Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Tabuhan gendang oleh Plt. Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana didampingi Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Kepala Pusat Jasa dan Informasi Titik Kismiyati menandai dibukanya pameran HUT ke-38 Perpustakaan Nasional yang bertajuk Perpusnas Expo 2018 di Gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, Senin, (7/5).
Pada sambutan pembukaan, Plt. Sestama Ofy Sofiana mengatakan di usia yang ke-38 tahun, Perpustakaan jika diibaratkan sebagai manusia sudah tumbuh ke arah lebih dewasa dan matang. Tidak lagi berkutat melayani pada pelayanan yang konvensional tapi juga harus ditambah dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Â 
â€œKetergantungan pemustaka kepada layanan perpustakaan berbasis TIK sudah menjadi fenomena karena mereka cenderung lebih senang membaca informasi yang dapat mudah dibawa atau disimpan dalam ponsel,â€ imbuh Ofy Sofiana. Â 
Perkembangan dan peradaban jaman yang berubah secara cepat menuntut seorang pustakawan juga harus bergerak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pustakawan bergerak dimaknai sebagai kedinamisan, tidak diam, dan giat dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan.
â€œMindset pustakawan harus membangun cara-cara baru dalam mengembangkan kompetensinya dengan melakukan berbagai terobosan agar pelayanan perpustakaan dapat terus berlangsung dan berkembang,â€ tambah Ofy yang juga menjabat sebagai Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Mengambil tema â€œPustakawan Bergerak Menebar Virus Literasiâ€, Perpusnas Expo merupakan salah satu cara perpustakaan mendekatkan diri dengan masyarakat. Literasi dibutuhkan masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan informasi yang sesat (hoax). Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang telah mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan bacaan dan sumber informasi secara tepat.
Perpusnas Expo 2018 disemarakkan ragam kegiatan edutainmen, seperti peluncuran buku, dialog/bedah buku, pemutaran film nasional, story telling, workshop/diskusi film, library tour, bimbingan pemustaka, lomba mewarnai/menggambar, pelatihan blog klub buku, mengenal dunia tata surya (mobile planetarium), pertunjukkan resital piano bersama pianis tuna netra Ade Irawan, pertunjukkan musik tradisional, diskusi musik, pameran perpustakaan, bazaar buku, kuliner, serta hiburan musik.
Perpusnas Expo 2018 diramaikan tidak kurang dari 70 stand perpustakaan dari MPR-RI, DPR-RI, Setneg, Bank Indonesia, BPK, Lemhanas, Mahmakah Agung, Bekraf, Kemenlu, Kemenperind, Kemenkes, Dinas Perpustakaan Kab. Waropen, Kota Makassar, Kab. Toli-toli, Kota Pangkalpinang, Kota Yogyakarta, dan DKI Jakarta, penerbit Gramedia, Erlangga, Tiga Serangkai, Diva Press, batik, dan aneka kuliner nusantara. Perpusnas Expo 2018 berlangsung selama sepekan, mulai dari tanggal 7 -14 Mei dan bertempat di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â

Perpusnas Expo 2018 : Pustakawan Bergerak Menebar Virus Literasi

Jakarta, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan Indonesia memiliki puluhan ribu manuskrip yang harus dialih media dan diubah ke bentuk format baru sehingga mudah diakses dan dipahami isinya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelestarian Naskah Kuno Nusantara Tahun 2023 yang digelar Senin, (29/5/2023).
 
Kepala Perpusnas terus mendorong agar inventarisasi naskah kuno Nusantara dapat dilakukan dari segi subjek ilmu pengetahuannya. Dengan begitu nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan. &ldquo;Kita ingin isi dari manuskrip yang kita miliki bisa dimengerti kemudian dikreasikan dan disampaikan kepada masyarakat,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Kepala Perpusnas, di dalam naskah kuno Nusantara atau manuskrip Indonesia terdapat banyak pengetahuan, nilai kemanusiaan, maupun nilai dasar hubungan manusia dengan alam. &ldquo;Naskah kuno merupakan harta yang tak ternilai. Melalui naskah kuno Nusantara kita juga bisa belajar pentingnya memahami perjalanan sejarah nenek moyang dan serta perjalanan sejarah bangsa sehingga bisa berada di titik ini, imbuhnya.
 
