era digital. Sekarang pengetahuan harus diupayakan menarik, entertaining, dan perpustakaan harus menjadi pusat kebudayaan, pusat kegiatan masyarakat, pusat rekreasi,â€ urainya.
Perpustakaan harus bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, dia berharap dukungan dari Perpusnas dan Komisi X DPR RI demi mewujudkan hal tersebut. â€œItulah kami tidak henti-hentinya berdiskusi untuk mendapatkan dukungan agar masyarakat kita di desa, di dusun, betul-betul berdaulat untuk mendapatkan semua ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia, di tangannya,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan minat baca kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi milenial. Dia menegaskan, perkembangan teknologi informasi yang terlihat pada tingginya kepemilikan gawai dan akses ke media sosial, tidak bisa dibenturkan dengan rendahnya minat baca. Untuk itu, Perpusnas mengembangkan aplikasi yang bisa diakses secara digital oleh masyarakat yakni iPusnas, e-Resources, dan Khastara.
â€œAda tiga aplikasi yang kami bangun untuk memastikan pilihan untuk generasi milenial mereka boleh saja baca buku digital. Karena kita tidak bisa menarik handphone dari tangan mereka, karena memang jumlah penduduk Indonesia itu 269 juta, jumlah handphone kurang lebih 400 juta, artinya rata-rata satu orang itu pegang dua handphone,â€ jelasnya.
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menyatakan untuk meningkatkan indeks literasi, perpustakaan harus didukung oleh sistem pendidikan. Dia mendorong sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perpusnas, agar menghasilkan kinerja maksimal. â€œNah ketersediaan dan minat baca, China lebih sedikit jumlah perpustakaannya, tetapi nilai kompetensi membacanya peringkat atas di dunia. Kenapa? Karena pendidikannya mendukung perpustakaan,â€ jelasnya.
Selain itu, dia mengusulkan kepada Eddy Keleng agar mengubah sistem pendidikan di wilayah Dairi. Untuk meningkatkan minat baca, dia meminta agar para kepala sekolah memberikan pekerjaan rumah menghapal kepada para siswa. Dengan menghapal, diyakini para siswa otomatis akan â€œdipaksaâ€ untuk membaca. Jika dilakukan secara terus menerus, siswa akan hobi membaca.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera II ini mengaku terus mendorong kenaikan anggaran Perpusnas di DPR RI. Anggaran saat ini dinilai tidak mengakomodir luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah penduduk. â€œNah ini, kita sama-sama akan menghadapi Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk meyakinkan mereka bahwa dengan anggaran segini, akan sangat beruntung bagi negara, karena orangnya akan berpengetahuan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Diharapkan Menjadi Tulang Punggung Masyarakat

Raden Saleh, Jakarta--Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembentukan JDIHN adalah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional, yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya.
Hukum adalah salah satu alat (tools) yang penting dalam setiap aspek kegiatan. Semua yang berkaitan dengan aspek kehidupan selalu memerlukan peraturan (hukum) sebagai dasar perbuatan. Idealnya, semua produk yang diciptakan harus terdokumentasi dengan baik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector di bidang peraturan dan perundang-undanganÂ  menyediakan wadah khusus, website JDIH Nasional sebagai sarana dokumentasi, jejaring, dan integrasi segala produk hukum Kementerian/Lembaga, termasuk produk hukum di Perpustakaan Nasional RI.
JDIHÂ adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.Â  JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.Â JDIH seperti database nasional yang memudahkan pihak-pihak untuk mengetahui sejauh mana proses (tahapan) peraturan yang disusun secara berjenjang. Arah kebijakan pengembangan JDIH di 2018, antara lain percepatan partisipasi anggota JDIH Nasional, percepatan integrasi metadata anggota JDIH, integrasi website, kelengkapan koleksi data, pengembangan sistem/aplikasi, promosi JDIH Nasional, hingga acknowledgement dan reward.
"Dengan sistem ini, bisa diukur seberapa cepat proses pembuatan peraturan hingga jadi. Siapapun bisa mengetahui prosesnya sudah sampai mana," jelas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso saat mengawali kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH Perpusnas di Jakarta, Kamis, (25/10). Bimtek pengelolaan JDIH diikuti oleh tiap unit kerja dengan mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang. JDIH Perpusnas saat ini masih dalam tahap pengembangan. Secara resmi belum diluncurkan. Bimtek pengelolaan JDIH Perpusnas dimaksudkan agar para pengelola JDIH (admin) nantinya mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang termasuk dan bisa dimasukkan ke dalam web JDIH Perpusnas.
Website JDIH wajib menjadi bagian integral dari website resmi kelembagaan.Â  Secara standar, website JDIH berisi konten primer dan sekunder. Konten primer memuat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan konten informasi sekunder berisi peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel koran, dan dokumen hukum lainnya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional 

Perpustakaan Nasional RI mengadakan Rapat Koordinasi PelaksanaanÂ  Vaksinasi Covid-19 pada hari Rabu, 7 April 2021 di ruang Theater Perpustakaan Nasional RI,. Vaksinasi untuk para pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional RI rencananya akan digelar dalam dua sesi dihari yang berbeda, yaitu pada hari Sabtu, 10 April 2021 dan Senin, 12 April 2021 yang berlokasi di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Salemba, Jakarta Pusat.
Â 
â€œMenurut data yang telah dikumpulkan, ada 1208 orang dari Perpusnas yang siap divaksin. Tidak semuanya layak, nanti ada sesi screening dulu sebelum divaksin.â€ tutur Ibu Woro Titi Haryanti selaku Sekretaris Utama Perpusnas RI saat membuka rapat.
Â 
Dr. Firly yang merupakan tenaga medis Perpusnas RI menghimbau agar pegawai mempersiapkan diri sebelum vaksin dengan istirahat yang cukup dan menjaga kondisi tubuh agar prima serta menyarankan agar tidak melakukan kegiatan yang terlalu berat setelah vaksin. Pengisian data melalui formulir online yang diperlukan untuk mempermudah pendataan saat vaksin dilaksanakan juga telah disiapkan.
Â 
Para pegawai yang telah menerima vaksin akan diberikan sertifikat sebagai bukti telah menerima vaksin pertama, dan diharapkan siap untuk menerima vaksin selanjutnya setelah 28 hari. Meskipun begitu, para pegawai yang telah menerima sertifikat tersebut dihimbau agar tidak mengumbar identitas dan sertifikat yang mengandung data pribadi sensitif di media sosial.
 
Reporter : Syifa

Berita

Perpusnas RI Gelar Rapat Persiapan Vaksinasi Covid 19 untuk Pegawai