KESELAMATAN dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor utama dalam dunia kerja khususnya guna memacu kinerja safety maupun produktivitas kerja. Sejak dicanangkan oleh Ida Fauziah, Menteri Ketenaga kerjaan R.I pada 12 Januari lalu semarak Bulan K3 dirasakan hingga pelosok negeri.
Menurutnya, persoalan K3 zaman now sangat kompleks. Terlebih dihadapkan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berubah sangat cepat dan tidak menentu. Sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud diseluruh Tanah Air. Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat.
Para pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat buruh/pekerja, pekerja dan masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja: namun harus dijadikan budaya kita semua.
ANGKA KECELAKAAN KERJA 
Data Kemnaker mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan serius adanya pendidikan yang masih rendah yang dimiliki oleh para pekerja secara nasional yakni sebanyak 57,5persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja.
Disinyalir ini menjadi salah satu potensi yang menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja. Akibat kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kecelakaan kerja juga memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Persoalan nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety first. Karena uang bisa dicari, karier bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Sejatinya, K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah pusat, namun peran penting serikat buruh/pekerja wajib hadir di perusahaan dan lingkungan kerja untuk memberikan perhatian dan mendorong K3 agar dapat dijalankan secara efektif. Pun, pemerintah daerah harus aktif melaksanakan K3 dan mengontrol pelaksanaannya, mengingat ketenagakerjaan merupakan bagian yang diotonomikan di daerah. Perlu koordinasi dan sinergi yang semakin solid dan tidak terkesan jalan masing-masing dan saling melempar tanggung jawab.
PERINGATAN BULAN K3
Tema Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 adalah Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi. Dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat pada semua level dalam menerapkan program K3 sehingga K3 benar-benar menjadi Budaya kita. Tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun K3.
Kemnaker mencanangkan Bulan K3untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan usaha di era ekonomi digital. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing. Dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PACU PRODUKTIVITAS KERJA
Indeks produktivitas pekerja Indonesia menduduki urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO) Â produktivitas pekerja Indonesia sekitar USD 24.900 setara Rp 348 juta. Sementara itu produksi pekerja Singapura USD 131.900, Malaysia USD 56.400 dan Thailand USD 28.300.
Sehingga kita perlu memacu lebih kencang lagi antara lain melalui peningkatan kesehatan, gizi, ekonomi dan pendidikan. Pun, peningkatan pendidikan vokasi melalui perubahan kurikulum yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang serba digital dan cepat berubah. Redefinisi BLK-BLK untuk mengatasi persoalan re-skilling, up-skilling dan skilling agar persoalan ketidaksesuaian dengan dunia industri dapat diatasi.
Perlu melakukan penguatan antara lain melalui strategi mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja dengan melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasamalintas sektor. Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.
Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif. Peningkatan fungsi pasar tenaga kerja dengan cara memastikan job matching dilaksanakan dengan tepat. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian daerah dan perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi.
Membekali pekerja dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerjadengan mendorong pengembangan penyedia kredit. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Penguatan tindakanhukum. Dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenagakerjaan.
Harapannya Bulan K3 dapat memacu kinerja safety dan produktivitas pekerja sehingga memiliki dayasaingandaldalam membangun bangsa dan Indonesia tercinta sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik regional maupun global. Semoga. (ndu/k18)
Â 
Oleh:
SUHARYONO S. HADINAGORO
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