Digitalisasi naskah juga harus menjadi salah satu prioritas perpustakaan. Perpusnas telah menyimpan 15 persen atau sebanyak 12.361 naskah dari total kantung naskah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun hanya 4.515 di antaranya yang telah didigitalisasi. Dalam rakor ini Perpusnas meminta dukungan dari berbagai pihak agar upaya pelestarian dan digitalisasi naskah kuno Nusantara bisa terus dipercepat.
 
Hal tersebut mengingat sebagian besar naskah kuno kini sudah berada di usia&nbsp; lebih dari 50 tahun dan berisiko rusak akibat iklim tropis Indonesia cuaca panas dan yang terjadi sepanjang tahun.
 
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Amich Alhumami memahami upaya pelestarian merupakan salah satu yang sulit mendapatkan perhatian. Hal tersebut karena isu pelestarian manuskrip dinilai hanya berdampak secara langsung pada segmen masyarakat tertentu.
 
&ldquo;Isu pelestarian naskah salah satunya masih dikalahkan dengan infrastruktur, industri kreatif, dan pertanian misalnya yang dinilai lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat,&rdquo; ungkapnya Amich.
 
Padahal menurut Amich upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara merupakan hal fundamental sebagai fondasi identitas, kebudayaan, peradaban bangsa Indonesia. Maka dari itu dirinya menegaskan upaya yang dilakukan Kementerian PPN/ Bappenas dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara dilakukan melalui dukungan perencanaan anggaran.
 
&ldquo;Dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang sedang kami susun, kami siapkan bagian tentang pembangunan kebudayaan yang tidak bisa digeser atau dialihkan. Akan kami kawal terus tentang ide pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang di dalamnya juga ada pesan pelestarian nilai kebudayaan melalui pelestarian naskah kuno sehingga bisa terus ada dalam rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,&rdquo; terangnya.
 
Amich juga berpesan bahwa sumber-sumber pembiayaan dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara tidak selalu harus bertumpu kepada pemerintah. Menurutnya, ada banyak pihak baik swasta, pelaku usaha maupun industri yang menunjukkan peminatan yang luar biasa yang bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif atas upaya penghimpunan dan konservasi naskah kuno. 
 
&ldquo;Komitmen kami juga tergambar dari sisi infrastruktur dan fasilitas setiap tahunnya semakin layak, dan dukungan teknologi juga bisa terus diadopsi,&rdquo; pungkasnya.
 
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Munawar Holil yang akrab disapa Mumu juga hadir sebagai narasumber mengungkap peran masyarakat dalam upaya pelestarian naskah Nusantara terwujud melalui berbagai upaya yang dilakukan melalui MANASSA.
 
&ldquo;Belum terpeliharanya naskah dan belum juga dilakukan kajian yang baik mendorong hadirnya MANASSA pada 1996. Saat ini MANASSA telah memiliki 588 anggota dari berbagai latar belakang,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Mumu, dalam upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara, pendampingan dan apresiasi untuk para peneliti dan pemilik naskah kuno masih perlu ditingkatkan mengingat peminta kajian naskah di berbagai universitas semakin menurun saat ini. Karya kreatif juga perlu diperbanyak untuk menarik minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap perhatian naskah kuno.
 Reporter : Eka Purniawati Fotografer : Ahmad Kemal N.

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Paradigma perpustakaan saat ini tidak lagi bicara tentang deretan buku-buku yang ada di rak, tetapi perpustakaan sudah bergeser menyesuaikan dari waktu ke waktu. Di abad ke-18, perpustakaan bicara tentang management collection, abad ke-19 Perpustakaan bicara tentang management knowledge, sedangkan di abad ke-20 ini seiring dengan canggihnya teknologi maka kita bicara tentang transfer knowledge.
Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando dalam Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Digital Pemuda, dengan tema Memperkaya Literasi Digital Sebagai Bekal Pemuda Dalam Berkarya dan Berprestasi, Rabu (29/7).
â€œOleh karena itu tantangan untuk Perpustakaan Nasional dan perpustakaan lain di Indonesia saat ini adalah bersaing dengan google atau amazon atau apa saja, untuk bisa sampai kepada masyarakat. Sehingga saat ini kuncinya saat ini perpustakaan menjangkau masyarakat dan semua dalam bentuk digital,â€ terangnya.
Namun, hal tersebut juga belum cukup mengingat saat ini kita berada pada ledakan informasi. Dan ini pentingnya belajar tentang ilmu perpustakaan untuk memilah dan memilih informasi, informasi mana yang bisa dikembangkan dan dijelajahi terus menerus dengan informasi yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, bicara tentang literasi digital untuk menerima manfaat, yakni bagaimana semua elemen bangsa seperti Kemenpora, Perpustakaan Nasional dan kementerian-kementerian lainnya memperbanyak konten positif yang menjadi tutorial bagi anak muda yang bisa diakses melalui fasilitas gawai.
â€œSeperti halnya Perpustakaan Nasional yang memiliki satu aplikasi yakni iPusnas, dimana setiap orang bisa berselancar dan kami siapkan ratusan bahkan jutaan bukuÂ  yang bisa dibaca full text mulai dari buku hiburan, fiksi, novel, ilmu pengetahuan sampai kepada ilmu-ilmu terapan,â€ jelasnya.
Syarif mengingatkan, ke depan kita akan berhadapan pada persoalan kepemudaan yang tidak memiliki keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja atau menjadi bagian dari industrialisasi.
â€œPenting saat ini dipahami bahwa modal utama generasi milenial dengan selalu belajar dan berusaha untuk memiliki kemampuan digital dan selalu meningkatkan indeks literasi untuk membekali diri dalam persiapan menyongsong masa depan dalam kompetisi global,â€ pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Raden Raditya

Kepala Perpusnas: Generasi Milenial Perlu Pahami Literasi Digital

Senen, Jakarta&mdash;Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan perubahan dan perbaikan birkorasi yang lebih baik sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Reformasi Birokrasi bermakna sebagai perubahan besar dalam paradigm dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
Sehubungan telah terbitnya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU&nbsp; Perpustakaan&nbsp; serta UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU KCKR), maka Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional memerlukan penyelarasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perpusnas sesuai amanah peraturan di bidang perpustakaan.
Kajian naskah akademik usulan perubahan organisasi dan tata kerja Perpusnas merupakan bagian dari evaluasi dan reorganisasi struktur dan manajemen organisasi kelembagaan secara keseluruhan agar tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran&nbsp;(right sizing).&nbsp;&ldquo;Organisasi tidak statis. Selalu ada kedinamisan. Tapi harus dilihat juga apakah perubahan itu hanya cukup di aspek struktur, ataukah di bisnis proses, atau di aspek sumber daya manusianya. Proses kunci inilah yang mesti dikaji,&rdquo; ujar Asisten Deputi Bidang Tata Laksana dan Kelembagaan KemenPAN-RB, Roro Vera Yuliantany, di Jakarta, Rabu, (18/10).
Reportase : Hartoyo Darmawan

Workshop Naskah Akademik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpusnas

Surabaya, Jawa Timur â€“ Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menggelar Kongres XIV dan Seminar Ilmiah Indonesia dengan tema â€œTransformasi Pustakawan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutanâ€ di Surabaya, Jawa Timur, pada 9-12 Oktober 2018. Kongres yang diadakan tiga tahun sekali ini dihadiri 725 peserta dari seluruh Indonesia.
Pustakawan sebagai motor penggerak perpustakaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karenanya, pustakawan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. â€œPustakawan selalu dituntut menambah wawasan dan selalu menempatkan diri sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Kongres ke-XIV IPI dan Seminar Ilmiah 2018 ini merupakan salah satu upaya pustakawan untuk menambah wawasan dan kompetensinya,â€ jelas Ketua Umum IPI Dedi Junaedi saat membuka acara.
Saat ini, menurut Dedi, perpustakaan diakui memiliki dampak bagi masyarakat luas termasuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Karenanya, dengan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, pustakawan didorong memberikan layanan prima untuk masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan perpustakaan memiliki kaitan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia. Karenanya, menghadapi revolusi industri 4.0, perpustakaan dan pustakawan harus mengubah paradigmanya. Paradigma bahwa perpustakaan hanya diam menunggu pemustaka datang dan koleksinya dipinjam, dianggap sudah usang.
â€œPada masa depan, perpustakaan harus mengubah paradigma, harus menjangkau masyarakat. Perpustakaan mengambil bagian dalam membangun bangsa. Karena di UU Perpustakaan, perpustakaan menjadi urusan wajib non dasar. Dibentuk kelembagaan sebagai bagian dari pemerintahan. Karenanya dinas provinsi, kabupaten harus mampu menunjukkanÂ  kinerjanya terhadap gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Jika hanya mengumpulkan koleksi bahan pustaka dan tidak ada yang membacanya, maka dia akan menurunkan kinerja gubernur, bupati, wali kota,â€ jelas Syarif Bando saat memberikan sambutan.
Perpustakaan didorong agar tidak hanya berkutat soal pengembangan dan klasifikasi koleksi bahan pustaka. Perpustakaan selayaknya berperan mengedukasi masyarakat khususnya di daerah pedesaan, terpencil, dan terluar. Karena bekal pengetahuan yang diberikan pustakawan bermanfaat untuk membangun insan yang mandiri.
Syarif Bando berpesan kepada para pustakawan agar menunjukkan eksistensinya dan meningkatkan pemahaman tentang literasi. â€œKita jangan mengeluh kalau pustakawan dan dinas perpustakaan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tidak ada sesungguhnya yang memandang seperti itu, kecuali pustakawannya memble,â€ tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono merasa bangga menjadi bagian dari tonggak sejarah IPI. Menghadapi era industri 4.0, Pemerintah Provinsi Jatim terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan teknologi informasi layanan perpustakaan digital yang bisa diakses masyarakat tanpa dibatasi tempat dan waktu.
Kongres ke-XIV IPI mengagendakan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2018-2021. Pada Kamis (11/10), Kongres akan menggelar pertanggungjawaban program kerja IPI periode 2015-2018, menyusun program baru, dan mereview AD/ART, dan Kode Etik. Seminar Nasional yang digelar pada Rabu (10/10) menghadirkan narasumber dari lintas keilmuan, di antaranya Presiden Terpilih International Federation of Library Associations and Intitutions (IFLA) Christine MacKenzie, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,Â  Pendiri Indonesia One Search (IOS) Ismail Fahmi, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Ristekdikti.
Â Reportase: Hanna Meinita

IPI Menggelar Kongres XIV & Seminar Ilmiah Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan bertanggung jawab untuk mengadakan pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk itu, dalam kegiatan konferensi pers yang diadakan di Lantai 24 Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Kamis (18/03/2021), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengumumkan bahwa Perpusnas akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021 pada tanggal 22-23 Maret 2021.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 mengangkat tema â€Integritas Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struturalâ€. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas menyatakan penguatan hulu budaya literasi di antaranya pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi, sementara hilir budaya literasi adalah kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. â€œLiterasi adalah kunci untuk berdaya saing. Perpustakaan hari ini adalah tempat untuk transfer knowledge. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita untuk memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik terutama dalam pemenuhan bahan bacaan bagi seluruh masyarakat Indonesia,â€ ungkap Syarif Bando.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D menambahkan bahwa literasi ini bukan lagi tentang memahami abjad atau mengenali angka, melainkan lebih dari itu yakni kemampuan mencerna dan memahami ilmu pengetahuan serta menguasai instrumen-instrumen teknologi untuk kepentingan praktis dalam kehidupan.
â€œPeran perpustakaan sangat sentral, terutama sebagai motor penggerak sampai lapisan paling bawah masyarakat. Untuk itu, Perpusnas harus bekerja secara sinergi dengan perpustakaan daerah guna memperkokoh tradisi literasi kita. Dalam hal penguatan indeks literasi, pemerintah memberikan dukungan salah satunya dalam bentuk kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pembelajaran bersama,â€ terang Amich.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moh. Ilham A. Hamudy, mengatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi melalui Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut merupakan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi. Dalam regulasi itu terdapat dua urusan bidang perpustakaan yaitu program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi dan naskah kuno.
â€œPeningkatan indeks literasi dan kegemaran membaca adalah kegiatan yang harus difokuskan karena membangun kecerdasan masyarakat adalah sesuatu yang tidak mudah dan perlu kerja keras. Alokasi anggaran yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca karena selama ini program yang ada di perpustakaan daerah banyak yang belum substansial,â€ jelas Moh. Ilham.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rakornasi dijadwalkan mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi X DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Magetan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Expo 2018 : Pustakawan Bergerak Menebar Virus Literasi

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Kepala Perpusnas: Generasi Milenial Perlu Pahami Literasi Digital

Workshop Naskah Akademik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpusnas

IPI Menggelar Kongres XIV & Seminar Ilmiah Indonesia

Konferensi Pers Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021