Salemba, Jakartaâ€”Salah satu tugas Perpustakaan Nasional adalah menghimpun data untuk pembuatan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional yang datanya bersumber dari Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah. Pembuatan katalog induk dan bibliografi tersebut secara umum dapat mencerminkan kondisi koleksi bahan perpustakaan. Terkumpulnya data terbitan dalam katalog induk dan bibliografi tersebut dapat menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar perpustakaan, menyediakan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, dijadikan sebagai pusat data dan sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar perpustakaan.
Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah merupakan tanggung jawab perpustakaan provinsi seperti yang telah diatur dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, UU No. 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam dan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991. Karena perpustakaan provinsi sampai saat ini masih belum melakukan tupoksi sesuai dengan yang diharapkan, maka bimbingan teknis pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah perlu untuk diselenggarakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi perpustakaan lembaga, meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan, mengembangkan pengelolaan perpustakaan, mengoptimalkan penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional dan membantu Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi dalam menentukan kebijakan terhadap data bibliografi.
Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan kebutuhan pemustaka yang ingin memperoleh beragam informasi yang kompleks, serba cepat dan berbasis elektronik, maka Perpustakaan Nasional kini menerapkan aplikasi online e-KIN untuk Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional. Penggunaan aplikasi ini memiliki keuntungan, yaitu dapat dilihat secara real-time, pengumpulan data dan Â penyusunan naskah lebih cepat, mudah dan efisien, duplikasi data lebih cepat terdeteksi dan kinerja user dapat terukur jelas.
Fitur yang terdapat dalam aplikasi online tersebut, yaitu pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dalam satu back office, penyusunan dan pencetakan naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, impor data katalog dari berbagai macam sistem, laporan kinerja user, laporan harvest data dan fasilitas salin katalog.
Bimbingan teknis yang dibuka oleh Deputi Bidang Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana ini dihadiri oleh pustakawan dari berbagai perpustakaan umum, khusus dan perguruan tinggi se-DKI Jakarta. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan peran perpustakaan dalam menyebarluaskan informasi yang dapat langsung diakses oleh pemustaka.
Â 
Reportase : Eka Cahyani

Bimtek Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah se-DKI Jakarta

Salemba, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) meminta penyusunan peraturan daerah bidang perpustakaan agar memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (3/12/21).
Sayangnya menurut Syarif Bando saat ini masih ada peraturan daerah yang kurang tajam dalam menganalisis situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Dirinya juga menyebut jangan sampai Perda ini hanya mencontoh yang sudah ada sehingga sulit mengubah perpustakaan daerah menjadi lebih baik.
â€œPerda yang akan disusun layaknya terkait dengan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dan distribusi buku yang seharusnya menjadi prioritas,â€ sebutnya.
Berdasarkan data yang diungkap Kepala Perpusnas, di Indonesia jumlah buku belum sebanding dengan jumlah penduduk. Rasionya mencapai 1 buku: 90 penduduk. Hal ini menyebabkan sulit tercapainya indeks literasi yang tinggi yang terdapat di sisi hilir budaya literasi.
â€œMelalui aspirasi para anggota dewan di daerah saya berharap dapat membantu membangun perpustakaan di daerah,â€ imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Prov. Kalimantan Tengah, Duwel Rawing mencoba menyusun perda inisiatif ini sebagai upaya menyelesaikan berbagai masalah di bidang pendidikan dan literasi di daerahnya. â€œKami menyadari saat ini perpustakaan yang sifatnya konvensional sudah kurang dimanfaatkan, semua sudah harus berubah digital,â€ ungkap.
Di sisi lain, masih banyak juga wilayah di Prov. Kalimantan Tengah yang jauh dari akses internet bahkan listrik dan sulit dijangkau melalui jalur darat. Ini yang menyebabkan tingkat pengetahuan dan literasi masyarakatnya rendah.
Duwel mengharapkan Perpusnas bisa menjadi salah satu pihak yang akan terus memberikan pendampingan dalam hal peningkatan indeks literasi dan budaya baca masyarakat Kalimantan Tengah.
Peran Perpusnas sebagai bagian dari pemerintah pusat selain sebagai akselerator juga regulator dalam pembangunan bidang perpustakaan di seluruh daerah di Indonesia. Perpusnas akan terus bergerak memberikan advoasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan daerah.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografe: Ahmad Kemal N.
Â 
Â

DPRD Kalimantan Tengah Susun Perda Bidang Perpustakaan, Kepala Perpusnas Minta Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Kudus - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyerahkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2025 sebesar Rp&nbsp; 10,65 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
 
Bantuan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis kepada Pj. Bupati Kudus Hasan Chabibie, Sabtu (30/11/2024).
 
Plt. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa pembangunan literasi menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045.
 
Menurutnya, literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan organisasi profesi. &ldquo;Mari kita bergotong-royong untuk membangun literasi ini. Tidak bisa dipungkiri, tingkat kecakapan literasi di Indonesia masih rendah, dan kita harus bekerja sama untuk mengubahnya,&rdquo; tegasnya.
 
Dia menyebut bahwa penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat adalah kurangnya akses terhadap buku yang sesuai dengan minat pembaca. 
 
Oleh karena itu, Perpusnas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya menyediakan buku-buku berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. &ldquo;Kami juga mendorong gerakan penyediaan buku bermutu yang akan memperkaya minat baca masyarakat. Semakin banyak buku yang tersedia, semakin mudah bagi masyarakat untuk memilih bacaan yang sesuai dengan minat mereka,&rdquo; jelasnya.
 
Sebagai bagian dari upaya Peningkatan literasi, Perpusnas mendistribusikan sebanyak 1.000 judul buku untuk perpustakaan desa/kelurahan, komunitas, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) untuk memperluas jangkauan bahan bacaan hingga ke daerah-daerah terpencil. 
 
"Mulai tahun 2024, kami akan menargetkan 10.000 lokus baca di desa dan TBM. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya terhadap sumber daya Pendidikan," imbuhnya.
 
Sementara itu, Pj. Bupati menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan DAK fisik ini. "Terima kasih kepada Perpusnas yang telah memberikan dana untuk pembangunan gedung perpustakaan. Semoga ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat Kudus," ungkapnya.
 
Selain pembangunan fisik, Pj. Bupati Kudus juga menekankan pentingnya literasi digital untuk mendorong masyarakat dalam memilah informasi.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, tetapi juga harus bisa mendorong masyarakat untuk memilah informasi secara kritis dan meningkatkan kemampuan berpikir logis. Dengan demikian, informasi yang diterima melalui media digital akan lebih produktif dan berguna,&rdquo; lanjutnya.
 
Pj Bupati Kudus menambahkan pembangunan gedung perpustakaan baru ini rencananya akan dimulai pada tahun 2025, dengan lokasi yang akan dibangun di kompleks Balai Jagong Kudus. Gedung ini diharapkan menjadi pusat literasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Kudus.
 
&nbsp;
 
Reportase/Dokumentasi: Wara Merdeka

Kabupaten Kudus Terima Bantuan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan Indonesia bisa bangkit dari pandemi Covid-19 melalui literasi. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpusnas sudah berhasil merambah banyak desa untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat melalui literasi. Hal ini disampaikan Syarif Bando saat menjadi narasumber webinar â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasiâ€ yang disiarkan pada Rabu, 17 Juni 2020 melalui video telekonferensi.
Syarif Bando menjelaskan saat ini, yang menjadi masalah adalah kesenjangan akses atas bahan bacaan yang tidak merata. Padahal, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menetapkan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan akses bacaan minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahunnya. Bahkan di Eropa dan Amerika rata-rata 20 buku baru setiap orang setiap tahun.
Sesuai dengan empat tingkatan literasi yang diusung Perpusnas, literasi yang memadai akan bermuara pada terciptanya masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, literasi adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan dan karena itu hadirlah perpustakaan. Paradigma Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, sehingga semua buku harus didigitalkan dan semua orang bisa membaca. Kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Kemudian, yang ketiga literasi adalah kemampuan mengungkapkan ide/gagasan baru, teori baru, kreativitas baru, dan inovasi baru. Kemudian, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
Peran perpustakaan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya desa, melalui informasi yang ada dalam buku di perpustakaan menjadi sangat penting. Buku keterampilan yang ada di perpustakaan desa, diharapkan bisa bertambah jumlahnya dan mengurangi pengangguran terbuka, hingga menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya.
Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia sangat berpotensi untuk maju dengan literasi. Untuk mewujudkan hal ini, buku-buku ilmu terapan sangat dibutuhkan untuk disebarkan merata ke seluruh pelosok Indonesia. Syarif Bando mengapresiasi para pemangku kepentingan yang memberikan testimoni dan berkontribusi dalam mewujudkan program yang mengusung literasi untuk kesejahteraan ini.
â€œBagaimana literasi mengubah paradigma dan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sebuah cerita saat bertemu seseorang yang tadinya gagal di transmigrasi, gagal jadi TKI, dan jadi pengemis di pinggir jalan. Dengan sedikit komunikasi, kita tanyakan orang tersebut apa yang kira-kira menjadi keinginannya dan dari keinginan itulah yang kita fasilitasi dengan sumber-sumber informasi yang ada, seperti buku-buku ilmu terapan, serta kita bimbing kurang lebih 1 tahun. Kini, orang itu sudah bisa berproduksi yang tadinya jadi pengemis sekarang sudah punya karyawan lebih dari 10 orang,â€ urainya.
Syarif mengaku program ini berhasil menarik permintaan dari para kepala daerah agar wilayahnya dijadikan sebagai percontohan. Hal ini menjadi bukti bahwa literasi dapat menjadi stimulan untuk memotivasi dan meyakinkan daerah di Indonesia bahwa pendidikan bukan hanya di kelas tetapi bisa di mana saja.
Program transformasi layanan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas pada 2019, menjadikan perpustakaan sebagai tempat beraktivitas pemberdayaan masyarakat dan telah menjangkau 21 provinsi dan 60 kabupaten dan 300 desa di Indonesia.
Reporter: Eka Cahyani/Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Kepala Perpusnas: Indonesia Bisa Bangkit Melalui Literasi

Salemba, Jakarta-Teknologi sudah berkembang sedemikian pesat.&nbsp; Nyaris di semua sektor kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Bahkan, ada teknologi yang sudah dilengkapi dengan kemampuan menganalisis data. Kemampuan pintar ini yang disebut dengan intellectual intelligence, seperti yang terdapat pada perangkat smart phone dan sebagainya. Ketergantungan manusia dengan teknologi menurut sebuah riset dikatakan kalau manusia hanya sanggup hidup tanpa handphone selama tujuh menit.
Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016, dari 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 51,8% adalah pengguna internet. Kira-kira 132,7 juta orang sehari-hari akrab dengan dunia maya. Sedangkan, pemakaian internet terbesar adalah untuk mengakses media sosial, seperti&nbsp;Facebook (115 juta pengguna),&nbsp;Youtube (50 juta pengguna), dan&nbsp;Instagram&nbsp;(45 juta pengguna). Artinya,&nbsp;begitu banyak orang yang terpapar berbagai informasi yang bersumber dari internet. Persoalannya adalah belakangan ini paparan informasi tidak benar alias hoax berkembang pesat. Masyarakat dibuat resah, tidak aman, panik, dan bingung sehingga timbul pergesekan&nbsp;sosial, konflik, bahkan peperangan gara-gara informasi yang tidak sesuai fakta.
Di sinilah dibutuhkan peran perpustakaan dalam mereduksi informasi hoaks. Jangan sampai perpustakaan hanya menjadi &lsquo;toko buku&rsquo;. Inovasi perlu dilakukan terus menerus. &ldquo;Kalau tidak berubah, nasib perpustakaan akan ter-destruction,&rdquo; ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, Senin, (11/12/2017). Masyarakat bisa memanfaatkan informasi yang lebih teruji kebenarannya, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya yang tersimpan di perpustakaan.&nbsp;Jangan menganggap cara ini kuno dan ribet, karena faktanya perpustakaan juga kini sudah banyak berubah, lanjut Henri.
Seringkali, mesin pencari informasi seperti Google hanya memberikan informasi sebatas &lsquo;kulitnya&rsquo; saja. Tidak lebih dalam terhadap suatu subjek informasi. Sedangkan, di perpustakaan masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan konten positif, valid, dan bahkan menjadi rujukan dari berbagai media massa ataupun pengambil keputusan. Apalagi, di era generasi milenial saat ini, mau tidak mau perpustakaan wajib cepat tanggap terhadap kebutuhan layanan yang sesuai dengan karakteristiknya. Perpustakaan bisa berkontribusi sebagai&nbsp; motor penggerak dalam mereduksi penyebaran hoaks melalui gerakan literasi digital.
Khusus di Perpustakaan Nasional, peran yang dimainkan bisa lebih jauh dan meluas. Melalui media tercetak, digital dan hasil alih media, Perpustakaan Nasional berusaha menyajikan informasi yang lengkap dan akurat berdasarkan sumber-sumber primer. Di samping itu, Perpusnas&nbsp; juga berusaha menjembatani sumber-sumber informasi lain dan spesifik dalam bentuk jejaring perpustakaan melalui Indonesia OneSearch (IOS). &ldquo;Saat ini telah terhimpun lebih dari 800 perpustakaan yang tergabung di dalamnya dengan ribuan repositori,&rdquo; kata Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi Perpustakaan Nasional Wiratna Tritawirasta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Peran Perpustakaan Digital Dalam Mereduksi Hoaks

Yogyakarta &ndash;&nbsp;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menggelar Rapat Kerja Pusat XXI dan Seminar Ilmiah Nasional dengan tema &ldquo;Peningkatan Profesionalisme Pustakawan dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan&rdquo;. Rakerpus dan Seminar Ilmiah Nasional IPI diadakan pada 4-6 Oktober 2017 di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum IPI Dedi Junaedi, Kepala Perpustakaan Nasional sekaligus Ketua Dewan Pembina IPI Muh. Syarif Bando, Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY Budi Wibowo, para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari seluruh Indonesia dengan jumlah sekitar 500 orang.
Dalam sambutannya, Kepala BPAD DIY Budi Wibowo menyebut pustakawan adalah profesi mulia dan erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Karenanya, Budi mendorong para penggiat perpustakaan, khususnya profesi pustakawan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat pembelajaran sepanjang hayat. &ldquo;Dari karya merekalah diharapkan masyarakat hidup lebih kreatif, lebih inovatif, dan menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat terentaskan dari kemiskinan,&rdquo; jelasnya dalam Pembukaan Rakerpus XXI dan Seminar Ilmiah Nasional IPI 2017.
Sementara itu, menurut Ketua Umum IPI Dedi Junaedi, dalam menjalankan profesinya pustakawan berhadapan dengan perkembangan zaman. Karenanya untuk menampung pemikiran dan masukan dari sesama pustakawan, keberadaan Rakerpus dan Seminar Ilmiah Nasional IPI bermanfaat menjadi ajang meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas. Karena melalui kegiatan ini, para pustakawan dapat mengetahui tren terbaru dan informasi terkait layanan perpustakaan dan kepustakawanan.
&ldquo;Sebagai organisasi profesi, Rapat Kerja dan Seminar Ilmiah IPI adalah sarana bersilahturahim dan menampung aspirasi pustakawan, serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka mengembangkan kompetensi para pustakawan di Indonesia,&rdquo; urai Dedi. Menurut Dedi, usia IPI yang menginjak 44 tahun pada 2017 sudah cukup matang untuk membina dan mengembangkan anggotanya.
Dalam pidato pembukaannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muh Syarif Bando meminta para pustakawan untuk menimba pengalaman dan bertukar pikiran melalui kegiatan ini. Hal ini perlu dilakukan agar perpustakaan dan pustakawan berperan nyata mencerdaskan kehidupan bangsa. &ldquo;Oleh karena itu, kita semua yang bekerja di bidang perpustakaan apalagi yang berprofesi sebagai pustakawan, merupakan sebuah profesi yang sangat mulia karena menyangkut tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kita mengangkat kemerdekaan dari setiap insan,&rdquo; jelasnya.
Syarif menjelaskan, paradigma perpustakaan yang dianggap gudang buku usang harus ditinggalkan para pustakawan. Pustakawan harus mengubah paradigma bahwa perpustakaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karenanya pustakawan harus menggunakan pendekatan profesi dalam memahami aspek-aspek kebutuhan manusia seperti nilai-nilai kemanusiaan, mencapai kebahagiaan, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi.
&ldquo;Pustakawan merupakan sebuah profesi yang sangat mulia karena menyangkut tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kita mengangkat kemerdekaan dari setiap insan,&rdquo; jelas Syarif dalam Pembukaan Raker Pusat XXI dan Seminar Ilmiah Nasional IPI Tahun 2017.
Sebagai Ketua Dewan Pembina IPI, Syarif meminta pengurus IPI untuk memperhatikan tiga hal berikut untuk menyinergikan dengan institusi di masa mendatang:
<ol>
<li>Menyusun kebijakan bersama terkait kepala dinas perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Ini bermanfaat untuk agar kepala dinas yang dilantik memiliki pengetahuan manajerial yang memadai di bidang perpustakaan.</li>
<li>Menyusun regulasi mengenai standar pelayanan, standar pengukuran kinerja perpustakaan, serta strategi dan program dalam rangka meningkatkan budaya baca dan indeks literasi masyarakat di mana para pustakawan bertugas.</li>
<li>Kompetensi SDM di bidang perpustakaan dan informasi dalam menyusun program yang berbasis teknologi informasi. Sehingga perpustakaan dapat menjadi jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau, kini, dan akan datang.</li>
</ol>
DIY dipilih menjadi tuan rumah IPI karena dinilai memiliki kepedulian dalam mengembangkan perpustakaan. Dengan begitu, para peserta diharapkan dapat melakukan studi banding untuk mengembangkan perpustakaan di daerah masing-masing. Sejumlah prestasi dicetak provinsi ini dalam bidang perpustakaan yaitu Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional (Purwani Istiana) dan Perpustakaan Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional yang diraih Perpustakaan SMAN 2 Bantul. Dalam kegiatan ini, kedua peraih penghargaan tersebut memberikan pemaparannya.
Selain itu, dalam pemilihan makalah terbaik atau&nbsp;Call for Papers,&nbsp;dua perwakilan dari DIY yakni Sukirno (puswatakan UGM) dan Heri Burachman, Hakim, dan Wiyarsih (pengurus daerah IPI DIY) terpilih untuk memberikan pemaparan di Seminar Ilmiah Nasional. Mereka terpilih bersama dengan pustakawan dari UI, Mariyah dan Kalarensi Naibaho.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bimtek Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah se-DKI Jakarta

DPRD Kalimantan Tengah Susun Perda Bidang Perpustakaan, Kepala Perpusnas Minta Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Kabupaten Kudus Terima Bantuan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Kepala Perpusnas: Indonesia Bisa Bangkit Melalui Literasi

Peran Perpustakaan Digital Dalam Mereduksi Hoaks

Rapat Kerja Pusat XXI & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2017: Pustakawan Berperan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa