Â Harmoni, Jakarta-Standardisasi person atau sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pengembangan perpustakaan karena menjadi ruh aktivitas lembaga perpustakaan. Kompetensi yang menjadi standar harus mampu meyakinkan pemustaka dan pengguna.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan di Jakarta, Senin, (17/12).
Sebagai pembina perpustakaan, sumber daya manusia perpustakaan harus mengetahui dengan baik siapa dan apa yang dibina. Maka, kompetensi menjadi mutlak dimiliki, lanjut Kepala Perpusnas
Muhammad Syarif Bando menambahkan perbedaan antara negara maju dan negara tidak maju ada pada tingkat kegemaran membaca. Membaca menjadi fundamen atau pondasi bagi kemampuan literasi.
Kemampuan literasi berkaitan dengan proses kreatif dan proses mencipta, produk barang dan jasa inilah yang menjadi perbedaan negara maju dan tertinggal. Dan hal tersebut didasari dari perbedaan tingkat kegemaran membaca.
Pada kesempatan ini juga, Aris Hermanto dari Kementerian Tenaga Kerja RI menyampaikan bahwa secara umum RSKKNI bidang perpustakaan telah memenuhi kaidah, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki di konvensi ini, misalnya acuan ukuran pada beberapa Kriteria Unjuk Kerja (KUK).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa konvensi ini harus menghasilkan kesepakatan bersama bukan malah bersepakat untuk tidak bersepakat.
Konvensi Nasional RSKKNI Bidang perpustakaan dihadiri oleh stakeholders (para pemangku kepentingan) bidang perpustakaan yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi perpustakaan, pengguna tenaga perpustakaan dan lembaga pendidikan, baik vokasi, maupun lembaga pendidikan dan pelatihan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Konvensi Nasional RSKKNI  : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia mengikuti Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Identifikasi Area of Improvement pada K/L Mitra Kerja Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK secara daring, Kamis (11/5/2023).

Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN dan Identifikasi Area of Improvement

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“Rencana pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur disambut antusias dan suka cita warga dan pemerintah daerah Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim segera merancang dan merencanakan berbagai pembangunan infrastruktur guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kompleks dengan status baru sebagai ibu kota negara. Salah satu hal yang mendapat perhatian pemda, yaitu gedung perpustakaan, mengingat peran pentingnya dalam pengembangan mutu sumber daya manusia .
Perhatian dan keseriusan tersebut ditunjukkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi beserta perangkat SKPD nya ketika melakukan kunjungan kerja Perpustakaan Nasional, pada Senin (9/9). Pada kesempatan kali ini Wagub beserta rombongan berkonsultasi perihal rencana pembangunan gedung perpustakaan Kota Samarinda yang akan dibangun diatas lahan hibah dari pemerintah provinsi.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi niat baik tersebut dan berpendapat bahwa saat ini adalah kesempatan emas di awal masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur baru untuk membangun fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kaltim. â€œAda 12 undang-undang yang mendukung perpustakaan,â€ tegas Syarif.
Namun demikian, menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, terdapat hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah saat membangun gedung perpustakaan, yaitu akses menuju lokasi, Â karena perpustakaan tersebut dibangun untuk dimanfaatkan masyarakat umum. â€œYang penting akses masyarakat menuju perpustakaan mudah,â€ pesan Woro. Mengenai persyaratan lainnya dalam rangka permohonan dana alokasi khusus (DAK), Woro juga menambahkan, â€œMohon dilengkapi dokumen administrasinya,â€ imbuh Woro.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur berkesempatan mengunjungi fasilitas layanan yang terdapat di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Foto/Video: R. Radityo/Muhammad Andhika Pratama
Â

Perpusnas Apresiasi Niat Kota Samarinda Bangun Perpustakaan 

Sukabumi, Jawa Baratâ€”Kegemaran membaca dapat dibangun dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari membaca.
Anggota Komisi X DPR RI, Desy Ratnasari, menyatakan tujuan tersebut, dapat memenuhi kekurangan diri. Melalui buku, didapat informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dengan membaca, tercipta individu yang hebat dan cerdas.
â€œContoh, ibu-ibu yang suka ngaji. Ada tujuan kan, awalnya untuk apa. Lama-lama suka dengerin, jadi ada manfaatnya untuk kehidupan. Lama-lama pengen ngaji terus. Sama dengan urusan dunia melalui perpustakaan. Paling tidak, kita bisa membantu anak-anak kita dalam mengerjakan tugas,â€ ujarnya dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (20/7/2022).
Legislator Fraksi PAN ini menambahkan, sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul, memiliki skill dan tidak terbatas oleh usia. Menurutnya, kemampuan inilah yang harus dimunculkan melalui perpustakaan. Dia mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, menjadikan perpustakaan untuk mengakses informasi, memahami, dan memanfaatkannya, untuk melakukan hal yang berdampak kepada kehidupan.
Pada kesempatan tersebut, Desy juga memuji kinerja Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, yang dinilai inovatif. Anggaran Perpusnas yang disebutnya tidak besar, dapat dimanfaatkan dengan baik.
â€œPak Syarif adalah pimpinan yang walaupun anggaran Perpusnas kecil sekali, tapi inovasi yang beliau lakukan, super duper hebat. Beliau memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk bermanfaat maksimal. Ini harus kita contoh,â€ urainya.
Kepala Perpusnas menjelaskan kondisi literasi di Indonesia terkendala oleh kurangnya buku. Disebutkan bahwa satu buku ditunggu oleh 90 orang. Sementara standar internasional, seharusnya ada tiga buku baru per orang setiap tahunnya. Perguruan tinggi didorong agar turut andil dalam mengatasi kekurangan terbitan buku ini.
Dia menambahkan, pengetahuan tidak hanya didapatkan di bangku kuliah dengan memenuhi satuan kredit semester (SKS). Mahasiswa, tegasnya, harus mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari perpustakaan. Dia mendorong perguruan tinggi agar menghasilkan lulusan yang berliterasi tinggi yakni mampu menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja.
â€œLiterasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek tertentu yang bisa diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global,â€ jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri, mengatakan literasi dan membaca memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, daerahnya membutuhkan tempat memenuhi kebutuhan masyarakat, terkait literasi dan melakukan kegiatan membaca.
â€œKami siap untuk menerima kegiatan yang akan kita lakukan. Kami siap menerima bantuan dana alokasi khusus untuk membuat kantor perpustakaan yang representatif dan kami siap untuk lahan. DED sudah kami siapkan,â€ urainya.
Dia menyebut, kebutuhan gedung layanan perpustakaan menjadi kebutuhan mengingat Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali, setelah Banyuwangi. Jumlah penduduknya cukup banyak, 2,7 juta jiwa tersebar di 47 kecamatan.
Masyarakat diajak untuk menggelorakan semangat membaca demi kecerdasan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, pada khususnya, dan Jawa Barat, pada umumnya.
Bunda Literasi Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan Hamami, menyebut berbicara literasi, maka perspektifnya adalah tentang keluarga. Orang tua memiliki andil sebagai pendidik utama. Untuk membangun kegemaran membaca, dia menyarankan agar orang tua menjadi role model dengan memberikan buku, membacakan buku dan mendongeng kepada anak. Dengan begitu, imajinasi anak terbentuk.
Buku, ujarnya, merupakan hal yang sangat penting dan berharga. Buku merupakan pusat informasi, yang tidak mengandung hoaks. â€œSaya mengajak semuanya, mari benahi keluarga kita dulu. Kita tidak akan menjadi negara literat, sebelum keluarga kita menjadi literat,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

PILM Kabupaten Sukabumi: Peningkatan Budaya Literasi Generasi Muda di Era Digital

Senayan, Jakarta--Setelah melalui serangkaian diskusi publik, focus group discussion (FGD) dengan penerbit maupun pengusaha rekaman di sejumlah kota, pembahasan pasal per pasal dengan instansi terkait, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Komisi X DPR-RI sepakat menyetujui revisi RUU Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (30/10). Rapat yang digelar pagi tadi melanjutkan pembahasan yang dilakukan pada hari sebelumnya.Â 
Pada rapat tersebut, Mendikbud didampingi oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perdagangan, dan Perpustakaan Nasional. Hampir seluruh fraksi yang hadir sudah menyampaikan pandangan dan pernyataan menyetujui RUU KCKR, kecuali fraksi Partai Hanura yang tidak datang. Selanjutnya, RUU KCKR terbaru akan dibawa dan diperdengarkan pada Sidang Paripurna keesokan harinya (Rabu, 31 Oktober).
Revisi RUU KCKR adalah kebutuhan mendesak yang mesti segera ditindaklanjuti mengingat UU sebelumnya, yakni UU KCKR Nomor 4 Tahun 1990, sudah berusia 28 tahun. Usia UU yang sudah lebih dari 20 tahun diyakini sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Praktek reward and punishment yang diatur pada UU sebelumnya juga tidak berjalan maksimal. Para penerbit maupun pengusaha rekaman belum paham dan sadar sepenuhnya maksud dan tujuan UU KCKR. Perpusnas sebagai pihak yang menjalankan amanah UU sebagai penghimpun, penyimpan, dan pelestari setiap hasil/karya anak bangsa, baik yang tercetak maupun terekam tidak maksimal berbuat sehingga yang terus dilakukan hingga saat ini adalah upaya sosialisasi dari waktu ke waktu.
Kini, di era pertumbuhan teknologi yang pesat, semua pihak diharapkan sudah menyadari urgensi dari RUU KCKR terbaru.Â  Reward and Punishment akan didorong sehingga akan timbul kesadaran bersama bahwa kemajuan peradaban bangsa bisa terlihat dari bukti fisik yang tersimpan baik di Perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap karya yang dihasilkan anak bangsa tidak lantas hilang, punah, dan tidak dikenal oleh generasi selanjutnya.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Jakarta - Arsiparis harus mampu menciptakan, mengelola, memanfaatkan, melestarikan dan menemukan arsip dalam tiga menit.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Peraturan Arsiparis Perpusnas (Papirus) yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (30/08/2021).
Syarif Bando meminta Papirus berkolaborasi dengan semua unit kerja yang ada di Perpusnas untuk melakukan sayembara dalam hal menciptakan, mengelola, memanfaatkan, melestarikan dan menemukan arsip dalam tiga menit. Karena baginya sebuah organisasi profesi bisa berkolaborasi dengan pihak mana pun untuk menunjukan akselerasi, aktualisasi dan eksistensi yang telah dengan baik dikelola secara akuntabel.
â€œOrganisasi profesi harus berkembang secara professional dengan segala dukungan yang ada,â€ ucapnya.
Setelah mengucapkan selamat atas terbentuknya organisasi profesi arsiparis Papirus di lingkungan Perpusnas, Syarif Bando mengingatkan bahwa eksistensi sebuah instansi dalam kemampuan manajerial dapat terlihat dari arsip yang dikelola karena akuntabilitasnya ada pada arsip.
â€œArsip itu betul-betul menceritakan tentang perjalanan waktu,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI), Andi Kasman, juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Papirus. Andi mengatakan kelak Papirus dapat berfungsi sebagai forum komunikasi antar arsiparis di lingkungan Perpusnas, sekaligus sebagai bagian integral dari PN-AAI.
Selain itu, Andi berharap Papirus bisa memberikan peningkatan kualitas profesional arsiparis sesuai dengan kedudukan hukum, tupoksi, dan kewenangan arsiparis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
â€œSemoga apa yang dicita-citakan Papirus dapat terwujud sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara,â€ harapnya.
Ketua Papirus, Dewi Kartikasari, dalam sepatah kata berterima kasih untuk respons baik dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak. Dia berkomitmen atas nama Papirus akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Tak lupa, Dewi juga berharap Papirus bisa membawa perubahan, baik untuk organisasi profesi itu sendiri maupun instansi.
Reporter: Basma Sartika Â Â Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Konvensi Nasional RSKKNI : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN dan Identifikasi Area of Improvement

Perpusnas Apresiasi Niat Kota Samarinda Bangun Perpustakaan

PILM Kabupaten Sukabumi: Peningkatan Budaya Literasi Generasi Muda di Era Digital

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Ciptakan, Kelola, Manfaatkan, Lestarikan dan Temukan Arsip dalam Tiga Menit