K3 Pacu Kinerja dan Produktivitas

INDONESIA harus bangkit dari energi tidak terbarukan. Sebab jangankan untuk kebutuhan generasi yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja kita masih impor. Sebagai contoh,Â  kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari dengan kemampuan produksi dalam negeri sebesar 850 an ribu barrel/hari.
Sementara itu cadangan minyak Indonesia diprediksikan akan habis sekitar 9-an tahun dan cadangan gasnya akan habis sekitar21-an tahun lagi, jika tidak ada penemuan cadangan baru. Lantas, kita harus berbuat apa?
POTENSI ENERGI KALTIM
Kaltim yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Baru memiliki potensi energi minyak dan gas masih signifikan. Dari sumber tepercaya, dijelaskan bahwa Kaltim berkontribusi dalam produksi siap jual/lifting untuk minyak bumi sekitar 9 persen dan gas sekitar 24 persen terhadap lifting nasional. Ada38 wilayah kerja (WK) migas di Kaltimtara.
Hingga saat ini, kontribusi terbesar sekitar 57 persen lifting migas di Kaltim dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang baru bergabung ke Pertamina sejak 1 Januari 2018. Disusul PHKT (Pertamina Hulu Kalimantan Timur) sekitar 17 persen, PHSS (Pertamina Hulu Sangasanga) sekitar 14 persen, Pertamina EP Kaltim sekitar 9 persen, Chevron Makassar sekitar 2 persen dan Chevron Rapak sekitar 1 persen.
Meski kondisi lapangan sumur-sumur sudah tua, PHM tetap menjadi primadona dan mendominasi dalam produksi migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tantangan kedepan,harus terus diupayakan mempertahankannya agar proses penurunan produksi dapat diatasi melalui penerapan teknologi baru maupun mencari sumber-sumber migas baru agar terwujud sustainability Bukan hanya untuk kebutuhan masa sekarang namun juga mempersiapkan kebutuhan energy untuk generasi yang akan datang.
Untuk itu, maka Negara harus hadir sekaligus harus ada komitmen yang kuat dan lurus dari semua para pemangku kepentingan untuk merealisasikan ketahanan energi nasional. Inparalel. Secara mikro ekonomi, harus terjaga kondusivitas kerja dan terjamin hubungan industrial yang setara, dinamis dan progresif (terutama antara pimpinan perusahaan dan serikat buruh/pekerja).
PACU PRODUKSI DAN KEMBANGKAN EBT
Secara nasional, saat ini cadangan minyak terbukti mencapai 3,2 miliar sampai 3,3 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan dunia. Ini relatif kecil, sehingga pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi cadangan minyak Indonesia antara lain dengan menggalakkan kegiatan eksplorasi cekungan potensi migas yang belum tergarap dengan cepat.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki banyak potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW, atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang.
Perlu effort luar biasa dan investasi untuk pacu produktivitas energi fosil secara signifikan dibarengi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan teknologi mutakhir. Potensi EBT di Kaltim diperkirakan sekitar 23.800 MW bahkan lebih. Antara lain PLTA 5.600 MW, PLTSurya: 13.500 MW, PLTM (H):3.500 MW, PLTB: 200 MW, PLTBio : 900 MW dan lainnya. Pemanfaatan yang baru sekitar 4 Â persen perlu dipacu lebih kencang dengan investasidan teknologi yang memadai.
Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang juga memiliki cadangan batu bara terbesar. Maka, ada peluang peralihan sumber energi dari batu bara menuju energi surya di daerah tersebut. Pun, perlu dibarengi pengembangan riset dan teknologi antara lain membangun techno-park, mobil-mobil listrik, drone-drone, kendaraan tanpa awak, dan lain-lain melalui reaktivitasi industri- industri strategi yang dulu dikembangkan oleh Prof Dr BJ Habibie sejalan dengan kemajuan iptek di era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang.
Sektor energi di Kaltim pun harus bersiap menyongsong IKN. Ada tambahan energi yang dipersiapkan seperti migas, listrik (sekitar 1.555 MW), air, biogas dan lain-lain. Hal ini dibutuhkan di wilayah IKN untuk keperluan perkantoran, perumahan yang bakal dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa.
POTENSI DAMPAK PEMINDAHAN IKN
Pemindahan IKN ada yang berhasil dan gagal, sehingga perlu kesepakatan nasional agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Hajatan nasional ini harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak berujung, alih-alih membangun IKN baru malah akan terjerembab dalam kegagalan.
Jangan sampai â€œhajatan nasionalâ€ tersebut berbalik menjadi â€œhujatan nasionalâ€ karena menjadi kota mati yang sunyi. Terkait dampak tersebut, masih sangat langka penelitian tentang hal ini di Indonesia, oleh karena itu penulis dalam menyelesaikan Studi Program Doktor di FEB Universitas Trisakti Jakarta terpanggil untuk mengadakan penelitian/disertasi dengan topik terkiniyaitu â€œPotensiDampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesiaâ€. Harapannya akan memberikan sumbangsih dalam pengambilan kebijakan maupun strategi pembangunan nasional (dalam hal ini pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim) maupun memperluas khazanah keilmuan bidang ekonomi &amp; pembangunan regional.
Sekilas dapat dikatakan bahwa pemindahan IKN kurang berdampak signifikan manakala tidak diikuti olehpengembangan industri-industri yang memiliki multiplier effect terhadap kualitas dan kesejahteraan rakyat. Dampak yang akan dirasakan antara bertambahnya jumlah sembako dan pengeluaran rumah tangga akibat dari pindahnya ASN dari Jakarta ke IKN Baru, transportasi, jasa hotel dan boga.
Kazakstan berhasil memindahkan IKN dari Almaty ke Astana telah mampu memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan dari 46,7 persen di 2001 menjadi 2,5 persen di 2017. Indeks Gini naik dari 36 di 2001 menjadi 27,5 pada 2017. Success story ini hendaknya dijadikan contoh baik dalam pemindahan IKN di Indonesia.
Dengan demikian, maka pemindahan IKN akan benar-benar memiliki dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia, dibarengi sektor energi untuk bersiap menyongsongnya dengan benar berbasis pada sustainability, bukan semata-mata profit oriented. Semoga. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
SUHARYONO S. HADINAGORO M.M
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Sektor Energi Songsong Pemindahan IKN

Malang, Jawa Timur â€“Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan 72 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur. MoU dilakukanÂ  di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Rabu, (20/11). Penandatanganan MoU dilakukan bersamaan dengan Seminar, Workshop dan Musyawarah Daerah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) se-Jawa Timur. .
Ketua Panitia Yeni Fitria Nurrahman menjelaskan alasannya mengapa memilih UMM sebagai tempat pelaksanaan Musda FPPTI Jatim ini. Menurutnya, UMM menjadi tempat pertama kali terbentuknya FPPTI Jatim. â€œDi harapkan dapat menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan TI khususnya di bidang perpustakaan,â€ ujar Yeni membuka acara.
Workshop dan seminar FPPTI menghadirkan narasumber Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Wakil Rektor UMM Syamsul Arifin, Ida Fajar Priyanto dari UGM, Rikarda Ratih Saptaastuti dari Universitas Katolik Soegijapranata dan Felicia Goenawan dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Workshop diikuti ratusan peserta dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. â€œMereka tertarik dengan kegiatan FPPTI. Bahkan, saking membludaknya sampai menolak peserta,â€ terang pustakawan UNUSA Surabaya itu.
Adapun tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya antara perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan nasional. Dengan adanya MoU tersebut mereka bisa saling tukar informasi yang ada di perpustakaan, akses e-jurnal, e-book dan lain-lain.
Ketua FPPTI Jawa Timur Amirul Ulum menjelaskan, Musyawarah Daerah adalah forum berakhirnya kepengurusan dan untuk memilih ketua baru periode 2019-2022. Acara berlangsung selama tiga hari (20-22 November). â€œMusda ini adalah bagian dari evaluasi. Bagaimana pengembangan pustakawan atau sumber daya manusia. Untuk ke depan kita perlu memelihara sinergitas baik daerah atau pusat,â€ jelas Amirul Ulum.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengajak pustakawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu melakukan update informasi terutama konsep transfer knowledge. "Belum banyak prodi yang mengajarkan bagaimana mengatur koleksi menjadi mengatur knowledge. Apalagi transfer knowledge," imbuhnya. Syarif juga menekankan bahwa saat ini negara maju tidak lagi berkutat tentang pembahasan revolusi industry 4.0. "Mereka sudah jauh melakukan realisasi. Sebab itu, makna literasi jangan dipersempit seputar text book. Tapi bagaimana menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diakui dunia," tandasnya. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada kesempatan tersebut secara seremoni juga memberikan mobil perpustakaan keliling melalui Rektor UMM agar dapat dimanfaatkan civitas academica UMM.
Â Reportase: Arwan Subakti
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan MoU Dengan 72 Perguruan Tinggi 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia pada 28 November dan Hari Bela Negara pada 19 Desember, Perpustakaan Nasional mencanangkan Gerakan Menanam Pohon sebagai salah satu wujud kontribusi aksi bela negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lobby Utama Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan No. 11 pada Jumat, (11/12).
Kepala Perpustakaan Nasional, M. Syarif Bando, dalam sambutannya memaparkan bahwa negara-negara di dunia mempersoalkan ekspor produk-produk yang diduga saat perolehannya terjadi penyalahgunaan dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, ia mengajak komunitas perpustakaan baik pegawai dan keluarganya serta pemustaka untuk mencintai lingkungan.
â€œDunia semakin menyadari betapa lingkungan harus dipelihara dan yang paling penting kepada kita semua bahwa rumusan di Sustainable Development Goals dirancang untuk memastikan bahwa setiap negara dipaksa, bukan diminta kesadaran, tapi kita dipaksa untuk berkontribusi di dalam memastikan ada kelestarian lingkungan,â€ tegas Syarif.
Syarif berharap semua mengambil bagian untuk memiliki kesadaran lingkungan, senantiasa menanam pohon dan senantiasa berdonasi. â€œMungkin ada satu dua pohon di dekat rumah kita, mungkin lewat pada tempat penjual taman, tidak ada salahnya untuk berdonasi karena ini juga merupakan amal jariyah dalam jangka panjang terutama di era pandemi,â€ pesannya.
Hadir sebagai narasumber, Duta Bela Negara, Olivia Zalianty, sekaligus perwakilan dari Yayasan Generasi Lintas Budaya yang peduli dalam merawat lingkungan hidup dan bumi pertiwi. Olivia mengakui sejak pandemi, kegiatan menanam dan keliling Indonesia terhenti dan baru hari ini pertama kalinya menanam pohon kembali. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak peserta untuk rutin menanam pohon karena dengan menanam pohon sama dengan menabur benih yang manfaatnya akan terasa untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.
â€œMari kita cintai pohon sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bumi ini tidak hanya warisan tetapi juga sesuatu yang akan kita wariskan. Tanamlah maka engkau akan dipersembahkan tanah yang ramah bagi generasi mendatang,â€ pesan Olivia.
Â 
ReporterÂ Â Â Â Â Â Â Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ  Â  Â  Â : Ahmad Kemal Nasution
Â

Perpustakaan Nasional Canangkan Gerakan Menanam Pohon

Salemba, Jakartaâ€”Perbaikan kualitas sumber daya manusia yang salah satu didalamnya menyasar pada peningkatan indeks literasi masyarakat merupakan fokus dari program pembangunan pemerintah 2020-2024. Literasi yang dimaksudkan bukan sekedar kemampuan baca-tulis, mengemukakan pendapat, ataupun mengenal sebab akibat. Melainkan proses menumbuhkan ide-ide, kreatifitas, inovasi baru yang bermuara pada penciptaan produk barang dan jasa yang dapat berimbas kepada perbaikan Â kesejahteraan.
â€œLiterasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yakni kemampuan baca-tulis, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidupâ€ urai Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali Webinar Transformasi Perpustakaan dan Budaya Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat pada Senin, (9/11).
Perpustakaan sebagai salah satu leading sector penyerbaluasan virus literasi juga harus menanggalkan paradigma lama sebagai kolektor buku-buku maupun bentuk karya cetak dan rekam lainnya. Perpustakaan yang mengurusi segala jenis adalah citra perpustakaan pada abad 18. Perpustakaan yang mengelola ilmu pengetahuan adalah paradigma perpustakaan di abad ke-20. Di abad ke-21, perpustakaan harus memainkan peran yang berbeda. Peran yang lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perubahan paradigma (transformasi) yang mengharuskan perpustakaan lebih banyak terlibat menebarkan informasi serta pengetahuan agar bisa dimaksimalkan masyarakat.
â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meruapakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,â€ tambah Syarif Bando.
Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki yang menyebutkan bagaimana peran tranformasi perpustakaan bisa tumbuh meski dari pinggiran. Namun, tetap memerlukan support dari pemerintah agar bisa berkembang menjadi lebih baik.
â€œDukungan pemerintah (Perpusnas, red) bagi perpustakaan atapun komunitas literasi lainnya dapat menjadi snow ball effect (efek bola salju) yang makin lama akan semakin membesar. Artinya, dampak transformasi perpustakaan semakin luas yang bisa dirasakan oleh masyarakat,â€ terang Zainuddin.
Jika ini benar-benar ditekuni bukan tidak mungkin keberadaan perpustakaan malah menjadi alat ukur bagi kemajuan masyarakat. Maka dari itu, gerakan mendekatkan masyarakat ke perpustakaan pada akhirnya akan menggiring masyarakat berpikir kritis (critical thinking), dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan (problem solving). 
Salah satu contoh nyata dari transformasi perpustakaan adalah seperti yang dilakukan oleh Fahrul Alamsyah, pendiri Gubuk Baca Lentera Negeri dari Malang, Jawa Timur. Selama enam tahun berdiri, Fahrul berhasil mengubah dan Â membangun kualitas sumber daya manusia di kampungnya, terutama mind set para begundal kampung (preman) sehingga pada akhirnya mereka mau terlibat aktif menjadi volunteer literasi. Mereka dipercaya menjadi para kreator perbaikan kesejahteraan masyarakat.
â€œGerakan literasi adalah gerakan bersama. Bukan sekedar budaya baca yang dibangun tetapi juga membangun sumber daya manusianya,â€ imbuh Fahrul.
Secara khusus Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Supratomo mengatakan transformasi perpustakaan merupakan keniscayaan yang harus didukung dengan kesiapan infrastruktur perpustakaan, koleksi, dan jaringan internet.
â€œPerpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi. Dan literasi adalah kemampuan praktis yang menjadi modal yang bernilai bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,â€ pungkas Supratomo.
Â 
Reportase : Riski A. Gumilar, Robby Fuji, Josan Kusuma
Fotografer : Ahmad Kemal

Snow Ball Effect Literasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Latar Belakang
Pandemi Covid 19 yang bermula dari kota Wuhan China di akhir tahun 2019 telah memorak-porandakan aspek-aspek kehidupan secara nasional maupun internasional yang hingga kini sudah 8 bulan belum mereda banyak merenggut nyawa. Data Kementerian Kesehatan dan BNPB per tanggal 19 Agustus 2019 menunjukkan bahwa kasus pendemi covid 19 trennya naik, ada sebanyak 144.945 orang kasus positif, 98.657 orang dinyatakan sembuh dan 6.346 orang meninggal. Sementara itu kasus di seluruh dunia berdasarkan data Worldmeters juga trennya naik; ada 22.325.368 kasus positif, 15.066.140 orang dinyatakan sembuh dan 784.757 orang.
Dampak multi-dimensional yang ditumbulkannya pun sangat dalam sehingga mengakibatkan resesi ekonomi dunia dan menekan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II-2020, ekonomi Indonesia menurun tajam dengan angka pertumbuhan -3,5% (Sri Mulyani,2020); sehingga negara harus hadir untuk menanggulangi penyebaran covid 19 dan pemulihah ekonomi nasional secara komprehensif, simultan, cepat dan tepat. In parallel, semua pihak harus gotong royong dan disiplin mentaati protokol kesehatan utnuk pencegahan penyebaran covid 19. Seperti tinggal di rumah maupun melaksanakan trilogi pencegahan covid 19 yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak sebagai kebiasaan baru di era New Normal (menurut hemat penulis lenbih tepat disebut Era Abnormal). Pola hidup baru ini harus diadaptasi secara cepat antara lain melalui penguatan ekonomi digital di tengah covid 19 guna meningkatkan ketahanan nasional Republik Indonesia berbasis analisis geopolitik dan geostrategik dalam astragatra. Selengkapnya:
<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">Â <iframe src="https://www.docdroid.net/qHZY2z2/penguatan-ekonomi-digital-di-tengah-covid-19-har-pdf" width="100%" height="600" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
oleh :
Â K.R.A.T. Suharyono S. HadinagoroÂ

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

K3 Pacu Kinerja dan Produktivitas

Sektor Energi Songsong Pemindahan IKN

Perpusnas Lakukan MoU Dengan 72 Perguruan Tinggi

Perpustakaan Nasional Canangkan Gerakan Menanam Pohon

Snow Ball Effect Literasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

PENGUATAN EKONOMI DIGITAL DI TENGAH PANDEMI COVID 19 GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA